Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan yang sangat cepat dalam industri keuangan, terutama setelahditemukannya teknik-teknik baru yang dipergunakan dalam bidang rekayasa keuangan,menuntut pengetahuan yang mendalam dañ pelalcu pasar untuk terlibat datam industri ini.Derivative keuangan merupakan sajah satu bagian dan industni keuangan yang tensberkembang dan berperan penting dalam proses rekayasa keuangan (financial engineeringprocess). Berdasarkan definisi, derivative keuangan adalah suatu instrumen kenangan yangnilainya tergantung kepada harga dan jenis asset yang lain (underlying assets). Option merupakan salah satu jenis derivative keuangan yang banyak dipakai dalamdunia rekayasa keuangan. Pada awalnya option dibuat secara individu (perseorangan) antaradua pihak. Saat ini option didefinisikan sebagai suant hak untuk membeli atau menjualsejurnlah tertentu underlying asset pada harga tertentu (strike price atau exercise price)sebelum atau path saat yang telah dlitentukan (maturity time). Saat ini option telah berkembang menjadi instrumen yang sangat penting dalam duniakeuangan dan investasi. Pericembangan penggunaan option sebagai suatu alat dalam rekayasakeuangan tidak bisa dilepaskan dan adanya kebutuhan yang besar terhadap ìnstrumenkeuangan yang mampu memberikan kepastian. Dan disamping itu juga, kebutuhan akanoption ini diikuti oleh perkembangan yang cepat dalam teknik penghitungan premi option. Sejak ditemukannya teorema Black-Scholes, yang digunakan untuk menghitung premidari european call option, maka banyak penelitian dilakukan untuk menghitung premi option. Dan dari waktu ke waktu orang terus berusaha untuk menyempurnakan model yang ada danmembuat model tersebut semakin mendekati kenyataan yang ada. Perbedaan yang mendasar dari beberapa model yang ada pada saat ini terletak padaasumsi mengenaì proses yang membentuk harga underlying asset. Sebagai contoh: . Vasicek model, yaitu penentuan premi dan Interest rate option dengan menggunakanAsumsi bahwa underlying asset mengikuti proses Vasicek. . Hull-White model, merupakan pengembangan dari Vasicek model dengan melakukanberbagai perubahan pada proses pembentukan underlying asset. . Black-Scholes, digunakan untuk menentukan premi European call option apabilaunderlying assetnya mengikuti proses geometric Brownian motion. . Garman-Kohlhagen, penentuan premi option saham dengan menggunakan asumsi bahwaunderlying asset mengikuti geometric Brownian motion dan ada pembagian deviden(modifikasi dari Black- Scholes model). Tulisan ini bertujuan untuk: 1. membentuk model bagi penentuan harga option yang berlaku untuk semua jenisoption tanpa melihat proses yang membentuk barga underlying asset, 2. menggunakan model yang dibentuk untuk menentukan formula barga danragam (variance) dañripremi European call option apabila harga underlyingasset mengikuti proses geometric Brownian motion. Pemilihan asumsi untuk contoh penerapan yaitu underlying asset mengikuti geometricBrownian motion, berdasarkan kepada kenyataan bahwa asumsi ini telah digunakan dalamBlack-Scholes model. Jadi kalau ternyata model yang dibangun adalah benar, maka hasilnyaakan sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode Black-Scholes.Kemudian ragam dari premi european call option dihitung untuk melihat tingkat resiko dariOption. Pengetahuan tentang sifat dan premi european call option diharapkan dapatMembantu para manajer investasi dalam mengambil keputusan. Dengan menggunakan berbagai metode yang ada akhirnya diperoleh hasil bahwa: 1. Berdasarkan actuarial present value, diperoleh: Premi Option = E(present value in the-money) yang merupakan suatu bentuk Umum dan dapat diaplikasikan dalam berbagai prosespembentuk underlying asset dan dinamakan sebagai generic formula for option pricing. "

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance.

---

Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance."

"Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

---

The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia."

"Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal.

---

The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance.

This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang sukuk negara dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemerintah dianggap kebal terhadap gagal bayar karena adanya jaminan pembayaran yang berasal dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang juga merupakan pengelola Surat Berharga Syariah Negara. Peralihan Hak Manfaat Barang Milik Negara yang dijadikan underlying asset bersifat formalitas hanya demi memenuhi prinsip syariah. Konsep Hak Manfaat merupakan konsep baru yang diadopsi dari konsep trust yang berasal dari sistem common law konsep ini menimbulkan inkonsistensi dan kekaburan norma yaitu ketidakjelasan mengenai kategori benda pada Hak Manfaat. Oleh karenanya Hak Manfaat Barang Milik Negara tidak dapat di sita jika terjadi gagal bayar oleh pemerintah.

---

This paper analyzes the form of legal protection given to state sukuk holders in the event of default by the government. This paper was prepared using doctrinal research methods. The government is considered immune to default because of the guarantee of payment that comes from the state budget managed by the Ministry of Finance, which is also the manager of State Sharia Securities. The transfer of state property benefit rights used as underlying assets is a formality only for the sake of fulfilling sharia principles. The concept of benefit rights is a new concept adopted from the concept of trust, originating from the common law system. This concept creates inconsistencies and vagueness in norms, namely uncertainty regarding the category of objects in Benefit Rights. Therefore, the state property benefit rights cannot be confiscated in the event of default by the government."

"Transaksi dan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back atau yang dikenal dengan SBSN Ijarah Sale and Lease Back dimaksudkan untuk mencari metode pembiayaan negara alternatif syariah. Oleh karena itu, SBSN Ijarah Sale and Lease Back menggunakan kombinasi dari dua perjanjian dan perjanjian yang bersyarat, seperti, pembelian kembali aset, yang menimbulkan masalah terkait implementasi dan kompatibilitasnya dengan Hukum ikatan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasil wawancara narasumber. Penjualan SBSN Ijarah dan Lease Back adalah SBSN yang menggunakan aset dasar dalam bentuk bangunan atau tanah milik negara sebagai objek transaksi. Aplikasi Transaksi Jual dan Sewa Kembali SBSN Ijarah perlu ditinjau ulang karenamenimbulkan inkonsistensi dengan hukum yang mengikat Islam yang ada.

---

Transactions and Issuance of State Sharia Securities (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back or known as SBSN Ijarah Sale and Lease Back to seek alternative sharia alternative state financing methods. Therefore, SBSN Ijarah Sale and Lease Kembali uses a combination of conditional agreements and agreements, such as, asset repurchase, which raises issues related to its implementation and agreement with Islamic binding law. The research method used is normative juridical research supported by interviewees. Ijarah and Lease Back SBSN Sales are SBSNs that use basic assets in form building or land owned by the state as the object of the transaction. The SBSN Ijarah Sale and Lease Back Transaction Application needs to be reviewed because raises inconsistencies with existing binding laws of Islam."