Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia or UUD 1945) -which restored back through Presidential Decree July 5, 1959 - experience a nonformal changes by the establishment of various laws and policies by the parliament and government, then impacted by the maiaay crisis and the economic crisis followed by political crises, which pushed the formal change of UUD 1945. Formal changes of the Constitution of Japan, set forth in Article 96 which stipulates that at least required the approval of 2/3 members of the Diet and approved by a majority of citizens in a referendum; and until now the formal change to The Constitution of Japan has not yet taken placed but what happened in the constitutional practice is a constitutional transformation (kempo hensen) of Article 9 The Constitution of Japan, which can be seen in the constitutional practices conducted by the legislative, executive, and judicial body.

Abstrak :
Sejak gerakan reformasi mulai bergulir di Indonesia, cukup banyak perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat Indonesia. Perubahan yang dimaksud termasuk perubahan terhadap Konstitusi Indonesia yang dikenal dengan nama Undang­Undang Dasar 1945 (UUD 45), yang juga harus diubah sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sesungguhnya, dengan adanya empat kali perubahan yang telah dilakukan terhadap Konstitusi Indonesia, sebenarnya telah dihasilkan suatu Undang­Undang dasar yang baru, walaupun nama UUD 45 tetap digunakan Ada tiga cara dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi. Pertama, melalui perubahan formal. Kedua, melalui konvensi ketatanegaraan. Ketiga, melalui penafsiran hakim. Sebagai suatu negara hukum (rechtstaat), Konstitusi Indonesia yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, semuanya dilakukan berdasarkan pasal 37 UUD 1945 (perubahan formal). Akan tetapi, sebenarnya perubahan Konstitusi Indonesia dapat pula dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan atau melalui penafsiran hakim. Pada akhir-akhir in di dalam masyarakat muncul pendapat-pendapat yang menginginkan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 untuk yang kelima kalinya. Keinginan ini datang dari Dewan Perwakilan Daerah yang menginginkan memperoleh penguatan wewenang sebagai suatu badan pembentuk Undang-Undang. Alangkah baiknya apabila keinginan mengubah UUD 1945 untuk yang kelima kalinya ini dilakukan melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi, agar dapat memperluas cara berpikir generasi penerus secara lebih komprehensif dalam proses pematangan sebagai warga negara yang baik.

Abstrak :
Salah satu bentuk ikon reformasi adalah terlambangnya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam perubahan UUD 1945. Dengan demikian,perubahan UUD 1945 memiliki sarat materi muatan yang diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kehidupan ketatanegaraan lebih baik.....