Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum sudah berjalan sejak dahulu, akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada setiap versi peningkatan layanan yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. Salah satu yang masih menjadi agenda adalah banyaknya keterlambatan pelelangan proyek dan tidak lengkapnya data pelelangan yang salah satunya disebabkan oleh pengguna yang disebut panitia lelang tidak menggunakan e-procurement dalam proses pelelangan sesuai dengan peraturan. Rendahnya pemanfaatan e-procurement oleh panitia lelang diduga disebabkan banyak hal misalnya kualitas sistem yang belum terintegrasi, regulasi yang belum ketat, dan resistensi pengguna terhadap sistem yang biasanya memang terjadi pada penggunaan suatu sistem di organisasi. Kementerian Pekerjaan Umum pun belum melakukan kegiatan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna setiap melakukan upgrade terhadap sistem. Penulis pun melakukan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem e-procurement dengan menggunakan teori Model Penerimaan Teknologi dengan teknik Model Persamaan Struktural. Setelah melihat kondisi penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, penulis membuat sebuah model penerimaan yang diadaptasi dari teori Model Penerimaan Teknologi 2. Hal selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan teknik Model Persamaan Strukturalsehingga diketahui bahwa faktor kualitas informasi, kesukarelaan, dukungan organisasi, peraturan, kualitas sistem, dan kualitas layanan untuk menggunakan sistem e-procurement merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pemanfaatan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum.

---

Even tough the use of e-procurement in Ministry of Public Work has been done since a long time ago, the problem still exists for every version of service upgrade which can be given by that system. The real problem until now is there are so many project procurement which is not in time and procurement information is not completed by users on system which is caused by procurement team as a user does not use e-procurement in procurement process according to law and rules. Ministry of Public Work suspect that the low rate of e-procurement use by procurement team is caused by many things like unintegrated system quality, weak regulation and law, users resistency for the system which usually happens in organization. Ministry of Public Work also has not conducted any activities which is related with analysis affecting factors of user acceptance for the system everytime they want to upgrade the system. The writer here start to do analysis affecting factors of user acceptance for e-procurement system using Technology Acceptance Model with Structure Equation Model technique. After observing the use of e-procurement condition in Ministry of Public Work, writer made a user acceptance model which was adapted from Technology Acceptance Model 2. After doing analysis using Structure Equation Model techniques, it has been known that information quality, voluntariness, organisation subjective norm, system quality, and service quality factors are the affecting factors which have to be concerned to gain the usability level of e-procurement in Ministry of Public Work."

"Dalam pembangunan kapal baja menjadi item paling banyak dibutuhkan sebagai material kapal. Harga baja cenderung meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan krisis global. Hal ini membuat biaya produksi kapal secara keseluruhan meningkat. Hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya produksi adalah dengan menurunkan biaya material. Salah satu cara untuk menurunkan biaya material adalah dengan melakukan optimasi pemilihan material. Pada penelitian ini optimasi dilakukan menggunakan Upgrade & Downgrade Method.Ada 3 step yang berjalan pada metode ini. Metode ini bekerja dengan mengganti material yang ketebalannya telah melebihi parameter yang telah ditentukan. Parameter pergantian material ditentukan berdasarkan rangking material. Material rangking 3 akan digantikan material rangking 2 dan seterusnya. Pada step 1 sebagai step awal akan menggunakan material dengan rangking paling rendah sebagai initial design. Hasil dari step 1 akan mengganti material yang memiliki ketebalan melebihi parameter dengan material yang rangkingnya lebih tinggi. Rangking material dihasilkan dari perbandingan antara yield strength dengan harga material. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah mild steel,AH 32 dan AH 36.Untuk menguji efektivitas metode ini, dibuatkan 6 kasus dengan perbedaan harga material setiap kasusnya sehingga menghasilkan rangking material yang bervariasi juga. Hasil dari penelitian ini akan menampilkan perbandingan harga material pada setiap kasusnya. Harga paling rendah yang dihasilkan dari masing-masing step adalah hasil paling optimal dan akan dijadikan final design. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik perbandingan harga dan massa. Dari hasil penelitian biaya pada kasus 1 turun sebesar 29.5 % menjadi 8.542.723 rupiah, pada kasus 2 turun sebesar 47.7% menjadi 6.336.328 rupiah, pada kasus 3 turun sebesar 48.1% menjadi 7.070.354 rupiah, pada kasus 4 turun sebesar 49.1% menjadi 7.703.958 rupiah, pada kasus 5 turun sebesar 26.3% menjadi 7.820.365 rupiah dan pada kasus 6 turun sebesar 26.1% menjadi 10.083.541 rupiah.

---

In the construction of ships, steel is the most needed item as ship material. Steel prices tend to increase from time to time in line with the global crisis. This makes the overall production cost of ships increase. One thing that can be done to reduce production costs is to reduce material costs. One way to reduce material costs is to optimize material selection. In this research, optimization is carried out using the Upgrade & Downgrade Method. There are 3 steps that run in this method. This method works by replacing the material whose thickness has exceeded the specified parameters. Material replacement parameters are determined based on the material ranking. The 3rd rank material will be replaced by the 2nd rank material and so on. In the first step as an initial step, we will use the material with the lowest rank as the initial design. The results of step 1 will replace the material that has a thickness exceeding the parameter with a material with a higher ranking. Material ranking is generated from the comparison between yield strength and material price. The materials used in this research are mild steel, AH 32 and AH 36. To test the effectiveness of this method, 6 cases were made with differences in material prices in each case in order to produce a varied material ranking as well. The results of this study will show a comparison of material prices in each case. The lowest price generated from each step is the most optimal result and will be used as the final design. The results of the study are presented in a price and mass comparison chart. From the results of the study, the cost in case 1 decreased by 29.5% to 8,542,723 rupiah, in case 2 it decreased by 47.7% to 6,336,328 rupiah, in case 3 it decreased by 48.1% to 7,070,354 rupiah, in case 4 it decreased by 49.1% to 7,703,958 rupiah, in case 5 it decreased by 26.3% to 7,820,365 rupiah and in case 6 it decreased by 26.1% to 10,083,541 rupiah."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Depdiknas. Pada tahun 1996 perjalanan karir aparat pengawasan memasuki babak Baru dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 19/1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya Kepmenpan ini maka pemeriksa yang semula merupakan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional auditor. Hal yang penting dalam regulasi ini, tingkat pendidikan formal seorang auditor menjadi sangat menentukan pencapaian pangkat dan jabatan, disamping Pelatihan Sertfikasi JFA. Perubahan ini membawa konsekuensi terjadinya kesenjangan kompetensi auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi auditor Inspektorat III Inspektorat Jenderal Depdiknas terhadap Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA kaitannya dengan peningkatan kompetensi auditor pendidikan.Kajian pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta pelatihan yang diterimanya. Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada batasan tentang kompetensi Spencer and Spencer (1993 ; 9 - 11) menggambarkan karakteristik kompetensi menjadi lima, yaitu: 1) Motives (Motif), adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. 2) Traits (Karakter) adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu, 3) Self Concept (Konsep Diri) adalah sikap atau nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 4) Knowledge (Pengetahuan) adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang komplek. Dan 5) Skill (Keterampilan) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan tiga Cara yakni melakukan studi kepustakaan, pemberian kuesioner (angket) digunakan instrumen penelitian yang disusun menurut model Skala Likert dan wawancara kepada key informan yaitu : Inspektur Jenderal Depdiknas selaku pimpinan tertinggi di Inspektorat Jenderal Depdiknas dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pimpinan lembaga yang mengadakan sertifikasi Jabatan Fungsionai Auditor. Penelitian dilakukan terhadap seluruh auditor pada Inspektorat III inspektorat Jenderal Depdiknas yang seluruhnya berjumlah 71 orang dikurangi 2 orang yaitu : I orang sakit tetap dan I peneliti sehingga rnenjadi 69 responden. Tingkat respon responden maksimal dengan pengembalian instrumen mencapai 100%.Bardasarkan analisis statistik menunjukkan : Dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pendidikan dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan cukup dan positif, sementara itu tingkat pengaruh pendidikan terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 20,43%. Terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pelatihan sertifikasi JFA dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan cukup dan positif, sementara itu tingkat pengaruh pelatihan sertifikasi JFA terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 28,62%. Demikian pula, terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan kuat dan positif, sementara itu pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 40,20%.Untuk meningkatkan kompetensi auditor pendidikan perlu dilaksanakan peningkatan kualitas auditor pendidikan melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk penugasan belajar pada jenjang Sarjana maupun Pascasarjana dalam program-program studi yang relevan dengan pengawasan. Perlu pelatihan tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi auditor pendidikan. Pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas juga perlu berperan aktif dalam memotivasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi auditor pendidikan yang harus menguasai berbagai aspek pemeriksaan, baik administasi pendidikan (keuangan, perlengkapan, kepegawaian) maupun substansi pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).

