Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT

The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

"

"ABSTRAKPotensi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di perairan Indonesia sangatlah besar. Dalam memanfaatkan potensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keppres tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan UU tentang Benda Cagar Budaya, yang pada tahun 2010 dicabut dengan UU Cagar Budaya. Pengaturan antara kebijakan tersebut ternyata tidak mudah untuk diimplementasikan. Hal ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan survei dan pengangkatan BMKT pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium tersebut telah menimbulkan dampak bagi pemerintah dan pengusaha, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Selain itu juga telah menimbulkan opportunity cost berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pemasukan ke kas negara, di sisi lain kesempatan untuk menjaga kelestarian BMKT, kesempatan untuk menjadikan nilai sejarah BMKT sebagai alat untuk meningkatkan jati diri bangsa, dan kesempatan menjadikan BMKT sebagai media pembelajaran juga hilang.

---

ABSTRACTThe Potential of valuable items from the shiploads which are sinked in Indonesian waters is enormous. In taking advantages of this potency, the Government of Indonesia has issued Presidential Decree on National Committee of Appointment and Utilization of Valuable Items from The Shiploads which are Sinked in 1989. Then in 1992, the Government of Indonesia has also issued Law on Heritage Objects, in 2010 which is revoked by Cultural Heritage Act. The arrangement between the policies were not easy to implement. It forces the Government of Indonesian to issued a moratorium policy on survey licensing and the appointment of valuable items from the shiploads which are sinked in 2011. This research uses post positivist approach with qualitative method through in depth interview and literature study. The results show that the moratorium policy has had an impact on the government and entrepreneurs from social, economic, and defense aspects of security. In addition, it has also created an opportunity cost in the form of loss of opportunity to get income into the state treasury, on the other hand the opportunity to maintain the sustainability of valuable items from the shiploads which are sinked, the opportunity to make the historical value of valuable items from the shiploads which are sinked as a tool for improving the national identity, and the opportunity to make valuable items from the shiploads which are sinked as a learning media is also lost"

"Perkembangan teknologi telah mendorong pesatnya penemuan terhadap benda-benda budaya bawah air. Salah satunya yakni kapal karam bersejarah yang didalamnya terkandung nilai yang sangat tinggi baik secara historis, arkeologis ataupun ekonomis. Keberadaan kapal karam bersejarah yang sangat signifikan inilah yang menjadikan isu kepemilikan atasnya merupakan suatu hal yang penting. Benturan kepentingan terjadi antara Negara bendera kapal, penemunya, Negara dimana kapal karam bersejarah tersebut karam ataupun negara dari mana muatan didalamnya berasal. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas konsepsi pengaturan mengenai kepemilikan atas kapal karam bersejarah di tingkat internasional melalui konvensi dan hukum kebiasaan internasional terkait, di tingkat nasional melalui peraturan dan praktik di beberapa negara dunia serta pengaturan dan praktik penerapannya di Indonesia.

---

Technology development pushed forward an access to underwater cultural heritage. One of them is historic shipwrecks which contain historical, archaeological or economic value. The significance of this historic shipwrecks leads to an issue about ownership. The dispute over historic shipwrecks happen because there is a clash about jurisdiction over the historic shipwrecks among Flag-state country, Finder, Coastal state, or state origin of the cargo. Therefore, it is an important thing to see the conception on regulation of historic shipwrecks at international level through international convention, at national level through its regulation and practice in several countries and also the regulation and practice in Indonesia.

"