Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penggusuran di Provinsi Jakarta seringkali diberitakan dan mengambil hanya dari sudut pandang pemerintah dimana pemerintah dalam opininya secara tendensius menyudutkan korban penggusuran sebagai pelanggar hukum tanpa melihat realitas lain dari korban penggusuran beserta polemik penggusuran lainnya. Tulisan ini mengindentifikasi konstruksi realitas penggusuran oleh media dan pemerintah yaitu labelisasi terhadap korban penggusuran sebagai penduduk liar dan klaim pemerintah terhadap tidak adanya pelanggaran hukum dan ham dalam kasus penggusuran Jakarta. Di dalam Kriminologi Konstitutif sendiri dikenal istilah lsquo;wacana pengganti rsquo; yang mana bertujuan untuk menggantikan wacana-wacana yang ada dan dianggap sebagai wacana yang merugikan. Jakarta Unfair dalam hal ini penulis deskripsikan sebagai wacana pengganti terhadap realitas penggusuran oleh media dan pemerintah. Dengan film Jakarta Unfair sebagai sumber data dalam bentuk audiovisual, penulis mencoba mengkonversikan data tersebut ke dalam bentuk data narasi dan visual. ......Eviction cases In Jakarta are often being portrayed biasly by media which only take the sides of the Government and take the blame on the eviction victim as the law violator without revealed another reality from eviction victims and the problem of the eviction itself. This writing identified the construction of eviction reality by media and government which are the labeling of eviction victims as the illegal resident and the government claim that there are no law and human right violation in eviction process. In Constitutive Criminology, the term of replacement discourse is being sugested as the the replacing of the harmful discourse. Jakarta Unfair is being described as the replacement discourse of the eviction reality created by media and government. As the data source of this in the form of audiovisual, the writer tried to convert those data to be narration and visual data.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas konteks sosial politik film Istirahatlah Kata-Kata dari perspektif kriminologi konstitutif. Dalam kajian kriminologi konstitutif, pembuat film dan film diposisikan oleh peneliti sebagai agen konstitutif yang menawarkan wacana pengganti dalam isu penghilangan paksa aktivis periode 1997-1998. Penelitian dilakukan dengan metode Critical Discourse Analysis dengan menggunakan tiga proses analisis yang ditawarkan oleh Fairclough. Penelitian ini tidak hendak membahas film saja, melainkan hendak membahas pula konteks sosial politik yang melingkupi film tersebut serta pengaruh yang muncul karenanya. Hasil penelitian menemukan bahwa film Istirahatlah Kata-Kata sebagai medium memiliki potensi untuk menjadi salah satu alat guna menawarkan wacana pengganti dalam pembahasan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Sementara Negara menghendaki pembahasan isu pelanggaran HAM ini dilakukan secara tertutup antara pelaku dan korban saja, dalam penelitian ditemukan bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh para agen konstitutif adalah dilakukannya pembahasan atas isu ini di ranah publik hingga selesai, atau dengan kata lain, harus melalui pengadilan HAM.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the social political context of the film entitled Solo, Solitude from the perspective of constitutive criminology. In constitutive criminology studies, filmmakers and the films itself are positioned by the researcher as constitutive agents that offer replacement discourses on the issue of Enforced Disappearance of Activists in the period 1997 1998. The research was conducted by Critical Discourse Analysis using three analytical processes offered by Fairclough. This research does not want to discuss only the film, but rather to discuss the social political context that surrounds the film and the effects that arise because of it. The study found that the film entitled Solo, Solitude mdash as a medium mdash has the potential to be one of the tools to offer replacement discourses in the discussion of past human rights abuses in Indonesia. While the State wants the case resolution of the issue of human rights violations to be conducted in a closed manner which is between the offenders and the victims only, in this research, it was found that one of the goals to be achieved by constitutive agents was to carry out the discussion of this issue in the public sphere to the end, or in other words, through the human rights court.