Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
Kris Lihardo Aksana Sijabat, author
Asas kelangsungan usaha (Going Concern) merupakan salah satu asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perusahaan yang telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya tidak selalu berakhir dengan pemberesan, dimana peluang supaya usaha kembali dilanjutkan masih dimungkinkan dan tentu dengan tujuan untuk meningkatkan boedel...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007
622.026 IND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Auzan Qasthary, author
Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yudha Aldila, author
Tesis ini membahas mengenai penyusunan rencana usaha (business plan) pertambangan pasir di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor. Menariknya industri ini didasarkan atas banyaknya kebutuhan pasir oleh pengembang perumahan di daerah Serpong yang belum mampu diimbangi oleh pasokan pasir yang ada. Strategi dan langkah-langkah dalammembangun usaha ini akan dijabarkan secara rinci, khususnya...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28229
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Foni Vebrilioni, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan batubara
melalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang bertujuan
untuk menekan jual beli izin usaha pertambangan yang sering dilakukan oleh
pemilik IUP Batubara. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat
penelitian yuridis normatif yang juga didukung dengan pendekatan kasus. Hasil
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerbitan...
2012
T31870
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Silvia Septiyani, author
ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Frieschika Atshiilah, author
Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alodia Nathania, author
Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lidya Rahmawati, author
Putusan hakim yang diterbitkan berlaku sebagai undang-undang, dan mempunyai daya eksekutorial. Terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perkara. Dalam praktik, dapat terjadi titik singgung diantara dua kamar peradilan yang menerbitkan putusan yang saling bertolak belakang seperti yang terjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Raihan, author
Pencabutan izin usaha pertambangan merupakan tindakan hukum yang dilakukan sebagai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Menteri Investasi/BKPM memiliki wewenang dalam mengurus perizinan dan investasi di sektor pertambangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku Badan/pejabat tata usaha negara secara resmi mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Presiden nomor...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
