Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis, bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, pemasok kebutuhan bahan bakar domestik dan bahan baku industri, namun diharapkan juga harus dapat menciptakan efek berantai untuk peningkatkan kapasitas nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh industri minyak dan gas bumi dalam mendukung upaya tersebut. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot kriteria dan subkriteria kemudian menentukan peringkat strategi terhadap peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Kemudian untuk mendapatkan tujuan tersebut telah dilakukan wawancara terstruktur dengan pakar dibidang TKDN pada kegiatan usaha hulu migas. Penelitian ini menghasilkan dua belas kriteria yang terkait untuk menyukseskan peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di kegiatan usaha hulu migas. Terdapat enam belas strategi yang berpengaruh dan setelah dilakukan pemeringkatan strategi yang paling berpengaruh yaitu peran serta pemerintah dalam menetapkan fokus bidang keilmuan penduduknya ke ilmu terapan dan membangun SDM sesuai dengan kebutuhan terkini pasar global di level medium dan high skill.

---

Oil and gas is a very strategic natural resource, not only as a source of state revenue, supplier of fuel needs of domestic and industrial raw materials, but it is also expected to be able to create a chain effect for enhancing national capacity. Therefore we need a strategy to exploit the opportunities created by the oil and gas industry to support this effort.

Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to get the weights of criteria and sub-criteria and then rank the performance improvement strategy against Local Content Achievement by using Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). To get that goal, structured interviews with experts in the field of Local Content in the upstream oil and gas business activities has been conducted.

This research resulted in twelve criteria relating to the success of the performance improvement of Local Content achevement in the upstream oil and gas business activities. There are sixteen strategies that affect and after the ranking of the most influential strategy is the role of government in setting the focus of scientific fields of applied sciences to the population and to develop human resources in accordance with the current needs of the global market in the medium and high skill level."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equational Modeling (SEM). Penggunaan SEM dipertimbangkan karena variabelvariabel dalam penelitian ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi harus dijelaskan oleh variabel-variabel indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sedangkan Persepsi Keadilan tidak berpengaruh secara signifikan. 2) Sikap, Norma Moral, Persepsi Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat kepatuhan pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku dan Norma Deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 3) Norma Injunctive berpengaruh signifikan dan Negatif terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 4) Niat Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung.

---

This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung."

"Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya ASEAN-China Free Trade Area terhadap industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor TPT di Indonesia. Kondisi tekstil Indonesia yang dari awal tidak stabil kembali terguncang dengan banyaknya pabrik tutup sehingga menimbulkan pengangguran. Produsen TPT pun beralih menjadi pedagang yang memicu gejala deindustrialisasi. Pemerintah pun dianggap perlu untuk turun tangan mengatasi permasalahan ini. Kesepakatan yang dianggap mendukung pasar bebas dan meningkatkan persaingan yang sehat nyatanya hanya menambah daftar keterpurukan sektor TPT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

---

This thesis discusses the impact of entry into force of the ASEANChina Free Trade Area of the textile industry and textile products in Indonesia. Applicability ACFTA gradually raises new problems of textile sector in Indonesia. Condition of Indonesia's textile unstable from the beginning again shaken with thousands of factories closed, causing unemployment. Textile manufacturers were turning to vendors that trigger symptoms of de-industrialization. The government also considered necessary to intervene to overcome this problem. The deal is considered to support the free market and increase competition in fact only adds to the list of the downturn in the textile sector this Indonesia. This study uses normative legal analysis to understand the application of legal norms tofacts."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan kedudukan hukum Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP di Indonesia yang mana SIUP merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan merupakan sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengwasan hukum terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup mengenai kedudukan hukum dan perbandingan pengawasan terhadap SIUP di Indonesia dibandingkan dengan Negara Uni Emirat Arab dan Australia, yang mana pengawasan di Indonesia tergolong kurang baik bila dibandingkan dengan kedua negara tersebut, padahal kedudukan SIUP merupakan dokumen yang sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap perusahaan perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian dikeluarkannya Peraturan perundangan baru yaitu PERMENDAG No. 07/M-DAG/2/2017 menyebabkan permasalahan hkum lain mengenai pengawasan terhadap legalitas perusahaan perdagangan di Indonesia ini. Hal ini akan menimbulkan banyak akibat hukum apalagi bila dikatikan dengan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia yang harus lebih ditingkatkan sistem pengawasannya bila kewajiban daftar ulang SIUP setiap 5 tahun dihapuskan. Dengan demikian, diharapkan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan pemerintah tetap memikirkan mengenai akibat hukum yang dapat terjadi. Sehingga pemerintah melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan yang sudah ada menjadi lebih baik untuk menghindari adanya akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Kata Kunci: SIUP, Permendag, Perdagangan, izin usaha perdagangan, Uni Emirat Arab, Australia"

---

""ABSTRACT"This thesis discusses about the comparison of legal status of Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP in Indonesia which SIUP is a very important document to run a trading activites and SIUP is very important for government to supervise the trading companies in Indonesia. This is a normative juridical research with secondary data type. The discussions in this thesis include the legal status and comparison of supervision of SIUP in Indonesia compared to the United Arab Emirates and Australia, where the supervision in Indonesia is considered worst when compared with the two countries, whereas the position of SIUP is a very important document and must owned by every trading company in Indonesia. Then the issuance of new Regulation No. PERMENDAG no. 07 M DAG 2 2017 causes other legal problems concerning the oversight of the legality of trading companies in Indonesia. This will result in many legal consequences especially when it is characterized by government oversight of trading companies in Indonesia which should be further enhanced by its oversight system if the obligation to re register SIUP every 5 years is abolished. Thus, it is expected that in issuing legislation the government should be thinking about the possible legal consequences. So that the government should makes improvements to the existing supervision system to avoid any legal consequences that can occur. "

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut.

---

According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."