Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendidtribusian, dan penetapan harga Liquefied Pctrolium Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif. Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 kecamatan dari 10 kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara im beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan umtuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal. ......This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by govemment through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Pctroiium Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design. Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliogaphy study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster wmpling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample Test. From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % lifom score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage ( before executed [by] conversion) has score 61 % fiom score expected; 3) Resilience of family at usage LPG ( after conversion is executed) reaehs score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly difers in, is meaning that usage of LPG in general aH`ects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage. Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requirw gets division. In the case of umge of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compmed to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal.

Abstrak :
Penurunan angka fertilitas total menunjukkan suatu fakta bahwa pelaksanaan program KB di Indonesia telah mampu dan berhasil mengatasi laju pertumbuhan penduduk sebagai suatu masalah kependudukan di Indonesia. Angka fertilitas total (Total Fertilitas Rate=TFR) untuk Indonesia pada periode 1967-1970 sebesar 5,6 turun menjadi 3,33 pada periode 1985-1990 (BPS,1992) dan bahkan pada periode 1990-1995 turun menjadi 3,10 (Agung dan Harahap, 1992). Ananta, Lim dan Arifin (1990) telah memperlihatkan bahwa transisi fertilitas Indonesia telah memasuki tahap akhir, yaitu bahwa variabel penentu fertilitas akan makin di dominasi oleh variabel kontrasepsi dan makin kurang oleh variabel fertilitas alamiah (natural fertility) ataupun perkawinan. Masalahnya sekarang adalah apakah para wanita yang memakai suatu metode kontrasepsi tertentu ataukah yang tidak memakai metode kontrasepsi tidak melahirkan pada periode tertentu. Permasalahan tersebut di atas dapat kita lihat berbagai kasus yang menunjukkan bahwa pemakaian suatu metode kontrasepsi belum sepenuhnya dapat mencegah kelahiran bagi kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi. Untuk itu dirasa perlu melakukan studi tentang dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi yang bertujuan untuk mempelajari dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi terhadap fertilitas di Sulawesi. Dalam penelitian ini diperhatikan variabel sosial ekonomi tanpa memperhitungkan variabel antara karena didasarkan atas pemikiran untuk mempelajari dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi dalam setiap kelompok sosial ekonomi (Agung, 1991). Atas pemikiran tersebut dilakukan analisis yang menunjukkan bahwa variabel pemakaian metode kontrasepsi dalam setiap kelompok variabel status sosial ekonomi yang diperhatikan berasosiasi dengan variabel fertilitas. Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, adalah : Terdapat perbedaan probabilitas melahirkan antara kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi tertentu dengan kelompok wanita yang tidak memakai metode kontrasepsi menurut variabel bebas yang diperhatikan. Analisis data dalam studi ini didasarkan pada data individu dari data survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987. Responden dalam survei ini sejumlah 993 wanita berstatus kawin usia 15-49 tahun di Sulawesi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Fertilitas yang diukur sebagai Probabilitas Melahirkan 12 bulan sebelum survei. Sedangkan variabel bebasnya adalah Pemakaian metode kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, Umur Istri, Jumlah Anak Lahir Hidup, dan Tempat Tinggal Istri. Baik variabel terikat maupun variabel bebasnya dipandang sebagai variabel kategori. Untuk itu, dalam analisis ini digunakan model regresi logistik berganda, dengan memperlihatkan 3 model sebagai berikut. Model-1, dimaksudkan untuk memperkirakan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Metode Kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri. Model-2, dimaksudkan untuk memperkirakan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Jumlah Anak Lahir Hidup, Umur Istri, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi dengan jumlah Anak Lahir Hidup, serta pemakaian Metode Kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri. Model-3, dimaksudkan untuk