Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri, serta akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan yang diangkat terhadap surat wasiat tersebut dan terhadap harta peninggalan pewaris. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 945 KUH Perdata menyatakan bahwa WNI yang berada di luar negeri tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta autentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Berarti, KUH Perdata mengamahakan bahwa keabsahan wasiat ditentukan oleh persyaratan formil ini, yaitu harus dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Padahal, pembuatan wasiat secara autentik bukanlah suatu kewajiban, melainkan opsi yang tersedia bagi yang menginginkan. Kasus dalam putusan melibatkan 2 (dua) wasiat, satu dibuat di hadapan Notaris sebelum pewaris menikah, dan satunya lagi dibuat di hadapan Attorney at Law di Amerika Serikat setelah pewaris menikah dan bertempat tinggal disana. Sepeninggalnya pewaris, ahli waris ab testamenter dari kedua wasiat menuntut haknya dan saling mempermasalahkan wasiat tersebut. Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenal prinsip lex patriae, locus regit actum, dan lex rei sitae. Ketika terjadi sengketa waris dimana terdapat unsur internasional seperti dalam kasus, maka selain merujuk pada KUH Perdata, prinsip-prinsip Hukum Internasional tersebut juga patut untuk dipertimbangkan. Dalam hal suatu dokumen tidak dapat dianggap autentik karena tidak dibuat di hadapan Notaris, maka dapat merujuk pada Hukum Acara Perdata, yang tidak hanya mengakui kekuatan pembuktian alat bukti berupa akta autentik, namun juga pada akta yang dibuat di bawah tangan. Oleh karena hakim dalam putusan yang diangkat hanya merujuk pada Pasal 945 KUH Perdata, maka wasiat yang pertama dibuat oleh pewaris di Indonesia berhasil mengalahkan wasiat terakhir yang dibuatnya di Amerika Serikat, serta obyek warisan tidak beralih kepada orang yang ditunjuk sesuai kehendak terakhirnya. Tidak adanya aturan khusus tentang hukum waris Indonesia yang dapat secara definit mengarahkan pembuatan wasiat bagi WNI telah menyebabkan penafsiran yang variatif dan akibatnya, kejadian seperti dalam kasus inilah yang akhirnya melemahkan hak berwasiat WNI yang bertempat tinggal di luar negeri. ......The article analyzes the evidentiary strength of a testament made by Indonesian citizens abroad, as well as the legal consequences of judge's considerations in the court’s decision regarding the testament and the inheritance of the testator. This thesis uses doctrinal research methods. Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament other than with an authentic deed and by observing the formalities applicable in the country where the deed is made. It indicates that the Civil Code requires that the validity of a testament is determined by these formalities, that it must be in the form of a deed made by an authorized official. However in fact, a testament in the form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option available for those who wish to. The case involved 2 (two) testaments, one made before a Notary before the testator married, and the other made before an Attorney at Law in the United States after the testator married and resided there. After the testator’s death, the testamentary heirs of both testaments claimed their rights and disputed each other's testaments. Private International Law in Indonesia recognizes the principles of lex patriae, locus regit actum, and lex rei sitae. When an inheritance dispute occurs with an international element, as in this case, apart from referring to the Civil Code, the principles of International Law are also worth considering. In an event where a document cannot be considered authentic because it was not made before a Notary, one can refer to the Civil Procedure Law, which not only recognizes the evidentiary power of evidence in the form of authentic deeds, but also privately made deeds. As a result of the court’s decision where the judges only referred to Article 945 of the Civil Code, the first testament that was made in Indonesia succeeded in defeating the last testament made in the United States, and the inheritance object did not pass to the person appointed according to testator’s last will. The absence of specific rules regarding Indonesian inheritance law that can definitively direct the making of testament for Indonesian citizens has led to varied interpretations and as a result, incidents such as in this case ultimately weaken the rights of Indonesian citizens residing abroad to write a testament.

Abstrak :
Anak adalah anugerah terbesar bagi pasangan yang telah menikah, tetapi tidak semua pasangan mendapatkan anak setelah menikah. Salah satu jalan untuk mengatasi kerinduan akan hadirnya anak adalah dengan jalan adopsi atau melakukan pengangkatan anak. Adopsi itu sendiri bisa dilakukan tidak hanya diantara warga negara Indonesia saja tetapi bisa juga dilakukan adopsi antar negara (Inter Country Adoption} salah satu kasus (Inter Country Adoption) adalah kasus Tristan Dowse seorang anak warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing (Irlandia). Kasus ini mencuat ke permukaan dikarenakan setelah permohonan adopsinya diterima pengadilan pasangan orang tua angkatnya mengajukan pembatalan adopsi tersebut dengan alasan perkembangan Tristan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses adopsi anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing studi kasus Tristan Dowse dan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing. Untuk dapat mencari jawaban permasalahn ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan dan perlindungan anak. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, serta untuk memperoleh bahan hukum tersier menggunakan kamus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses adopsi Tristan Dowse seorang anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan karena kasus itu terjadi pada tahun 2001 dan yang berlaku adalah Undang-undang no 62 tahun 1958 maka pada scat seorang anak warga negara Indonesia diadopsi oleh warga negara asing maka anak tersebut pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan orangtua angkatnya dan dalam hal ini berarti segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut dilakukan bukan lagi menurut hukum Indonesia tapi menurut hukum negara orang tua angkatnya yaitu negara Irlandia.

---

The child was the biggest gift for the couple who married, but not all the couples got the child after marrying one of the roads to overcome yearning would the attendance of the child was with the adoption road or carried out the appointment of the child. The adoption could be personally carried out not only around the Indonesian citizen but also could be carried out by international adoption (Inter Country Adoption) one of the cases (Inter Country Adoption) was the case of Tristan Dowse one of the citizen's Indonesian children who was adopted by the foreign citizen (Ireland). This case stuck up to the surface was caused after his adoption request was accepted by his adopted court of parent?s couple put forward the cancellation of this adoption on the basis of Tristan's development was not in accordance with what was hoped for by them. In this thesis the writer promoted the problem concerning the condition that must be met in the process of adoption of the citizen's Indonesian child who was adopted by the foreign citizen of the case study of Tristan Dowse and concerning the protection of the law that was given against the citizen's Indonesian child who was adopted by the foreign citizen. To be able to look for the answer of problem this the writer used the method the research the bibliography that was juridical-normative, that is by researching the book material or the secondary data. To receive the primary legal material used the regulation and the protection of the child of the citizenship legislation. To receive the secondary legal material used literature, as well as to receive the tertiary legal material used the dictionary. Was based on the research that was carried out it was known that the process of adoption of Tristan Dowse of one of the citizen's Indonesian children who was adopted by the foreign citizen was not in accordance with the legislation regulation that was valid in Indonesia and because the case happened during 2001 and that was valid was regulations no 62 in 1958 then when one of the citizen's Indonesian children was adopted by the foreign citizen then this child moved citizenship followed his parent's adopted citizenship and in this case meant all the rights and the obligation was against this child carried out and no longer according to the Indonesian law but according to his adopted law of parent's country that is the Irish country.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACT
This thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Abstrak :
Konsep adopsi anak dalam kehidupan bermasyarakat masih belum merupakan sesuatu hal yang biasa, padahal anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Pelaksanaan pengangkatan anak pun belum tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diantaranya mengatur tata cara pengangkatan anak menurut Undang-Undang secara langsung antar Warga Negara Indonesia. Dalam tata cara yang dijabarkan tersebut ditemukan proses yang dapat lebih disempurnakan sebelum masuk ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 sudah hilang sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, namun peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat menyempurnakan proses administratif proses pengangkatan anak secara langsung dan menjadi rekomendasi kuat untuk pengadilan, sehingga diharapkan dapat mengimbangi proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang di dampingi langsung oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Peran Notaris sebagai pencatat dan penyimpan dokumen juga diharapkan dapat membantu orang tua angkat dan anak angkat dalam menyimpan dokumen penting yang dibutuhkan di masa yang akan datang. ......The concept of adoption in the society has not been treated as a common action while in fact children are blessing from God and has to be taken care of and protected. In practice, child adoption process may not always been complied with government's regulation. This research is using juridical normative methods with data collection tool of literature study using secondary data. The procedure of domestic private adoption is stated on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number 110 HUK 2009 regarding Child Adoption Requirements. In the procedures described, there are processes that can be further refined prior to be submitted to court in order to get the court decision. The role of a Notary which was regulated in Staatsblad Number 129 year 1917 has been dismissed since the Circular Letter of the Supreme Court Number 6 year 1983 has been issued, but the Notary's role as a public officer can improve the administrative process of private adoption and may be used for a comprehensive recommendation for the court therefore can be expected to equate the adoption process through child care institution which is accompanied directly by the government through Social Service. Notary's role as custodian is also expected to help foster parents and adopted children by safe keeping of the documents for future needs.

Abstrak :
ABSTRAK
REGIKA CHRISTYProgram Studi : KenotariatanJudul : Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Antar Negara Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara New Zeland Yang Dilakukan Di New Zeland Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia terhadap perkawinan beda warga negara yaitu wanita WNI dengan seorang pria yang berkewarganegaraan New Zealand, yang tunduk pada peraturan perkawinan di New Zealand dikarenakan keduannya akan melangsungkan pernikahan di negara tersebut. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum keduanya mengsungkan pernikahan di New Zealand, yang dibuatkan oleh Notaris di Indonesia. Dengan alasan bahwa pihak istri berkewarganegaan Indonesia dan pasangan ini akan berdomisili di New Zealand, sehingga atas hal tersebut membuat calon mempelai wanita yang berkewarganegaan Indonesia memiliki segudang pertanyaan mengenai kedudukan akta perjanjian perkawinan yang mereka buat di Indonesia oleh notaris Indonesia di New Zealand Selain ada persamaan maupun perbedaan tentang isi perjanjian perkawinan di Indonesia dan New Zealand, kedudukan terhadap harta-harta selama perkawinan terkait perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris di Indonesia dapat dikatakan bahwa mengenai status kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama, berdasarkan undang-undang adalah dipersamakan haknya dengan hak atas tanah bagi pasangan WNA-nya, yakni hanya sebatas hak pakai, sedangkan hak Milik masih dapat diusahakan oleh WNI pelaku perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, tetapi dengan cara-cara ilegal. Kata Kunci :Hukum Perkawinan, Perjanjian Kawin, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Selandia Baru.

---

ABSTRACT
Name REGIKA CHRISTYProgram of Study NotaryTitle Prenuptial Agreement Between Indonesian Citizen And New Zealand Citizen Which Conducted In New ZealandPrenuptial Agreement made by Indonesian public notary against a marriage of a different citizen, an Indonesian female citizen and New Zealand male citizen, subject to a marriage law in New Zealand due to her marriage will be conducted in that country. The prenup was made before the couple married in New Zealand, which was made by Indonesian public notary. For the reason that the bride of Indonesian citizen will be domiciled in Zealand, therefore causing the bride of an Indonesian citizenship has plenty of questions about the legality of their prenuptial agreement made by Indonesian public notary in New Zealand.In addition to the similarities anddifferences between the contents of the prenuptial agreement in Indonesia and New Zealand, the position of the marital property related to the prenuptial agreement made by Indonesian notary can be said that regarding the status of Indonesian citizen land ownership in marital property, according to the law, is equal to the right of land for their foreign spouse, which is the Right of Use Title Hak Pakai . While Freehold Title Hak Milik may still be cultivated by Indonesian citizen in mixed marriage without prenuptial agreement, but with ilegal means.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibenarkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 dan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehubungan dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975 yang melarang WNI Tionghoa (kelompok Tionghoa) untuk memperoleh hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian dogmatik. Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pasal 21 UUPA merupakan pasal yang mengandung asas nasionalitas dan asas persamaan hak dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, Kelompok Tionghoa tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di DIY dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975. Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 cenderung berfokus pada klasifikasi Instruksi No. K.898/I/A/1975 dalam tatanan hukum Indonesia dibandingkan substansi objek gugatan yakni Pasal 21 UUPA. Kontradiksi antara Instruksi No. K.898/I/A/1975 dengan Pasal 21 UUPA menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lain sisi, kedudukan PPAT di Yogyakarta berada dalam situasi dilematis karena dihadapkan pada dua sistem hukum yang saling bertentangan. Sehubungan dengan adanya Rekomendasi Komnas HAM, PPAT seharusnya tetap memiliki kedudukan untuk membuat akta peralihan hak milik atas tanah bagi Kelompok Tionghoa di DIY. ......This thesis discusses unlawful acts committed by the Yogyakarta Special Region Government, which were confirmed by the Court as in Decision No. 825 PK/PDT/2020 and the position of Land Deed Official (PPAT) in connection with Instruction No. K.898/I/A/1975 which prohibits Chinese citizens (Chinese groups) from obtaining ownership rights to land in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This article was prepared using dogmatic research methods. Article 21 of the Basic Agrarian Law (UUPA) applies to all Indonesian citizens. Article 21 UUPA is an article that contains the principle of nationality and the principle of equal rights in the ownership of land rights in Indonesia. However, in practice, the Chinese Group cannot obtain ownership rights to land in DIY due to Instruction No. K.898/I/A/1975. The Panel of Judges in their considerations in Decision No. 825 PK/PDT/2020 tends to focus on the classification of Instruction No. K.898/I/A/1975 in the Indonesian legal order compared to the substance of the object of the lawsuit, namely Article 21 UUPA. Contradiction between Instruction No. K.898/I/A/1975 with Article 21 UUPA shows that the elements of unlawful acts are fulfilled by the Yogyakarta Special Region Government. On the other hand, the position of PPAT in Yogyakarta is in a dilemma because it is faced with two conflicting legal systems. In connection with the Komnas HAM recommendation, PPAT should still have the position to make deeds of transfer of land ownership rights for Chinese groups in DIY.

Abstrak :
Posisi strategis Indonesia menjadikannya sebagai salah satu negara transit bagi pengungsi di Kawasan ASEAN. Namun, keterbatasan kuota resettlement yang disediakan oleh negara ketiga membuat Indonesia menjadi rumah yang tidak disengaja bagi para pengungsi. Sebagian pengungsi terpaksa untuk menetap di Indonesia dalam waktu lama yang kemudian menimbulkan interaksi sosial antara pengungsi dengan masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Akibatnya, fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan pengungsi di Indonesia menjadi suatu hal yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Keadaan pengungsi sebagai kelompok rentan tidak dapat membatasi hak asasi manusia dari pengungsi untuk menikah dan berkeluarga. Namun, sebagai negara bukan pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai pengungsi sebagai subjek hukum dalam melakukan suatu perkawinan campuran. Keadaan ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait legalitas perkawinan dan implikasinya. Banyaknya pengungsi dengan latar belakang orang tidak berdokumen yang sulit untuk membuktikan kewarganegaraannya membuat beberapa pengungsi di Indonesia kesulitan dalam memenuhi persyaratan formil dan materiil perkawinan yang kemudian berdampak kepada tidak dapatdicatatkannya perkawinan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini akan membahas mengenai legalitas perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan pengungsi di Indonesia ditinjau dari hukum perdata internasional Indonesia dan hukum perkawinan Indonesia. Tulisan ini akan meninjau lebih jauh mengenai kemungkinan penerapan prinsip habitual residence untuk menentukan hukum yang berlaku bagi pengungsi dalam melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia di tengah kekosongan hukum yang mengatur mengenai orang dengan keadaan kewarganegaraan tertentu di Indonesia. Penerapan itsbat nikah pada perkawinan campuran antara warga negara Indoonesia dengan pengungsi di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencatatkan perkawinan akan turut dibahas pada penelitian ini. Sebagai perkawinan campuran yang sulit untuk dicatatkan, perlindungan hukum bagi para pihak dari perkawinan tersebut perlu diutamakan dengan mempertimbangkan itikad baik dari para pihak. 

---

Indonesia's strategic position makes it one of the transit countries for refugees in the ASEAN region. However, limited resettlement quotas provided by third countries have made Indonesia an accidental home for refugees. Some refugees are forced to stay in Indonesia for a long time, which then creates social interactions between refugees and Indonesian people in their daily activities. As a result, the phenomenon of mixed marriages between Indonesian citizens and refugees in Indonesia is something that is often found in society. The situation of refugees as a vulnerable group cannot limit their human rights to marry and have a family. However, as a country that is not a party to the 1951 Convention on the Status of Refugees, Indonesia does not yet have a legal protection that regulates refugees as legal subjects in a mixed marriage comprehensively. This situation then gave rise to various legal issues related to the legality of marriage and its implications. The large number of refugees with undocumented backgrounds who find it difficult to prove their citizenship makes it difficult for some refugees in Indonesia to fulfil the formal and material requirements of marriage, which then has an impact on not being able to register the marriage. By using a juridical-normative method, this research will discuss the legality of mixed marriages between Indonesian citizens and refugees in Indonesia from the perspective of Indonesian private international law and Indonesian marriage law. This paper will examine further the possibility of applying the principle of habitual residence to determine the law that applies to refugees who marry Indonesian citizens in the absence of laws governing people with certain citizenship conditions in Indonesia. The application of itsbat nikah in mixed marriages between Indonesian citizens and refugees in Indonesia as a solution to register marriages will also be discussed in this study. As mixed marriages that is difficult to register, legal protection for the parties to the marriage needs to be prioritized by considering the good faith of the parties.