Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizkah
"Dalam organisasi sektor publik di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan, mulai timbul kesadaran akan pentingnya pengukuran strategi untuk mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik (improve). Hal ini didorong pula dengan adanya keharusan pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjalankan pemerintahan (prime).
Untuk itu Pemda DKI dituntut untuk memiliki suatu sistem pengukuran komprehensif yang dapat melakukan pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyeknya sehingga dapat terus memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan, dan sekaligus dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam mcnjalankan pcmcrintahan.
Kewajiban Pemda DKI untuk melaksanakan Akuntabilitas Keuangan di antaranva adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LP), yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Adapun contoh kewajiban Akuntabilitas Kinerja Pemda DKI adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (AKIP), yang ketentuannya diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran Keuangan dan non-keuangan (kinerja) ini masih jauh dari yang diharapkan dan ritlak menggambarkan rencana strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas beberapa Dinas, Badan, Lembaga, Kantor dan satuan kerja lainnya, serta belum dapar menvisualisasikan Rencana Strategi Daerah kedalam operational terms secara baik dan jelas.
Perancangan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map merupakan langkah awal dalam menvisualisasikan dan mengkomunikasikan strategi yang telah ditentukan Pemda DKI sehingga seluruh aktivitas pegawai dalam tiap SKPD fokus pada strategi tersebut. Lebih jauh, perancangan balanced scorecard dilakukan dengan menggunakan, menggabungkan, dan menyelaraskan strategi, objektif dan pengukuran-pengukuran yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen rencana Pemda DKI ke dalam empat perspektif balanced scorecard.
Selanjutnya penyusunan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map diharapkan menggambarkan strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan diantara seluruh SKPD, dan dapat mentranslasikan strategi Pemda DKI ke dalam operational terms secara baik dan jelas.
Setelah Pemda DKI melakukan penyelarasan dengan regulasi pertanggungjawaban yang berlaku maka Pemda DKI akan dapat menggunakan BSC yang akan berfungsi sebagai suatu sistem pengukuran kinerja dan sekaligus bentuk akuntabilitas Pemda DKI.

Indonesian public sector institutions, especially government agencies start to realize the importance of strategy in improving their services. More over government's regulations reform demand for greater accountability.
Consequently to be able to monitor and to improve its services and to establish accountability, City of Jakarta required to have a comprehensive measurement system to measure, to report and to evaluate the implementation of its programs.
City of Jakarta mandatory to establish financial accountability is due to some regulations such as Section 81 Act No 33, 2004 and Section 31 Act No 17, 2003 which required it to report Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LPJ). City of Jakarta also regulated by Act No 7, 1999 which required reporting Laporan Akuntabilitas Kincrja Publik (LAKIP) in order to establish its performance accountability.
Designing balanced scorecard with describing the strategy by strategy map is the first step to provide visual and communication of the strategy that has been formulated by management with result that all employee activities focus on the strategy. In addition, DKI Jakarta balanced scorecard is designed based on the existing of Jakarta strategy, objectives and measurements which already written in its strategy plan documents. This strategy, objectives and measurement will be plotted into the structure of four perspectives balanced scorecard. Some measures need to be added in line with continuous improvement that has been doing in the City. The implement of balanced scorecard would help City of Jakarta to visualize the city strategy and cause-and-effect relationships, and translate the city strategy to be good and clearly operational terms.
Finally, after synchronize BSC with existing regulation, BSC Pemda DKI would be able to function as performance measurement system and as a tool to show its accountability.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17502
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuyun Yustina Yonita
"PT. Dutapaima Nusantara (PT. DN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri agrobisnis khususnya perkebunan kelapa sawit dan perigolahan menjadi minyak. Secara resmi berdiri di Indonesia pada tahun 1987. Dalam menggeluti bisnis ini. PT.DN harus berjuang untuk tetap eksis agar dapat bersaing dengan raja-raja bisnis yang mengincar industri kelapa sawit. Dari hasil diskusi dengan manajer SDM dikemukakan bahwa PT.DN belum memiliki penilaian kinerja yang mampu mengukur kinerja karyawannya dengan baik. Dalam pelaksanaannya subyektifitas atasan sangat berpengaruh. Atasan cenderung hanya melihat hasil atau output yang dihasilkan karyawan. Bila output karyawan buruk maka kinerjanya juga dianggap buruk. Sebaliknya bila output karyawan baik maka kinerjanya dianggap baik. Siapa yang dianggap memiliki kedekatan dengan atasan mempunyai peluang untuk mendapatkan penilaian yang baik. Akibatnya hasil penilaian kinerja dipersepsikan negatif oleh karyawan kerena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk itulah, PT.DN merasa perlu untuk melakukan peningkatan terhadap kinerja karyawannya melalui sistem penilaian kinerja yang lebih efektif. Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis mencoba mengajukan rancangan penilaian kinerja 360' feedback untuk PT.DN. Dalam penilaian 360' Feedback ini yang akan menjadi penilai tidak hanya atasan tetapi beberapa sumber penilai diantaranya atasan, rekan kerja karyawan itu sendiri, dan konsumen.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2006
T17891
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Utami Puji Lestari
"Di industri rumah sakit, permintaan akan jasa pelayanan rumah sakit di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dan makin berkembang di masa datang seiring dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, makin tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang baik. Prospek industri rumah sakit di Indonesia akan makin baik jika ditunjang oleh stabilitas ekonomi makro dan kondisi sosial politik yang terkendali.
