Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arief Rahman Hakim
"Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang berbentuk kartu. Model pembiayaannya hampir sama dengan sistem kartu kredit pada bank Konvensional, namun yang membedakan adalah dalam menjalankan produk tersebut Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip syariah. Dalam menjalankan produk Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Nasabah pengguna Hasanah Card memiliki kewajiban untuk membayar biaya atau fee atas layanan yang telah diberikan oleh bank. Biaya tersebut didasarkan pada jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Dalam hukum Islam diatur mengenai pemberian upah atas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang disebut dengan ujrah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fee pada produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pada penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan preskriptif serta didukung dengan jenis data sekunder. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah Hasanah Card antara lain monthly membership fee, annual membership fee, dan cash advance fee. Semua informasi terkait biaya tersebut dibagikan pada awal kesepakatan antara nasabah dengan bank. Mengenai kesesuaian biaya tersebut dengan didasarkan pada Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberian fee pada Hasanah Card sudah sepenuhnya sesuai. Akan tetapi perlu perubahan pada form pengajuan hasanah Card, sebab perlu dicantumkan informasi terkait fungsi dari masing-masing fee.

Hasanah Card is a financing product of Bank Syariah Indonesia in the form of a card. the financing model is almost the same as the credit card system at conventional banks. However, the difference is that in carrying out these products, Bank Syariah Indonesia uses sharia principles. In carrying out the Hasanah Card product, Bank Syariah Indonesia is guided by the DSN Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Concerning Sharia Cards. Hasanah Card user customers must pay fees for services provided by the Bank. The fee is based on the type of card owned by the customer. So the purpose of this study is to find out how Islamic law redemptions giving fees on Hasanah Card products of Indonesian Sharia Banks. This research is juridical-normative research using qualitative analysis methods. This research is also descriptive and prescriptive analytics and is supported by secondary data types. In practice, several types of fees must be made by Hasanah Card customers, including monthly membership fees, annual membership fees, and down payment fees. All information related to these costs is shared at the beginning of the agreement between the customer and the bank. Regarding the suitability of these costs based on Islamic law, it can be concluded that the fee for the Hasanah Card is not fully appropriate. However, it is necessary to change the Hasanah Card application form, because it is necessary to include information regarding the function of each fee."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Razif
"

Mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir, sementara dosen pada jabatan tertentu diharuskan melakukan publikasi karya ilmiah. Kesulitan yang dihadapi ini menjadikan beberapa pihak untuk menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis penerapan jasa penyusunan karya ilmiah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia serta menganalisis penerapan akad wakalah bil ujroh dalam kegiatan jasa penyusunan karya ilmiah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Menggunakan jasa penyusunan karya ilmiah khususnya untuk membuat karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik yaitu kepengarangan yang tidak sah, sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan tersebut sejalan dengan Hukum Islam berdasarkan teori Mashlahah Mursalah, sehingga mengikuti hukum yang dibuat pemerintah. Praktek jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah tidak memenuhi syarat wakalah bil ujrah, yaitu syarat objek wakalah merupakan kegiatan yang dibolehkan menurut Hukum Islam karena menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tidak dibenarkan dan termasuk kepengarangan yang tidak sah. Dengan demikian menggunakan jasa pembuatan karya ilmiah yang idenya dari penyedia jasa pembuatan karya ilmiah adalah kegiatan yang tidak sah serta merupakan bentuk tolong-menolong dalam keburukan.


Students are required to complete final assignments, while lecturers in certain positions are required to publish scientific papers. The difficulties faced have led several parties to use scientific work preparation services. Based on this, research needs to be carried out to analyze the application of scientific work preparation services according to the regulations in force in Indonesia and to analyze the application of the wakalah bil ujrah agreement in scientific work preparation service activities in Indonesia. This research uses doctrinal research methods. Using scientific work preparation services, especially to create scientific work where the idea comes from a scientific work creation service provider, is a form of violation of academic integrity, namely unauthorized authorship, in accordance with the PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. This regulation is in line with Islamic law based on the Mashlahah Mursalah theory, so it only follows the laws made by the government. The practice of scientific work creation services whose ideas are provided by the scientific work creation service provider does not meet the requirements of wakalah bil ujrah, namely the requirements for wakalah objects are permitted activities according to Islamic law because according to the regulations in Indonesia, this is not permitted and includes invalid authorship. Therefore, using scientific work creation services whose idea is from the scientific work creation service provider is an illegal activity and is a form of helping in a bad way."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rully Trihantana
"Hadirnya sebuah bank syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan perbankan yang cepat, tepat, akurat dan efisien merupakan cita-cita dan keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap bank syariah. Perbankan syariah sebagai suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, diharapkan dapat "berbeda" dengan perbankan yang telah ada, baik dari segi layanan maupun produk yang ditawarkan. Transaksi Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu produk perbankan masa kini, diharapkan dapat dikembangkan pada bank syariah sebagai langkah awal dari terciptanya bank syariah yang berskala intemasional.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor dengan pertimbangan bahwa transaksi ini memiliki data yang lengkap pada dua periode yang berbeda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 adalah tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum terbitnya fatwa.
Beberapa faktor diduga dapat menjadi penyebab rendahnya transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia seperti, pemanfaatan akad-akad dalam fatwa No. 35 yang belum maksimal, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dan jumlah bank koresponden yang masih terbatas.
Penelitian inipun memberikan beberapa masukan kepada Bank Muamalat, Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia dalam upaya peningkatan transaksi L/C di bank syariah.

