Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menghasilkan data komparatif analisis. Hasil penelitian memberi sebuah pemahaman bahwa Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya ternyata masih banyak terdapat banyak kekurangan. ......This focus of this study is about the implementation of unfair competition provision pursuant to Paris Convention into the Indonesian law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice. This study is using the secondary date and done by qualitative analysis that resulted comparative analysis date. The result of this study is giving an understanding that Indonesia is still lack in implementing unfair competition provision pursuant to Paris Convention into national law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice.

Abstrak :
Dalam ilmu hukum, hak milik atas merek adalah hak kebendaan yang tidak berwujud (intangible right), oieh karena itu hak milik atas merek merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki manusia sejak lahir sebagaimana dikemukakan oleh John Locke pelopor teori hukum alam. Walaupun demikian perlindungan hak merek baru timbul jika ada pengakuan negara akan keberadaan hak tersebut, pengakuan ini dalam sistim hak kekayaan intelektual dikenal dengan "pendaftaran". Suatu merek apabila sudah didaftarkan akan menjadi kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan melaksanakan penegakan hukum jika terjadi pelangggaran. Praktiknya masih sering terjadi kasus pelanggaran hak atas merek yang umumnya menimpa merek terkenai dengan tujuan mencari keuntungan secara cepat tanpa melakukan promosi, pelanggaran seperti ini disebut persaingan curang. Persaingan curang dalam bidang merek biasanya dilakukan kompetitor dengan cara membuat merek yang mirip-mirip balk dari segi kemasan maupun pengucapannya, sehingga apabila khalayak tidak jell dan umumnya ini sering terjadi akan terkecoh dan menganggap barangljasa yang dibeli berasal dari produsen yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masih terjadinya persaingan curang hak milik atas merek dikarenakan secara substansi belum diatur khusus didalam berbagai perundang-undangan merek yang pemah berlaku di Indonesia, oleh karena itu masih menggunakan aturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The concept of law the right to a mark is an intangible right, otherwise its a part of human right aspect bring when was born as declare John Locke in his natural law theory. Although, the protection right to mark will be exist if there is being recognized by the state. The recognized in the intellectual property system called "registration". A mark has registered in the General Register of Mark will be granted by state to protect, to respect, and to fulfill law enforcement from illegal conduct. Unfortunately, many cases criminal offences in the field of mark still happened every time, this act we called unfair competition. Unfair competition of mark has done by competitor, they made a mark similarity will be confused a public especially consume product. Resulting this research indication that unfair competition still happened because not arranged in mark law yet otherwise still using general provision in the criminal law and civil law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai praktek usaha tidak sehat yang dalam steering traffic dan tarif International Roaming Operator Telekomunikasi Selular GSM (Global System for Mobile Communication) di Indonesia dengan Studi kasus PT X. Pelanggan berkomunikasi dengan pilihan kartu yaitu kartu pasca bayar (postpaid) dan kartu prabayar (prepaid). Salah satu fitur layanan yang ditawarkan adalah fitur layanan International Roaming yang memungkinkan pelanggan menggunakan ponselnya di network roaming partner di luar negeri yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan operator dimana pelanggan tersebut terdaftar. Iklim usaha yang kompetitif ini membuat operator melakukan aliansi dengan beberapa operator mitra di suatu negara untuk jaminan ketersediaan layanan yang baik antar pelanggan lintas operator seperti Vodafone, Bridge Alliance Mobile, Connexus, AMI dan lainnya. Akibat dari gerakan alliansi para operator selular melakukan Steering of Traffic Roaming terhadap pelanggan mereka untuk masuk ke network roaming partner pilihan yang merupakan satu group aliansi dan melakukan perjanjian khusus untuk tarif di antara operator tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat seperti yang di atur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampak lain dari kegiatan Steering Traffic ini adalah membuat para operator dari negara yang berbeda melakukan perjanjian harga interkoneksi (wholesale) atau yang lebih di kenal sebagai Inter Operator Tariff (IOT). Penentuan harga IOT ini dibuat setelah di lakukan negosiasi atas komitmen traffic atau biasa yang disebut dengan volume base komitmen yang di sepakati antar kedua operator tersebut. Dengan trend aliansi di antara operator selular saat ini, maka pelanggan di hadapkan dengan harga yang hampir seragam dan sangat mahal untuk tarif International Roaming. ......This thesis discusses the business practices of Steering traffic and tariffs in International Roaming Business of GSM (Global System for Mobile Communication) Mobile Operators in Indonesia with study case of PT X. Subscriber can enjoy their communication either their post-paid simcard card or prepaid cards. One of the features of the Services that operator offered is International Roaming. This feature allows subscriber to use their mobile phone while roaming at operator’s roaming partner network while abroad. This Roaming partner has a bilateral agreement that offers Service where customers can use their network as visited network. A fierce competition in International roaming business force operator to joined one of the mobile alliances with several mobile operators as partners. These Alliance are offers many Services to all Inbound or Outbound Roamers so they can enjoy same experience while roaming abroad. The Alliances such as Vodafone, Bridge Mobile Alliance, Connexus, AMT and other are offers plenty of Services of International Roaming. The Alliance movement is doing Steering of Roaming Traffic for their subscriber (Outbound Roamers) to log on into their preferred network roaming partner which is also member of the group of alliances. This process usuaily follows with the special agreements on tariffs negotiation. This kind of activity is a form of business competition is not healthy as in the set in Law No. 5 / 1999 on anti-monopoly law and unfair business competition. The Impact of Traffic Steering activities are following by another commitment on interconnection agreement prices (Wholesale) or the Inter Operator Tariff (IOT). IOT price is made by all parties agree after negotiation on traffic volume commitment that shared. With the trend in the alliance between the Service provide at this time, the customers get the same price and very high rates for International Roaming.