Untuk dapat terus bersaing, tiap rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kualitas mereka, yang dinilai dari sumber daya manusia yang profesional, fasilitas dan prasarana yang memadai, serta peralatan medis dan pelayanan yang berkualitas. Untuk itu rumah sakit harus selalu mengukur kinerjanya dalam rangka pencapaian visi dan misi mereka.
Konsep pengukuran kinerja selama ini hanya berfokus pada ukuran keuangan dan kurang memperhatikan aspek-aspek eksternal organisasi seperti tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan sebagainya sehingga perusahaan yang hanya berorientasi pada profit tidak dijamin keberadaannya dalam persaingan global yang hypercompetitive. Bagaimanapun juga, berfokus hanya pada ukuran keuangan dapat mengaburkan tanda-tanda yang berkaitan dengan peningkatan lanjutan dan aktivitas inovasi.
Gagasan untuk menyeimbangkan pengukuran kinerja berdasarkan aspek keuangan dan non-keuangan tersebut melahirkan konsep Balanced Scorecard (BSC). Melalui BSC, para manajer perusahaan dapat mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan, mengukur apa yang telah diinvestasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja di masa depan, dan menilai apa yang telah dibina dalam intangible asset (Mirza, 1997: 14).
RSAB Harapan Kita, sebagai salah satu bentuk rumah sakit khusus, juga menghadapi persaingan yang makin ketat, di mana untuk dapat terus bertahan RSAB Harapan Kita juga dituntut untuk dapat meningkatkan kualitasnya yang harus dapat diukur dengan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan visi dan misi RSAB Harapan Kita.
Penyusunan BSC pada RSAB Harapan Kita masih sederhana dan terdapat banyak kekurangan karena pemahaman tentang konsep ini masih relatif baru. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap proses penyusunan dan penerapannya serta memberi masukan bagaimana penyusunan BSC yang seharusnya.
Ruang lingkup penelitian dalam karya akhir ini dibatasi hanya pada BSC level corporate dan level bagian yaitu Bagian Rawat Inap Ibu RSAB Harapan Kita sehingga nantinya akan terlihat apakah BSC untuk level corporate telah ditranslasikan secara baik untuk level bagian dan apakah BSC yang disusun di level bagian bisa menjadi umpan balik untuk level corporate atau mendukung pencapaian BSC level corporate.
Penelitian dalam karya akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dan penerapan BSC pada RSAB Harapan Kita, menilai proses yang telah dilakukan RSAB Harapan Kita dalam mengimplementasikan konsep BSC apakah telah sesuai dengan teori yang ada, serta merekomendasikan tindakan yang perlu dilakukan agar proses penyusunan dan penerapan BSC memberikan manfaat yang optimal bagi RSAB Harapan Kita.
Jenis penelitian dalam karya akhir ini adalah deskriptif eksploratif dengan pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan karya akhir ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu pertama, penelitian lapangan yang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi dan wawancara, dan kedua, studi kepustakaan.
Dari pembahasan daiam bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. RSAB Harapan Kita pada saat ini merupakan rumah sakit dengan sifat kegiatan sosial, profesional, dan profit, yang berada dalam tahap pertumbuhan (growth) dalam siklus hidupnya. Hal ini tergambar dalam salah satu tujuan perusahaan yaitu pertumbuhan pendapatan.
2. Belum terdapat strategi yang mendukung tema strategi "meningkatkan nilai pelanggan", dalam proses bisnis internal RSAB Harapan Kita, padahal salah satu misi yang ingin dicapai RSAB Harapan Kita adalah memberikan pelayanan Ibu dan Anak yang bertaraf internasional, di mana dari penjelasan visinya tampak bahwa yang dimaksud bertaraf internasional adalah mempunyai kualitas pelayanan medis dan manajemen yang berorientasi pada pelanggan sesuai standar internasional.
3. Proses penyusunan BSC di RSAB Harapan Kita adalah terbalik dan belum sepenuhnya mengikuti prosedur/langkah-langkah penyusunan BSC. Ini menggambarkan bahwa di RSAB Harapan Kita masih terdapat gap antara konsep BSC dari sudut pandang RSAB Harapan Kita dengan teori yang ada, atau dengan kata lain, pemahaman atas konsep BSC oleh RSAB Harapan Kita masih kurang memadai.
