Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Eksistensi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK. 05/2022 tentang Produk Investasi yang Dikaitkan Dengan Investasi yang notabene merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan pedoman-pedoman tertentu bagi penyelenggara usaha asuransi. Adanya SEOJK 5/2022 bersumber dari rendahnya tingkat inklusi masyarakat serta untuk mengatur produk asuransi unit link yang beredar di masyarakat. Salah satu dari pedoman dalam SEOJK 5/2022 adalah mengenai waiting period atau masa tunggu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari Pengecualian Waiting Period pada SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 terhadap proses pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan bagaimanakah cara perusahaan asuransi mengimplementasikan manajemen risiko sebagai pengganti waiting period yang telah dikecualikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan didukung oleh hasil wawancara terhadap permasalahan hukum yang ditemukan. Simpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah Penanggung berpotensi untuk mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moral. Hal ini dikarenakan waiting period difungsikan untuk melindungi Penanggung dengan memastikan tidak adanya itikad tidak baik dari Tertanggung yang hanya membeli produk asuransi untuk mendapatkan keuntungan semata. Penanggung juga diharuskan untuk menerapkan manajemen risiko atas jurisprudential hazard terhadap SEOJK 5/2022 dan claimant hazard serta policyholder hazard terhadap moral hazard yang dilakukan Tertanggung dalam bentuk manajemen risiko asuransi, risiko hukum, dan risiko operasional. Saran yang dapat diberikan adalah menerapkan jumlah tertentu untuk pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung saat waiting period seharusnya berjalan dan menerapkan prosedur-prosedur yang disusun untuk mencegah tindakan fraud yang berpotensi dilakukan oleh Tertanggung. Penanggung juga perlu melakukan manajemen risiko lainnya agar dapat dipastikan perusahaan asuransi berjalan dengan baik.

---

The Existence of Financial Services Authority Circular No. 5/SEOJK. 05/2022 concerning Investment Products Linked to Investments which is a mandate from Article 4 paragraph (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing of Insurance Products provides certain guidelines for insurance business operators. The existence of SEOJK 5/2022 stems from the low level of community inclusion and to regulate unit link insurance products circulating in the community. One of the guidelines in SEOJK 5/2022 is regarding the waiting period. The formulation of the problem in this thesis is what are the legal consequences of abolishing the Waiting Period in SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 regarding the process of paying claims made by insurance companies and how insurance companies implement risk management as a substitute for the waiting period that has been exempted. The research method used is normative juridical, supported by the results of interviews on the legal issues found. The conclusion obtained from this thesis research is that the insurer has the potential to experience losses both materially and morally. This is because the waiting period protects the insurer by ensuring that there is no bad faith from the insured, who only buys insurance products for profit. The insurer is also required to implement risk management for jurisprudential hazard against SEOJK 5/2022 and claimant hazard and policyholder hazard for the moral hazard carried out by the insured in the form of insurance risk management, legal risk, and operational risk. Advice that can be given is to apply a certain amount for filing claims made by the Insured while the waiting period should be running and implementing procedures designed to prevent fraud that could potentially be committed by the Insured. The insurer also needs to carry out other risk management so that the insurance company can run well."

"Pada skripsi ini dibahas mengenai gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang diduga belum memenuhi masa 'iddah atas perkawinan sebelumnya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai definisi perkawinan, definisi pembatalan perkawinan serta definisi masa 'iddah yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Aspek pembatalan perkawinan yang diteliti adalah apakah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah mempelai perempuan atas perkawinan terdahulunya dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan bagaimanakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkara ini dilihat dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan didukung wawancara dengan instansi terkait. Hasil analisis ini menyatakan bahwa (1) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah dapat diajukan pembatalan namun dengan pembuktian yang jelas, (2) Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun dalam putusannya belum dapat memenuhi idealnya suatu putusan dimana putusan yang sesuai adalah putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

---

In this thesis are discussed regarding the nullification of marriage lawsuit filed by a husband against his wife who allegedly has not finished her waiting period of previous marriage. In this thesis are described as to the definition of marriage, the definition of marriage nullification as well as the definition of the masa ‘iddah associated with the conditions set forth in the regulations of Islamic law, Islamic Law and the compilation of law No. 1 of 1974. Aspects of the marriage cancellation examined is whether a marriage which was carried out without fulfilling the masa 'iddah of the bride from her previous marriage may be cancelled by the Court and how the ruling issued by the Supreme Court related to this matter is viewed from a Compilation of Islamic law, Islamic law and Law No. 1 of 1974. This research uses the juridical-normative methods and supported the interview with relevant agencies. The results of this analysis revealed that (1) the Marriage was carried out without fulfilling the cancellation may be filed masa ‘iddah but with a clear proof, (2) the decision of the Supreme Court had quashed the verdict in the Superior Court of Bandung but the award has not been able to meet an award where ideally corresponding verdict is a verdict by Religion Court of Bandung were made."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai 1 pelanggaran prinsip Utmost Good Faithsebagai dasar untuk menolak klaim tertanggung dalam sengketa asuransi jiwaantara Endry Suryanti melawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sudah tepatpenerapannya menurut hukum asuransi. Kemudian 2 dampak hukum penerapanWaiting Period pada polis asuransi No. 000012400302 atas nama Erismanterhadap tanggung jawab polis, serta 3 penerapan prinsip Utmost Good Faithdalam putusan nomor 138/pdt.g/2012/Pn.Pdg. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis-normatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studikepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1 Pelanggaran prinsip Utmost GoodFaith sebagai dasar bagi PT. Allianz Life Indonesia untuk menolak klaim Erismansudah sesuai menurut hukum asuransi, 2 dampak hukum waiting periodterhadap tanggung jawab polis adalah Penanggung tidak wajib memberikanmaslahat manfaat/klaim meninggal karena belum tercapai masa waktu tertentu,serta 3 penerapan prinsip Utmost Good Faith belum dilakukan oleh MajelisHakim karena masa polis asuransi Erisman belum mencapai waktu tertentusebagaimana ketentuan pasal 2 polis asuransi dan Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya di persidangan sehingga tidak ada relevansi nyamempertimbangkan bukti Tergugat lainnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about 1 the breach of Utmost Good Faith principle as baseto reject claim of the Insured in life insurance dispute between Endry Suryantiagainst PT. Allianz Life Insurance Indonesia. Then 2 the legal effect on theapplication of Waiting Period on insurance policy No. 000012400302 on behalf ofErisman towards the responsibility of the policy, and 3 the application ofUtmost Good Faith principle in Verdict No. 138 Pdt.g 2012 Pn.Pdg. Thisresearch uses juridical normative method, where research data mostly come fromliterature study. The results of this study are 1 the Breach of Utmost Good Faithprinciple as the basis for PT. Allianz Life Indonesia to refuse Erisman 39 s claim isin accordance with the insurance law, 2 the legal effect of the waiting periodtowards the responsibility of the policy is that the Insurer is not obliged to providethe benefits of death because it has not reached a certain period of time, and 3 the application of the Utmost Good Faith principle has not been done by thePanel of Judges because the period of Erisman 39 s insurance policy has not reacheda certain time as stipulated in article 2 of the insurance policy and the Plaintiffcan not prove the argument of its lawsuit in the hearing so that its relevance doesnot consider the other Defendant 39 s evidence."