Abstrak :
Ambush marketing menjadi hal yang kerap terjadi pada saat penyelenggaraan event olahraga. Ambush marketing dipahami sebagai persaingan curang oleh sebuah perusahaan yang bukan merupakan sponsor resmi sebuah event, menggunakan merek atau lambang event yang dilindungi dan memposisikan perusahaannya sebagai sponsor resmi event tanpa memiliki hak lisensi yang sesuai. Sebagai strategi pemasaran, cara ini efektif oleh suatu perusahaan untuk mengasosiasikan dirinya untuk memperoleh manfaat dari suatu peristiwa dengan biaya yang rendah. Praktik ini berdampak buruk dan merugikan bagi hubungan bisnis antara penyelenggara event dengan pemberi sponsor resmi. Di sisi lain, ambusher (pihak pesaing) memperoleh manfaat dari konsumen tanpa membayar hak yang sesuai. Oleh karena itu, ambush marketing perlu diatur dalam kerangka hukum yang dirancang dengan tepat. Banyak upaya dilakukan di beberapa negara untuk mengatasi ambush marketing. Amerika Serikat dan Inggris mengesahkan undang-undang khusus (sui generis) untuk menangani ambush marketing pada event Olimpiade sebagaimana diminta oleh International Olympic Committee (IOC). Sementara itu, Afrika Selatan dan Selandia Baru mengesahkan undang-undang untuk setiap peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa besar (major events) dengan undang-undang yang tidak secara khusus dirancang untuk event Olimpiade atau event tunggal lainnya. Di Indonesia, meskipun terdapat beberapa upaya hukum yang dapat mengatasi praktik ambush marketing, seperti hak kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha, namun upaya tersebut dinilai tidak cukup untuk mengatasi praktik ambush marketing karena ambusher (pihak pesaing) semakin cerdik untuk mengaburkan batas untuk tidak melanggar aturan (without actually violating the rules) dengan berbagai teknik. Akibatnya, undang-undang khusus untuk menangani ambush marketing harus dibentuk. Hubungan bisnis antara penyelenggara event dan pemberi sponsor resmi perlu dilindungi.

---

Ambush marketing is a common occurrence at sporting events. Ambush marketing is understood as an unfair competition by a company that is not an official sponsor of an event, uses a protected brand or event symbol and positions its company as an official sponsor of the event without having the appropriate licensing rights. As a marketing strategy, this is an effective way for a company to associate itself to gain benefit from an event at a low cost. This practice has a negative and detrimental effect on the business relationship between the event organizer and the official sponsor. On the other hand, the ambusher (the competitor) benefits from the consumer without paying the appropriate rights. Therefore, ambush marketing needs to be regulated in a properly designed legal framework. Many attempts have been made in several countries to overcome ambush marketing. The United States and England has passed special laws (sui generis) to address ambush marketing at the Olympics event, as requested by the IOC (International Olympic Committee). Meanwhile, South Africa and New Zealand authorize protection for any event that is considered as a major event with a legal protection that is not specifically designed for the Olympic Games or other single events. In Indonesia, although there are several legal remedies that can overcome marketing ambush practices, such as intellectual property rights and competition law, these efforts are not sufficient to overcome the practice of marketing raids because ambushes (competitors) are smarter to blur the boundaries to break the rules (without actually breaking the rules) with various techniques. As a result, specific laws for ambush marketing had to be established. The business relationship between the event organizer and official sponsors needs to be protected.

Abstrak :
Tesis ini membahas permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan kasus pengadaan alat kesehatan CSSD pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian normatif doktrinal melalui penelitian kepustakaan. Permasalahan yang sering terjadi utamanya adalah korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Permasalahan lain adalah kemahalan harga, yaitu nilai kontrak pengadaan lebih besar daripada harga pasar atau daripada nilai kontrak pengadaan lain atas barang/jasa yang sama pada waktu yang sama, namun hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan terhadap hukum. ......This thesis discusses the problems that often occur in the government procurement by using a case approach of CSSD medical equipment procurement in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008. This research is a normative doctrinal study through library research. Problems that often occur is corruption and unfair competition. Another issue is overpriced contract, ie the contract price is larger than the market price or larger than other contract on the same goods at the same time, but findings of overpriced contract is an injustice against the law.

Abstrak :
ABSTRACT
Program diskon pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara memberikan pengurangan harga yang diberikan oleh suatu pelaku usaha kepada konsumen untuk menarik minat beli dari konsumen tersebut. Tujuan dari pemberlakuan program diskon pelanggan adalah menjaga loyalitas dari konsumen agar tetap melakukan pembelian kepada pelaku usaha tersebut. Contoh dari program ini adalah  frequent-flyer program yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan program diskon pelanggan ditinjau dari hukum persaingan usaha Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap pemberlakukan program diskon pelanggan dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan Penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terdapat beberapa definisi operasional yang digunakan, beberapa diantaranya adalah posisi dominan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah sadar terhadap potensi anti persaingan dari pemberlakukan program diskon pelanggan dengan melihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Terdapat beberapa pasal hukum persaingan usaha Indonesia yang relevan dengan potensi pelanggaran terhadap pemberlakuan program tersebut.