---

On the basis of Ministerial Regulation of Minister of National Education Number 12 year 2005 Regarding Organization and Work Guidance of Department of National Education Inspectorate General which have its job to undertake monitoring of assignment implementation in Department of National Education. In 1996 career of audit official entered a new era with the issuance of Decree of Minister of Government Official Empowerment (Kepmenpan) Number 19/1996 Regarding Position of Functional Auditor (JFA) and its Credit Point. With the issuance of this Ministerial Decree (Kepmenpan), an auditor who formerly regarded as structural officer now shifted to functional auditor. The important part of this regulation is that an auditor's formal education is a very influential in achieving ranks and positions beside JFA Certification Training. This change creates a gap in auditors' competence. This research is aimed to deeply comprehend perception of Inspectorate Ill auditors, Department of National Education inspectorate General towards JFA Certification Education and Training with regards to improvement of Educational auditors' competence.

The library research indicates that a person's competence is influenced by his/her education and training. In this research the indicator of competence refers to Spencer and Spencer's limitation of competence (1993 ; 9 - 11) reflecting characteristics of competence under 5 characteristics, namely: 1) Motives, something(s) that make(s) a person consistently thinks and performs actions. 2) Traits is certain personality which makes a person behaves or shows how a person responds to something in certain ways, 3) Self Concept is attitude or values holds by a person. 4) Knowledge is information possessed by a person in certain fields. Knowledge is a complex competence. And 5) Skill is capability to execute certain job(s) physically and mentally.

The research was conducted by collecting data in three ways namely library study, questionnaire, the instrument used is questionnaires arranged based on Likert's model scale and interview to the key informant-Department of national education inspector general, and the highest official in department of National education Inspectorate General and Head of Auditing Educational and Training Center of Financial and Development Supreme Audit (BPKP) as the guidance body that holds certification of Functional auditor Post. This research is conducted to all auditors of Inspectorate III, Department of National Education Inspectorate General totaling 71 persons minus 2 persons due to permanent illness (1) and researcher (1) equal to 69 respondents. The level of respond of these respondents is maximum with 100% instrument return.

The statistic analysis show as follows: with 95% level of trust, there is a significant correlation between competence of Educational Auditor with a positive correlation, while the influence of education on the competence of educational auditor is 20,43%. There is a significant correlation between JFA Certification training and competence of Educational auditor with a relatively positive relationship, while the influence of JFA Certification towards competence of Educational auditor is 28,62%. Similarly there is a significant correlation beteen JFA Certification training and competence of Educational auditor with a strong and positive level of relationship, while the influence of JFA certification education and training towards competence of educational auditors is 40,20%.

To improve competence of educational auditors, a quality improvement is needed through formal education and study assignment in the undergraduate as well as post graduate programs in subjects relevant to audit and monitoring. Additional training should be carried out in order to improve competence of Educational Auditor. Chief of Department of National Education Inspectorate General need also to actively take parts in motivating and facilitating competence improvement of Educational Auditors who must master various aspects of auditing, not only educational administration (financial, Equipments, officials) but also substantial of education (basic education, intermediate education, and higher education)."

"ABSTRACTMost of the countries in the Economic and Monetary Union (EMU) of the Europea Union (EU) experienced currency overvaluation and high production costs betwwen 2003 adn 2011, which increased their current account deficits. Despite not being an EMU member, Turkey's current account dificit increased in parallel with those of most EMU countries. Although Turkey experienced technological upgrades that changed low- and medium-tech industries into mediun- and high-tech industries, increasing exports relative to those of EU countries, it also expereinced a high trade deficit, the highest unit labor cost growth in export goods, an one of the most overvalued currencies. Its high production coast, overvalued currency, and industrialpolicies in he transport equipment industry following technological change combined with insufficient investment in the promotion of low- and medium-tech industries worssened Turkey's trade deficit in the 2000s. Thereofre, to increase its ability to compete with EU economies and reduce its trade deficit, Turkey must implement new instituonal changes to fix its wage rate growth to the productivity growth of export goods and design new policies in those industries where the trade deficid was stimulated."

"Kemajuan teknologi pendeketeksi hasil sinar X-ray fluoresence semakin berkembang, adanya teknologi elektronik semikonduktor membuat sistem pendeteksian semakin ramping dan simpel. Penggantian bagian detektor alat XRF Arl - quant'X bertujuan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kemampuan alat tersebut di instalasi radiometalurgi- PTBBN. Peningkatan performa X-ray fluorescence dengan men-upgrade dari PCD (Peltier Cooled Detector) ke SDD (Silicon Drift Detector) berhasil dibuktikan degan data kalibrasi gain DAC yang sesuai pengaturan (setting), uji kestabilan operasi di perulangan 50 kali proses yang memenuhi kategori stabil (On Spec), nilai resolusi terbaik yang ditunjukan oleh nilai Full Width at Half Maximum (FWHM) sebesar 158 KeV, dan hasil pengujian kualitatif dengan ketepatan identifikasi spektrum di setiap unsurnya (Zr, Sn, Cr & Ni) serta hasil pengujian kualitatif komposisi unsur standard zicronium (Zr=98%, Sn=1,4&, Cr=0,1%, Ni=0,05%) te;ah sesuai dengan sertifikat CRM JAEA yang menjadi acuannya. "

"Konsensus yang ada dalam berbagai penelitian di lingkup ekonomi digital bahwa teknologi pita lebar memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas belum memperhitungkan perbedaan dampak dari teknologi pita lebar yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan dampak ekonomi apa yang bisa diberikan dari pembaharuan teknologi ke teknologi pita lebar termutakhir. Penelitian ini menginvestigasi dampak dari infrastruktur teknologi pita lebar 4G terhadap produktivitas pekerja regional di Indonesia dengan cara membandingkan tingkat produktivitas pekerja regional rata-rata di kabupaten/kota dengan koneksi internet yang sebagian besar 4G dan di kabupaten/kota dengan koneksi internet yang sebagian besar 2.5G dan 3G. Hasil awal menunjukan bahwa kabupaten/kota dengan koneksi internet yang sebagian besar 4G memiliki tingkat produktivitas pekerja regional rata-rata yang secara signifikan lebih tinggi. Namun demikian, setelah melakukan penyesuaian terhadap selection bias dengan melakukan metode statistik propensity score matching (PSM), ditemukan bahwa perbedaan tingkat produktivitas pekerja regional rata-rata tidak lagi berbeda secara signifikan. Penemuan ini dapat disebabkan karena adanya diminishing return of speed, lag yang ada dari dampak investasi teknologi terhadap perekonomian, serta kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang sebagian besar belum membutuhkan penggunaan skala besar dari teknologi yang membatasi dampak dari teknologi pita lebar terhadap produktivitas.

---

The current consensus in digital economics literatures shows the positive impacts of broadband on economic growth and productivity does not distinguish between different broadband networks. This poses a question on what sort of economic benefit do technological upgrades from older to newer generations of broadband networks have. This research investigates the impact of 4G broadband infrastructure on regional labor productivity in Indonesia by comparing the average level of labor productivity in municipalities with mostly 4G connections and municipalities with mostly 2.5G and 3G connections. The initial result of this study indicates that municipalities with mostly 4G broadband connection has a significantly higher average labor productivity. After adjusting for selection bias by employing propensity score matching, it is found that the difference in the average labor productivity is no longer statistically significant. This might be explained by the diminishing returns of (broadband) speed, lag of broadband investment impacts on the economy and the nature of most jobs in Indonesia that might not require heavy usage of broadband hence limiting its impact on productivity."

"Kajian perancangan ini bertujuan untuk memaparkan ide keruntuhan sebagai basis perancangan arsitektur berdasarkan penelusuran terhadap proses degradasi material. Diskusi arsitektur selama ini memahami lingkung bangun sebagai entitas yang tidak berubah dan direncanakan untuk menjadi abadi. Gangguan terhadap ketahanan suatu lingkung bangun dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan menjadikan kebutuhan restorasi atau pun pembongkaran terhadap arsitektur tersebut. Berangkat dari penelusuran fenomena ketidakteraturan pada media visual dan material, perancangan ini melihat bahwa kehancuran merupakan sesuatu yang wajar dan membawa kepada pemikiran bahwa arsitektur dapat hadir dengan menerima keruntuhan. Degradasi bukan lagi sesuatu yang menghancurkan, namun justru menjadi suatu bentuk transformasi yang menghadirkan bentuk-bentuk penataan baru. Dengan menggunakan prediksi pengurangan dan penambahan lapisan elemen arsitektur, rangkaian form arsitektur hadir sebagai hasil operasi dari keruntuhan. Perancangan Degrade-Upgrade ini memberikan persepsi alternatif akan keruntuhan dan menggunakannya untuk merubah komposisi bentuk menuju akhir dari material. Skenario yang tersusun dari operasi degradasi hadir dengan melibatkan penyelarasan dengan kondisi tapak, cuaca, elemen pembentuk ruang, serta konsentrasi dari material. Dengan mengarahkan degradasi sebagai basis bagi pembentuk arsitektur, arsitektur menerima dampak besar dari degradasi dan justru memiliki nilai keberadaan yang lebih tinggi (upgrade). Perubahan perspektif terkait degradasi ini ditujukan untuk meningkatkan nilai arsitektur sepanjang waktu. Melalui arsitektur yang menerima keruntuhan, keruangan yang hadir akan dialami secara lengkap dan mendalam dengan keterikatan terhadap ketidakteraturan yang ada di alam.

---

This design study aims to outline the idea of ruination as the basis of architectural design driven by the process of material degradation process. Current discussion of architecture perceives the built environment as an unchanging and eternal entity. Disturbance towards the robustness of architecture is seen as something negative and creates further need of architectural restoration or demolition. Departing from the exploration of disorder in visual and material degradation, the author sees that ruin is something natural that can lead to the idea that architecture can exist by accepting ruination. Degradation is no longer something that destroys, but instead emerges as something that transforms towards new forms of arrangement. Using the prediction of subtraction and addition of layers of architectural elements, a series of shapes becomes a result of such operation. This Degrade-Upgrade project reverses the perception of ruination and deploys such a process to change the composition of the shape towards the end of the material. The degradation scenario is influenced by site conditions, weather, space-forming elements, and the concentration of the material. Through arranging the process of degradation as the basis for developing architecture, the architecture receives various changes from degradation towards a higher value, therefore creating an overall upgrade. Such a change of perspective increases the value of the architecture over time. The idea of architecture that accepts ruins enables a form of spatiality that is completely and deeply experienced in relation to the irregularities that exist in nature."

"Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, memulai transformasi menuju e-government dengan menginisiasi Proyek Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Salah satu perubahan terbesar dari proyek ini adalah implementasi Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN), yang mengadopsi aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP). SPAN bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dalam proses ini, SPAN pertama kali diterapkan pada tahun 2014 dan mencapai implementasi penuh pada tahun 2015. Meskipun demikian, tantangan dan risiko kritis masih muncul dalam tahap pasca-implementasi, termasuk kebutuhan untuk pemutakhiran sistem guna memastikan keberlanjutan dan keandalan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan pemeringkatan faktor-faktor kunci yang mendukung kesuksesan pemutakhiran aplikasi SPAN, serta memberikan rekomendasi strategis berdasarkan faktor kunci tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan studi kasus. Identifikasi faktor kunci dilakukan melalui Thematic Analysis (TA) terhadap data wawancara dan mencapai konsensus melalui Fuzzy Delphi Method (FDM). Sebanyak 24 faktor kunci berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas dan bobot faktor-faktor tersebut. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa faktor Top Management Commitment and Support memiliki bobot tertinggi, diikuti oleh faktor Testing and Quality Assurance dan Dedicated Development and Testing Environment. Berdasarkan hasil pemeringkatan, rekomendasi strategis disusun untuk mendukung keberhasilan pemutakhiran aplikasi SPAN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur faktor kunci kesuksesan pemutakhiran ERP di sektor pemerintahan.

