Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti mengenai ketahanan demokrasi di DKI Jakarta dengan studi kasus partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan ketahanan demokrasi, karena keterwakilan yang inklusif dan beragam mampu meningkatkan legitimasi dan responsivitas sistem politik. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, pada realisasinya DKI Jakarta belum mampu memenuhi kuota keterwakilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengkaji berbagai faktor seperti komitmen partai politik, kebijakan, kuota gender, dukungan kampanye, serta budaya politik masyarakat. Dengan merujuk pada teori demokrasi, ketahanan demokrasi, gender, dan akuntabilitas demokrasi, penelitian ini mengidentifikasi tantangan eksternal dan internal bagi perempuan dalam proses demokrasi di DKI Jakarta. Membangun jaringan politik, melakukan advokasi, dan menggerakkan kampanye untuk kesadaran politik masyarakat yang baru, menjadi contoh strategi utama untuk mencapai keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Hasil analisis menunjukkan budaya politik, stigma sosial, dukungan finansial dan sosial, serta lemahnya kebijakan menjadi unsur-unsur yang mempengaruhi kegagalan DKI Jakarta mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi dan pandangan mendalam tentang penguatan ketahanan demokrasi serta peningkatan partisipasi politik perempuan dalam menghadapi upayaupaya yang dapat menjadikan demokrasi menjadi rentan.

---

This study examines the resilience of democracy in DKI Jakarta with a case study of women's political participation. Women's political participation is one of the important indicators in assessing the quality and resilience of democracy, because inclusive and diverse representation can increase the legitimacy and responsiveness of the political system. Although the legislation has set a quota for women's representation of 30%, in reality DKI Jakarta has not been able to meet the quota. This study uses a qualitative approach with a case study method, examining various factors such as political party commitment, policies, gender quotas, campaign support, and the political culture of the community. Referring to the theories of democracy, democratic resilience, gender, and democratic accountability, this study identifies external and internal challenges for women in the democratic process in DKI Jakarta. Building political networks, conducting advocacy, and mobilizing campaigns for new political awareness of the community are examples of the main strategies to achieve 30% representation of women in parliament. The results of the analysis show that political culture, social stigma, financial and social support, and weak policies are elements that influence DKI Jakarta's failure to achieve the quota of 30% representation of women in parliament. This study also provides recommendations and in-depth insights on strengthening democratic resilience and increasing women's political participation in facing efforts that can make democracy vulnerable."

"Tesis ini banyak mengungkap tentang bagaimana dinamika partai politik dan perempuan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif menjelang pemilu 2004. Tesis ini dianggap penting karena analisis terhadap peran partai politik dan perempuan partai menjadi penentu utarna keberhasilan peningkatan partisipasi politik perempuan, terutarna partisipasi politik dengan menduduki jabatan politik merupakan partisipasi politik tertinggi menurut konsep hirarki partisipasi politik.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan inferensial tesis ini mencoba melukiskan peran partai dan perempuan partai untuk diambil kesimpulan umum dari masalah yang sedang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan akan menjadi dasar deduktif dan prediktif untuk memikirkan berbagai tindakan yang bisa digunakan oleh perempuan partai dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk pemilu 2009.Berdasarkan basil temuan, beberapa hambatan meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dua hal: 1), keterbatasan prespektif; yang berpengaruh terhadap pandangan patriarkhis dalam melihat masalah dan kepentingan perempuan. sehingga memunculkan keengganan, diskriminasi, dominasi dan stereotype partai-partai pada kepentingan perempuan. 2) kendala institusional dan keorganisasian; mencakup sistem rekrutmen, penyaringan, nominasi, proses kaderisasi anggota, tidak adanya kebijakan yang fair (male - oriented) dan mengakomodir keterwakilan perempuan. Untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, perlu diketahui peluang yang ada, yaitu: pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ketetapan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dalam setiap rekrutmen kepengurusan di setiap tingkatan penempatan beberapa ealeg perempuan di nomor jadi.Dari kendala dan peluang yang ada, aktifis perempuan partai politik mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu: 1) Melakukan perubahan paradigma melalui peningkatan kepedulian publik terhadap posisi perempuan dalam politik, 2) Reformasi Konstitusi dan Sistem Politik, 3) Membangun jaringan kerja (networking) antar kelompok perempuan; 4) Membangun infrastruktur yang akan membantu persiapan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2004,5) penyadaran pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk memilih caleg perempuan, 6) rekrutmen dan pelibatan banyak perempuan dalam struktur partai.

---

This thesis explains mostly about the dynamic of political party and party's women in increasing women representative in the parliament approaching the general election in 2004. The thesis is considered important because the analysis of the role of political party and party's women in increasing women representative in the parliament is the most significant indicator of the success of the increasing of women political participation, especially, political participation by holding political position as the highest level of political participation hierarchy.

Applying the inferential and qualitative method of research, this thesis describes the role of political party and party's women on which the general conclusions on the concerned subject is based. It is hoped that the conclusions could be the deductive and predictive basis for the woman activists of political party to formulate the practical actions in attempt to increase the women representative in the parliament in the next 2009 general election.

Based on the result of this research, there are two inhibiting factors in increasing the women representative. 1) the weakness of perspective resulting in the patriarchal view in treating the problem and interest of women. The obscure paradigm of the parties' thinking is resulting in the appear of the reluctance, discrimination, domination and stereotype of the political parties in treating the representative of women. 2) the institutional and organizational obstacles comprising of the system of recruitment, selection, nomination, the cadre forming process, and no fair (male-oriented) and accommodative decision accommodating the women representative. To solve the inhibitions above, we must know several chances, they are: fully 30 percent women representative, a regulation for gender balances attention in every structural recruiting and nomination for women in strategic number.

To solve the above problems, political party's women have formulated the strategies to increase the women representative. 1) changing paradigm of thinking and political consciousness of the general election's stakeholders; 2) reforming constitution and political system; 3) building a women networking, 4) giving aid of technical assistance, 5) voter's consciousness socialization to vote women candidate, 6) recruiting and promoting many women in structural of party."