Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Andangatmadja
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur melalui konsep Stewart dan Ellwood; yang memuat tujuh dimensi yaitu; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian adalah seluruh panitia pembangunan sekolah sebanyak 52 orang di Kabupaten Gresik Jawa Timur, dan Instrumen yang digunakan untuk menilai ketujuh dimensi tersebut melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketujuh dimensi menunjukkan hal yang positif, sehingga Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
The objective of this study is to Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java about Stewart and Ellwood concept, loaded seven dimensions; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability. The Method of this research is a quntitative approach. Respondent in the research is building committee element about 52 persons and Instrument this research approach is observation, interview dan instrument non-test. Result show that seven dimensions is explain that positive things, so Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java, that used it.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T30620
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Kurniawan
Abstrak :
Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan secara yuridis dideklarasikan pada tanggal 27 April 2010 dan secara faktual terus bergerak maju terutama di lingkungan Direktorat Jenderal yang berperan dominan dalam menggulirkan program reformasi birokrasi baik di Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kebijakan dan arah baru Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 termasuk seluruh aturan turunannya diakomodir oleh pemasyarakatan sebagai pedoman implementasi reformasi birokrasi pemasyarakatan. Salah satu wujud impelentasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimanakah peran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan upaya-upaya apa yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan kunci 1 orang, informan tambahan 1 orang dan infonnan tambahan sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAMRI. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAKIP Ditjenpas belum optimal berperan sebagai Sarana pengambilan kebijakan strategis. Peran tersebut dilihat dari aspek sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia (petugas), informasi , kewenangan , serta sarana prasarana. Kemudian terdapat dua kendala yang mengakibattkan tidak idealnya LAKIP Ditjenpas, yaitu kendala sumber daya manusia petugas penyusun LAKIP dan kendala struktur organisasi dan kewenangan antara UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Ditjenpas. Upaya­ upaya untuk mengat?-si kendala penyusunan LAKIP Ditjenpas yang bisa dilakukan berkenaan dengan kendala sumber daya manusia adalah rotasi internal Ditjenpas , mutasi petugas dari UPT Pemasyarakatan ke Ditjenpas dan penyelenggaraan pelatihan atau bimtek penyusunan LAKIP. Sementara upaya berkenaan dengan struktur organisasi dan kewenangan adalah meningkatkan koordinasi antara Ditjenpas , Kanwil dan UPT Pemasyarakatan, membuat SOP penyusunan LAKIP hingga tingkat UPT Pemasyarakatan dan terus mendorong perubahan struktur organisasi.
Correctional Reforms judicially declared on April 27, 2010 and in fact continues to move forward, especially in the Directorate General of the dominant role in rolling bureaucratic reform program well in units Ministries of Justice and Human Rights as well as in the Technical Unit of Corrections. Policies and new directions of National Bureaucracy Reform stipulated in Presidential Decree No. 81 of 2010 and No. 20 of 2010 Permenpan including all accommodated by the penal ordinances to guide the implementation of penal reform bureaucracy. One manifestation impelentasi Reforms in the Directorate General of Corrections is strengthening accountability in the form of performance completion Government Performance Accountability Report (performance reports). In this study there are three research questions to be answered is how the role of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in Bureaucratic Reform in the Directorate General of Corrections, what obstacles encountered in the preparation of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in the Directorate General of Corrections and what efforts carried out by the Directorate General of Corrections in overcoming obstacles preparation of Government Perforriiance Accountability Report (performance reports). The method used was a qualitative method with interviews using an interview guide. 1 person key informant, the informant and the informant added 1 additional as many as 3 people. Location of the research conducted in the Directorate General of Correctional Ministry of Justice and Human Rights. Based on the results of the study found that the Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections is not optimal role as a means of strategic policy making. The role seen from the aspect of existing resources is human resources (personnel), information, authority, and infrastructure. Then there are two constraints that are not ideally mengakibattkan Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections, namely human resource constraints constituent officers Performance Accountability Report and the Government of the organizational structure and authority constraints between Correctional Unit, Regional Office and the Directorate General of Corrections. Efforts to overcome the obstacles preparation Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections can be done with regard to human resource constraints are internal rotation Directorate General of Corrections, mutation of UPT Correctional officer to the Directorate General of Corrections and the implementation of training or preparation Bimtek Performance Accountability Reports government. While efforts with respect to organizational structure and authority are improving coordination between the Directorate General of Corrections, and the Office of Correctional Unit, making the preparation of SOP Performance Accountability Report to the Government of Correctional Unit level and continue to drive changes in the organizational structure.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Endah Caratri Arum P.
