Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagian implikasi yang perlu dipahami pada era deregulasi perbankan dewasa ini adalah terjadinya restrukturisasi organisasi BRI Unit dan reorientasinya terhadap nasabah "baru" melalui program kredit usaha pedesaan (KUPEDES). Implikasi ini berarti pula menggambarkan adanya perubahan orientasi bagi BRI Unit dalam mengalokasikan program kreditnya, yakni dari orientasi kolektif pada program kredit BIMAS/INMAS (nasabah tani) menjadi orientasi individual pada program KUPEDES (nasabah umum, terutama nasabah non usaha tani). Situasi yang sedang mengalami perubahan demikian itu membuka peluang bagi perilaku rasional yang mencerminkan pilihan rasional (rational choice) individu, yang didorong oleh situasi yang kondusif bagi pengembangan kebebasan pribadi (otonomi individu) terutama bagi kewirausahaan masyarakat di pedesaan.

Pola usaha masyarakat seperti dimaksudkan diatas merupakan esensi dari persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan. Secara sosiologis, kajian mengenai kewirausahaan (entrepreneurship) umumnya memfokuskan dua tema pokok yang terkait, yaitu : "(1) Nilai dan sikap yang merupakan tindakan sebagai dorongan untuk berwirausaha, dan (2) Berhubungan dengan pertanyaan rekruitmen sosial (social recruitment), yang berarti dorongan untuk berwirausaha dapat ditinjau atas dasar latar belakang sosial (social background) seseorang. Latar belakang sosial tersebut meliputi status sosial ekonomi, sifat-sifat sosial (social attributes) serta tanggungjawab ideologis (ideological commitment) seseorang" (Long, 1977).

Oleh karena pada era deregulasi perbankan dewasa ini telah mengakibatkan "reorientasi" bagi BRI Unit, maka peranan BRI Unit dalam proses formasi sosial pedesaan tidak boleh diabaikan, dalam arti mendorong tumbuh--kembangnya persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan dan sekaligus memunculkan wirausaha-wirausaha "baru" di pedesaan. Dan yang lebih panting bagi suatu tinjauan sosiologis adalah implikasinya terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan. Munculnya wirausaha atau "entrepreneur" baru di pedesaan kemungkinan akan meningkatkan "kesenjangan" antar lapisan sosial atau justru akan menjadi mekanisme untuk mendinamisasikan perekonomian masyarakat di pedesaan, dalam arti memperluas kesempatan kerja. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif kurang fungsional.

Sebaliknya, jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif fungsional. Mengingat BRI Unit telah menerapkan pola seleksi nasabah yang baru dalam program KUPEDES, maka kemungkinan kedua tidak boleh diabaikan meskipun kesenjangan itu sendiri tidaklah fiktif dan telah terjadi sejak masa sebelumnya.

Dengan demikian, pokok permasalahan yang ingin dijelaskan dalam laporan hasil penelitian (tesis) ini adalah "Bagaimana momentum deregulasi perbankan sebagaimana telah dinyatakan diatas dapat mendorong tumbuh-kembangnya nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan, serta peranannya dalam proses formasi sosial pedesaan dan implikasinya bagi struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan".

Abstrak :
Adanya sistim pembayaran kredit yang telah sangat dikenal dalam dunia usaha mengakibatkan perusahaan penjual dapat mengalami masalah likuiditas. Hal ini dapat dipecahkan dengan hadirnya lembaga pembiayaan anjak piutang atau factoring yang dapat memberikan uang tunai atas penjualan piutang-piutang dari perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah likuiditas tersebut. Usaha factoring masih tergolong baru di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk memperkenalkan mekanisme dan praktek akuntasi dari usaha factoring ini di Ind.onesia baik dari sudut factor maupun klien. Penelitian dilakukan dengan observasi dalam perusahaan factoring maupun perusahaan pengguna jasa factoring. Hasil penelitian berupa suatu kerangka kerja dari usaha factoring. Penelitian ini juga membandingkan perlakuan akuntansi untuk factoring dalam praktek di Indonesia dilihat dari sudut klien dengan perlakuan akuntansi untuk pengalihan piutang menurut FASB. Penelitian ini mengemukakan bahwa praktek akuntansi yang digunakan oleh klien masih memperlakukan pengalihan piutang ini sebagai pinjaman yang dijamin oleh piutang, dan bukan sebagai penjualan piutang seperti yang diatur dalam FASB.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaroan Modal Asing, maka dimungkinkan adanya kerjasaroa antara modal pihak asing dengan modal pihak Indonesia dalam bentuk usaha patungan. Karena para pihak tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun terjadinya persengketaan antara para pihak sehingga usaha patungan itu tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penanaman modal asing, maka pemerintah dapat roencabut ijin usaha patungan tersebut. Dengan menggunakan metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan bahwa pencabutan ijin usaha terhadap usaha patungan oleh pemerintah seringkali didahului oleh adanya suatu sengketa dimana dalam sengketa itu pihak asing dikalahkan sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan sebagai suatu bentuk usaha yang didalamnya terdapat unsur asingnya, maka hubungan-hubungan hukum dalam usaha patungan itu termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Segi Hukum Perdata Internasional yang menonjol dalam suatu usaha patungan adalah masalah mengenai hukum yang berlaku hubungan-hubungan mereka serta masalah pilihan apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak bagi hukum Bahwa kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan mereka dalam suatu usaha patungan dibatasi oleh adanya kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa dari suatu negara yang tidak dapat dikesampingkan dengan memilih hukum negara lain. Adapun untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing diharuskan tunduk pada UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan-peraturan pelaksanaanya yang merupakan kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa". Sedangkan untuk pilihan forum, para pihak tetap bebas dalam menentukan forum yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul antara mereka.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya meningkatkan devisa negara baik melalui sektor migas dan non-migas. Rotan sebagai komoditi yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia, dewasa ini tengah dikembangkan untuk menjadi salah satu primadona ekspor. Pengembangan itu ditempuh melalui berbagai kebijaksanaan yang mampu meningkatkan nilai tambah terhadap barang rotan yang saat ini diekspor, agar devisa yang bisa diraihnya cukup besar. Investasi pada PT ROTANDO ini adalah dalam investasi aktiva tetap yang berguna dalam meningkatkan produksi furniture rotan. PT ROTANDO mempunyai dua alternatif pemilihan pembiayaan investasi melalui pinjaman Bank (Long Term Loan) dan melalui Pasar Modal (Go Public). Pembiayaan melalui Long Term Loan memerlukan biaya-biaya yang lebih mahal serta harus membayar. kembali pokok pinjaman beserta bunga. Tetapi melalui Pasar Modal (Go Public) perusahaan yang membutuhkan dana mengeluarkan saham kepada masyarakat, sehingga memperoleh dana dengan biaya yang relatif lebih murah, serta memperbaiki struktur perusahaan menjadi lebih sehat. Dengan memproyeksikan keadaan keuangan perusahaan PT ROTANDO dalam 5 tahun mendatang, baik dalam pinjaman Bank dan pasar modal maka perusahaan mempunyai peluang yang baik untuk memasuki Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta.