Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlindungan dalam Undang-Undang Cagar Budaya merupakan salah satu pilar dari paradigma pelestarian cagar budaya selain pengembangan dan pemanfaatan. Salah satu upaya perlindungan adalah zonasi. Zonasi kawasan Kota Lama Tambang Sawahlunto masih belum diterapkan karena kajian yang dibuat sebelumnya masih belum sesuai dengan fungsi zonasi seharusnya sehingga perlu dilakukan pembagian dan penerapan ulang. Hal itu disebabkan oleh pengletakan atau pembagian sistem zonasi yang perlu dilakukan perbaikan lagi, sehingga penerapan ataupun penetapannya baru dapat dilakukan. Sehingga penerapan zonasi belum bisa dilakukan sampai saat ini. Padahal zonasi sangat penting dalam perlindungan cagar budaya, apalagi dilihat bahwa Sawahlunto telah ditetapkan sebagai warisan dunia (World Heritage). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana penerapan fungsi zonasi di Kawasan Sawahlunto, Sumatera Barat. Dengan demikian masyarakat memperoleh gambaran mengenai pelestarian situs warisan budaya ini di antara situs-situs yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian zonasi yang tepat untuk diterapkan pada kawasan Sawahlunto sebagai kawasan living city yang terdiri dari zona inti dan zona penyangga. Untuk memberikan perlindungan optimal bagi zona inti, maka area zona penyangga secara keseluruhan mengelilingi zona inti, sehingga dapat tetap menjaga nilai penting yang terdapat pada zona inti Kawasan Sawahlunto. ......Protection in the Cultural Conservation Law is one of the pillars of the cultural heritage preservation paradigm in addition to development and utilization. One of the protection efforts is zoning. The zoning of the Sawahlunto Old Mine City area has not yet been implemented because the studies previously made are still not in accordance with the zoning function it should have so that it needs to be divided and re-applied. This is caused by the laying or division of the zoning system that needs to be repaired again, so that its implementation or determination can only be carried out. So that the application of zoning can not be done until now. Whereas zoning is very important in protecting cultural heritage, especially considering that Sawahlunto has been designated as a world heritage (World Heritage). The purpose of this study was to determine the plan for implementing the zoning function in the Sawahlunto Region, West Sumatra. Thus, the public gets an idea about the preservation of this cultural heritage site among the sites in West Sumatra. While the method used in this study is a qualitative research method. The results of this study indicate that the zoning division is appropriate to be applied to the Sawahlunto area as a living city area consisting of a core zone and a buffer zone. To provide optimal protection for the core zone, the buffer zone area as a whole surrounds the core zone, so as to maintain the important values contained in the core zone of the Sawahlunto Area.

Abstrak :
Penyelenggaraan PPDB Di DKI Jakarta memiliki Pro dan Kontra dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di DKI Jakarta Ditinjau Dari Aspek Kewenangan Kepala Daerah. Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji konsep kewenangan kepala daerah, ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan PPDB yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki perbedaan dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa RI. Hal ini terdapat pada proses seleksi dan jumlah kuota yang dilakukan pada PPDB di DKI Jakarta tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, namun hal ini tidaklah melanggar kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2010.  Saran dari penulis adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengatur mengenai penyelenggaraan PPDB sebaiknya lebih menekankan pada desentralisasi pendidikan dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan suatu kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. DKI Jakarta sebaiknya dapat melakukan proses sosialisasi yang lebih baik dengan memaksimalkan sumber daya teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta ...... The implementation of PPDB at DKI Jakarta has its pros and cons regarding its administration by the Government of DKI Jakarta. This prompted the author to conduct research under the title Zoning Policy on the Acceptance of New Students at DKI Jakarta Judging from the Aspect of the Authority of the Regional Head.This research is carried out using the normative legal research method namely, by examining the concept of the authority of regional heads, the provisions of the Local Government Act, and the National Education Law. The study shows that the implementation of PPDB by the Provincial Government of DKI Jakarta is not in accordance with the regulations of the Indonesian Ministry of Education and Culture. The selection process and the quota conducted on PPDB at DKI Jakarta do not adhere to the provisions contained in Permendikbud No. 44 of 2019, however, this does not violate the authority of the local government regarding education management as stipulated in Law No. 23 of 2014 and PP. 17 of 2010. The suggestion from the author is that the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in regulating the implementation of PPDB should emphasize more on decentralization of education where local governments can adjust a policy according to the existing conditions in the region. DKI Jakarta should be able to carry out a better socialization process by maximizing the technological resources owned by the DKI Jakarta Government.

Abstrak :
Bencana tsunami membuka lembaran baru Pangandaran yang kumuh keindahan dan suasana lingkungan pantai yng indah perlu dikembalikan lagi dengan rencanan pengembangan yang lebih baik.....

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

ABSTRACT

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

Abstrak :
Penelitian ini membahas perjuangan Orang Rimba di Bukit Duabelas, spesifiknya di Makekal Hulu, untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas di Jambi melalui pengorganisasian Kelompok Makekal Bersatu (KMB). Kebijakan zonasi tersebut menuai penolakan karena akan mengusir Orang Rimba dari tempat tinggal aslinya serta bertentangan dengan aturan adat yang mereka jalankan. Dua hal yang menjadi fokus pembahasan adalah proses pengorganisasian KMB dan upaya-upaya KMB untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas sepanjang tahun 2006-2019. Penelitian ini berargumen bahwa upaya-upaya yang dilakukan KMB merupakan bentuk aktivisme politik, sebagaimana dikemukakan Pippa Norris dalam teori aktivisme politik. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan studi dokumen) ini menemukan bahwa KMB dibentuk atas urgensi untuk merespons kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas, dan upaya-upaya KMB sepanjang tahun 2006-2019 yang mencakup konsolidasi, demonstrasi, kampanye, pemetaan partisipatif, dan dialog merupakan bentuk aktivisme politik. Upaya-upaya tersebut masuk ke dalam kategori mixed action strategies. Targetnya bersifat state oriented karena berusaha memengaruhi aktor negara dalam proses perumusan kebijakan. KMB sendiri berperan sebagai agensi, dan masuk ke dalam kategori agensi modern. Aktivisme politik tersebut berhasil mendorong Kesepakatan Bersama untuk memadukan aturan adat dan aturan negara dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas. Faktor faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini mencakup fondasi perjuangan yang kuat, ragam strategi, persistensi, organisasi pendamping yang suportif, serta momentum eksternal yang mendukung. ...... This study delves into the struggle of Orang Rimba in Bukit Duabelas—specifically in Makekal Hulu—to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park in Jambi through the organization of Kelompok Makekal Bersatu (KMB). The zoning policy in question was rejected because it would displace Orang Rimba from their ancestral lands and contradict their tribal laws. This study focuses on two things: the organizing process of KMB and the organization’s efforts to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park through years 2006-2019. It is argued here that KMB’s efforts fit the definition of political activism as outlined by Pippa Norris in her theory of political activism. This qualitative study, which uses both in-depth interviews and document analyses, found that KMB itself was formed due to the urgency to respond to the zoning policy of Bukit Duabelas National Park, and KMB’s efforts through years 2006-2019, namely consolidation, demonstration, campaign, participatory mapping, and dialogues, are forms of political activism. These efforts fall into the category of mixed action strategies. Due to its aim to influence state actors in policymaking, the target of these efforts is deemed to be state-oriented. KMB itself takes on the role of an agency and is categorized as a modern agency. These acts of political activism have resulted in the joint decision to combine tribal and state laws in the management of Bukit Duabelas National Park. The factors that contributed towards the success of KMB’s political activism included its strong foundation, the variety of strategies used, persistence, supportive partner organizations, as well as external momentum that worked in favor of the movement.

Abstrak :
ABSTRAK
Estuari merupakan ekosistem yang khas dan kompleks dengan keberadaan berbagai tipe habitat. Air laut dan air sungai yang bertemu pada wilayah estuari akan membuat wilayah estuari kaya akan keanekaragaman hayati. Batas estuari berdasarkan salinitas menjadi batasan penelitian ini. Salinitas pada wilayah estuari berada pada rentang 0,5-30 permil;. Sebaran salinitas pada penelitian ini diperoleh dari algoritma penduga sebaran salinitas berdasarkan citra. Algoritma Cimandiri yang dibuat oleh Supriatna et al. 2016 dan Algoritma Wouthuyzen yang dibuat oleh Wouthuyzen et al. 2008 memiliki karakteristik yang berbeda. Validasi Alogirtma tanggal 17 Januari 2017 dilakukan untuk mengetahui algoritma penduga sebaran salinitas yang lebih tepat untuk digunakan di Teluk Lampung. Sebaran salinitas Teluk Lampung yang dibuat menggukan algoritma penduga sebaran salinitas divalidasi hasilnya dengan pengukuran langsung di lapangan menggunakan alat Refractometer. Hasil penduga sebaran salinitas menunjukan terdapat 2 zona estuari di Teluk Lampung yaitu Mexo-mesohaline dan Mexo-polyhaline. Zona lain yang terdapat di Teluk Lampung adalah zona Euryhaline.

---

ABSTRACT
Estuaries are areas meets the sea water has high salinity and low salinity of the river water. Estuary is a unique and complex ecosystem with the presence of various habitat types. Seawater and river water are met in an estuary region would make the estuary area rich in biodiversity. In this study estuaries limit will be reviewed by the variable salinity. Salinity in the estuary area are in the range from 0.5 to 30 permil . Distribution of salinity in this study was obtained from the estimation algorithm based image distribution of salinity on March 28th 2014, May 15th 2014, September 4th 2014, and October 6th 2014. The Cimandiri algorithm made by Supriatna et al. 2016 and the Wouthuyzen algorithm made by Wouthuyzen et al. 2008 have different characteristics. Validation Alogirtma dated January 17th 2017 was conducted to determine the distribution of salinity estimation algorithm is more appropriate for use in the Lampung Bay. Distribution of salinity Lampung Bay are created using algorithms estimate the distribution of salinity validated the results with measurements directly in the field using a refractometer.The results showed there salinity distribution estimators 2 estuarine zone in the Lampung Bay is Mexo mesohaline and Mexo polyhaline. Other zones are in the Lampung Bay is euryhaline zone.

Abstrak :
Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan baik kuantitas maupun kualitas. Pemerintah melalui beberapa program seperti wajib belajar 12 tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), telah menaikkan persentase penduduk usia produktif yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 27,4% pada 2008 hingga 36% pada 2017. Selain secara kuantitas/akses, pemerintah juga melakukan pemerataan kualitas sekolah. Pada tahun 2013, terjadi perubahan kurikulum dan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Kemendikbud. Di tahun tersebut pula, DKI Jakarta lewat Dinas Pendidikan menerapkan jalur lokal berbasis zona/rayon untuk PPDB SMA Negeri 2013, yang biasa juga disebut dengan sistem zonasi. Penelitian ini mencoba melihat efek kebijakan jalur lokal di DKI Jakarta dengan metode difference in difference, menggunakan SMA Negeri sebagai kelompok treatment dan SMA Swasta sebagai kelompok control. Output yang dilihat adalah ujian nasional (UN), dengan UN 2015 sebagai output sebelum zonasi dan UN 2016 sebagai output setelah zonasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan lebih besar dari tahun 2015 ke 2016 pada hasil UN SMA Negeri dibandingkan SMA Swasta, menggunakan metode difference in difference secara reguler dan random effect. Penelitian ini juga mennunjukkan adanya hubungan positif dari input yakni nilai UN SMP di zona sekitarnya 3 tahun lalu, serta hubungan negatif dengan kepadatan wilayah di sekitar sekolah. Namun apabila dilihat terpisah antara jurusan IPA dan IPS, terlihat bahwa jurusan IPA di SMA Negeri tidak mengalami penurunan lebih besar yang signifikan dibandingkan dengan SMA Swasta, serta jurusan IPA juga tidak terpengaruh oleh faktor input. ......Education in Indonesia continues to experience changes in both quantity and quality. The government through several programs such as 12-year compulsory education, School Operational Assistance (BOS), Smart Indonesia Card (KIP), has increased the percentage of the productive age population who graduated from High School (SMA) from 27.4% in 2008 to 36% in 2017. In addition to quantity/access, the government also equalizing quality of schools. In 2013, there was a change in the curriculum and the abolition of International Standard Schools (RSBI) status by the Ministry of Education and Culture. In the same year, Jakarta through The Education Board implemented a zone/rayon-based local admission for the 2013 High School Admission (PPDB), which is also known as the zoning system. This study tries to know the effects of local admission policy in DKI Jakarta with the difference in difference method, using Public High Schools as a treatment group and Private High Schools as a control group. The indicator used for measuring output is the national exam (UN), with the 2015 UN as the output before zoning and the 2016 UN as the output after zoning. Results of this study indicate that in general there was a greater decline from 2015 to 2016 in the Public High School’s UN result compared to its counterpart, using the difference in difference method regularly and random effects. This study also showed that there is a positive relationship with the input factor, using average UN SMP score in the surrounding zone 3 years ago as an indicator, and the negative relationship with the density of the area around the school. However, when viewed separately between the Natural Science and Social Sciences major, it can be seen that the Natural Science major in Public High Schools didn’t experiencing a significantly greater decline compared to Private High Schools, and weren’t affected by input factors.

Abstrak :
Dalam beberapa dekade terakhir ini aktivitas fisik anak-anak dan remaja di seluruh dunia telah menurun secara signifikan. Cara yang menjanjikan untuk meningkatkan aktivitas fisik anak adalah dengan menggunakan transportasi aktif seperti bersepeda dan berjalan kaki ke dan dari sekolah. Transportasi aktif ke dan dari sekolah merupakan hal yang paling murah dan mudah untuk dilakukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang kebijakan zonasi sekolah dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adanya sistem zonasi sekolah ini merupakan salah satu cara Menteri Pendidikan Indonesia untuk mendukung pemerataan kualitas dan layanan pendidikan serta meningkatkan penggunaan transportasi aktif ke sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak dari zonasi sekolah terhadap tingkat penggunaan transportasi aktif ke sekolah. Metode yang digunakan adalah survey kuesioner kemudian di analisis dengan statistik deskriptif, teori discrete choice model, dan ArcGIS. Dari sembilan sekolah yang ditinjau, faktor yang mempengaruhi para siswa dalam menggunakan transportasi aktif untuk perjalanan ke sekolah adalah waktu tempuh, jarak, dan kondisi trotoar. ......In recent decades the physical activity of children and teenagers around the world has decreased significantly. A promising way to increase physical activity of them is to use active transportation such as cycling and walking to school. Active transportation to school is the cheapest and easiest thing to do. The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation Number 44 of 2019 concerning school zoning policies in the new student admission system. The existence of this school zoning system is one way for the Indonesian government to support equal distribution of quality and education services and increase the use of active transportation to schools. The purpose of this study is to analyze the impact of school zoning on the level of using active transportation to school. The used method is a questionnaire survey and afterwards analyzed with descriptive statistics, discrete choice model theory, and ArcGIS. From nine schools reviewed, the factors that influence students use of active transportation to school are travel time, distance, and pavement conditions.

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province.