Abstrak :
Peranan pemerintah dalam masyarakat semakin meningkat. Suatu organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang dimiliki masyarakat, sehingga organisasi tersebut harus mempertanggung jawabkan segala kegiatannya atau memiliki akuntabilitas publik yang baik. Skripsi ini hendak membahas audit kinerja sebagai salah satu perangkat dalam meningkat-kan akuntabilitas publik dan penerapannya pada departemen pemerintah "X". Penyusunan skripsi ini menggunakan dua metode yaitu studi literatur dan studi kasus pada salah satu departemen ,pemerintah di Indonesia. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan dengan adanya seperangkat kondisi, yaitu adanya lembaga dan perangkat yang efektif untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya, pemberian pertimbangan yang tepat pada waktunya, kompeten dan wajar kepada laporan hasil pemeriksaan tersebut, serta pengambilan tindakan yang korektif dan pelaksanaannya. Ketiga kondisi tersebut memungkinkan dilakukan audit kinerja atas kegiatan organisasi tersebut. Dalam departemen pemerintah yang diteliti, yaitu Pustekkom, pengawasan dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran-saran, Selain itu bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan atau penyimpangan, dan tercapainya efektifitas, efisiensi dari aktivitas yang dilaksanakan. Akuntabilitas publik dapat ditingkatkan dengan memberikan suatu latihan yang insentif bagi auditor ekstern dan auditor intern untuk meningkatkan pengetahuannya. Pe-ningkatan akuntabilitas publik sebagai suatu unsur yang vital dalam seluruh proses manajemen negara dapat direkomendasikan agar dimasukkan ke dalam rencana nasional secara menyeluruh.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18614
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Seyla Rizky Amelia
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan atau pemanfaat media sosial sebagai media penyampaian akuntabilitas online pada organisasi nirlaba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara semi struktur. Hasil wawancara dari penelitian di analisis dengan menggunakan metode tematik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat media sosial Aksi Cepat Tanggap ACT digunakan sebagai media penyampaian akuntabilitas kinerja, sedangkan satu media sosial digunakan sebagai media penyampaian akuntabilitas keuangan dan kinerja.
ABSTRACT
This study aims to observe the use of social media and its benefit as tools in delivering online accountability in Nonprofit Organization. To achieve the aim, this study applies the qualitative method with semi structured interviews which are analyzed using thematic analysis. The results of this study show Aksi Cepat Tanggap ACT uses four types of social media in delivering performance accountability, and focus on using one social media in discharging its financial accountability.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asri Wening Basuki
Abstrak :
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia. Namun pendirian yayasan tersebut ditinjau baik dari segi formal maupun dari segi material belum seragam. Di masyarakat ada kesan bahwa dalam aktifitasnya yayasan yang milakukan aktifitas dan usaha-usahanya tidak lagi bersifat sosial namun telah bergeser ke arah komersial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tentunya ada pengaturan-pengaturan yang lebih jelas yang menjamin kepastian hukum. Di antara pasalnya adalah Pasal 49 yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik dan Pasal 52 ayat 2 tentang ikhtisar laporan keuangan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Asas-asas good corporate governance yang antara lain terdiri dari asas keterbukaan dan akuntabilitas telah diterapkan pada pemerintahan dan perusahaanperusahaan, apakah asas-asas ini juga wajib diterapkan pada Yayasan ? Bagaimana implementasinya dalam yayasan ? Dalam tesis ini penulis akan meneliti apa yang menjadi pertanyaan seperti tersebut di alas. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, memakai studi dokumen melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai alat pengumpul data. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis. Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dalam implementasinya, yayasan KEHATI telah menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas meski belum sempurna seperti adanya laporan tahunan, laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan yang telah diumumkan disurat kabar harian. Saran dalam penulisan ini adalah untuk mewajibkan setiap yayasan dilakukan audit keuangannya oleh Akuntan Publik tanpa membedakan sumber perolehan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan menyesuaikan Pasal 9 anggaran dasar KEHATI terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Before the implementation of the law No,16 Year 2001 concerning Foundation, there had been already foundations exist in Indonesia. However, the establishment of those foundation is not yet uniformed regarded from the material perspective. There is an image in the society that currently a foundation doesn't only conduct a social activities, but also the commercial one. The implementation of the Law No.I6 Year 2001 concerning Foundation and the law No.28 Year 2004 concerning the Change on the Law No.16 Year 2001 concerning Foundation has ensured a more clear regulation on this matter, one of which is the Article 49 regulating the obligation to make an annual report as the manifestation of the foundation's responsiility towards the donors, the third party and th epublic, and Article 52 section 2 concerning the summary of the finnncial report shoould be published in the daily newspaper to be accessed by the public, in accordance with the principles of transparency and accountability. The principles of good corporate governance also manifested in the principles of transparency and accountability applied by the government and companies. The question is, are these principles also should be implemented in a foundation? The writer applies a descriptive juridical nonnative method, using document study conducted over as primary, secondary and tertiary legal materials as the data collecting instrument, of which then analyzed. The research shows the there is a need to implement the principels of transparency and accountability on foundation. In the case of KEHATI Foundation, the foundation has already been implementing thos principles, in form of annual report, audited financial report as well as the publishment of those report in the daily newspapers, despite the imperfectness on the process. The recommendation to be suggested is that it is necessary to oblige all foundations to audit its financial condition, conducted by a public accountant, without distinguishing source of the amount. As the manifestation of the principles of transparency and accountability, which is in accordance with the Article 20 section 5 of the KEHATI's general guidance and towards Article 52 section 2 law No.28 year 2004.
