Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
this research aims at identifying and analyzing women's participation in domestic waste management at rw02 kelurahan neglasari cibeunying kaler subdistrict, bandung city. it is qualitative case study. the results of the research shows women participate in the domestic waste management differently along the management stages: planning, implementing, evaluating, and utilizing. The number of women who participates at the planning stage is quite high. However, the level of women 's participation decreases in the following stages - implenting and evaluating. Surprisingly, in the utilizing stage, the level of women's participation mounts. Not only women but all reseidents at rw 02 get the benefits from the waste management activities. This can be trigger as well as the appeal for all residents, not only women, to get involved in such activities. Based on Arnstein's ladder of citizen participation, the women's participation at rw 02 in domestic waste management frm planning to utilizing stage can be classified into the citizen control rung, in which women initiate , do and control all the processes.

Abstrak :
Dengan di sahkannya Undang-Undang No 31 Tahun 200.2 tentang Partai Politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dapat memperluas partisipasi politik perempuan. Salah satu sarana untuk memperluas partisipasi politik adalah melalui partai politik. Atas dasar itu penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana PERAN PARTAI POLITIK DALAM PERLUASAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan dan peran perempuan dalam parpol dan lembaga legislatif, memberi gambaran sejauh mana parpol membuka peluang perempuan menjadi anggota legislatif dan pengurus parpol, menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk memperluas partisipasi politik perempuan serta melihat pengaruh terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan di DPP Partai terbesar dalam Pemilu 2004, yaitu Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN dan PKS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawaneara dengan kader perempuan partai politik, dan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan data dari lembaga-lembaga yang terkait. Analisa basil penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil Penelitian. Pertama kepengurusan di partai politik masih didominasi laid-laid, sedikit sekali perempuan yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, sedangkan peran perempuan sangat besar didalam menentukan kemenangan parpol dalam pemilu 2004. Di lembaga legislatif, sebagaian besar anggota legislatif perempuan ditempatkan pada komisi-komisi yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat dan mereka berperan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat Kedua masih belum optimalnya partai politik memberikan peluang untuk perempuan menjadi anggota lembaga legislatif dan pengurus partai. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam memperluas partisipasi politik perempuan adalah : a. faktor internal perempuan sendiri yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kader perempuan, keterbatasan waktu, dan minimnya dana, b. faktor eksternal yaitu adanya keterkaitan dengan budaya patriarkhi, kurangnya kesadaran pemilih perempuan untuk memiliki wakil perempuan dan sistim peilu proporsional terbuka. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perempuan, memperkuat organisasi perempuan yang ada, mengadakan hubungan lintas jaringan dengan oraganisasi perempuan diluar partai, membangun akses ke media , melakukan lobying ke para elite partai politik serta sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Perluasan partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan kepengurusan parpol, akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek ideologi, sosial, po;itik dan ekonomi yang berdampak pada peningkatan ketahanan nasional.

---

The enactment of Laws No. 3112002 on Political Parties and Law No. 121 2003 on General Election may enhance-women's participation in politics. One of the facilities to enlarge the political participation is through political parties. This study is aimed at understanding the ROLE OF POLITICAL PARTIES IN ENHANCING WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICS FOR ENHANCING THE NATIONAL RESILIENCE. It is also aimed at illustrating the position and role of women in political parties and legislative bodies, to what extent political parties open opportunities to women to become legislative members and to be engaged in the management of political parties, describing the constraints being faced and strategies used for enlarging the women's participation in politics and looking at their effects to the national resilience. This research was conducted at the Executive Boards of biggest Parties in the 2004 General Election, namely Golkar Party, PDI-P (PDT of Struggle), PKB, PPP, Democrat Party, PAN and PKS. Interviews with female cadres of political parties are used as method for data collection and collection of secondary data from bibliographic study and data from relevant institutions. Analysis of study results uses qualitative descriptive method.Results of Research. First, the management members in political parties are still dominated by men, only a small number of women serve as decision makers, despite the fact that the women's role is highly significant to win the 2004 general election. In legislative bodies, most female legislative members are placed in commissions associated with people's welfare and they have been playing a role in struggling in the women and people's interests. Second, the political parties have not been optimal in giving the opportunities to women to become legislative members and parties' executive members. Third, the constraints faced in enhancing the women's participation in politics are: a. The internal factors of women, i.e. low quality and quantity of female cadres and human resources, time limit, and inadequate funds, b. External factors, i.e. association with patriarchic culture, inadequate awareness of female voters to have female representatives and the open proportional general election system. The strategies used to solve such constraints are to enhance the quality and quantity of female human resources, to strengthen existing women's organizations, to organize cross-network relation with women's organizations outside parties, to build access to media, to lobby political parties' elites and to promote political socialization and education to the community. Enhancement of women's participation in politics through women's representation in legislative bodies and the executive management of political parties will pave the way for the struggle of enhancing the community's welfare in regard to ideology, social, political and economic aspects which will bring about impact upon the national resilience enhancement.

