Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan minimarket yang semakin pesat pada setiap tahunnya membuat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Cara pembelanjaan dengan metode self-service, cashless merupakan salah satu perubahan yang dibawa oleh keberadaan minimarket yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan harian konsumen. Kemudahan maupun kelebihan yang dimiiki oleh minimarket berdampak pada pergeseran warung kelontong, sesuai data yang di dapatkan oleh penulis peningkatan pertumbuhan minimarket menjadi sebab tutupnya ribuan warung kelontong yang berada di jakarta dan sekitarnya. Peraturan yang membahas mengenai pertumbuhan minimarket pun masih belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kususnya Pemprov DKI Jakarta yang merupakan tempat pertumbuhan tertinggi minimarket. Omset warung kelontong yang semakin menurun seharusnya menjadi perhatian pemerintah Pemprov DKI dan dapat memberikan solusi untuk tetap mempertahankan keberadaan warung kelontong sebagi roda perekonomian usaha kecil di tengah masyarakat.

---

ABSTRACTThe growth of minimart that always increasing years by years making some value was changing in customer behavior. Nowdays, people do self-service method and cashless of payment that because of the effect of wide spreading of minimart growth. Like warung (indonesian traditional mom-and-pop) , minimart have the same customer segmentation. More than a thousand warung was dissapear because they couldn?t pretend of this global competition. Jakarta?s government should be responsible of this circumstance. Revenue of warung has decreasing day by day. So, the government should be make the solution if they won?t to lose the small enterprise which are the foundation of the circle of Indonesia financial."

"The study analyzes the restaurant tax levied on Warung Tegal1 in DKI Jakarta and provides solutions for such. Descriptive-qualitative approach (Creswell, 2009) is used, employing both interview and library research. Results suggest that restaurants of every type, including Warung Tegal, have been taxed since 2003. The controversy was caused by negligence of excise officers in socializing the law and blow-ups by the media. The feared concomitant problems of the policy enactment are: revenue threshold exempted from the taxes is too low and the collection system is inefficient. The solutions proposed are raising the threshold and implementing the official assessment system to assess the amount of accrued taxes."

"Bakteri Escherichia coli (E.coli) merupakan jenis organisme coliform yang digunakan sebagai indikator adanya pencemaran dan kondisi sanitasi tidak baik terhadap makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontaminasi bakteri E.coli pada makanan di warung makan di wilayah Dramaga. Penelitian menggunakan desain cross sectional, sampel sebanyak 40 warung makan, penentuan adanya bakteri E.coli dengan metode TPC (Total Plate Count), variabel independen diukur melalui wawacara dan checklist kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan 65% warung makan terkontaminasi bakteri E.coli. perilaku pengolahan, perilaku higiene, fasilitas sanitasi, dan kondisi warung berhubungan dengan kontaminasi bakteri E.coli pada makanan di warung makan. Fasilitas saintasi dan kondisi warung merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan kontaminasi bakteri E.coli pada makanan di warung makan.

---

Escherichia coli (E.coli) is a type of coliform organism that is used as an indicator of contamination and unsanitary conditions for food. This study aims to determine the contamination of E.coli in food in food stalls in the Dramaga area. The study used a cross sectional, a sample of 40 food stalls, the determination of the presence of E.coli using the TPC (Total Plate Count) method, the independent variables were measured through interviews and a checklist of questionnaires. The results showed that 65% of food stalls were contaminated with E.coli bacteria. processing behavior, hygiene behavior, sanitation facilities, and condition of stalls are related to E.coli in food in food stalls. The scientific facilities and the condition of the stalls are the dominant factors related to E.coli in food in food stalls."

"Warung makan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Kota Depok. Namun dibalik kenyamanan yang dirasakan konsumen warung makan, ada pekerja warung makan yang menerima gaji lebih kurang dari yang ditentukan dalam kebijakan upah minimum. Ini sangat menyedihkan karena pelanggaran kebijakan upah minimum terhadap pekerja warung makan, yang haknya harus dilindungi seperti halnya pekerja lain tidak diperhatikan oleh pemerintah. Atas dasar inilah, penulis ingin cari tahu gambaran umum tentang sistem pengupahan dalam usaha warung makan sebagai bagian dari sektor informal yang tentunya juga mendukung perekonomian kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mewawancarai 20 warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok untuk Kemudian penulis mengidentifikasi masalah secara deskriptif dan analitis upah pekerja warung makan. Dimana penulis menemukan masalahnya Sistem pengupahan pekerja warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok tidak sesuai dengan ketentuan larangan pembayaran upah berdasarkan kebijakan upah minimum yang berlaku mengingat besarnya upah pokok yang diterima pekerja warung makan berada jauh di bawah UMK Depok. Terhadap kondisi ini, pemerintah tidak menegakkan hukum dalam bentuk sanksi atas dasar rasa kemanusiaan. Ini karena keterbatasan pemilik warung makan sebagai majikan untuk memberikan upah kepada pekerja kios makan sesuai kebijakan upah minimum, mengingat keuntungannya yang ada warung makan yang dihasilkan sebagai sumber penghasilan tidak banyak dan tidak banyak permanen. Penulis menyarankan agar ada pengawas ketenagakerjaan secara khusus ditugaskan untuk mengawasi penerapan sistem pengupahan Pekerja warung makan dan mekanisme wajib melaporkan hubungan kerja dan kondisi pekerja bagi pemilik warung makan sebagai majikan.

---

Food stalls have become an important part of people's lives in Depok City. However, behind the convenience that food stall consumers feel, there are restaurant workers who receive a salary that is less than what is stipulated in the minimum wage policy. This is especially sad because the government does not pay attention to the violation of the minimum wage policy against food stall workers, whose rights must be protected just like any other worker. On this basis, the author wants to find out an overview of the wage system in the food stall business as part of the informal sector which of course also supports the economy of the city of Depok. This study uses a juridical empirical research method of interviewing 20 food stalls in Beji District, Depok City. Then the authors identify the problem descriptively and analytically the wages of food stall workers. Where the author finds the problem. The wage system for food stall workers in Beji Subdistrict, Depok City is not in accordance with the provisions on the prohibition of paying wages based on the applicable minimum wage policy considering that the amount of basic wages received by food stall workers is far below the Depok UMK. Against this condition, the government does not enforce the law in the form of sanctions on the basis of a sense of humanity. This is due to the limitations of stall owners eat as employer to provide wages to kiosk workers eating according to the minimum wage policy, given the benefits that food stalls generate as a source of income are not many and not much permanent. The author suggests that there should be labor inspectors specifically assigned to oversee the application of the wage system for food stall workers and the mechanism for reporting the employment relationship and conditions of workers for restaurant owners as employers."

"Skripsi ini membahas hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dengan mitra dalam pemanfaatan teknologi informasi. Warung tradisional yang bertransformasi menjadi modern memiliki persoalan adaptasi budaya organisasi dalam relasi antara perusahaan dengan mitra. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara mendalam, studi pustaka, dan  observasi partisipan. Melalui pendekatan kualitatif, skripsi ini menunjukkan bahwa basis hubungan antara pelaku usaha warung tradisional dengan Warung Pintar adalah kemitraan. Hubungan tersebut berimplikasi pada eksistensi UMKM yang mampu beradaptasi di tengah persaingan bisnis. Terbinanya hubungan tersebut menjadikan proses pertukaran barang dan jasa bersifat kontinyu sehingga bisnis dapat terus berkembang.

---

This thesis discusses the mutually beneficial relationship between companies and partners in the use of information technology. Traditional shops that are transformed into modern shops have the a problem of organizational culture adaptation in relations between companies and partners. The research methods used in this study were in-depth interviews, literature study, and participant observation. Through a qualitative approach, this thesis shows that the relationship between traditional shop businesses and Warung Pintar is a partnership-based relationship. This relationship has implications for the existence of UMKM that are able to adapt in the midst of business competition. The establishment of these relationships makes the process of exchanging goods and services continuous so that the business can continue to grow."

"ABSTRAK

Internet inenjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat,

tepat dan akurat serta berbiaya murah. Pertumbuhan pemakai internet di Indonesia

menunjukkan trend yang sangat positif; meskipun masìh dalam tahap awal dan belum

memasyarakat. Perkembangan dunia bisnis yang memanfaatkan teknologi Internet turut

berkembang, baik dari segi perangkat keras dan perangkat lunak, penyedia jasa sambungan

Internet (Internet provider), portal, hingga warung Internet. Perkembangan dunia bisnis

berbasis Internet ini dilirik sebagai peluang bisnis yang potensial oleh para pengusaha.

Idku yang merupakan salah satu divisi PT M-Web Indonesia, mencoba memanfaatkan

peluang tersebut dan membangun jaringan warnet di Indonesia. Sejak awal pendiriannya,

idku telah berketetapan untuk menjadi jaringan warnet yang terbesar di Indonesia. Upaya

pengembangan idku yang agresif terhambat oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi,

baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang disedlakan PT Telkom dan PT Indosat sebagai

perusahaan yang memegang hak monopoli dari Peinerlntah untuk pengadaan infrastruktur

telekomunikasi di Indonesia. Hambatan lain dari pemerintah adalah adanya berbagai peraturan

yang kurang mendukung berkembangnya dunia bisnis berbasis Internet yang kondusif.

Besarnya ketergantungan bisnls berbasis Internet terhadap infrastruktur telekomunikasi

mendorong berkembangnya teknologi guna mengatasi hal tersebut. Pada saat ini

dimungkinkan untuk menggunakan tehnologl terkini yang belum tercakup dalam peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun untuk melakukan investasi dalam

teknologi infrastruktur telekomunikasi ini dibutuhkan dana yang sangat besar, belum lagi

dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan keahilan khusus yang membutuhkan dana tersendiri

guna pendidikan dan pelatihan sumber daya manusianya.

Guna mengatasi hambatan Investasl yang mahal maka salah satu strategi yang dapat

dilakukan adalah dengan melakukan integrasi vertikal balk dengan perusahaan dl hulu maupun

di hilir industrinya.

Studi ini bermaksud untuk melakukan studi kelayakan dilakukannya Integrasi vertikal

dalam hal pengadaan ìnfrastruktur telekomunikasl untuk koneksl Internet. Dengan melakukan

integrasi vertikal maka idku dapat membangun kontrol terhadap pemasok sehingga dapat

membangun rintangan bag! perusahaan baru untuk memasuki kompetisi dalam lndustrinya,

mendukung investasi pada asset khusus, memproteksi kualitas produk serta dapa berespon

lebih cepat pada tuntutan pelanggan.

Dalam melakukan stud! kelayakan perlu dicermati bisnls berbasis internet yang

memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis pada umumnya sehingga dibutuhkan suatu

set kriteria yang berbeda dari bisnis jenis lainnya. Konsep vertikal integrasi dalam hal

pegadaan infrastruktur rnenunjukkan potensi yang besar untuk meraih keuntungan, dengan

inovasi yang memungkinkan disediakannya berbagai layanan multimedia serta mampu

memperpendek waktu pengerjaan dan implementasi. Dari segi potensi hasil yang dapat dicapai,

tingkat penggunaan menjadl lebih tinggi dengan biaya yang lebih murah serta konsistensi

mutu layanan yang baik.

idku perlu waspada terhadap perkembangan dirinya karena dengan dilakukannya

integrasi vertikal maka perusahaan menjadi besar dan cenderung lambat bereaksi terhadap

tuntutan pelanggan, sementara kecepatan berespon justru memegang peranan penting dalam

keberhasilan perusahaan Internet. Besarnya kapasltas berleblh yang dimiliki oleh perusahaan

perlu sesegera mungkin dimanfaatkan terlebih lagi biaya operasonal bandwith dalam mata

uang asing(USD).

Bisnis yang sarat teknologi ini perlu mewaspadai setiap perkembangan tehnologi yang

berhubungan dengan bisnis baik secara langsung maupun tidak Iangsung. Pemilihan tehnologi

yang tepat oleh pesaing dapat dengan tiba-tiba membalik kondisi persaingan antar perusahaan

yang terlibat.

Berbagai kondisi diatas menyertai perkembangna idku, yang apabila salah

mengantisipasi dapat terperosok ke jurang kegagalan daIm melakukan bisnis yang berbasis

internet.

"

"Merek sangat penting dalam dunia perdagangan barang ataupun jasa. Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual berfungsi sebagai tanda pengenal atau daya pembeda dari merek lainnya. Dapat dikatakan bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Karena pentingnya nilai dari suatu merek bagi pemilik merek yang bersangkutan maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek telah diatur di dalam ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Paris, TRIPs, dan sebagainya. Hukum nasional pun telah mengatur ketentuan hukum merek sejak jaman penjajahan hingga saat ini, yaitu Reglement Industriele Eigendom 1912, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Walaupun Undang- Undang Merek yang berlaku saat ini telah diterbitkan sejak tahun 2001, namun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa definisi dan juga pengaturan yang penting dalam hukum merek, seperti merek terkenal dan itikad baik, tidak diberikan secara tegas. Seringkali sengketa merek yang timbul disebabkan adanya perbedaan persepsi di antara pemilik merek mengenai apakah suatu merek dianggap terkenal atau tidak dan apakah pemilik merek memiliki itikad baik dalam pendaftaran merek ataupun penguasaan atas merek yang bersangkutan. Merek dapat dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa. Merek jasa dalam usaha kulinari memiliki nilai yang sangat penting bagi pemilik merek yang bersangkutan karena konsumen tidak hanya mengenalinya dari merek yang terpajang di luar restoran tersebut, namun juga ciri khas masakan yang disajikan. Perlindungan hukum terhadap merek jasa terkenal menjadi fokus dalam penulisan tesis ini dengan uraian pembahasan mengenai perkembangan perlindungan hukum terhadap merek jasa terkenal, penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa merek jasa terkenal, dan analisis kasus sengketa merek Waroeng Podjok melawan Warung Pojok.

---

Trademark is very essential in trade of goods or services. Trademark as one of intellectual property has function as badge or distinctive sign from other trademark. It can be said that trademark is an asset for the trademark owner, especially if such mark is used by considering business aspect and good managerial process. Because of the importance of trademark's value for the trademark owner, thus legal protection is needed for the trademark owner from any action conducted by another party that may cause damage for the said trademark owner. Legal protection of trademark has been regulated in international conventions, such as Paris Convention, TRIPs, and so on. National laws also have regulated trademark law since colonialism period until now, i.e. Reglement Industriele Eigendom 1912, Law No. 21 of 1961, Law No. 19 of 1992, Law No. 14 of 1997, and Law No. 15 of 2001. Although prevailing Trademark Law has been issued since 2001, there is no Government Regulation as implementing regulation of Law No. 15 of 2001 until now. This matter causes some definitions and some important provisions in trademark law, such as wellknown trademark and goodwill, are not strictly regulated. Trademark disputes often occur because of differences in perception between trademark owners whether a trademark is considered well-known or not and whether the trademark owner has goodwill in trademark registration or possession of trademark. Trademark can be divided into trade mark and service mark. Service mark in culinary business has really significant value for the trademark owner because consumers will not only recognize it from the sign put outside the restaurant, but also typical cuisine served by the restaurant. Legal protection of well-known service mark is the focus of this thesis with elaboration on chronology of legal protection on well-known service mark, law enforcement in dispute settlement of well-known service trademark, analysis on trademark dispute of Waroeng Podjok."

"ABSTRAKKampung merupakan bagian dari kota yang secara efektif membentuk kota. Di kampung kota, terdapat warung sebagai tempat publik yang dikunjungi oleh masyarakat. Warung dijadikan sebagai tempat berkumpul selain bertransaksi jual beli. Terjadi pertukaran informasi diantara warga saat nongkrong, mereka duduk dan berinteraksi di warung untuk waktu yang lama. Interaksi yang terjadi adalah interaksi sosial. Tidak semua warung dapat dijadikan sebagai tempat nongkrong. Nongkrong menjadi pemicu munculnya kata lsquo;third place rsquo;. Disebut sebagai third place karena berbeda dari kegiatan rutinitas wajib sehari-hari dan memberikan suasana positif yang cenderung menyenangkan. Third place menjadi wadah untuk melepaskan diri dari first place dan second place. Skripsi ini mengkaji penyebab terjadinya warung yang merupakan third place di kampung kota, beserta aspek-aspek yang melingkupinya. Metode dalam mengkaji skripsi ini yaitu dengan studi literatur, studi kasus terhadap tiga lokasi warung yang berbeda di Kampung Sugutamu, Kota Depok, Jawa Barat, beserta analisis. Dengan demikian dapat diketahui penyebab warung yang berdiri secara permanen dan menjual kebutuhan sehari-hari beserta makanan yang diolah merupakan third place bagi masyarakat di kampung kota.

