Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang diperkirakan mempengaruhi keputusan pekerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk memilih daerah tujuan migrasi. Faktor faktor tersebut adalah faktor-faktor individu seperti jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan upah/gaji. Serta faktor-faktor sosial dan ekonomi daerah asal dan tujuan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domeslik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Upah Minimum Propinsi (UMP).Tehnik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ingin dipelajari adalah Model Logistik Multinomial. Model ini digunakan karena variabel tak bebas dari permasalahan yang dihadapi, yaitu pilihan daerah tujuan migrasi adalah kategorik dan kategorinya lebih dari dua. Ada lima kategori pilihan daerah tujuan migrasi pekerja migran di KTI, yaitu migrasi antar KTI, ke Jawa-Bali, ke Sumatra, ke Kalimantan dan ke Sulawesi.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah (raw data) dari SP 2000-Modul Kependudukan untuk data tingkat individu. Sedangkan untuk data tingkat wilayah (kontekstual) diambil dari data sekunder beberapa instansi yang telah dipublikasikan.Dari sebanyak 22 847 pekerja migran yang keluar dari KTI, maka yang proporsi terbesar adalah yang menuju ke Jawa-Bali (52.5 persen), kemudian Sulawesi (19.0) persen, antar KTI (12.5 persen), ke Kalimantan (8.3 persen) dan Sumatra (7.7 persen).Jika dirinci menurut variabel individu (Jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan upah/gaji) maka pekerja migran terbesar bermigrasi ke Jawa-Bali dibandingkan dengan daerah tujuan lain.Dari hasil estimasi, temyata seluruh variabel individu dan variabel wilayah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proporsi relatif. Untuk variabelvariabel wilayah seperti PDRB, TPAK, dan UMP menunjukkan semakin besar rasio PDRB, TPAK, dan UMP semakin besar kecenderungan pekerja migran dan KTI melakukan migrasi ke daerah tujuan Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dibanding ke daerah tujuan antar KTI."

"Aktivitas pekerjaan penatu dan pekerja kebersihan kamar memiliki risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) terkait dengan postur janggal dalam durasi lama, gerakan berulang, dan rutin dilakukan setiap hari. Penelitian ini dilakukan untuk menilai risiko pekerjaan menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) dan keluhan gejala Musculoskeletal Disorders (MSDs) menggunakan Nordic Body Map. Hasil dari penilaian REBA pada penatu terdapat 13 pekerjaan berisiko sedang, 2 pekerjaan berisiko tinggi, dan 1 pekerjaan berisiko sangat tinggi. Pada pekerja kebersihan kamar terdapat 2 pekerjaan berisiko sedang, 3 pekerjaan berisiko tinggi, dan 1 pekerjaan berisiko sangat tinggi.Hasil kuesioner Nordic Body Map keluhan gejala MSDs yang paling banyak dirasakan penatu pada bahu kiri dan bahu kanan. Sedangkan pada pekerja kebersihan kamar keluhan gejala yang paling banyak dirasakan pada pinggang, betis kiri, dan betis kanan. Keluhan gejala MSDs yang paling banyak dirasakan adalah pegal-pegal, sakit (nyeri), kejang (kram). Selain postur kerja, karakteristik individu pekerja juga memperberat keluhan gejala MSDs seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Sebagian besar aktivitas kerja memiliki tingkat risiko keluhan gejala MSDs sehingga diperlukan segera tindakan perbaikan sistem kerja.

---

Laundry workers and room attendant activities have Musculoskeletal Disorders risk in association with awkward posture in long duration, repetitive movements, and routine activity. The study was conducted to assess the working risk by using Rapid Entire Body Assessment (REBA) and Musculoskeletal Disorders symptoms by using Nordic Body Map. The REBA result shows there are 13 laundry worker?s activities with medium risk, 2 activities with high risk, and 1 activity with very high risk. For room attendant group, there are 2 activities with medium risk, 3 activities with high risk, and 1 activity with very high risk.

The Nordic Body Map questionnaire result shows the most perceived Musculoskeletal Disorders symptom by the laundry workers are the symptoms that felt on right and left shoulder. For the room attendant group the most perceived Musculoskeletal Disorders symptoms are the symptoms that felt on waist, right and left calf. The most felt Musculoskeletal Disorders symptoms that felt by the workers are aches, pain, and cramps. Besides of the working posture, the worker?s individual characteristics aggravate the MSDs symptoms like age, sex, physical activity, and Body Mass Index (BMI). Most of activities have their own MSDs symptoms level of risk that required corrective action for the design of the workplace.

"

"Tesis ini membahas mengenai advokasi Satuan Tugas Buruh Migran ASEAN (TF-AMW) terhadap ASEAN dalam perlindungan hak-hak buruh migran periode 2007-2010. TF-AMW merupakan suatu jejaring masyarakat sipil yang berupaya menekan ASEAN sebagai organisasi regional guna mengadopsi instrumen yang dibuatnya agar seluruh negara di Asia Tenggara meratifikasi standar internasional dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran. Dengan metode kualitatif, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana jejaring TF-AMW terbentuk, bagaimana strategi advokasi yang diterapkan untuk mengadvokasi ASEAN, dan bagaimana hasil dari advokasi tersebut. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa belum berhasilnya advokasi TF-AMW dipicu oleh terbatasnya ruang politik dari ASEAN kepada kelompok masyarakat sipil, dominannya norma-norma ASEAN Way yang sebenarnya mencerminkan bagaimana organisasi ini memandang hak-hak buruh migran sebagai isu HAM, dan tidak adanya momentum politik.

---

This thesis discusses the advocacy of Task Force on ASEAN Migrant Workers (TF-AMW) to ASEAN in protecting the rights of migrant workers from 2007 to 2010. TF-AMW is a civil society network which pushes ASEAN, as a regional organization, to adopt its instrument so that all Southeast Asian countries ratify the international standard of protection and promotion the rights of migrant workers. Applying the qualitative method, this research aims at analyzing the network of TF-AMW is formed, its strategies of advocacy to ASEAN, and the result of the advocacy. This research concludes that TF-AMW?s advocacy has not yet succeeded due to lack of political space from ASEAN to civil society group, the dominance of ASEAN Way norms which actually reflect the regional organization views toward the rights of migrant workers as part of human rights issue, and absence of political momentum."

"The purpose of this paper is to compare the obstacles Japan's representative national trade union centers, Sōhyō and Rengō, faced in their efforts to achieve gender-equal employment and to illustrate how they coped with these obstacles at the time of the enactment of the Equal Employment Opportunity Law in 1985 and at the time of its revision in 2006, through a detailed analysis of primary materials. Thanks to the 1997 revision, labor movements today are free from the dilemma of having to choose either ‘protection’ or ‘equality’ for women. Given this, I argue that the labor movements should now step up their efforts to achieve equality. In order to take a step toward the realization of gender equality and to forge a new solidarity by bridging the chasm that divides the labor movements in different employment categories, reconstructing the present framework of the categories of ‘regular’ and ‘non-regular’ workers is of utmost importance to labor movements."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak kekerasan yang dialami para TKI sektor domestik ketika bekerja di luar negeri bahkan keadaan ini membawa dampak yang lebih buruk yaitu terdapat TKI yang terjerat hukuman mati terutama di Arab Saudi. Selama ini kebijakan penempatan TKI di luar negeri masih belum dapat melindungi para TKI dari jeratan hukuman mati tersebut, seperti UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI melalui UU No. 39 Tahun 2004, dan penelitian ini juga ingin mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada proses pembebasan TKI Darsem binti Dawud Tawar dan Satinah binti Jumadi Ahmad dari vonis hukuman mati yang diterima di Arab Saudi. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf, teori feminisme sosial dari Irish M. Young dan Allison Jagger, dan perspektif perbudakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, BNP2TKI, dan beberapa orang TKI dari Kabupaten Indramayu yang pernah berangkat ke Arab Saudi.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam menyelamatkan Darsem dan Satinah, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri serta negosiasi dengan keluarga ahli waris korban terkait besaran uang diyat. Namun, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan membayar uang diyat dalam menyelamatkan TKI terjerat hukuman mati, tetapi harus memperbaiki kebijakan penempatan yang lebih baik karena implementasi aturan hukum yang ada belum mampu mengurangi tindakan kekerasan dan vonis hukuman mati yang dialami TKI di Arab Saudi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa konsep perbudakan masih kuat dalam mindset orang Arab terutama dalam memandang dan memperlakukan para TKI sektor domestik, sehingga tindak kekerasan banyak dialami para TKI dan dalam rangka melindungi dirinya banyak para TKI melawan yang berujung pada pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Untuk menyelamatkan para TKI terjerat hukuman mati seperti Darsem dan Satinah, pemerintah berhasil melakukan konsensus dengan berbagai pihak seperti Pemerintahan Arab Saudi dan keluarga ahli waris korban sesuai dengan pendapat Maswadi Rauf.

---

This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.

As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.

Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.

The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf."

"The research is talking about implementation of the effectiveness of Presidential Degree No. 88 Year 2002 about the action planning for erasing the women and girls trafficking in Indonesia. The point in this research are: 1) How about the effectiveness of Implementation of this policy in society, so in the reality this policy can do as the purpose, 2) How about the solution is law for the trafficker and what kind of help for all the trafficking victims and also about what the procedure and system like which government can do. So the policy in that Presidential Degree can give better solution about this matter. This research using qualitative approach with using research methods deep interview with decision maker in Depnakertrans and PJTKI illegal, she is not want to tell real identity, with informant: Primer Data from 2 informant from decision maker in Depnakertrans and 1 informant from PJTKI Regal, Secondary data getting from newspapers Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaharuan, Sinar Harapan, Journal book, and Website. Interview had been done with Direktur Sosialisasi Penyuluhan can Pencegahan TKI Regal on Wednesday 4th Mei 2005 and on 15th June 2005, and interview with PJTKI Regal Kenanga, Mrs Roro as alone and the owners PJTKI Regal on 12th May 2005. In interview writer concerned constraint, which is: Mrs. Fifi Arianti had been meeting and bright red that interview with Mrs Widuri Andarini Kasubdit in Direktur Sosialisasi Program Pencegahan TKI Regal Average interview with Mrs Widuri impressed any closed and most not answer questions from the writer different interview with PJTKI Regal Kenanga Mrs Roro, she won?t tell real identity, but she tell all about that company.This research using 3 basic theories for analyze data from the field. These theory are: 1) The Social Control Theory from Strain, which is focus in technical and strategy for the government to control all the action of human being and take them to the Hale in society, 2) The Sociological Jurisprudence Theory from Pound and Holmes, which said that the law determining process and makes the law's effective which suitable with the needs of society, 3) The Implementation of the Policy from Anderson, which contents is about the government policies that-implication that policies have some purposes, and have the action which oriented to the purpose and the government act based on the fasten and force regulation.There are so many problems about the human trafficking especially for women and girls because two factors. The factors are consisting of economic factor in Family and the job opportunities are limited. So this matter makes some people in this country sold by like commodity, which can give a lot of profit for the trafficker that, had promised to them for a better job and better salary if they want to work in overseas. But in reality, they have nothing; all the illegal women employment had deport and pushed to back to Indonesian. This reality comes from 1) Weakness in the diplomatic and cooperation between Indonesian with place state women employment, 2) Weakness in control system for getting out or incoming the women employment which will send by PJTKI illegal as the trafficker, 3) Less understanding about the system and procedure for the TKW to take care ail their needs so they can work in overseas in legal way, 4) there is no strict regulation which can punish the trafficker and also the regulation to protect the trafficking victim's.The regulation, which is not complete, can make many chance to do the criminal thing. Because of that, the government needs to: 1) strengthen the diplomatic and cooperation between 2 (two) countries, so that the right of women employment can be protected by Law and also the government, 2) strengthen the control system for the getting out and incoming all women employment by the PJTKI illegal as the trafficker, 3) makes the strict regulation to punish the trafficker and the regulation to protect the trafficking victims, 4) give the direction to all the person in change about the system and procedure to find a job in other country in legal way for all the women employment which board to work to overseas, 5) more selection and give the women employment the various skill which appropriate with their talent and interested in."

"Arbitrase merupakan satu alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 tahun 2004 merupakan hukum positif, Undang-undang ini mencabut dan mengganti UU No. 12 tahun 1964 dan UU No. 22 tahun 1957. konsekuensinya, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dibubarkan, sehingga seluruh perselisihan perburuhan tidak lagi melalui P4D dan P4P. Dalam istilah ilmu hukum, PPHI disebut sebagai hukum acara forrnil, artinya semua perselisihan Industrial diselesaikan sesuai dan menurut tata cara yang diatur dalam UU PHI, sedangkan hukum materinya adalah UU No. 13 tahun 2003 dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya. Untuk menggantikan lembaga P4D dan P4P, dibentuk 4 (empat) lembaga pilihan penyelesaian hubungan industrial. Keempat lembaga dimaksud adalah : 1) Mediasi, 2) Konsiliasi, 3) Arbitrase, 4) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Arbitrase merupakan lembaga independen yang berwenang memeriksa perselisihan hubungan industrial. DaIam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial lembaga ini memiliki mekanisme persidangan yang mirip dengan tata urutan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sistem arbitrasi tidak mengenal upaya hukum banding maupun kasasi."