Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini menganalisis kasus kartel tiket pesawat di Indonesia yang dilakukan oleh 7 maskapai penerbangan yaitu Garuda Group, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, Lion Mentari, Wings Abadi, dan NAM Air dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019, bahwa dalam putusan tersebut memutuskan ketujuh maskapai tersebut telah melakukan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga tiket pesawat di Indonesia didukung dengan adanya bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Dalam penulisan ini membahas mengenai penerapan pembuktian tidak langsung dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dan kesesuaian penerapan pembuktian tidak langsung menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada hasil putusan Majelis Komisi yang hanya memberikan sanksi laporan tertulis saja kepada ketujuh maskapai terlapor dan tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penulis juga memfokuskan pada pembahasan mengenai peraturan mengenai pembuktian tidak langsung yang belum diatur lebih lanjut di Indonesia sehingga terdapat ketidakyakinan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran dari penulis yaitu perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai pembuktian tidak langsung dan perlunya menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.......This writing analyzes the airline ticket cartel case in Indonesia carried out by 7 airlines, namely Garuda Group, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, Lion Mentari, Wings Abadi, and NAM Air in KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019, that the decision determined that the seven airlines had violated Article 5 of Law No. 5 of 1999 which entered into a joint agreement to determine airline ticket prices in Indonesia, supported by economic evidence and communication evidence. In this writing, the author discuss the application of indirect evidence in KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 and the suitability of applying indirect evidence according to Law No. 5 of 1999, that in this research the author focuses on the results of the Commission Council's decision which only gave written report sanctions to the seven reported airlines and did not provide sanctions in accordance with statutory regulations which should provide a deterrent effect to perpetrators who violate the provisions of the Law. Law Prohibiting Monopoly Practices and Unfair Business Competition and the author also focuses on discussing regulations regarding indirect evidence which have not been further regulated in Indonesia so there is legal uncertainty. Based on the research results, there is a suggestion from the author, namely the need for further regulations regarding indirect evidence and the need to apply sanctions in accordance with statutory regulations."

"Setelah ditunggu bertahun-tahun akhirnya lahir Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999. Lahirnya Undang-undang ini tidak terlepas dan tekanan IMF kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia dengan cara segera memberlakukan undang-undang tersebut matas. Inti tujuan UU No,5/1999 ada dua, yaitu persaingan dan non persaingan. Tujuan persaingan adalah tercapainya efesiensi kegiatan usaha, ini paralel dengan tujuan hukum persaingan di banyak negata. Sedangkan tujuan non-persaingan adalah menjaga kepentingan umum. Sehubungan dengan kedua tujuan di atas maka KOmisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Komisi yang dibentuk oleh UU untuk rnengawasi pelaksanaan UU ini, harus mampu untuk mengakomodir kedua tujuan tersebut diatas. Adalah hal yang wajar bila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam substansi maupun pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 tersebut. mengingat umumya yang masih baru. Selain itu adanya hambatan dalam KPPU untuk dapat menjalankan tugasnyajuga 5angat berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan UU No.5 Tahun 1999 ini. Tesis penuh, yang berjudul TINJAUAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA ANTARA OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION) DAN OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS CDMA (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKIEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAIlA TIDAK SEHAT dengan menggunakan penelitian hukum nOffilatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu secta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai kondisi persaingan usaha diantara kedua operator telepon seluler tersebut diatas apakah masih dalam kerangka persaingan usaha yang sehat atau justru telah jatuh ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat ditinjau dan sudut pandang Undang-Undang Anti Monopoli kita yaitu UU NO.5 Tahun 1999."