Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan akibat perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali nikah. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana kedudukan wali nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan, bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan akibat perkawinan tanpa wali nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 113/Pdt.G/2012/MS-Bna sudah tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptifanalitis. Salah satu rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah dari calon mempelai perempuan. Tidak adanya wali nikah dalam sebuah perkawinan menimbulkan akibat hukum tertentu. Menurut hukum Islam, tidak adanya wali nikah dalam sebuah perkawinan mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak adanya wali nikah dalam perkawinan mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi dapat dibatalkan. Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, kedua mempelai melaksanakan perkawinan tanpa adanya wali nikah, yang berakibat perkawinan tersebut dibatalkan oleh hakim.

---

This thesis talk about annulment of marriage as a consequent of a marriage without a presence of the marriage guardian. Subject matter of this thesis is how the position of guardian marriage according to Islamic law and regulations, legal annulment of marriage due to how the consequences of marriage without a guardian of marriage according to Islamic law and regulations, and whether the consideration of judges in a court is Number 113/Pdt.G/2012/MS-Bna is just right. Research methods used in the research library and field research methods. While the type of research used in this thesis is a descripstive research-analytical. One of the pillars of a marriage is existence of marriage guardian from prospective bride. Absences of a marriage guardian raises some legal consequences. According to Islamic law, the absences of a marriage guardian in a marriage, resulting marriage become void by law. Meanwhile, according to The Law Number 1 Year 1974 Regarding Marriage Law, absences of guardian in a marriage, resulting in marriage can be annulled. In this annulment of marriage case, the bride and groom married without the existence of guardian, which the consequences was annulled by judge."

"Perempuan ibu kandung kepala keluarga tidak pernah diperhitungkan sebagai wali nikah dalam fikih mainstream dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perwalian yang termaktub dalam bingkai hukum Islam di Indonesia hanya memberikan otoritas penuh pada ayah atau kerabat dari garis ayah. Permasalahannya adalah pada kasus ibu tunggal yang menghidupi anaknya seorang diri, ia harus tereliminasi daripada perwalian anaknya. Berdasarkan hal ini tentu perlu adanya peninjauan ulang, dengan melihat kembali pengalaman ibu kepala keluarga yang selama ini sosoknya tereliminasi dari peran perwalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dengan perspektif feminis. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, wawancara mendalam serta observasi partisipatif untuk menelusuri tiga subjek utama wawancara yang memiliki pengalaman ibu kepala keluarga pada kasus perwalian pernikahan anak perempuan. Penelitian ini menghasilkan tiga hal, pertama, pelaksanaan atas illat (alasan hukum) perwalian memposisikan ketidaksetaraan terhadap perempuan khususnya ibu kepala keluarga, kedua, melalui penelusuran penghayatan pengalaman ibu kepala keluarga proses pengalaman perwalian pernikahan berdampak terjadinya berbagai tindak kekerasan dan kerentanan pada ibu serta anak perempuan, ketiga, pengalaman penghidupan perempuan ibu kepala keluarga sangat ideal untuk direfleksikan menjadi illat hukum fikih alternatif.

---

The biological mother of the head of the family is never considered as a marriage guardian in mainstream jurisprudence and the Compilation of Islamic Law in Indonesia. Guardianship as stipulated in the framework of Islamic law in Indonesia only gives full authority to the father or relatives from the father's line. The problem is that in the case of a single mother who supports her daughter alone, she must be eliminated from the guardianship of her daughter. Based on this, of course, there needs to be a review, by looking back at the experience of the head of the family whose figure has so far been eliminated from the role of guardianship. This qualitative research uses a case study method with a feminist perspective. This research uses a literature review, in-depth interviews, and participant observation to explore the three main interview subjects who have experiences of mothers as heads of families in cases of guardianship over daughters' marriages. This research produces three things, first, the implementation of illat (legal reasons) for guardianship positions inequality towards women, especially mothers who are heads of families, second, through tracing the appreciation of the experiences of mothers who are heads of families, the process of marital guardianship experiences results in various acts of violence and vulnerability for mothers and daughters. , thirdly, the livelihood experiences of women heads of families are ideal to be reflected into alternative legal jurisprudence."