Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Vlootwet ialah Rancangan Undang-undang Armada (RUU Armada) yang mulai diperkenalkan kepada publik Belanda pada tahun 1923 dan kemudian ke Hindia Belanda pada tahun 1924. Vlootwet muncul dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Belanda atas ancaman Jepang di Asia-Pasifik. Dalam rancangan yang dibuat oleh Komisi Vlootwet, armada perang yang diperuntukan dalam melindungi Hindia terdiri atas Kapal Selam, Kapal Perusak, Kapal Penyapu Ranjau, dan Kapal Penjelajah. Biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan ini sebesar 150-300 juta Gulden. Pada tahun 1923 sampai tahun 1924, baik di Belanda maupun di Hindia Belanda sedang terjadi krisis keuangan. Selain dari pada itu, ingatan masyarakat Belanda tentang mengerikannya peristiwa Perang Dunia I membuat gerakan anti-perang meluas. Segala hal yang bersifat militeristik ditolak meskipun dengan tujuan melindungi Hindia Belanda sebagai penopang utama kesejahteraan Belanda sebagai negeri induk. Dua alasan tersebut membuat Vlootwet mendapat penolakan di Belanda dan kemudian mendapatkan respon yang sama di Hindia Belanda yang diwakili oleh Volksraad dan Pers pada tahun 1924. Adanya tanggapan dari Volksraad dan Pers di Hindia Belanda telah memperlihatkan suatu sikap kritis terhadap suatu upaya kebijakan pemerintah sebagaimana yang terjadi di Belanda. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan metode historis. Pengumpulan sumber dilakukan oleh penulis ke berbagai tempat. Penulis mengumpulkan berbagai sumber primer seperti dokumen/Arsip dan surat kabar sezaman (khususnya tahun 1924). Surat kabar tersebut diantaranya ada yang berbahasa Melayu, bahasa daerah seperti Sunda, dan bahasa Belanda. Setidaknya terdapat 12 Surat Kabar yang berhasil penulis himpun sebagai sumber utama. Sementara sumber pendukung penulis menggunakan buku-buku baik buku babon yang menjadi rujukan utama penulis maupun buku-buku yang relevan lainnya. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Vlootwet merupakan suatu upaya politik pertahanan Belanda dalam melindungi Hindia dari ancaman musuh dalam hal ini Jepang. Sementara Volksraad dan Pers berpendapat lain dengan banyak menyuarakan penolakan terhadap Vlootwet yang tidak lain merupakan upaya mempertahankan kolonialisme Belanda atas Hindia. Dari sinilah kemudian terjadi suatu pertentangan antara kehendak pemerintah menghadapi Volksraad dan Pers di Hindia Belanda yang menolak terhadap Vlootwet. ......Vlootwet is the Fleet Draft which was introduced to the Dutch public in 1923 and then to the Dutch East Indies in 1924. Vlootwet emerged on the backdrop of Dutch concern over Japan's threat in Asia-Pacific. In a draft by the Vlootwet Commission, A fleetof warfare intended to protect the Indies consisted of Submarines, Destroyers, Minesweepers, and Cruisers. The cost required to realize this amounts to 150-300 million guilders. From 1923 to 1924, both in the Netherlands and the Indies were in financial crisis. In addition, Dutch public memory of the terrible events of World War I made the anti-war movement widespread. All militaristic things were rejected even with the aim of protecting the Dutch East Indies as the main support of Dutch welfare as the colonial country. These two reasons made Vlootwet rejected in the Netherlands and then received the same response in the Indies represented by the Volksraad and the Press in 1924. The response of the Volksraad and the Press in the Dutch East Indies has shown a critical attitude towards a government policy effort as it did in the Netherlands. In this research, writer approach by using historical method. Resource collection is done by the author to various places. The author collects primary sources such as contemporary documents / archives and newspapers (especially in 1924). The newspapers include those in Malay, regional languages such as Sundanese, and Dutch. There are at least 12 successful Newspaper authors collect as the main source. While the source of support authors use books both which became the main reference of the author and other relevant books. Based on the results of the study it can be concluded that Vlootwet is a Dutch defense political effort in protecting the Indies from enemy threats in this case Japan. While the Volksraad and the Press argue differently by voicing a lot of rejection of Vlootwet which is nothing but an attempt to defend Dutch colonialism over the Indies. From here then there was a clash between the will of the government against the Volksraadand the Press in the Indies who rejected Vlootwet.