memperhatikan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, Jumlah Anak Lahir Hidup, Umur Istri, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi dengan Jumlah Anak Lahir Hidup serta Pemakaian Metode kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri. Hasil analisis berdasarkan model-1 menunjukkan bahwa asosiasi antara tempat tinggal istri dengan proporsi melahirkan bagi wanita yang memakai IUD, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan wanita yang tidak memakai kontrasepsi. Selanjutnya, Proporsi melahirkan wanita menurut pemakaian metode Kontrasepsi (Pil dan suntik), demikian pula proporsi melahirkan berdasarkan Pendidikan Suami dan proporsi melahirkan berdasarkan Tempat Tinggal Istri memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita berdasarkan Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), serta proporsi melahirkan berdasarkan Pendidikan Istri, tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hasil analisis berdasarkan model-2 menunjukkan bahwa asosiasi Jumlah anak Lahir hidup dengan proporsi melahirkan bagi wanita yang. memakai IUD, yang memakai suntik, dan yang memakai MK Lain, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan wanita yang tidak memakai kontrasepsi. Demikian pula Asosiasi antara tempat tinggal istri dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai IUD, dan yang memakai MK Lain, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kelompok wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi. Selanjutnya, Proporsi melahirkan kelompok wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), demikian pula proporsi melahirkan menurut umur, serta proporsi melahirkan menurut Jumlah Anak Lahir Hidup memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (PiI dan Suntik), demikian pula proporsi melahirkan menurut tempat tinggal, tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hasil analisis berdasarkan model-3 menunjukkan bahwa asosiasi Jumlah Anak Lahir Hidup dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai IUD, yang memakai Suntik, dan yang memakai MK Lain mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kelompok wanita yang tidak memakai metode kontrasepsi. Demikian Pula asosiasi antara Tempat Tinggal Istri dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai Metode Kontrasepsi. Selanjutnya, proporsi melahirkan wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), demikian pula proporsi melahirkan menurut Umur, serta proporsi melahirkan menurut Jumlah Anak Lahir Hidup menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita menurut pemakaian metode kontrasepsi (Pil dan Suntik), demikian pula proporsi melahirkan menurut pendidikan Istri dan Pendidikan Suami, serta proporsi melahirkan menurut Tempat Tinggal Istri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ketiga model yang diperhatikan menunjukkan bahwa proporsi tidak melahirkan yang disesuaikan bagi kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi, kecuali kelompok wanita yang memakai MK Lain, proporsi tersebut lebih rendah. Studi ini menghasilkan pula Koefisien Asosiasi Parsial antara Pemakaian Metode Kontrasepsi dan Proporsi tidak melahirkan dengan mengontrol masing-masing. Variabel bebas yang diperhatikan. Koefisien Asosiasi Parsial tersebut pada umumnya menunjukkan angka yang positif. Artinya, proporsi tidak melahirkan kelompok wanita yang memakai Metode Kontrasepsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak memakai Metode Kontrasepsi, kecuali pemakai MK Lain bagi wanita dengan karakteristik tertentu. Selain itu, dihasilkan pula Koefisien Asosiasi Parsial antara masing-masing variabel bebas lainnya dengan mengontrol variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi. Koefisien Asasiasi tersebut pada umumnya menunjukan angka yang positif pada setiap variabel babas yang diperhatikan dengan mengontrol variabel Pemakaian Kontrasepsi. Sejalan dengan Koefisien Asasiasi Parsial tersebut, studi ini menghasilkan pula Angka Dampak Relatif beberapa Metode Kontrasepsi untuk Sulawesi secara keseluruhan. Angka Dampak Relatif tersebut, tergolong tinggi (>100 I.) jika dibanding dengan yang tidak memakai Metode Kontrasepsi (= 100 %). Artinya, persentase tidak melahirkan kelompok wanita yang memakai metode Kontrasepsi lebih tinggi jika dibanding dengan wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi untuk masing-masing variabel yang diperhatikan, kecuali pemakai MK Lain bagi wanita dengan karakteristik tertentu. Dengan kelemahan data yang digunakan dalam studi ini, maka Dampak Relatif Pemakaian Metode Kontrasepsi sebagai hasil analisis, tidak dapat dinyatakan sebagai efektivitas pemakaian metode kontrasepsi. Demikian pula halnya dengan adanya jumlah responden yang sangat kecil, maka kesimpulan yang diperoleh sulit dapat diterima mewakili populasi yang bersangkutan.

