Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang penyangkalan akses terhadap keadilan yang dialami oleh anak perempuan difabel. Penelitian dilakukan dengan melihat stigma ganda sebagai penyebab terjadinya eksklusi sosial yang membuat mereka mengalami hambatan dalam mengakses hak-haknya dan rentan terhadap kekerasan seksual. Hal ini akan dikaji berdasarkan teori feminis radikal dan feminis multikultural karena status subyek penelitian sebagai anak, perempuan, dan difabel yang membuat kerentanan serta penderitaan mereka lebih besar. Tiga orang anak perempuan difabel dengan pengalaman kekerasan seksual dan berhadapan dengan hukum menjadi subyek dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus feminis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan relasi kuasa tidak hanya membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual, melainkan membuat akses terhadap keadilan mereka ditolak sehingga mereka mengalami viktimisasi berlapis sepanjang hidupnya.

---

ABSTRACT

The concern of this mini-thesis is to examine denial of access to justice experienced by girls with disability. This research was done to see double stigma as reason of social exclusion which make them face the barrier to access their rights and also make them vulnerable toward sexual abuse. This study was authored by using radical and multicultural feminism because their status as children, girl, and disability which make them more vulnerable and disadvantage. Three girls with disabilities who experienced sexual abuse and facing criminal justice system have been involved in this research as subjects. This research used qualitative approach and feminist case study. The result of this research shows that unequal power not only make girls with disability become victim of sexual abuse, but also makes their access to justice denied that make them experiences multiple victimization in their lifetime."

"Perempuan yang menjadi penyintas kekerasan dalam pacaran (KDP) yang dipaksa melakukan aborsi tidak aman oleh pasangan atau mantan pasangannya mengalami berbagai lapisan viktimisasi dalam hidupnya atau viktimisasi berlapis. KDP, kekerasan reproduksi, kehamilan tidak diinginkan (KTD), dan pemaksaan aborsi sebagai lapisan viktimisasi dalam ranah domestik. Lapisan viktimisasi selanjutnya yaitu viktimisasi dalam ranah lingkungan sekitar (stigma, diskriminasi, victim blaming) atas KDP dan KTD (di luar nikah) terhadap penyintas perempuan. Penelitian ini menjabarkan mengenai pengalaman viktimisasi berlapis 3 (tiga) perempuan penyintas KDP yang dipaksa aborsi secara tidak aman dengan metode kualitatif feminist narrative analysis. Dengan teori feminis radikal dan perspektif viktimologi feminis, dapat membantu menganalisis pengalaman viktimisasi berlapis penyintas perempuan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem patriarki merupakan akar dari terjadinya viktimisasi berlapis terhadap perempuan penyintas KDP yang dipaksa aborsi oleh pasangan/mantan pasangan. Salah satu lapisan viktimisasi yaitu kekerasan domestik merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender (KBG) yang melanggengkan subordinasi terhadap perempuan. Meskipun perempuan ter-opresi atas viktimisasi yang dialami, perempuan tetap melakukan perlawanan (resistensi) sebagai bentuk penolakan dominasi laki-laki.

---

Women who become survivors of intimate partner violence (IPV) are coerced into unsafe abortions by their partners or ex-partners experience various layers of victimization in their lives, known as multiple victimization. IPV, reproductive violence, unwanted pregnancy (UP), and forced abortion constitute layers of victimization within the domestic realm. Another layer of victimization involves the surrounding environment (stigma, discrimination, victim blaming) towards survivors of IPV and UP (outside of marriage). This research outlines the experiences of three women survivors of IPV who were forced into unsafe abortions using qualitative feminist narrative analysis. Employing radical feminist theory and a feminist victimology perspective helps analyze the layered victimization experiences of women survivors. The findings of this study reveal that the patriarchal system is the root cause of layered victimization against women survivors of IPV who are forced into abortion by their partners/ex-partners. One layer of victimization, domestic violence, is a form of gender-based violence (GBV) that perpetuates the subordination of women. Despite being oppressed by the victimization they experience, women continue to resist as a form of rejecting male dominance."

