Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis Putusan Hakim yang memberikan wasiat wajibah kepadaketurunan Pewaris yang berbeda agama, yaitu Putusan Mahkmah Agung RI Nomor218K/Ag/2016. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya fenomena kewarisanberbeda agama di masyarakat dan munculnya lembaga wasiat wajibah sebagai saranayang menjawab permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat adalah : (1)pembagian waris pada putusan tersebut, khususnya mengenai putusan Hakim yangmemberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama; (2) akibatdengan dikeluarkannya putusan tersebut terhadap harta peninggalan Pewaris; serta (3)peranan Notaris selaku PPAT dalam kasus. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode analisa data yangdigunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagianwaris pada putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan Islam yangberlaku, yakni Al-Quran, Al-Hadis dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk putusanHakim yang memberikan wasiat wajibah kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama.Dengan dikeluarkannya Putusan MA tersebut, maka harta peninggalan Pewaris harusdibagi sesuai isi Putusan tersebut dan sekaligus memerintahkan Badan PertanahanNasional untuk membatalkan Surat Hak Milik yang telah diterbitkan dengan alasan yangmelawan hukum.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the Judges Decision that gives a wasiat wajibah to descendants Indonesia Number 218K/AG/2016). The background of this research is many phenomena ofdifferent religious inheritance in society and the emergence of wasiat wajibah as a meansto answer these problems. The issues raised are to analyze: (1) the distribution ofinheritance in the Supreme Court Decision mentioned, especially regarding the Judgesdecision that gives wasiat wajibah to descendants of heirs of different religions; (2) dueto the issuance of Supreme Court Decision mentioned; and (3) the role of the NotaryPublic as a PPAT in the case. The research method used is normative juridical, withdescriptive analytical research type. Data analysis method used is qualitative. Based onthe research, it can be concluded that the distribution of inheritance in the Supreme CourtDecision mentioned, is in accordance with the applicable Islamic inheritance law, namelythe Al-Quran, Al-Hadith and Compilation of Islamic Law, including the decision of theJudge giving wasiat wajibah to descendants of heirs of different religions. With theissuance of the Supreme Court Decree, the inheritance must be divided according to thecontents of the Decision and at the same time instruct the National Land Agency to cancelthe Ownership Certificate that has been issued with grounds against the law"

"Peradilan agama merupakan peradilan khusus bagiorang-orang Islam. Namun, dalam perkara waris yangditangani oleh peradilan agama dapat melibatkan pihakmuslim dan nonmuslim. Hal ini karena masyarakatIndonesia merupakan masyarakat yang majemuk.Persoalan penegakan keadilan dalam perkara warisbeda agama di pengadilan agama menjadi menarikuntuk diteliti. Penelitian ini mengkaji lima penetapandan dua putusan pengadilan agama dalam perkara warisbeda agama dengan menggunakan pendekatan kasus.Perkara waris beda agama yang ditangani pengadilanagama dalam penelitian ini dibedakan dalam duakasus. Pertama, perkara waris yang terdiri dari pewarisnonmuslim dengan ahli waris muslim, atau ahli warismuslim dan nonmuslim. Kedua, perkara waris yangterdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslimdan nonmuslim. Pada kasus pertama, penegakankeadilan oleh pengadilan agama masih terbatas bagiahli waris muslim, dan mengabaikan keadilan bagiahli waris nonmuslim. Pertimbangan hukum hakimlebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensidalam penggunaan logika hukum. Pada kasus kedua,pengadilan agama telah mampu menegakkan keadilanbagi semua, dengan memberikan bagian harta warisankepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibahberdasarkan yurisprudensi. Hakim-hakim pengadilanagama menggunakan wasiat wajibah dalam perkarawaris beda agama dari pada menyelidiki alasan hukum(ratio legis) hadis yang melarang waris beda agama."

"Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Reg. No. 368 K/AG/1995 memberikan bagian dari harta peninggalan untuk anak kandung yang non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Padahal wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung yang non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum kewarisan Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum kewarisan Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim.

---

The Supreme Court of Republic of Indonesia in trial with register No. 368 K/AG/1995 had decided to give part of the inheritance to non-moslem biological child based on wajibah testament. However, wajibah testament in the Islamic Law Compilation has been analogized for the foster children and foster parents. While the different of religion still remains as one of the obstacles to obtain inheritance. Such wajibah testament which is provided to the non-moslem biological child has given a new contribution to the renewal of the inheritance law in Indonesia, but with limitation. It means that the non-moslem heirs remain as persons who obstructed to obtain part of the inheritance from their moslem parents. This attempt shall be considered as a positive movement to show that the Islamic inheritance law is not exclusive and discriminative for adherent of other religions. Instead, the Islamic inheritance law can provide protection and justice to the nonmoslems."

"Anak angkat dan anak tiri dalam hukum Islam bukanlah ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat maupun orang tua tirinya sehingga menyebabkan tidak adanya hubungan kewarisan. Dalam hal ini Penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 2011 No. 489 K/AG/2011 terkait pembagian harta warisan. Maka perlu diteliti bagaimana pengaturan dan besarnya bagian bagi anak angkat dan anak tiri dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan datasekunder. Hasil analisis penulis adalah pengaturan bagian harta bagi anak angkat telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan cara diberikannya wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya sedangkan anak tiri dapat diberikan hibah semasa hidup atau wasiat dari orang tua tirinya. Mengenai bagian harta bagi anak angkat dengan cara wasiat wajibah maksimal sebesar 1/3 bagian dari harta warisan atau tidak melanggar bagian warisan dari ahli waris, sedangkan anak tiri yang mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua tirinya seharusnya tidak mendapatkannya karena mereka bukanlah ahli waris.

---

Adopted child and stepson in islamic law is not heirs because having no relation nasab with the adoptive parents or the stepparents that led to the relationship of inheritance. In this case the author analyzes the decisions of the Indonesian Supreme Court Number 489 K/AG/2011 related to the division of estate of inheritance. Needs to be examined research methodology used in this research is normative juridical and research typology is descriptive analysis using secondary data. how regulations and the amount of inheritance for adopted children and stepchildren in the Compilation of Islamic Law.

The results of the analysis of the authors is setting inheritance for adopted children has been set out in Article 209 Compilation of Islamic Law by means of he gave a wajibah of inheritance adoptive parents while step child can be given grant during life or testament of the step parents. Regarding inheritance for adopted children by means of a wajibah máximum of 1/3 part from an inheritance or does not violate te inheritnce of the heirs. While step child receiving the inheritance of the step parent should not get it because they are not heirs."

"ABSTRAKUndang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun dengan beberapa syarat memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Tesis ini membahas mengenai keabsahan perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang keturunan Tionghoa serta pembagian warisannya. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah sebanyak tiga kali. Perkawinan pertama dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama Katolik, sehingga perkawinan Pewaris dan istrinya yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap tidak sah menurut hukum negara karena tidak adanya pencatatan di kantor pencatat perkawinan. Perkawinan kedua pewaris dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan sesuai ketentuan agama Katolik dan dicatatkan di Catatan Sipil adalah tidak sah karena Katolik tidak mengenal adanya perkawinan poligami. Sedangkan perkawinan ketiga Pewaris dilakukan setelah Pewaris berpindah agama menjadi seorang muslim, sehingga perkawinannya yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Tidak adanya pencatatan mengakibatkan suatu perkawinan tidak sah menurut undang-undang sehingga tidak memperoleh kepastian ataupun perlindungan hukum. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim kurang tepat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima warisan dari pewaris yang meninggal dalam keadaan beragama Islam hanyalah ahli waris yang juga beragama Islam, sedangkan ahli waris non-muslim dapat memperoleh bagian dari wasiat wajibah.