The existence of a syariah bank that able to meet community demand for fast, proper, accurate and efficient banking service has become to objective and goal that must be realized by every syariah bank. Syariah banking as a system that established under alternative spirit, is expected would be "different" to existing banking, either the services or products offered. Letter of Credit (L/C) transaction as one of current banking products, is expected can be improved with syariah bank as an initial step of the creation of an international scale syariah bank.
This research is aimed to view the development of Export Letter of Credit (L/C) transaction with Bank Muamalat Indonesia before and after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 about Export Letter of Credit (L/C) with a consideration that this transaction has complete data in two different periods.
The research findings indicated that Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 is not better compared to before the issuance of fatwa on Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia.
Some factors that suspected triggered such low Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia such as, non-maximum application of akad-akad in fatwa No. 35, non-optimum utilization of information technology and limited number of correspondence banks.
This research also provides feedback to Bank Muamalat Indonesia, MUI National Syariah Council (DSN MUI) and Bank Indonesia in the effort to improve Letter of Credit (L/C) transaction with syariah bank.
"
Lengkap +
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15098
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzan Febrian
"ABSTRAK
Kepatuhan syari rsquo;ah syari rsquo;ah compliance dalam pelaksanaan sistem perbankan syari rsquo;ah di Indonesia masih cenderung tidak dipedulikan, khususnya dalam penerapan akad IMBT. Dalam akad tersebut terdapat biaya ujrah sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam suatu periode tertentu yang jumlahnya telah disepakati bersama. Namun, apabila bank ingin mengubah harga ujrah, maka bank harus memuat klausula penyesuaian ujrah dalam akad IMBT dan diketahui oleh nasabah. Hal inilah yang sering menjadi masalah dalam praktek. Pemberitahuan mengenai pembayaran ujrah sering dianggap sepele oleh bank kepada nasabah. Bahkan tidak jarang bank yang memberitahukan pembayaran ujrah atas kemauan sepihak, sehingga tidak ada yang namanya ijab qabul antar para pihak. Atas permasalahan tersebut, Penulis melakukan pembahasan yang diantaranya mencakup mengenai ketentuan klausula penyesuaian ujrah menurut hukum perikatan Islam, penerapan klausula penyesuaian ujrah pada akad IMBT Bank XYZ Syari rsquo;ah, dan kesesuaian penerapan klausula penyesuaian ujrah pada akad IMBT Bank XYZ Syari rsquo;ah menurut hukum perikatan Islam. Penulis melakukan analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai penerapan ketentuan klausula penyesuaian ujrah dalam proses pembuatan akad Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik dengan mengacu pada akad dari Bank XYZ Syari rsquo;ah. Secara singkat, Bank XYZ Syari rsquo;ah telah menerapkan suatu formula dalam pembayaran ujrah yang akan dilakukan oleh nasabah, namun formula ujrah tersebut diberitahukan kepada nasabah melalui metode negative confirmation. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kata sepakat menurut pendapat dari teori dan praktisi hukum antara Bank XYZ Syari rsquo;ah dengan nasabah. Dengan demikian, diharapkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan akad IMBT, baik dari segi aturan maupun pelaksanaan, harus lebih teliti dan mengedepankan aspek kepatuhan syari rsquo;ah dengan baik.

ABSTRACT
Sharia compliance in the implementation of sharia banking system in Indonesia is still likely to be ignored, especially in the implementation of IMBT contract. In the contract, there is an amount of ujrah rent that has to be paid by the customer within a certain period and those amounts have been agreed by each party. However, if the bank wants to change the price of ujrah, then the bank must contain an ujrah adjustment clause in IMBT contract and known by customers. It is often a problem in practice. Notification of ujrah payment often taken for granted by banks to customers. Even the bank notifying ujrah payment without unilateral consideration. So, there is no such thing as ijab qabul between the parties. For those matters, the core that contained in this writing include an ujrah adjustment clause in IMBT contract according to Islamic Law, the application of ujrah adjusment clause in IMBT contract on Bank XYZ Sharia, and the suitability of the application of ujrah adjustment clause in IMBT contract of Bank XYZ Sharia according to Islamic Law. The author conducted research analysis based on case study approach. In this study, there will be an analysis of the application provisions of ujrah adjustment clause in the manufacturing process of Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik with reference to the contract from Bank XYZ Sharia. Briefly, Bank XYZ Sharia has adopted a certain formula in ujrah payments to be paid by the customer, but the formula of ujrah billed to the customer through negative confirmation methods. This causes the non fulfillment of unanimous according to the theory and practitioner rsquo s opinion between Bank XYZ Sharia and customers. Thus, it is expected for the parties to involved in the preparation of IMBT contract, both in terms of rules and implementation, must be thorough and advanced aspects of sharia compliance."
Lengkap +
2016
S68153
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library