Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fitri Yadi Darmawan
"

Di proritaskannya pengamanan pada ALKI I dalam pembahasan Tesis ini mengingat di ALKI I tingkat kepadatan lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional sangat tinggi maka dituntut untuk lebih mewaspadai terhadap setiap ancaman di sepanjang ALKI-I yang melewati Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. Resiko meningkatnya sengketa di Laut Cina Selatan terus mendapat perhatian khusus dari negara-negara di kawasan, termasuk AS, dan India. Dengan terbatasannya jumlah dan sarana patroli laut dan udara, kemampuan pengawasan dan sarana maritime surveillance dalam pengamanan di ALKI-I, memberikan indikasi kuat akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ALKI-I. Tujuan dari penelitian ini mengoptimalisasi pengawasan dan pengamanan ALKI I dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Optimalisasi pengamanan ALKI-I dilaksanakan melalui penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut secara permanen dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kerjasama instansi terkait serta penyusunan suatu produk hukum pengamanan ALKI dalam bentuk Peraturan Presiden


Considering that the level of internatonal traffic and aviation is very high, the priority of security for ALKI I is prioritized in this study. It is strongly required to be more aware of to any threats along ALKI-I which pass the Natuna Sea, Karimata Strait, Java Sea and Sunda Strait by securing and supervising all foreign vessels that crosses the Republic of Indonesia sovereignty. The risk of increasing disputes in the South China Sea continues to take special attention from countries in the region, including the US and India. With the limitation of the number and means of sea and air patrols, the surveillance capability and means of maritime surveillance in security at ALKI-I, provide a strong indication of the possibility of misuse of ALKI-I by foreign vessels carrying out intelligence functions to conduct illegal surveys and other illegal activities. The purpose of this study is to Optimize the supervision and security of ALKI I in the context of enforcing sovereignty and law in the sea. ALKI-I security measures are implemented through deployment of the Navy permanently by considering and utilizing the potential possessed by the central government and regional government and the cooperation of related agencies and the preparation of the regulation at ALKI in the form of a Presidential Regulation

"
2019
T52119
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Lutrianto Amstono
"Tesis ini tentang pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim. Tesis ini difokuskan pada upaya dan tindakan yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, Penulisan tesis ini bertujuan memberikan gambaran serta untuk mengetahui tentang tindakan dan upaya apa raja yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu yang melibatkan penghuni Rutan Medaeng. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sulitnya mengungkap peredaran narkoba di Rutan Medaeng yang diharapkan dapat memutus mata rantai jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, serta bagaimana upaya dan kemampuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas adalah metode kualitatif guna memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti itu sendiri yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu kerangka teori. Data-data yang dikumpulkan berupa pendekatan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang telah ditangani oleh Dit Narkoba Polda Jatim. Adapun tehnik pengumpuian data yang digunakan adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, serta kajian dokumen.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan upaya pengungkapan terhadap kejahatan narkoba sebagai tindakan untuk memutus dan memberantas mata rantai jaringan kejahatan tersebut dibutuhkan penggunaan fungsi-fungsi dalam manajemen yang tepat serta adanya tehnik pengorganisasian yang balk terhadap pelaksanaan tugas anggota di lapangan, Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pengungkapan kasus narkoba dan penanganannya lebih diutamakan kegiatan penyelidikan daripada penyidikan, yang tentunya dilakukan dengan pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, anggota di lapangan hams menguasai pengetahuan tentang taktik dan tehnik dasar reserse, serta memiliki kemampuan intelijensia yang baik, dengan disertai kesiapan mental, keuletan, ketajaman analisa, guna mengantisipasi sifat terselubung dari peredaran narkoba.
Selanjutnya, guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, Dit Narkoba Polda Jatim menggunakan taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang tehnologi bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan tersebut.

This thesis is about expression the network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. Focussed of this thesis about effort and action have been doing by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in order to expressing network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center. Writing of this Thesis aim to give picture and also to know about action and strive any kind of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expression network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu entangling dweller of Medaeng Detention Center. As for problem of writing of this thesis its difficult express circulation of narcotics in Medaeng Detention Center expected can break link of network of distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, and also how effort and ability of investigation by member of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expressing the network.
Method of Research used in replying the problems above method qualitative utilize to obtain;get understanding to a context of problems by collecting data obtained directly by researcher of later itself analysed by using a theory framework. Data collected in the form of approach of case of doing an injustice of narcotics which have been handled by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. As for technics of data collecting used perception, perception involved, interview, and also the document study.
From research result, inferential that in effort of expression to badness of narcotics as action to break and fight against link network of the badness required use of function in correct management and also the technics existence the organization which do well by execution of duty of member in field. This matter because of in activity of expression of case of narcotics handling and more majored activity of investigation than investigation, what is perhaps organizationally covering duty division. So that in execution of duty, member in field have to master knowledge about tactics and technics detective base, and also own ability of good intelijensia, joinedly the readiness of bouncing, resilient, durability analyse, utilize to anticipate the nature of under cover from circulation narcotics.
Hereinafter, utilize to reach efficacy in activity of expression of network distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter use tactics and technics investigation and investigation of doing an injustice narcotics, and also the importance of improvement of ability and knowledge area of technology for member in concerned in execution of the expression."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24550
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Radinka Gabriella
"Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta PKPU dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menghindarkan debitor dari kepailitan, tetapi dalam perkembangannya, dengan tidak dibukanya upaya hukum apapun atas mekanisme PKPU, sering disalahgunakan oleh kreditor beritikad tidak baik yang dengan sengaja menggunakan mekanisme PKPU sebagai ajang untuk memailitkan debitor agar debitor tidak dapat melakukan perlawanan hukum apapun, maka dari itu penelitian ini juga akan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat terkait dengan mekanisme kepailitan dan PKPU terkait dengan upaya hukum terhadap kedua mekanisme tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana peneliti akan melakukan analisis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli terhadap upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. Penelitian ini menyimpulkan idealnya terhadap putusan PKPU tetap tidak dibuka upaya hukum apapun dan untuk menghindari adanya kreditor beritikad tidak baik, maka pengajuan permohonan PKPU hendaknya diajukan oleh debitor selaku pihak yang memahami kondisi keuangan usahanya. 
......The Constitutional Court based on Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 has issued a decision that opens the opportunity to file a cassation legal remedy for PKPU decisions, where the decision is not comply with Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Bankruptcy Law which regulates that PKPU decisions are not allowed any legal remedies unless otherwise provided by the Bankruptcy Law. In addition to causing discrepancies with what has been regulated in the Bankruptcy Law, it also causes discrepancies with the bankruptcy case settlement process which is carried out with a fast process.The Bankruptcy Law originally stipulated not to open any legal remedies against PKPU decisions so that the PKPU settlement would not be protracted and PKPU could be implemented in line with the purpose of its establishment, which is to prevent debtors from bankruptcy, but in the development with the non-opening of any legal remedies for the PKPU mechanism, often abused by the bad faith creditors who deliberately use the PKPU mechanism as a platform to bankrupt the debtor so that the debtor cannot carry out any legal defense, therefore this research will also conduct a comparison with the United States related to the mechanism of bankruptcy and PKPU related to legal remedies for both mechanisms. This research will use normative juridical research methods, where researchers will conduct analysis related to laws and regulations, legal theories, and expert opinions on cassation legal remedies on PKPU decisions. This research concludes that ideally the PKPU decision should not be opened for any legal remedy and to avoid bad faith creditors, the PKPU application should be submitted by the debtor as a party who understands the financial condition of their business."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library