---

ABSTRACT
Loyalty discount is one of the marketing strategies that involves price reduction given by undertaking to consumers in order to attract their interest in buying. The aim of loyalty discount is to maintain consumer loyalty in order that they continue to buy from the undertaking. One example of this program is the frequent-flyer program offered by airlines. The research question of this thesis is how the loyalty discount is regulated based on the American, United Kingdom, and Indonesian competition laws. The purpose of this research is to provide analysis of the implementation of loyalty discount in relation with potential violations of Indonesian business competition law. The researcher used literature research method. The type of data used in this writing is secondary data, namely data obtained from document studies. The legal materials used by the researcher include primary, secondary, and tertiary legal materials. There are several operational definitions used, some of which are dominant position, monopolistic practices, and unfair competition. Based on the analysis carried out, it was concluded that the United States and the United Kingdom were aware of the potential for anti-competition from the implementation of loyalty discount by looking at a number of examples of cases that had occurred.  There are several articles on Indonesian business competition law that are relevant to potential violations of the application of the program.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perlindungan yang diberikan kepada pemegang merek terkenal tidak terdaftar dengan berlakunya Pasal 83 dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk menentukan apakah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek Indonesia tersebut mengakomodir perlindungan melalui gugatan passing off dengan membandingkan pada ketentuan gugatan passing off di Inggris dan Republik Rakyat Cina. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif yuridis, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan suatu bentuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian hukum dengan membandingkan ketentuan gugatan passing off di Inggris dan Republik Rakyat Cina ialah berlakunya Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengakomodir gugatan passing off dalam perlindungan merek di Indonesia. Sehingga, penulis menyarankan untuk mempertimbangkan perubahan pada ketentuan Undang-Undang Merek Indonesia agar dapat memberikan perlindungan terhadap merek terkenal tidak terdaftar. ...... This undergraduate thesis discussed about the measure of protection provided for the unregistered well known trademark holder by the recent enactment of Indonesia Trademark Law, in which contained in Article 83 of Law No. 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indication, and whether the provision provided within the law serve similar measure of protection that catered by passing off lawsuit, using comparison with passing off in United Kingdom and People rsquo s Republic of China. This legal research is juridical normative legal research, conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The result of this legal research is that by comparing with passing off lawsuit in the United Kingdom and People rsquo s Republic of China, the enactment of Article 83 does not accommodate passing off lawsuit within Indonesia trademark protection. Hence, the author suggests taking into consideration to revised the provision in Indonesia Trademark Law to provide extended protection towards unregistered well known trademark

Abstrak :
Dalam UU No.5 Tahun 1999 telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi asas didalam menjalankan kegiatan usaha yaitu berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Namun keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha dapat terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha karena dinilai dapat menghambat berjalannya kegiatan usaha dan dapat merugikan, kegiatan tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Kegiatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dianggap kegiatan yang dilarang karena dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha dan merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Saat pelaku usaha dinilai melakukan penyalahgunaan posisi dominan, perlu adanya pembuktian-pembuktian yang mendasari putusan hakim. Hal tersebut dengan melakukan analisis dari pendekatan- pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha dan dikaitkan dengan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Putusan- putusan tersebut kemudian akan dibandingkan dalam segi format, alat bukti yang digunakan, teori yang digunakan serta penjatuhan denda kepada pelaku penyalahgunaan posisi dominan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dengan cara studi dokumen kepustakaan. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan metode pembuktian dengan pendekatan seperti apa yang digunakan oleh KPPU dalam membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan putusan- putusan yang akan dianalisis dan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut serta hal- hal apa saja yang membedakan satu putusan dengan putusan lainnya. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa perlu adanya aturan yang lebih rinci berkaitan dengan inkonsistensi format putusan KPPU dan aturan te... ......In Law Number 5 Year 1999 has been explained about what is the basis in conducting business activities based on the principle of economic democracy which aims to achieve balance in conducting business activities between business actors and the public interest. However, the balance in conducting business activities can be disrupted by any activity prohibited by business actors as it is considered to inhibit the course of business activities and may be harmful, one of which is the abuse of dominant position. Abuse of dominant position activity can be considered as prohibited activity because it can disrupt business activity and harm the perpetrators and other business consumers. When a business actor is perceived as abusing a dominant position, it is necessary to establish the evidence underlying the judge 39s decision. This is done by analyzing the approach in the Business Competition Law and related to some decisions issued by KPPU. Decisions will then be compared in terms of the format, the evidence used, the theory used and the imposition of fines on the dominant position actors. In this paper, the author uses normative research methods by way of library document studies. So that in the end it can be concluded the evidentiary method with what approach used by KPPU in proving the existence of abuse of dominant position based on the decision to be analyzed and based on the judge 39 s consideration in deciding the case and it is important to distinguish one decision by another decision. In the end the authors suggest that there is a need for more detailed rules related to the inconsistency of KPPU decision format and regulation renewal regarding the proof of abuse of dominant position.