Abstrak :
Melalui pendekatan model water sensitive city penelitian ini mengungkapkan bagaimana keberlanjutan partispasi perempuan mengatasi masalah air bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan penyebab munculnya permasalahan air bersih yang berdampak pada munculnya masalah social, ekonomi dan kesehatan perempuan. Munculnya masalah tersebut sangat mempengaruhi keberlanjutan partsipasi perempuan dalam mengatasi masalah air. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal pada partisipasi perempuan di Kelurahan Rawa Badak Utara RW 09, Jakarta Utara melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan keberlanjutan partisipasi perempuan mengalamai penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang literasi kualitas air. Ketergantungan terhadap supporting program oleh lembaga pendamping, kuatnya budaya patriarki stereotype peran perempuan di luar urusan rumah tangga, minimnya skema perlindungan dari kekerasan pengelola pasar air menyebabkan potensi partisipasi perempuan menjadi semakin menurun

---

Through the water sensitive city model approach, this study revealed how the sustainability of womens participation in overcoming the problem of clean water. The purpose of this study is to reveal the causes of the emergence of clean water problems that have an impact on the emergence of social, economic and womens health problems. The emergence of this problem greatly affects the sustainability of womens participation in overcoming water problems. The research method used was a single case study on womens participation in Kelurahan Rawa Badak Utara RW 09, North Jakarta through observation and interviews. The results showed the continued participation of women experiencing a decline. This is due to the lack of knowledge about water quality literacy. The dependency on supporting programs by supporting institutions, the strong patriarchal culture of stereotyping the role of women outside of domestic affairs, the potential for womens participation to decrease.

Abstrak :
ABSTRACT
This paper is a synthesis of the results of the case studies on womens situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and or privatized control over communal resources The case studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Abstrak :
Dalam era pembangunan wanita dituntut untuk berpartisipasi mengambil peran dalam mewujudkan pembangunan. Namun disadari bahwa kondisi lingkungan sosial budaya yang memadai perlu diciptakan terutama agar wanita dapat mengaktualisasikan dirinya. Pada masyarakat Lampung lingkungan sosial budaya, antara lain sistim kekerabatan, agama, adat istiadat sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya sehingga berpengaruh terhadap perilaku wanita. Berdasarkan hal tersebut perlu diteliti, faktor-faktor penghambat partisipasi wanita Lampung Pepadun dalam KB Berdasarkan penelitian lapangan secara kualitatif, dari 40 orang responden di Kecamatan Abung Timur dan Kecamatan Menggala, dapat diketahui faktor-faktor penghambat partisipasi wanita Lampung Pepadun di dua Kecamatan tersebut. Hal ini dapat diketahui sebagian besar responden memiliki anak 4 sampai 6 bahkan lebih, mereka juga belum melaksanakan atau menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Dari hasil penelitian bahwa keadaan lingkungan sosial budaya masyarakat Lampung Pepadun memberikan latar belakang yang sangat kuat terhadap kurangnya partisipasi wanita Lampung dalam KB. Latar belakang budaya tersebut antara lain agama, sistem kekerabatan, dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, keadaan ini menyebabkan ketidakberdayaan wanita. Oleh karena itu perlu disarankan agar diciptakan kondisi lingkungan sosial budaya yang dapat mendudukkan wanita secara sejajar antara wanita dengan pria antara lain sistim kekerabatan patrilinial perlu diperhalus menjadi sistim parental, sehingga wanita tidak lagi dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki.