---

ABSTRACTKampung is part of city that formed the city effectively. In kampung, there is warung as the public place which is visited by residents. Warung is created as a gathering place in addition to buying and selling transaction. The exchange of informations among the residents happened while they nongkrong, they sit and interact in warung for a long time. Not all warungs can be used as a nongkrong. Nongkrong is the reason to trigger lsquo the third place rsquo word. Called as a third place because it is different from the daily mandatory routine activities and provide a positive atmosphere that tends to be fun. Third place becomes a place to break away from first place and second place. This thesis examines the cause of warung which is the third place in kampung kota, along with the surrounding aspects. The method in reviewing this thesis is by literature study, case study to three different warung locations in Kampung Sugutamu, Depok City, West Java, along with analysis. Thus it can be seen the cause of warung that stand permanently and sells daily necessities with processed food is the third place for residents in kampung kota."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi fungsi pelindung Habitat Relasional dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan Warung Tegal Kharisma Bahari (WKB) di Jabodetabek. Fungsi pelindung Habitat Relasional meliputi hubungan fungsionalitas aktor dengan rasa saling percaya menciptakan hubungan pertukaran berulang dalam suatu institusi atau organisasi. Studi terdahulu menjelaskan bahwa institusi, jaringan sosial, dan kerangka kognitif, hubungan saling percaya, dan komitmen merupakan komponen-komponen penting yang dapat mempengaruhi dinamika pasar rentan terhadap ketidakpastian. Peneliti setuju mengenai hasil pembahasan studi-studi terdahulu ini. Namun ketiga kelompok studi ini lebih banyak berfokus pada analisis hubungan relasional antar perusahaan dan kurang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai proses terbentuknya fungsi pelindung melalui contoh yang konkret. Melalui keterbatasan studi-studi terdahulu ini, peneliti berargumen bahwa ketidakpastian juga dapat terjadi dalam suatu institusi atau organisasi sehingga membutuhkan analisis kajian mengenai fungsi pelindung yang mereka gunakan dalam menghadapi ketidakpastian dinamika pasar. Penelitian ini berfokus pada analisis eksistensi fungsi pelindung WKB Grup dalam menghadapi dinamika pasar rentan terhadap ketidakpastian dengan menekankan pada proses terbentuknya dan dampak yang dihasilkan dari keberadaan fungsi pelindung ini. Peneliti menemukan bahwa hubungan fungsional aktor dari mayoritas budaya yang sama dan rasa saling percaya menjadi fungsi pelindung WKB Grup dalam mengembangan dan mengelolaan jaringan WKB di Jabodetabek.

---

This study aims to explain the existence of the Relational Habitat protective function in the development and management of the Warung Tegal Kharisma Bahari (WKB) network in Jabodetabek. Relationship protection function Habitat Relational includes the functionality that actors with mutual trust can create recurring exchange relationships within an institution or organization. Previous studies explained that institutions, social networks, and cognitive frameworks, relationships of mutual trust, and commitment are important components that can influence market dynamics that are vulnerable to vulnerabilities. Researchers agree about the results of the discussion of these previous studies. However, these three study groups focused more on the analysis of relational relations between companies and did not provide a more in-depth explanation of the process of forming a protective function through concrete examples. Through the limitations of these previous studies, the researcher argues that freedom can also occur in an institution or organization so that it requires an analysis of the study of the protective function they use in dealing with dynamic market dynamics. This research focuses on the analysis of the protective function of the WKB Group in dealing with market dynamics that are prone to pressure with pressure on the formation process and the impact resulting from the existence of this protective function. Researchers found that the functional relationship of actors from the majority of the same culture and mutual trust became the protective function of the WKB Group in developing and managing the WKB network in Jabodetabek."