Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia diperkirakan 70%. pencemaran udara bersumber pada emisikendaraan bermotor. Dampak terbesar dari pencemaran udara adalah gangguanpernapasan. Sebagai upaya pengendalian emisi kendaraan dilakukan uji emisikendaraan yang sejak 2005. Pada penelitian ini akan dilakukan korelasi hasilemisi kendaraan, kualitas udara dan faktor meteorologis terhadap kejadian ISPA,sepanjang 2010. Selain itu dilakukan pula survei pengetahuan, sikap dan perilaku(PSP) terhadap 311 pemilik kendaraan mengenai kegiatan uji emisi kendaraan.Setelah dilakukan analisis diketahui angka kejadian ISPA di Jakarta sebesar 93kasus/1000 penduduk, dengan kejadian terbesar di wilayah Jakarta Pusat, yaitu215 kasus/1000 penduduk. Sedangkan analisis emisi kendaraan bermotordidapatkan presentase kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan 2007 ke atas,yang tidak lulus uji emisi, paling besar adalah 23,6 % di wilayah Jakarta Selatan.Sedangkan, kualitas udara di wilayah Jakarta Pusat memiliki tingkat kosentrasiCO, SO2, O3 dan NO2yang tinggi dibandingkan wilayah lain. Pada gambaranperiode bulanan didapatkan angka kejadian ISPA tertinggi pada bulan Agustus2010, sebesar 96,9 kasus/1000 penduduk. Begitu pula dengan presentasekendaraan bermotor dengan tahun pembuatan lebih dari 2007 yang tidak lulus ujiemisi pada Agustus 2010 mencapai titik tertinggi sebesar 50%. Korelasi ini secarastatistic dinyatakan signifikan dengan nilai p 0,0005. Kepada seluruh pemilikkendaraan bermotor diharapkan rutin melakukan perawatan kendaraan/uji emisiguna mengurangi polutan emisi kendaraan di DKI Jakarta.

---

Estimated air pollution originates from motor vehicle emissions, In Indonesia is

70%.. Meanwhile, the greatest impact of the air is pencemaraan respiratory

distress. This research will be conducted on the correlation results of vehicle

emissions, air quality and meteorological factors on the incidence of respiratory

infections, during 2010. In addition it also conducted a survey of knowledge,

attitudes and behavior (KAB) against 311 vehicle owners regarding vehicle

emissions testing activities. After analyzing known incidence of ARI in Jakarta is

93 cases/1000 population, with the largest events in the area of Central Jakarta

(215 cases/1000 population). While the analysis found in South Jakarta, 23.6% of

motor vehicle with year of manufacture 2007 and up, did not pass the emissions

test. Meanwhile, the air quality in Central Jakarta has a level of concentration of

CO, SO2, O3 and NO2

Keywords:

are higher than in other regions. The highest incidence rate

of ARI in August 2010 (96.9 cases/1000 population). Similarly, the percentage of

vehicles with year of manufacture 2007 and up, which did not pass the emissions

test in August 2010 reached its highest point at 50%. This correlation is

statistically significant (P=0,0005). It is suggest for vehicles owner to check their

vechicle routinely/ doing emissions test, so that its can reduce pollution in Jakarta."

"Kepercayaan publik merupakan salah satu modal bagi pemerintah dalam membentuk kepatuhan serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan lingkungan. Salah satu kebijakan lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020. Dalam pelaksanaan uji emisi di Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor menggunakan teori public trust dari Grimmelikhuijsen & Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Peneliti akan menganalisis hasil dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang telah melaksanakan uji emisi dengan data yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik dari masyarakat tinggi terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepercayaan publik tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan imbauan atau teguran kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Namun, terdapat beberapa catatan penting dari peneliti seperti minimmya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga terdapat beberapa program pendukung yang belum berjalan optimal dalam pemberlakuan uji emisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialiasi yang masif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjakankan program tilang uji emisi dan disinsentif parkir kepada masyarakat yang belum melaksanakan uji emisi

---

Public trust is an essential asset for the government in fostering compliance and support from the society for an environmental policy. One of the environmental policies from the Provincial Government of DKI Jakarta is the implementation of vehicle emission testing, which is regulated in Governor Regulation Number 66 of 2020. In the implementation of emission testing in Jakarta, there are several issues that arise, which can affect the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government as the policy executor. Therefore, this study aims to measure the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing using the public trust theory by Grimmelikhuijsen & Knies. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods for data collection. The researcher will analyze the results of the questionnaire distributed to 100 respondents who have conducted emission testing, with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing is high. The high level of public trust is due in part to how the DKI Jakarta Provincial Government provides warnings or reminders to the society to conduct emission testing. However, there are some important notes from the researcher, such as the minimal socialization conducted by the DKI Jakarta Provincial Government and some supporting programs that have not been optimally implemented in the application of emission testing. Therefore, the researcher recommends that the DKI Jakarta Provincial Government conduct massive and widespread socialization to all levels of society and enforce emission test fines and parking disincentives for those who have not conducted emission testing."