Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan gunamengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk ungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yangdimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberi dukungan administratif dan teknis operasional. "

"ABSTRAKRevitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta dukungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberii dukungan administratif dan teknis operasional."

"Banyak pemerintah daerah menyalurkan belanja yang bersifat diskresi (seperti hibah) kepada lembaga yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tinggi. Pemberian hibah tersebut berpotensi menimbulkan kedekatan antara pemerintah daerah dengan lembaga yudikatif, mengurangi objektifitas penegakan hukum, sehingga bisa mengurangi ketataan pemerintah daerah terhadap aturan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi apakah pemberian hibah kepada lembaga yudikatif berhubungan dengan ketaatan pemulihan kerugian keuangan daerah. Dengan menggunakan 2.426 observasi dari 508 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2014-2018, studi ini menemukan belanja hibah kepada lembaga yudikatif berhubungan negatif dengan ketaatan pemerintah daerah dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Studi ini menghimbau perbaikan regulasi pemberian hibah untuk meningkatkan tatakelola penggunaan anggaran pemerintah daerah.

---

Many local governments have discretionary spending (such as grants) on judicatory institutions such as police, attorney, and court. The grant potentially creates a bond between local government and judicatory institutions, reduces the objectivity of law enforcement, and hence affects regulatory compliance. This study attempts to identify whether or not grants on regional judicatory institutions are correlated with local government compliance in recovering regional finance loss. Using 2,426 observations from 508 districts in Indonesia from 2014-2018, we find that grants on judicatory institutions are negatively correlated with local government compliance in recovering the regional financial loss. This study calls for improvement in regulations in grant spending to improve the governance of the local government budget."

"Fokus penelitian ini terletak pada perkembangan Konstitusi Prancis pada masa Republik Kelima. Tujuannya untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada Konstitusi Prancis selama Republik Kelima yang tercermin dalam pengubahan beberapa pasal konstitusi. Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis berdasarkan konsep konstitusi dan amendemen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa amendemen yang terjadi berimplikasi memperkuat karakter negara Prancis, dan menyempurnakan peran presiden, parlemen, dan dewan konstitusi sebagai lembaga tinggi negara Prancis.

---

This thesis discusses The focus of this research lies on the raising of French Constitution During 5th Republic. This research were analyzed based on the concept of constitution and amendment. The thesis concluded that the amendement has goals to describe the character of France, and to make perfect the role of president, parliament, and Conseil Constitutionnel as the highest state body of France."