Abstrak :
ABSTRAK Secara yuridis formal partisipasi perempuan di bidang politik telah dijamin konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Disamping itu terdapat komitmen resmi pada konvensi-konvensi internasional menyangkut partisipasi politik perempuan yang sudah diratifikasi yakni Konvensi tentang Hak-hak politik perempuan (The Convention on Political Rights for Women) melalui Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (the Convention on Elimination of all Forms of Discrimination) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dapat dikatakan Indonesia telah mengikatkan diri untuk melaksanakan kebijakan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, antara lain mencantumkan prinsip persamaan hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan bagi perempuan dan laki-Iaki dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, kenyataan politik di Indonesia masih jauh dari idealisme tersebut. Dilihat dari proporsinya, jumlah perempuan sebagai anggota parlemen masih belum signifikan. Rendahnya porsi perempuan tersebut jika dikaitkan dengan keterwakilan sebagai salah satu mekanisme dalam dunia politik, maka hasilnya sangat memprihatinkan. Akibatnya pun, banyak kebijakan dan program pembangunan yang ditujukan kepada perempuan sering tidak peka gender. Realitas demikian tampaknya ikut melatarbelakangi akomodasi kuota 30 persen perempuan di lembaga parlemen melalui kebijakan affirmative action yang diterapkan melalui UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasat 65 ayat (1). Namun persoalan yang timbul kemudian adalah bagaimana ketentuan-ketentuan yang terkait dengan representasi politik perempuan yang ada dalam undang-undang politik tersebut dilaksanakan. Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang dititiberatkan pada yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif atas permasalahan keterwakilan perempuan di parlemen akan ditinjau dari produk perundang-undangan yang dikhususkan pada undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Sedangkan pendekatan yuridis empiris akan diarahkan pada implementasi kedua undang-undang politik tersebut. Adapun hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan pokok permasalahan itu adalah: ketentuan-ketentuan yang terkait dengan representasi politik perempuan yang ada dalam undang-undang politik tersebut khususnya yang menyangkut kuota 30 persen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu dalam pelaksanaannya belum efektif. Karena ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan implementatif yang dapat menjamin keterwakilan perempuan sebagai talon jadi. Frasa "dapat" yang ada dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003, dinilai merupakan klausul yang menyediakan celah bagi partai politik untuk menegaskan sifat sukarela atau rekomendatif dari undang¬undang tersebut. Ditinjau dari perspektif hukum, frasa "dapat" dikategorikan sebagai frasa yang abu-abu, tidak mencerninkan suatu ketegasan atau keharusan langkah yang harus diambil oleh partai politik dalam mengajukan calon legislatif perempuan. Sehingga ada celah kelemahan yang pada akhirnya memberikan implikasi politik terhadap pencalonan anggota perempuan di DPR. Kondisi diatas, lebih diperparah dengan sistem pemilu dalam UU No. 12 tahun 2003 yang senyatanya mengadopsi sistem prorposional dengan calon terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD sesungguhnya tidak mengadopsi daftar calon terbuka. Hal ini tercermin dari pasal-pasal tentang pencalonan, pemberian suara dan penentuan calon terpilih. Belum lagi, jika ditinjau dari sisi partai partai politik, yang pada kenyataanya dalam organisasi-organisasi mereka sendiri, partai-partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat dan rumusan-rumusan kebijakan mengenai kesempatan yang setara bagi anggota perempuan agar terpilih sebagai fungsionaris partai dan anggota parlemen. Tidak dapat dipungkiri hal itu memang sangat dimungkingkan terjadi karena lemahnya ketentuan dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang dalam beberapa ketentuannya seperti rekrutmen maupun kepengurusan belum ditindak lanjuti ke dalam bentuk yang lebih melembaga oleh partai politik. Bahkan hal ini didukung dengan dimensi kultural yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Berangkat dari hasil penelitian itu pula maka kesimpulan yang dapat dicatat dari penelitian ini ialah walaupun saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut belum dapat menjamin adanya pemerintahan atau sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi dan keterwakilan diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul memiliki sensivitas gender, tidak serta merta dapat terwujud kendatipun hak-hak politik perempuan tersebut sudah diakui.

---

ABSTRACT In formal jurisdiction, women participation in politics is secured by Constitution. Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution (UUD 1945) clearly specifies the equality before law and government. Furthermore, there is a formal commitment in International Conventions on women political participations, that is, by the Convention on Political Rights for Women ratified through "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198- (The 1984 Act No. 7). It is said that Indonesia has bound herself for the implementation of policy in order to eliminate any form of discrimination against women such as specifying the principles of equal rights and duties, position, roles and opportunities for women and men in the rules of law, especially those related o the efforts of increasing women involvement in politics. However, the political reality in Indonesia is still far from idealism. In proportion, number of women as members of the parliament is not significant. Lower proportion of women, if related to their representation as a mechanism in the political world, is still disheartening. As a consequence, many development policies and programs for women are not sensitive to gender. Also such reality seems forms the accommodation background of 30 % female quota in the Parliament through affirmative action applied through the 2002 Act No.21 (Undang-Undang No. 31 Tahun 2002) re Political Party and the 2003 Act No. 21 (Undang-Undang No. 12 Tahun 2003) re General Election, especially Article 65 paragraph (1). However, the likely major problem arising out later is how to implement clauses about: existing women political representation in the political laws. Reviewing and analyzing the problem, the method used is normative and empirical judicial research which emphasizes on normative judicial method. Normative judicial approach to the problem of women representation shall be viewed from the product of legislation especially centered on the laws of political party and general election. Well, research findings drawn from the topic reveal that clauses are not effective yet related to the women political representation according to the political law especially concerned with the 30% quota as specified in the Article 65 paragraph (1) of the 2003 Act No. 12 (Undang-Undang No. 12 Tabun 2003) re General Election and its implementation. As the clauses have no power of implementation which secures the women representation as the clearly-won contestant. A phrase "dupal". ('may, be able to') as set forth in the Article 65 (1) of the 2003 Act No. 12 is deemed to be a clause which gives a chance for any political party to confirm the recommendation of the law. In judicial perspective, the phrase "dapaP (may, be able to') is categorized into an ambivalent phrase, reflecting no determination or obligation for the political party to take steps in order to nominate women for legislative contestants. Therefore, there is a chance which will by itself imply politics to the nomination of women contestants to the Parliament. The conditions mentioned above get worse with the general election system in the 2003 Act No.12 which clearly adopts proportional system with open nominee for electing Central Parliament ("Legislative Assembly") and DPRD (Regional Parliament) with still do otherwise. Unfortunately, if it is viewed from the point of political party as in their own organizations, the political parties are not strongly committed and have no formulation of policies on the equality for women members to be elected as party's functionary and members of the parliament. It is likely to happen because the weak clauses in the 2002 Act No. 31 re Political Party concerning requirements of recruitment and administration are not yet taken in action plan in more institutional form by the Political Party. This is even backed up with cultural dimensions which are under the influence of patriarchal culture. According to these findings, a conclusion likely drawn up from the research is even if political rights for women are now accepted; the political rights could not secure the existence of democratic government and political system in which the principles of participation and representation are given real significance. It means that women representation in the democratic government and political systems and any policy with gender sensitivity can not come to reality given if the Political rights for women are accepted.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa sejak diberi hak pilih partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Prancis terus meningkat. Penelitian ini memaparkan fakta-fakta politik secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran serta perempuan Prancis di politik meningkat.

---

The Purpose of this thesis is to show that after having a suffrage from the French governement. Women's participation in political life of France increases constantly. This thesis explains the political facts descriptively. The Conclusion of this research is the participation of French Women increased.

Abstrak :
Salah satu kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang dipergunakan untuk mengatasi kesehatan ibu hamil adalah pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan dapat diketahui melalui berbagai cara, salah satunya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi ibu hamil ke posyandu. Penelitian ini menggunakan rancangan etnografi. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara mendalam, focus group discussion, observasi dan nominal group process. Data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif akan diolah dengan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi ibu hamil ke posyandu di Desa Rapa Laok, bermula pada faktor kemiskinan. Kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada partisipasi ibu hamil, yaitu kepercayaan pada mitos dan pantangan makanan bertentangan dengan aturan medis. Kondisi ekonomi yang berpengaruh pada partisipasi ibu hamil, yaitu beban fisik dan psikis ibu hamil terhadap kesejahteraan keluarga berlebihan. Ibu hamil datang untuk memeriksakan diri ke posyandu bukan karena kesadaran untuk menjaga kesehatan tetapi untuk mendapat imbalan satu dus mi instan. Model partisipasi ibu hamil ke posyandu yang tepat adalah dengan pendekatan nondirektif (partisipatif) yang produktif.