---

The Indonesian government, through Presidential Instruction No. 3 of 2003, initiated its transformation toward e-government by launching the Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). One of the most significant changes resulting from this project was the implementation of the State Budget and Treasury System (SPAN), which adopts Enterprise Resource Planning (ERP) applications. SPAN aims to enhance accountability, transparency, efficiency, and effectiveness in managing national finances. Initially implemented in 2014 and fully operational by 2015, SPAN continues to face critical challenges and risks in its post-implementation phase, including the need for system updates to ensure operational sustainability and reliability. This research aims to identify and rank the key success factors for SPAN's system upgrade while providing strategic recommendations based on these factors. The study employs a mixed-methods approach using a case study design. Key factors were identified through Thematic Analysis (TA) of interview data and validated through a consensus-building process using the Fuzzy Delphi Method (FDM). A total of 24 key factors were successfully identified. Subsequently, the Analytical Hierarchy Process (AHP) was utilized to determine the prioritization and weighting of these factors. The ranking results indicate that Top Management Commitment and Support holds the highest weight, followed by Testing and Quality Assurance and Dedicated Development and Testing Environment. Based on these rankings, strategic recommendations were developed to support the successful upgrade of SPAN. This study contributes to the literature on key success factors for ERP system upgrades in the government sector."

"Penelitian ini menguji pengaruh pengumuman peringkat obligasi terhadap kinerja obligasi (yield to maturity) dengan studi peristiwa

---

"

"Matrik transisi menjelaskan pergerakan dari satu kolektibilitas ke kategori kolektibilitas lainnya selama 1 (satu) periode. Dengan pendekatan waktu descrete dan continue, diketahui kredit performing loan dengan kolektibilitas Lancar diestimasi lebih besar untuk berada pada kolektibilitas sama dibandingkan jika downgrade, sedangkan kredit dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus cenderung untuk upgrade. Kredit non performing loan diprediksi tertinggi untuk downgrade ke kolektibilitas Macet, dan kredit yang telah Macet diestimasi akan tetap. Kredit dengan kolektibilitas Diragukan atau Macet dimungkinkan transisi maksimal menjadi Kurang Lancar jika dilakukan restrukturisasi. Perpindahan dari performing loan ke non performing loan diprediksi lebih rendah daripada sebaliknya. Perbedaan antar matriks transisi metode Cohort dengan masing-masing dari kedua metode continuous adalah signifikan. Sedangkan perbedaan antara 2 (dua) matriks metode continuous mendekati nol sehingga perbedaan antar matriks dianggap sama. Penerapan analisa dan metode yang sama pada kredit modal kerja yang memiliki pangsa kredit 52% dari total kredit perbankan, juga menunjukkan hasil yang sejalan.

---

Transition matrice explains credit movement from one collectibility to other collectibility within one period. The estimation on collectibility explains that performing loan credit with pass collectibility has the most significant score at the same place than it is downgraded, but credit with special mention collectibility has the highest score if it is upgraded. The non performing loan credit has the highest score to downgrade until loss, while credit in loss collectibility will remain steady. Credit with either loss or doubtful collectibility might move to a maximum transition to become substandard collectibility, provided that the credit was restructured. The transition of a performing loan credit to a non performing loan estimated lower than the movement of a non performing loan credit to a performing loan credit. When comparing transition matrices, there are significant differences among transition matrices, using Cohort method and continuous method. On the other hand, comparison between two matrices using continuous method almost reaches zero and therefore can be considered unchanged. Implementation of the same analysis and methods in capital working credit which has 52% contribution of all banking credit, also indicates the same result with the analysis and methods to overall credit."