Abstrak :
Pada Maret 2020, terjadi kasus praktik anti persaingan Apple di Perancis. Salah satu dari tindakannya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Skripsi ini membahas terkait penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Apple di Perancis dengan melihat kepada penerapan serta antisipasi hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus di Perancis. Penelitian menggunakan metode studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penerapan Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan di Perancis, dapat diketahui bahwa tindakan Apple belum dapat memenuhi unsur dalam Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, hal ini karena dalam kasus ini Apple dijatuhkan dengan ketentuan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pasar internal yakni penyalahgunaan ketergantungan ekonomi. Sedangkan pengaturan di Indonesia berbeda dengan di perancis yang harus memenuhi ketentuan penguasaan pangsa pasar berdasarkan pasar bersangkutan. Mengenai antisipasi hukum persaingan usaha Indonesia apabila terjadi kasus serupa Apple di Perancis, maka mengacu kepada UU No.5 Tahun 1999, tindakan Apple termasuk kedalam dugaan Pasal 9 tentang Pembagian wilayah, Pasal 8 tentang Pelanggaran Penetapan Minimum Harga Jual Kembali dan karena hukum persaingan usaha di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar internal seperti di Perancis, maka dapat dikenakan dugaan Pasal 19 D tentang Praktek Diskriminasi. ......In March 2020, there was a case of Apple's anti-competitive practices in France. One of the actions taken by Apple is the abuse of dominant position. This paper discusses the application of competition law in Indonesia against cases of abuse of Apple's dominant position in France by looking at two issues, namely the law enforcement and the anticipation of Indonesian competition law to the case in France. This study used normative literature study method. Based on the research it can be seen that Apple's actions have not been able to fulfill the elements in Article 25 of Law No. 5 of 1999, is because Apple was penalized with the provision of abuse of dominant position in the internal market, namely the abuse of economic dependence. Meanwhile, the regulation in Indonesia is different, which must comply of controlling market share based on the relevant market. Regarding the anticipation of Indonesian competition law in the event of similar case to Apple's in France, referring to Law No. 5 of 1999, Apple's actions can be included to Article 9 concerning Regional Division, Article 8 concerning Violation of the Minimum Resale Price and as an allegation of Article 19 D concerning Discriminatory Practices.

Abstrak :
Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah (pelelangan) adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Mengingat tidak adanya penjelasan tentang maksud (penawaran terendah yang responsif) maka ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak-pihak (pengguna dan penyedia barang/jasa). Akibatnya, pihak kontraktor cenderung untuk mengajukan penawaran jauh lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seringkali melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat seperti kecurangan menetapkan biaya produksi dan persekongkolan tender. Kecurangan menetapkan biaya produksi terlihat dari harga satuan bahan berbeda jauh dari harga pasaran yang ada dan persekongkolan tender dengan adanya dokumen-dokumen tender yang mirip di antara peserta tender, yaitu dalam hal pemilihan kata-kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter. Meskipun ada ketentuan lain yang mengikat penawaran harga yang cenderung rendah dengan kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan dalam jumlah tertentu

---

Procurement of goods and services aimed at ensuring efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development activities by the government. One of the crucial stages in the selection of providers of public goods and services (auction) is the process of determining the potential winner of the auction. Presidential Decree No. 54 of 2010 on the procurement of goods and services the government proposed the lowest responsive bidder as a potential winner. Given the absence of an explanation about the purpose (the lowest bid is responsive) then that provision can be interpreted differently according to the interests of stakeholders (users and providers of goods / services). As a result, the contractor tend to bid much lower than Self-Estimated Price (HPS), which often violate the principle of unfair competition such as cheating establish production costs and bid rigging. Cheating set the cost of production can be seen from the unit price of materials differ greatly from the market price of existing and tender conspiracy with their tender documents that are similar among bidders, namely in terms of the choice of words, letter format, and grammar on the cover letter. Although there are other provisions that bind the rather low price deals with the obligation to provide a performance bond in a certain amount.