Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutangterhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yangdimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan HakTanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian KreditModal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur didalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018tentang Peyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla. Yang menjadi pokok permasalahanadalah akibat hukum dari Bank B kantor cabang Kalianda yang tidak menyerahkansalinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur sebagaimana diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan dan dampak terhadap Hak Tanggungan yang bersifat accessoiryang merupakan ikutan dari perjanjian pokok Untuk menjawab permasalahan tersebutmaka dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, mempergunakandata sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan hasil penelitian bersifatpreskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank B Kantor cabang kaliandawajib untuk bertanggung jawab atas kerugian AW yang disebabkan tidak diberikannyaSalinan Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Bank B yang merupakan akibat dariterdapatnya Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Tanggungan tetap berlaku, namunakibat dari melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank B Kantorcabang kalianda dapat dikenakan sanksi Administratif.......This research discusses the non-repayment of debts on Land Rights which areused as collateral as repayment of debts starting with a Working Capital CreditAgreement with Mortgage Rights, but AW as a Debtor is not given a copy of theWorking Capital Credit Agreement from Bank B, the Kalianda branch office as which isregulated in Article 35 of the Financial Services Authority Regulation number 35 /POJK.05 / 2018 of 2018 concerning Business Operation of Financing Companies basedon the Decision of the Kalianda District Court Number 5 / Pdt.G / 2019 / PN Kla. Themain problem is the legal consequences of Bank B, the Kalianda branch office, notsubmitting a copy of the financing agreement to the debtor as stipulated in theFinancial Services Authority Regulation and the impact on Mortgage which is accessoirwhich is a part of the main agreement. To answer this problem, legal research isconducted. with a normative juridical approach, using secondary data obtained bylibrary research and analytical prescriptive research results. The results of the analysisshow that Bank B Kalianda branch office is obliged to be responsible for the debtor'slosses, AW caused by not providing a copy of the Working Capital Credit Agreementfrom Bank B and the Mortgage is still valid, but as a result of violating the provisions ofthe Financial Services Authority Regulation, Bank B Branch offices Kalianda may besubject to administrative sanctions."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian credit menurut hukum perbankan di Indonesia dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y dalam pembiayaan proyek Kewajiban Pelayanan Universal dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk kredit dari bank umum diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek pemberian kredit. Penelitian ini memfokuskan kepada jenis kredit yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Prosedur dan persyaratan atas pemberian kredit yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan dibahas mendalam. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit yaitu terkendalanya pembayaran kredit oleh PT. Y sehingga Bank X menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit macet (kolektibilitas tingkat 5). Selain itu, penyelesaian dari kredit bermasalah tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Implementasi Manajemen Resiko Bank Umum. Pemberian Kredit antara Bank X dengan PT. Y terkendala masalah pembayaran yang diakibatkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi kerja PT. Y akibat diblokirnya anggaran oleh DPR-RI. Analisa mendalam tentang debitur termasuk didalamnya analisa prinsip 5C beserta analisa kelayakan proyek telah dilakukan dengan baik. Namun, kendala PT. Y dalam pembayaran kredit merupakan kendala diluar kuasa PT. Y. Proses penyelesaian kredit meliputi surat peringatan, eksekusi, musyawarah dan Arbitrase. ......This thesis discusses the process of settlement of credit under banking law in Indonesia in the credit agreement made between the Bank X and PT. Y for financing Universal Service Obligations project of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how the product credit from commercial banks regulated by laws and other regulations related to aspects of the provision of credit. This research focuses on the type of credit agreed between both parties that investment credit and working capital credit. The terms and procedures for the granting of credit required by the Banking Act is discussed. In this study, the issues raised are issues that arise in the implementation of credit that is obstacle for credit payments by PT. Y so that Bank X classified the credit as the loss credit (collectability level 5). In addition, the settlement of the loss credit also reviewed from the law aspect and other regulation. The method used is a juridical normative method. Based on the research results, it can be seen that the arrangement of credit facilities under Indonesian law set forth under Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 2 of 1998 on Banking, SK DIR BI No. 27/162 / KEP / DIR and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3 / PBI / 2005 as amended by PBI No. 8/13 / PBI / 2006 regarding Legal Lending Limit and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/15/2012 Asset Quality Rating for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 regarding Implementation of Risk Management of Commercial Banks. The credit lending between Bank X with PT. Y constrained problem of payment caused by the Telecommunications and Informatics Funding Provision Management Agency (BP3TI) as the representative from Ministry cannot make payments on work performance of PT. Y as the result of the blockage of budget by the House of Representatives. Depth analysis of the debtor including analysis of 5C principles along with project feasibility analysis has been done well. However, the problem faced by PT. Y in the payment of credit is a constraint beyond the control of PT. Y. The processes of settlements of credit include warning letters, execution, deliberation and Arbitration."