Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Iman Sjahputra Tunggal, author

Susunan dalam satu naskah undang-undang kepailitan dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1/1998

Jakarta: Harvarindo, 1999

346.078 IMA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andri Wijaya K., author

Keberadaan undang-undang kepailitan terhadap sistem hukum jaminan dan perlindungannya terhadap kepentingan kreditur

Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dimana diawali dengan terpuruknya nilai rupiah terhadap mata uang US Dollar yang cukup parah. Krisis moneter dan terpuruknya nilai rupiah tersebut berdampak langsung pada dunia usaha kita pada umumnya. Dimana para pengusaha kita yang berpredikat sebagai debitur mengalami kesulitan dan bahkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T18920

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ida Zahrotu Saidah

Pengaruh International Monetary Fund (IMF) Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi di Indonesia (Studi Kasus Undang-Undang Kepailitan / Ida Zahrotu Saidah

ABSTRAK
Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI).Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan...

2005

T36897

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shalahuddin Suriadiredja, author

Kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan pkpu no 37 Tahun 2004: Studi kasus PT Kayamatex VS PT SK Keris perkara nomor: K.N/2006) = Receivership and administrator authority in management and settlement of bankcrupt debtor asset based on Undang-Undang Kepailitan dan PKPU no 37 tahun 2004 (case study PT Kaya Matex vs PT SK Keris case number:013 K/N/2006)

Peneliyian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batas kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta paillit melebihi seluruh tuntutan kreditor, tujuan ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28949

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yasmin Sultana, author

Analisis Yuridis Upaya Moratorium Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Perbandingan Penerapan Temporary Measures di Singapura dan Inggris) = Juridical Analysis of Discourse on Moratorium Law No. 37 of 2004 (Comparison of Implementation of Temporary Measures in Singapore and United Kingdom)

Peningkatan angka permohonan perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia pada era pandemi Covid-19 membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk melakukan moratorium Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 selama tiga tahun. Menurutnya, diperlukan suatu regulasi seperti moratorium yang dapat dijadikan solusi utama dalam mengatasi peningkatakan angka permohonan perkara kepailitan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian