Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Whistleblowing System (WBS) dalam internal korporasi, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat eksploratif-identifikatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dirancang sebuah mekanisme khusus yang dapat menggabungkan perlidungan yang diberikan oleh Intemal Korporasi dengan Pihak eksternal yang terkait, yang diterapkan melalu perangkat regulasi yang ada, dan perlu dijalin kerjasama dengan pihak eksternal oleh korporasi dalam rangka penerapan WBS.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan praktik whistle blowing system yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan Divisi Kepatuhan dari sudut pandang pegawai Bank Syariah Mandiri. Whistle Blowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistle blower, regulasi terkait pengaduan fraud, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan fraud, penyusunan ketentuan whistle blowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistle blower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan ketentuan whistle blowing system yang efektif, namun sosialisasi belum merata, terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan whistle blowing system, perlunya keterangan perlindungan whistle blower yang lebih jelas dalam ketentuan whistle blowing system, serta diperlukannya sikap dan komitmen pegawai yang lebih tegas dalam menerapkan strategi anti fraud.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by Internal Audit Division and Compliance Division from Bank Syariah Mandiri employees? perpective. Whistle blowing system is one of fraud detection tools in Bank Syariah Mandiri. Focus of this study are whistle blower?s protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization?s support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics. This study finds that, Bank Syariah Mandiri has been implementing whistle blowing system effectively. But there?s still a few problem that appear, which includes unevenly distributed information of whistle blowing system, whistle blowing reporting constraints, the needs of whistle blower?s law clarity, and employees?s firm commitment of anti fraud strategy.

Abstrak :
Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis best practice yang dilakukan dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Whistle Blowing System pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil karya akhir ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) best practice penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan Whistle Blowing System berdasarkan best practice penerapan WBS di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perlindungan pelapor, unit pelaksana WBS, dan pemberian penghargaan. Penelitian ini mengajukan beberapa saran perbaikan penerapan WBS di lingkungan Kementerian PUPR agar WBS kementerian terlaksana secara efektif dan efisien.

---

The objectives of this study are to analyze Whistle Blowing System (WBS) best practice in Indonesia and to analyze how WBS practiced in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?s (PUPR). This study uses qualitative method with descriptive analysis approach. The result of this study shown that there are 8 (eight) Whistle Blowing System best practice in Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat has been apply WBS based on Whistle Blowing System best practice in Indonesia, but still there are weaknesses to apply WBS, especially at protection of the whistleblower, WBS execution unit, and reward. This study proposes some suggestions to improve the implementation of WBS practice in Kementerian PUPR, so that WBS practice in Kementerian PUPR will be done effectively and efficiently.

Abstrak :
Tesis ini membahas whistle blowing system yang diterapkan pada Bank XYZ mengenai kesiapan sistem tersebut menjadi saluran pelaporan terjadinya pelanggaran, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya, serta mencari strategi yang tepat untuk mengatasi penghambat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan menggali data primer melalui kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan whistle blowing system dan pemanfaatannya dalam mengurangi pelanggaran di Bank XYZ. Adapun pertanyaan pada kuesioner dan wawancara merupakan pendalaman dari aspek-aspek Sistem Pelaporan Pelanggaran yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG yang terdiri dari aspek struktural, operasional, dan perawatan. Hasil penelitian penelitian menemukan bahwa meskipun whistle blowing system yang digunakan telah siap sebagai salah satu strategi mengurangi pelanggaran, ternyata masih ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pegawai untuk enggan menggunakannya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan maupun regulator yang mampu mendorong peran serta pegawai dalam memanfaatkan whistle blowing system.

---

This thesis discusses the whistle blowing system is applied to the Bank XYZ on the readiness of the system to wrongdoing reporting channels, factors that become an obstacle in its application, as well as finding the right strategy to overcome the obstacle. This research is a qualitative descriptive design, by using primary data through questionnaires and interviews to the parties relating to the management of whistle blowing system and its use in reducing wrongdoing in Bank XYZ. The question on the questionnaire and interview a deepening of aspects whistle blowing system published by Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG , which consists of the structural, operational, and maintenance aspects. The results of the research study found that although the whistle blowing system used has been prepared as one of the strategies to reduce wrongdoing, it turns out there are several reasons behind employees to be reluctant to use it. Therefore, researchers suggest several things that can be done by companies and regulators are able to encourage the participation of employees in the use of whistle blowing system.