Abstrak :
Amin Rahayu, 079404002B, Majelis Rakyat Indonesia, September 1941-Maret 1942: Badan Perjuangan Mencapai Parlemen Indonesia Yang Sejati. Skripsi menguraikan keberadaan MRI sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia yang diusahakan menjadi parlemen Indonesia yang sejati, sekaligus diartikan sebagai parlemen tandingan terhadap Volksraad. Skripsi ini mengangkat empat permasalahan utama, yaitu: (1) Apa yang melatarbelakangi kaum pergerakan nasional membentuk MRI, (2) Bagaimana proses lahirnya clan reaksi dan kaum pergerakan maupun pemerintah, (3) Seperti apa profit dan bentuk (struktur organisasi) MRI, (4) Bagaimana kegiatan MRI selama keberadaaannya pada masa akhir kolonial. Pengkajian terhadap latar belakang kelahiran MRI tersebut dsikaitkan dengan tuntutan perubahan politik ketatanegaraan pada waktu itu. Sebagai jaian pertamanya, maka kaum pergerakan nasional menuntut dibentuknya parlemen yang sejati, yaitu parlemen yang mewakili semua golongan dan aliran yang ada dalam masyarakat Indonesia dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Kaum pergerakan nasional melihat bahwa Volksraad tidak representatif dan tidak bisa diharapkan lagi. Namun demikian, pemerintah Belanda tetap menolak tuntutan kaum pergerakan tersebut dan menganggap bangsa Indonesia belum mampu mengatur pemerintahan, Disamping itu, pemerintah beralasan bahwa kaiak Indonesia akan diberikan otonomi (Ze fsrandighekd) setelah perang selesai. Pemerintah justru mengusulkan dibentuknya India Werbaar (Milisi Bumiputra). Usulan itu banyak ditentang kaum pergerakan nasional yang tergabung dalam Barisan Nasional (barisan yang mewakili kaum nasionalis di Volksraad, yang untuk kemudian mereka tergabung dalam Fraksi Nasional Indonesia). Walaupun demikian, akhirnya keputusan mengenai Milisi Bumi putra dimenangkan pemerintah setelah melalui perdebatan sengit di Volksraad. Atas dasar kekecewaan di atas, rasa ketidakpercayaan kaum pergerakan terhadap Volksraad semakin besar, olah karena itu, kaum pergerakan nasional segera membentuk Badan Perwakilan Rakyat tandingan yang bertugas untuk mempersiapkan terbentukmnya Parlemen Indonesia yang sejati. Uraian itulah yang akan diangkat menjadi latar belakang perlunya dibentuk MRI. Disamping itu, skripsi ini juga menguraikan proses kelahiran MRI dan reaksi baik yang muncul di kalangan kaum pergerakan maupuyn dari pihak pemerintah. Hal panting yang diuraikan juga di sini yaitu tentang profil dan struktur organisasi MRI ditinjau dari sudut bentuk, atas, tujuan dan kinerja organisasi. Pembahasan terakhir yaitu menguraikan kegiatan MRI pada masa akhir kolonial yang ternyata banyak diwarnai oleh perselisihan intern sehingga banyak menguras waktu, tenaga dan pikiran dari pada memperj uangakan tujuan yang utama yaitu mewujudkan Parlemen Indonesia Yang Sejati dan memikirkan nasib rakyat yang sangat memprihatinkan secara politik, ekonomi dan sosial. Perselisihan tersebut terus berelanjut meskipun sudah beberapa kali dicoba untuk diselesaikan, bahkan sampai kedatangan Jepang dan mulai menduduki Hindia Belanda pada tanggaI 8 Maret 1942 perselisihan tersebut belum juga berakhir.

