Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis persepsi ancaman Australia terhadap Tiongkok dalam kerjasama “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” tahun 2018. Kajian terdahulu mengenai persepsi ancaman Australia telah dilakukan dan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa periode: era kolonial (1880-an), era Perang Dunia, era Perang Dingin, dan Era Modern (akhir 1980an). Penulis mengangkat era tahun 2010an karena pada era tersebut kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan meningkat, utamanya dari segi kerjasama ekonominya. Penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan menggunakan paradigma realisme, neorealisme, dan liberal-institusional. Namun ketiganya tidak cukup menjelaskan intensi Tiongkok di Pasifik Selatan. Kerjasama Tiongkok dengan Vanuatu dipandang dengan great concern oleh Perdana Menteri Turnbull pada tahun 2018. Great concern adalah istilah yang digunakan sebuah negara ketika mulai mengakui adanya ancaman. Penulis menggunakan kerangka analisis teori persepsi ancaman oleh Raymond Cohen. Terdapat tiga variabel dalam teori persepsi ancaman yakni: wilayah, kecurigaan, dan kerentanan. Analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pembentuk persepsi ancaman Australia yang diturunkan dari tiga variabel teori persepsi ancaman. Faktor pertama adalah Jarak wilayah Australia dan Vanuatu (Luganville Wharf). Faktor kedua adalah dampak peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan dan berkurangnya pengaruh Australia. Faktor ketiga adalah dampak persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Australia, serta adanya potensi militer dalam proyek antara Tiongkok dan Vanuatu (Luganville Wharf).

---

This thesis analyses Australia’s threat perceptions towards China in “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” in 2018. Previous study about Australia’s threat perceptions has been carried out and divided into four eras: colonial era (1880s), World War era, Cold War era, and Modern era (late 1980s). The author chose the era of early 2010s because in this era there has been an increase in China’s presence in the South Pacific, especially in economic cooperation. Previous study about China’s increasing presence in the South Pacific has been carried out using the paradigm of realism, neorealism, and liberal-institutional. But none of them provided adequate explanation of China’s intentions in the South Pacific. In April 2018, Australia’s Prime Minister Malcolm Turnbull stated that Australia would view the particular China-Vanuatu project with great concern. Great concern is a term used by heads of state when they perceive the capability of other actors to inflict damage while its intentions are still unclear but somewhat hostile. Thus, the author used the framework of threat perception theory by Raymond Cohen. There are three variables in the threat perception theory: geographical, mistrust, and sense of vulnerability. The result in this thesis proved that there are three factors which shaped Australia’s threat perception, derived from three variables of threat perception theory. First, the distance between Australia and Vanuatu (Luganville Wharf). Second, the impact of China’s increasing presence in the South Pacific and the decline of Australia’s influence. Third, the impact of strategic rivalry between the United States and China to Australia, and the potential of military use in the Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project."

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."