Abstrak :
Tesis ini membahas peran Unit Internal Audit dalam penerapan Good Corporate Governance pada Garuda Indonesia. Jenis penelitian ini kualitatif. Peran Unit Internal Audit dilakukan antara lain melalui investigasi dugaan kasus gratifikasi, audit pengelolaan SDM, analisis risiko sistem travel agent. Hasil penelitian menyarankan Unit Internal Audit : (1) menetapkan Piagam Audit Internal yang memuat visi, misi, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Unit Internal Audit yang secara formal digunakan perusahaan, (2) menyusun PKPT dengan menetapkan sasaran, ruang lingkup, estimasi waktu, personil dan anggaran, mencakup kegiatan consulting, (3) meningkatkan pendidikan profesional berkelanjutan terkait kegiatan consulting dan specialized audit, (4) melaksanakan program Quality Assurance secara self assessment, atau oleh pihak independen, (5) meningkatkan etika perusahaan melalui ethics audits, serta (6) meningkatkan perannya dalam kegiatan assurance dan consulting terhadap risk management. ......This thesis discusses the strategic role of the Internal Audit Unit in the implementation of Good Corporate Governance on Garuda Indonesia. This research is qualitative. This thesis outlines the role of Internal Audit Unit, among others, investigations into alleged graft case, an audit of human resource management, risk analysis related travel agent system. The results suggest things to do Internal Audit Unit, namely: (1) establish the Internal Audit Charter which contains the vision, mission, scope, authority and responsibility of the Internal Audit Unit which was formally used by the company, (2) develop PKPT by setting objectives, scope, time estimates, personnel and budget, include consulting activities, (3) improve continuing professional education and specialized consulting activities related to audit, (4) implement the Quality Assurance program by self assessment, or an independent party, (5) improving corporate ethics through ethics audits, an, (6) actively promote its role in assurance and consulting activities for risk management.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praktik whistleblowing system yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistleblower, regulasi terkait pengaduan pelanggaran, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan pelanggaran, penyusunan ketentuan whistleblowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistleblower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Whistleblowing System yang telah ditetapkan BPK hampir memenuhi semua aspek utama namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. ...... This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by the Audit Board of The Republic of Indonesia. Whistleblowing system is one of fraud detection tools in Audit Board of The Republic of Indonesia. Focus of this study are whistle blower's protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization's support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics. This study finds that roughly Whistleblowing System that has been set by the Institution almost meet all major aspects but its implementation is still not fully in accordance with the conditions set.

Abstrak :
Sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi suatu negara. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola dan profesionalisme karena kinerja BUMN dituntut oleh semua pemangku kepentingan. PT APUS merupakan salah satu BUMN, pada tahun 2019, terdapat kasus suap atas proses pengadaan barang yang terungkap dari proses Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis atas kasus suap ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang berupa penyerahan uang untuk direktur keuangan PT APUS terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis atas kasus suap berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kerangka GCG dari KNKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT APUS belum menjalankan seluruh prinsip GCG dengan baik dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atas organ perusahaan serta tidak berjalannya whistle blowing system. ......The State-Owned Enterprises sector is an integral part of a country's socio-economic activities. The main problem faced by SOEs today lies in governance and professionalism because the performance of SOEs is demanded by all stakeholders. PT APUS is one of the SOEs, in 2019, there was a bribery case for the procurement process which was revealed from the Hand Catching Operation process by the Corruption Eradication Commission. This study aims to provide an overview and analysis of this bribery case. This problem occurred because of a case of abuse of authority in the form of handing over money to the finance director of PT APUS related to a project carried out by the company.PT INTAN. This study uses qualitative methods to provide analysis of bribery cases based on GCG principles using the GCG framework from KNKG. The results show that PT APUS has not implemented the all principles of GCG properly and effectively. This is due to the weakness of the internal control system over the company's organs and the ineffectiveness of the whistle blowing system at PT APUS.

Abstrak :
Kerentanan industri service terhadap keterjadian fraud, tidak efektifnya pengendalian internal dan terjadinya beberapa kasus fraud pada perusahaan, merupakan faktor utama yang mendorong peneliti untuk melakukan fraud risk assessment terutama pada proses bisnis procurement dan pengeluaran operasi. Tujuan dilakukannya fraud risk assessment ini adalah untuk menganalisis risiko fraud potensial, merekomendasikan pengendalian atas risiko tersebut dan merancang strategi anti fraud yang tepat bagi perusahaan, baik strategi preventif, detektif maupun investigatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan metode yang digunakan adalah single case with single unit analysis. Hasil penelitian menyimpulkan dari total 23 skenario fraud yang diidentifikasi 17 skenario proses bisnis procurement dan 6 skenario proses bisnis pengeluaran operasi , terdapat lima skenario yang memiliki tingkat risiko fraud residual paling tinggi high dan 3 skenario berada pada tingkat medium. Berdasarkan hasil penilaian ini, Peneliti memberikan rekomendasi pengendalian yang relevan untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu, Peneliti juga merekomendasikan strategi anti fraud yang relevan yang dapat diterapkan perusahaan untuk memitigasi keterjadian fraud. Strategi preventif yang direkomendasikan adalah pelaksanaan fraud risk awareness, code of conduct, tone of the top, pelaksanaan background check, membangun pengendalian internal yang baik dan membuat prosedur anti fraud. Sedangkan strategi detektif yang direkomendasikan adalah penerapan whistle blowing system, penerapan fraud risk indicator dan mystery shopping. ......The vulnerability of the service industry to fraud incidence, ineffectiveness of internal controls and the occurrence of some cases of fraud to the company, is a major factor that encourages researchers to conduct fraud risk assessment, especially in procurement business processes and operating expenditure. The purpose of this research is to identify potential fraud risks, recommend control of these risks and suggest appropriate anti fraud strategies for the company, both preventive and detective strategies. The type of research used in this research is qualitative by using case study approach. While the methodology used is single case with single unit analysis. The results of this study conclude that from the total 23 identified fraud scenarios 17 scenarios from business process procurement and 6 scenarios from operating expenditure , there are 5 scenarios with the highest residual fraud risk and 3 scenarios at medium level. Based on the results of this assessment, the Researcher provides relevant control recommendations to mitigate such risks. In addition, researchers also recommend a relevant anti fraud strategy that can be applied to mitigate the company fraud incident. The recommended preventive strategy is the implementation of fraud risk awareness, code of conduct, tone of the top, implementation of background check, establishing good internal controls and making anti fraud procedures. While the recommended detective strategy is the application of whistle blowing system, application of fraud risk indicator and mystery shopping.