"Karya akhir ini membahas tentang pengalaman Mary Jane Veloso, seorang perempuan buruh migran yang menjadi korban atas dominasi struktur patriarki yang mengakibatkan ia mengalami kriminalisasi dan viktimisasi berlapis. Dengan menggunakan metode analisis isi dokumen, penulisan ini menganalisis kerentanan Mary Jane Veloso menjadi perempuan korban perdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai kurir narkotika lalu dikriminalisasi oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis dalam tulisan ini yang menggunakan teori kriminologi feminis dan feminist legal theory mengungkapkan bahwa struktur patriarki memengaruhi subordinasi pada perempuan dan memengaruhi praktik peradilan pidana. Dalam penulisan ini, dominasi patriarki membuat perempuan rentan menjadi sasaran kejahatan perdagangan manusia yang dieksploitasi melakukan tindakan pelanggaran hukum yang kemudian mengalami kriminalisasi akibat praktik hukum yang maskulin meminggirkan pengalaman perempuan korban. Pada akhirnya, penulisan ini menemukan bahwa kriminalisasi dan viktimisasi berlapis yang terjadi pada Mary Jane Veloso adalah sebuah bentuk kekerasan struktural.

---

This final work discusses about the experience of Mary Jane Veloso, a female migrant worker who became a victim of patriarchal structure domination which resulted in her criminalization and multiple victimization. By using document content analysis method, this writing analyses court decision documents and institutional reports to see Mary Jane Veloso's vulnerabilities as a woman trafficking victim who was exploited as a drug courier and then criminalized by the Indonesian criminal justice system. The analysis result in this writing which uses the radical feminist criminology theory and feminist legal theory reveals that the patriarchal structure influences the subordination of women and affects the practice of criminal justice. In this writing, patriarchal domination makes a woman vulnerable to be a target of human trafficking who is exploited to commit an offense which is then criminalized due to masculine legal practices that marginalize the experiences of a woman victim. In the end, this writing finds that the criminalization and multiple victimization that occurred to Mary Jane Veloso are a form of structural violence."

"Pemerintah otoriter Orde Baru meninggalkan jejak pelanggaran HAM berat karena kebijakan politik yang menindas warga negara. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu pelanggaran HAM berat masa lalu yang menindas kelompok Muslim yang kritis terhadap rezim. Dengan kerangka teori kriminologi kritis, skripsi ini bertujuan untuk menelusuri pengalaman viktimisasi berlapis anggota keluarga korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok tahun 1984 sebagai kejahatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kriminologi kritis dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan tiga anggota keluarga korban kasus Tanjung Priok 1984, serta data sekunder dengan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa para anggota keluarga korban mengalami viktimisasi berlapis sejak peristiwa Tanjung Priok itu sendiri terjadi pada tahun 1984 hingga pada masa kini, ketika negara telah bertransisi dari pemerintahan yang otoriter. Viktimisasi berlapis tersebut dialami oleh para anggota keluarga korban dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan sosial, kondisi finansial, kondisi psikologis, hingga kedudukan di mata hukum dalam proses persidangan ad hoc yang telah dijalankan. Ini merupakan suatu bentuk kejahatan politik yang dilakukan oleh negara, baik dalam tindakan yang sengaja maupun dalam bentuk pengabaian. Adanya otoritarianisme dari negara sejak dari masa lalu hingga tidak adanya pertanggungjawaban negara di masa kini untuk menyelesaikan kejahatan di masa lalu tersebut menciptakan viktimisasi berlapis yang dialami oleh keluarga korban hingga hari ini. Prinsip-prinsip keadilan transisi yang gagal diwujudkan hingga hari ini menunjukkan bahwa negara terus melanggengkan impunitas para pelaku dan tidak menunjukkan political will dalam pemerintahan yang demokratis untuk memulihkan kerugian para anggota keluarga korban.

---

The authoritarian New Order government left a trail of gross human rights violations due to political policies that oppressed citizens. The Tanjung Priok incident is one of the past gross human rights violations that oppressed Muslim groups critical of the regime. Grounded in the theoretical framework of critical criminology, this thesis investigates the phenomenon of layered victimization experienced by the family members of victims of the 1984 Tanjung Priok gross human rights violations, conceptualized as a state crime. Employing a qualitative research design within a critical criminology paradigm, the study utilizes primary data derived from in-depth interviews with three family members of victims, complemented by secondary data obtained through literature review. The findings reveal that the victims' families have endured ongoing and layered forms of victimization from the time of the incident through the present, despite the state's political transition from authoritarian rule. These forms of victimization manifest across various dimensions of life, including social marginalization, economic hardship, psychological distress, and legal disenfranchisement, particularly within the context of the ad hoc judicial proceedings. The layered victimization is attributed to both comission and omission act by the state. The enduring effects of past authoritarianism, coupled with the state's continued failure to establish accountability mechanisms, contribute to the perpetuation of harm against the victims' families. The study concludes that the unfulfilled principles of transitional justice reflect the state's ongoing impunity for past abuses and its lack of political will to rectifying the injustices suffered by victims’ families within the framework of democratic governance."