4. Penerapan BSC di RSAB Harapan Kita masih secara "me too" (perusahaan kami juga sudah menerapkan BSC). Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukan BSC yang sesuai dengan teori yang ada, baik di level corporate maupun di level bagian (dalam karya akhir ini Bagian Rawat Inap Ibu), dalam artian tidak ada strategy map, ukuran-ukuran, serta initiatives strategy tetapi hanya sebatas penggunaan empat perspektif dalam BSC saja, dengan tolok ukur kinerja yang hanya menggunakan tolok ukur kinerja berdasarkan Indikator Kinerja BUMN (Departemen Kesehatan).
5. Penentuan objectives dalam rangka pembuatan BSC di Bagian Rawat Inap Ibu RSAB Harapan Kita masih banyak yang tidak tepat.
6. Proses komunikasi BSC di RSAB Harapan Kita belum dapat terlaksana seeara optimal karena pemahaman tentang konsep BSC itu sendiri masih kurang memadai.
7. Sistem kompensasi yang berlaku di RSAB Harapan Kita telah disusun yaitu pemberian insentif atau kompensasi berdasarkan peran dan kontribusi SDM namun dalam penerapannya insentif diberikan berdasarkan indeks kehadiran. Dengan kata lain, RSAB Harapan Kita belum menghubungkan sistem kompensasi langsung dengan BSC karena memang tolok ukur untuk BSC tersebut belum ada.
8. Selama ini proses feedback and learning yang dilakukan melalui pertemuan rutin telah memfokuskan pada implementasi perencanaan strategis.
9. BSC di RSAB Harapan Kita belum efektif karena belum ada standar ukuran kinerja. Dan pelaksanaannya mendapat kendala berupa budaya kerja yaitu budaya kerja pegawai negeri (PNS) yang merupakan budaya birokrat, di mana bawahan sangat tergantung dari atasannya, padahal di tingkat manajemen sendiri masih kecil keinginan untuk melaksanakan BSC.
Dalam karya akhir ini, penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi langsung dari Direksi sehingga data dan informasi hanya diperoleh dari Kepala Komite Pengkajian dan Pengembangan (untuk level corporate) dan Kepala Bagian Rawat Inap lbu (untuk level bagian) RSAB Harapan Kita.
Kemudian Penulis menyarankan:
1. Dilakukan edukasi tentang konsep BSC. Proses edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan seminar tentang konsep BSC, membaca buku yang berkaitan dengan konsep BSC dan perkembangannya,mengikuti berita di berbagai media massa, atau meminta jasa konsultan (baik dari perusahaan konsultan maupun dari lembaga-lembaga pendidikan bisnis) sehingga anggota organisasi khususnya manajemen lebih memahami konsep dan kegunaan BSC dan pada akhirnya dapat mengkomunikasikan BSC kepada para karyawan di bawahnya
2. Karena strategy im'p dan ukuran BSC RSAB Harapan Kita ternyata belum ada, penulis menyarankan RSAB Harapan Kita untuk menggunakan strategy map dan ukuran BSC yang telah penulis buat. Untuk ukuran yang diusulkan, merupakan pelengkap dari indikator kinerja BUMN yang telah ada.
3. Agar dapat tercapai sistem kompensasi yang terkait dengan BSC maka penulis menyarankan agar sistem kompensasi yang akan diberlakukan di RSAB Harapan Kita harus lebih menekankan pada pencapaian kinerja tim. Hal ini ditujukan untuk lebih meningkatkan semangat bekerja sama antar profesi dan unit kerja, di mana untuk suatu organisasi rumah sakit hal ini sangat dibutuhkan.
4. Agar dapat membangun Strategy-Focused Organization maka disarankan eksekutif RSAB Harapan Kita untuk memimpin dalam hal-hal berikut ini: menciptakan iklim perubahan di perusahaan yang mendukung pendayagunaan para karyawan, visi untuk menuju terjadinya perubahan, dan proses tata kelola (governance) yang mendorong komunikasi, diskusi interaktif, dan pembelajaran strategi.
5. Bagian Rawat Inap ibu dalam menentukan misinya, walaupun telah selaras dengan misi operasional RSAB Harapan Kita, harus menambahkan satu misi operasional lagi yang berkaitan dengan perspektif keuangan yaitu "memperoleh pertumbuhan pendapatan melalui perluasan pelayanan rawat map ibu dan efisiensi serta efektifitas biaya".
6. Bagian Rawat Inap Ibu yang berada di bawah direktorat pelayanan, di mana direktorat telah ditetapkan sebagai pusat pendapatan (revenue center) namun dalam pernyataan tujuan, target, dan sasaran terlihat bahwa bagian ini juga dituntut untuk melakukan efisiensi dan efektifitas biaya dalam rangka menurunkan biaya maka menurut penulis akan lebih tepat jika bagian ini ditetapkan sebagai profit center.
7. Agar dapat mengimplementasikan strateginya maka RSAB Harapan Kita tidak hanya sekedar menerapkan BSC tetapi juga harus menerapkan levers of control
8. Untuk tujuan pengembangan ilmu, disarankan dilakukan penelitian lebih jauh tentang penerapan levels of control di RSAB Harapan Kita."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T17496
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library