Abstrak :
Konsep hak ulayat di Indonesia dikenal luas melalui literatur hukum adat yang ditulis oleh sarjana-sarjana hukum antara lain : Van Vollenhoven dan Ter Haar (1980); Soepomo (1977); Iman Sudiyat (1981); Bushar Muhammad (1991), dan Hilman Hadikusuma (1992). Konsep hak ulayat atau hak pertuanan yang dikemukakan para sarjana tersebut kebanyakan terjemahan dari istilah beschikkingsrecht, yang oleh Van Vollenhoven diartikan sebagai hak masyarakat atas tanah yang ada di Indonesia untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerah persekutuan hukum guna kepentingan para warga masyarakat, dan hak tersebut mempunyai dasar keagamaan. Cakupan konsep hak ulayat sebagaimana tersirat dalam rumusan-rumusan para penulis tersebut di atas tidak hanya terbatas pada hak atas tanah tetapi juga mencakup hak atas perairan atau laut. Bushar Muhammad (1991:105) misalnya, mengemukakan objek hak ulayat ini meliputi tanah atau daratan; air atau perairan seperti : kali, danau, pantai beserta perairannya; tumbuh-tumbuhan yang hidup liar, binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Namun demikian, pembahasan tentang hak ulayat perairan atau laut masih belum banyak dilakukan dibandingkan dengan pengkajian mengenai hak-hak yang berhubungan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Di Indonesia, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki konsep hak-hak ulayat perairan (laut) ini masih tetap hidup dan mempertahankan keberadaannya berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam perairan yang berada di sekitarnya. Sebagian besar kelompok masyarakat itu berada di daerah-daerah pantai dan kepulauan atau pulau-pulau di luar pulau Jawa yang masih menerapkan sistem ekonomi subsistensi. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya laut ini secara tradisional tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan yang oleh masyarakat telah diakui eksistensinya yaitu hak ulayat, dan hak ini sangat dihormati dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat yang memilikinya maupun kelompok masyarakat hukum yang lain di sekitar pemilikan itu. Hal ini tercermin pada sanksi-sanksi yang dipakai untuk melindungi wilayah laut termasuk habitat yang terkandung di dalamnya. Kelompok masyarakat ini struktur sosial ekonominya mempunyai ketergantungan yang sangat besar pada hasil laut. Artinya sumber daya alam yang berada di laut dalam wilayah kekuasaan masyarakat tersebut secara tradisional benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan taraf hidup mereka. Konflik berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di perairan laut ini banyak timbul belakangan ini, setelah pihak luar mulai memasuki dan memanfaatkan sumber daya yang berada di kawasan-kawasan perairan laut yang secara turun-temurun di kuasai penduduk setempat (lihat : kasus bab IV). Konflik yang dimaksud diseni timbul sebagai akibat pertentangan kepentingan dan perebutan sumber daya yang persediaannya terbatas. Hal ini secara empiris dalam perkembangannya, mengundang perhatian sebagaimana di maksudkan oleh Gerrett (1968; dalam Mamar, 1989) mengenai munculnya konsep milik bersama (common property) terhadap sumber daya alam.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari diversifikasi usaha yang dilakukan oleh bank pembangunan daerah di Indonesia terhadap risiko yang dihadapinya pada periode 2005-2009. Metode yang digunakan adalah metode balanced panel. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan non-bunga bersih (NNII) terhadap risiko (yang diukur dengan proksi SDROA, SDROE, LLP, dan ADZ) yang dihadapi oleh bank pembangunan daerah skala kecil dan bank pembangunan daerah skala besar. Pendapatan komisi (COM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko (yang diukur dengan proksi SDROA, SDROE, LLP, dan ADZ) hanya pada bank pembangunan daerah skala kecil. ......The purpose of this study is to get the understanding about the effects of business diversification that is done by regional development banks in Indonesia towards the risk that the banks face for period 2005 - 2009. The method used is balanced panel method. In this study, it was found that there is significant effect of Net Non-Interest Income (NNII) towards risk (measured by SDROA, SDROE, LLP, and ADZ as proxies) that is faced by regional development banks in small scale and large scale. Commission Income (COM) has significant effect towards risk (measured by SDROA, SDROE, LLP, and ADZ as proxies) only in small scale regional development banks