Abstrak :
Jalan kooperasi yang ditempuh oleh sebagian kaum nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengandung arti yang positif, karena telah terbukti memberikan sumbangan bagi berdirinya suatu negara yang merdeka. M.H. Thamrin sebagai contoh yang amat berharga, dari sosok pejuang yang pada lebih dari setengah abad lampau telah berjuang dalam jajaran nasionalis koope_rasi. Dalam masa dimana pemerintah kolonial bersikap reaksioner terhadap pergerakan nasional, ia tetap dapat memperjuangkan nasib rakyat melalui jalan konstitusi, dengan mengoptimalkan posisinya dalam Dewan Rakyat. Di luar dewan, Thamrin juga aktif da_lam berbagai forum perjuangan. Kedudukannya yang mantap sebagai pragmatic--politician, adalah hasil dari kemampuan. analisis politik, yang melihat peluang di sela-sela menyempitnya ruang gerak perjuangan kala itu.

Abstrak :
Tesis ini membahas dinamika perjuangan Kongres Wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak pilih perempuan Indonesia tahun 1928–1955. Hak pilih merupakan salah satu wacana yang menjadi bagian dari perjuangan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Indonesia (setelah kemerdekaan: Kongres Wanita Indonesia) sebagai wadah persatuan pergerakan perempuan Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam badan-badan perwakilan di masa Hindia Belanda terhambat oleh praktik diskriminasi berbasis gender, ras, dan kelas yang diterapkan pemerintah kolonial terkait hak politik perempuan. Adapun di masa kemerdekaan, pemerintah Republik menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara, termasuk hak pilih perempuan dalam pemilihan umum. Hal ini kemudian turut memengaruhi perubahan arah dan corak gerakan Kongres Wanita Indonesia dalam upaya menjamin hak suara perempuan dan keterwakilan perempuan dalam badan-badan representatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik/verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber arsip dan surat kabar sezaman menunjukkan bahwa hak pilih perempuan Indonesia yang diperjuangkan melalui Kongres Perempuan Indonesia diperoleh setelah melalui perjuangan panjang serta diberikan bertahap oleh pemerintah kolonial. Adapun di masa kemerdekaan, upaya Kongres Wanita Indonesia terkait hak pilih perempuan diarahkan pada pengawalan langkah pemerintah terkait kesetaraan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan dalam proses politik, termasuk pemilihan umum. ......This thesis discusses the dynamics of the struggle of the Indonesian Women's Congress in fighting for Indonesian women's suffrage rights in 1928–1955. The right to vote is one of the discourses that became part of the Indonesian women's struggle through the Indonesian Women's Congress (after independence: the Indonesian Women's Congress) as a forum for the unity of the Indonesian women's movement. The representation of women in representative bodies during the Dutch East Indies era was hampered by the practice of discrimination based on gender, race, and class applied by the colonial government regarding women's political rights. During the independence period, the government of the Republic guaranteed equal rights for all citizens, including women's right to vote in general elections. This then contributed to changes in the direction and pattern of the Indonesian Women's Congress movement in the effort to guarantee women's voting rights and women's representation in representative bodies. This study uses historical research methods which consist of 4 steps, namely: (1) heuristics; (2) criticism/verification; (3) interpretation; (4) historiography. The results of research conducted using contemporary archival sources and newspapers show that the right to vote for Indonesian women, which was fought for through the Indonesian Women's Congress, was obtained after going through a long struggle and was granted gradually by the colonial government. As for the independence period, the efforts of the Indonesian Women's Congress regarding women's suffrage were directed at escorting government steps related to equality of women's political rights and representation of women in the political process, including general elections.