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19590
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siska Nora Pinem
Abstrak :
Liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda seluruh dunia, termasuk dalam penanaman modal. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global tersebut, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusi f, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Adapun permasalahan ya ng diangkat dalam penel itian ini adalah mengenai analisis h ukum peraturan penanaman modal terkait mekanisme prinsi p akuntabilitas dan bagaimana prinsip a kuntabilitas di PT U nilever Indonesia Tbk dalam rangka terjadinya globalisasi, serta bagaimana peran Notaris dalam penerapan prinsip akuntabilitas di PT Unilever I ndonesia Tbk. Untuk menjawab permasal ahan tersebut digunakan metode penel itian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analiti s dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalu i studi dokumen yang kemudian akan dihu bungkan dengan praktek pel aksanaan hukum berka itan dengan pengaruh globalisasi disandingkan dengan peran Notaris dalam pelaksanaan prinsi p akuntabili tas di PT Unilever Indonesia Tbk. Hasil analisis adalah bahwa prinsip Aku ntabilitas menurut Pasal 3 Ayat ( I ) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah efektif dilaksanakan di PT Unilever Indonesia Tbk, yan g dapat terli hat dari penyampaian dalam Laporan Tahunan 2019 atas kejel asan struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing organ PT Unilever Indonesia Tbk sesuai dengan prinsip Good Cmporate Governance yang dikeluarkan oleh 0ECD 2004 dan KNKG 2006 ya ng terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai peran Notaris dalam penerapan prinsip akuntabilitas di PT Unilever Indonesia Tbk, bahwa Nota ri s berperan meresmikan atau ver/eden Akta serta memberikan penyuluhan hukum kepada pendiri Perseroan, ya ng dalam mengkonstantir kehendak para pihak, Notaris harus mengarahkan isi Akta agar sesuai dengan peraturan perundang­ undangan yang berlaku sehingga penerapan prinsip akuntabilitas dapat dilaksanakan. ......Economic liberalization and globalization have hit the whole world, including in investment. Whereas in facing these changes in the global economy, it is necessw y to create an investment climate that is conducive, promotive, provides legal certainty, justice and efficiency while still paying attention to national interests. The problems of this study are about the analysis of investment regulation related to the mechanism of accountability principles and how the accountability principle at PT Unilever Indonesia Tbk in the context of globalization, as wefl as the role of the Notmy in applying the principle of accountability at PT Unilever Indonesia Tbk. To answer this problem, a normative juridical research method which is use a descriptive analytical with data collection techniques obtained through document study will be linked to the practice of law enforcement related to the effect of globalization juxtaposed with the role of the Notm y in implementing the principle of accountability at PT Unilever Indonesia Tbk. The result of the analysis is that the principle of Accountability according to Article 3 Paragraph (I) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment has been effectively implemented at PT Unilever Indonesia Tbk, which can be seen fi"om the submission in the 20I9 Annual Report on the clarity of the organizational structure, duties and responsibilities of each organ of PT Unilever Indonesia Tbk which in accordance to the principles of Good Cmporate Governance issued by OECD 2004 and KNKG 2006 that contained in the laws and regulations. Regarding to the role of the Notmy in applying the principle of accountability at PT Unilever Indonesia Tbk, the Notmy has the role of formalizing or verleden the Deed as well as providing legal counseling to the founders of the Company, which in controlling the will of the parties, the Notw y must direct the contents of the Deed so that it accordance with the applicable laws and the principle of accountability can be implemented.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Alfiyanti, auhtor
Abstrak :
Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut. Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan/program. Teknik evaluasi yang digunakan adalah peta strategi dan logika program. Hasil evaluasi yang diperoleh secara keseluruhan adalah pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena target capaian terhadap indikator yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban daerah penerima dana dekonsentrasi terhadap penggunaan dana dekonsentrasi tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
This thesis is aimed at determining indicators applicable for assessing the accountability of deconcentration in The Ministry of Energy and Mineral Resources and analysing the accountability of the deconcentration using the established indicators. This evaluation applies qualitative method by mean of summative evaluation concept, evaluation conducted in the end of activity/program implementation. Evaluation technique used is strategic map and program logic. The whole result of the evaluation is the deconcentration in the Ministry of Energy and Mineral Resources not accountable since targeted established indicators cannot be achieved. This is because the absence of accountability reports from province which used deconcentration fund to The Ministry of Energy and Mineral Resources.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28276
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yordi Rizki Himawan
Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial DJS . BPJS Ketenagakerjaan dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola DJS yang bersumber dari iuran masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan ialah kuesioner dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. ......The purpose of this study is to determine whether the application of accountability and transparency principles applied by BPJS Ketenagakerjaan affects the level of public trust, especially those associated with the management of Social Security Fund DJS . BPJS Ketenagakerjaan is trusted by the Government to manage the fund sourced from community contributions. This research is a quantitative descriptive research. The methods used are questionnaires and in depth interviews. The results obtained that the application of the principle of accountability and transparency has possitive effect on the level of public trust in BPJS Ketenagakerjaan.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cahya Novita Sari
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.
This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires. Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S54460
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>