---

One of the development policies in health sector that is currently used to overcome maternal health issues is the community empowerment. The success of the community empowerment can be measured through the people participation. The objectives is to identify the social, cultural, and economic conditions which might influence the pregnant women participation in integrated service post. This study used a qualitative approach with an ethnographic design. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussion, observation, and nominal group process. The data collected were analyzed using content analysis. The social, cultural, and economic conditions that strongly affected the pregnant women participation in integrated service post, because of the poverty. The social and cultural condition that affected belief in myths and food taboos which are highly contradictory to the medical rules. The economic conditions that affected is women have heavy domestic and productive workloads. Their physical and psychological burdens were excessively high that could endanger the health. The participation of pregnant women was not based on true awareness for maintaining their health but such participation was more based on their desires of getting one box of instant noodles. The participation model for the pregnant women was designed using participatory (nondirective) approach which was productive.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan aktivisme perempuan dalam pengelolaan bank sampah dengan fokus pada ideologi gender. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan konsep state ibuism yang dikemukakan oleh Suryakusuma (2011) untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam program Bank Sampah Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif menggunakan metode observasi, FGD, Photo-elicitation interview, dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam program Bank Sampah Rawa Panjang didorong oleh konstruksi sosial yang terkait dengan peran ideal perempuan sebagai perpanjangan tangan untuk program negara. Program bank sampah di Rawa Panjang dapat dianggap sebagai manifestasi dari teori state ibuism dalam konteks modern. Ketimpangan partisipasi gender dalam program bank sampah ini disebabkan oleh konstruksi sosial dan propaganda pemerintah yang terkait dengan domestikasi perempuan dan peran mereka dalam care work. Perempuan pengelola bank sampah di Rawa Panjang memberikan makna yang signifikan terhadap aktivitas care work di dalam bank sampah. Sebagai ibu rumah tangga yang mayoritas mengelola sampah, mereka mengisi kekosongan yang ada dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan. Meskipun bank sampah merupakan program pemerintah, pemerintah kurang memberikan apresiasi yang memadai terhadap peran perempuan ini, yang mengakibatkan kerentanan mereka karena imbalan yang rendah. ......This study aims to illustrate women's activism in waste bank management with a focus on gender ideology. In this context, the study utilizes the concept of "state ibuism" proposed by Suryakusuma (2011) to analyze women's involvement in the Bank Sampah Rawa Panjang program in Bojonggede, Bogor Regency. The data for this research were collected through a qualitative approach using methods such as observation, focus group discussions (FGDs), photo-elicitation interviews, and in-depth interviews. The findings of the study reveal that women's participation in the Bank Sampah Rawa Panjang program is driven by social constructions associated with the ideal role of women as an extension of the state's programs. The waste bank program in Rawa Panjang can be seen as a manifestation of the theory of state ibuism in a modern context. Gender participation gaps within the waste bank program are caused by social constructions and government propaganda related to the domestication of women and their roles in care work. Women managing the waste bank in Rawa Panjang contribute significantly to the activities of care work within the waste bank. As predominantly housewives, they fill the void in household waste and environmental management. However, despite being a government program, there is a lack of adequate appreciation given to these women, which leaves them vulnerable due to low.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa data panel dari 130 negara sejak tahun 1998 sampai 2020 dan menemukan hasil bahwa secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan semakin banyaknya wanita yang dilibatkan dalam pemerintahan, di mana hasil ini robust. lebih lanjut, semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam pemerintahan mengurangi tingkat korupsi, dan rendahnya korupsi mempersempit ketimpagan pendapatan yang ada. Namun, analisa per masing-masing negara menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk pengaruh dari korupsi terhadap ketimpangan. Selanjutnya, analisa per wilayah menunjukkan bahwa keterlibatan wanita di dalam parlemen mempengaruhi ketimpagan di Asia dan Amerika latin, tetapi tidak signifikan di Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Pada akhirnya, pengaruh tidak langsung dari kosrupsi terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar daripada pengaruh langsung dari keterlibatan wanita di pemerintahan. ......This study analyzes panel data from 130 countries between 1998 and 2020 and finds that globally, income inequality decreases as more women are involved in government and this finding is robust. Furthermore, more women participating in government reduces the corruption level, and lower corruption narrows the income inequality. However, corruption loses its significance within countries. Regions’ analysis gives evidence that women’s share in parliament affects inequality in Asia and Latin America, but not in Europe and Sub-Saharan Africa. Lastly, the indirect effect of corruption is larger than the direct effect of women’s share in government on income inequality.