---

ABSTRACTThe 1974 Marriage Act basically adhere to monogamy principle, however for some conditions may be allowed for a husband to have more than one wife. This thesis discusses about the validity of polygamy marriage done by an chinese ethnic and his inheritance allotment. The writing of this thesis is using case study research by normative juridical research approach. Based on the discussion results of the questions, it is known that the heir has married for three times. The first marriage was held before the enactment of the 1974 Marriage Act and done under the Catholic rules, however the marriage which is subject to the Indonesian Civil Law is deemed invalid according to state law because it was not registered at the office of registry marriage. The second marriage held after the 1974 Marriage Act enacted and it was carried out in accordance with the Catholic rules and registered at the Civil Registration, however the second marriage is also invalid because in Catholic rules, it does not recognize polygamy marriage. While the third marriage was done after the heir change his religion into Moslem. The third marriage which was held in The Office of Religious Affairs is a lawful matrimony according to Islamic and state regulations. The absence of marriage registration causes the first marriage was not legitimate and has no legal certainty or legal protection. Therefore in this case, the judges rsquo considerations were inappropriate because it was against the applicable law. The heirs of the heir who died as a Moslem are only they are who also a moslem, while the non muslim heirs can obtain part of the inheritance from wajibah testament."

"Nama : Dabita IsyaraNPM : 1406536000Program Studi : Ilmu HukumJudul : Pengangkatan Cucu Sebagai Anak Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.P/2010/Pa.Dmk dan Nomor 81/Pdt.P/2012/Pa.Bkt Pengangkatan anak adalah konsep yang dikenal dalam Hukum Islam serta dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja, terdapat hal-hal yang diatur lebih rinci terhadap pengangkatan anak dalam hukum Islam. Pengangkatan anak yang dapat dilakukan dalam keluarga sendiri, seperti kakek yang mengangkat cucu. Kemudian, berdasarkan hukum Islam, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah. Skripsi ini akan membahas mengenai pengangkatan anak khususnya dalam hukum Islam serta mengenai wasiat yang akan diterimanya dengan menganalisis putusan. Metode penelitian yang penulis gunakan berbentuk yuridis ndash;normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama yang ditunjang dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti ketua pengadilan agama dan ulama, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap putusan Nomor 33/Pdt.P/2010/Pa.Dmk dan Nomor 81/Pdt.P/2012/Pa.Bkt terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ditemukan persamaan konsep dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni keduanya tidak memutuskan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandung, tetapi dalam hukum Islam, wajib diberikan wasiat wajibah. Sementara pengangkatan cucu sebagai anak dapat menimbulkan kerancuan terhadap harta peninggalan kakek atau neneknya karena sebagai anak angkat dia akan mendapatkan wasiat wajibah, namun sejatinya cucu bukan merupakan ahli waris sehingga seharusnya dia tidak mendapat harta peninggalan dari kakek atau neneknya kecuali jika ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu. Kata kunci: Pengangkatan anak, wasiat wajibah, cucu

---

Abstract Name Dabita IsyaraStudent Number 1406536000Program LawTitle The Adoption of Grandchildren as A Child Based on Islamic Law Case Study Verdict number 33 Pdt.P 2010 Pa.Dmk and number 81 Pdt.P 2012 Pa.Bkt . Child adoption is a concept that is known in the Islamic law and also in the legislation. However, there are a number of things that are regulated more specifically in terms of child adoption in Islamic law. Child adoption that can be done in one 39 s own family, such as a grandfather that adopts his grandson. According to Islamic law, the child that is being adopted has a right to get a Obligatory Will. This paper will discuss about child adoption especially in Islamic law and also the will that will be received by him her through analyzing the verdict. The method of this research that is used will be in a form of jurisdictive normative using literatures as the primary source that is supported by interviews with a number of respondents such as the head of religious court and islamic scholar with the descriptive analytical research type. The results of this study indicate that the verdict number 33 Pdt.P 2010 Pa.Dmk and number 81 Pdt.P 2012 Pa.Bkt have some things that are not in accordance with the legislation. In addition, it is found that the concept similarity in the adoption of children based on legislation that both do not decide the blood relation between adopted child with biological parents, but in Islamic law, the adopted child must be given an Obligatory Will. While in the case of grandson adoption can create a confusion concerning the will left by the grandfather or the grandmother because as an adopted child he or she will get Obligatory Will, but clearly a grandson or a granddaughter is not an heir so he or she is not supposed to get the grandfather rsquo s or the grandmother rsquo s legacy unless if the father or the mother is already dead. Keyword Adoption, Obligatory Will, Grandchild"