Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambatpelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU dengan studi kasus pada PKN STAN. PKNSTAN merupakan salah satu BLU pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang digunakanmerujuk pada teori keagenan, teori pilihan rasional, teori Edward III, dan tinjauan penelitianterdahulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Pengumpulandata menggunakan teknik semi-structured in-depth interview secara virtual. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU adalahSDM, Peraturan, Pengawasan dan Pengendalian, Peranan dan Komitmen Pimpinan, sertaTarif. Sedangkan, faktor yang menghambat adalah Manajemen Kegiatan, SDM, Peraturan, Peranan dan Komitmen Pimpinan, serta Tata Kelola. Implikasi penelitian ini adalah BLU berperan penting dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap melalui penataan SDM dan manajemen kegiatan. Selain itu, para regulator turut berperan untuk menguatkan fleksibililitas BLU dalam lingkup pemanfaatan aset tetap melalui peraturan yang jelas.

---

This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of the

utilization of fixed assets in BLU with a case study on PKN STAN. PKN STAN is one of

the BLU of education in Indonesia. The factors used to refer to agency theory, rational choice

theory, Edward III theory, and a review of previous research. This research uses an

explorative qualitative analysis method. Data collection uses virtual semi-structured in-depth

interview techniques. The results showed that the supporting factors for the utilization of

fixed assets in BLU are Human Resources, Regulation, Supervision and Control, the Role

and Commitment of Leaders, and Tariff. Whereas, the inhibiting factors are Activity Management, Human Resources, Regulation, the Role and Commitment of the Leaders, and Governance. This research implies that BLU has a significant role in optimizing the utilization of its fixed assets through Human Resources management and activity

management. Besides, regulators also play a role in strengthening the flexibility of BLU within the scope of the utilization of fixed assets through clear regulations."

"Penelitian ini menguji hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan dengan kepuasan pelanggan terhadap 14 rumah sakit vertikal di indonesia. Untuk melihat kinerja dan hubungan di antara indikator-indikator tersebut, digunakan analisis deskriptif dan uji korelasi regresi dengan bootstrapping. Selain itu, dilakukan pula pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Dari hasil penilaian kinerja, didapatkan sebagian dari sasaran strategik belum mencapai nilai optimum. Sementara dari hasil analisis bivariat, didapatkan tidak ada hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan yang berkolerasi dengan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, diperlukan adanya perbaikan manajemen dan sistem di internal rumah sakit, maupun Kementrian Kesehatan sebagai regulator terkait indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian BLU, termasuk indikator sasaran strategik di dalamnya.

---

This study examines relationship between the variables of service quality performance indicators, public awareness and concern for the environment and customer satisfaction among 14 vertical hospitals in Indonesia. To see the performance and the relationship between these indicators, used descriptive analysis and correlation regression with bootstrapping. In addition, a qualitative approach through in-depth interviews was also applied. Performance evaluation resultes obtained from a portion of the strategic objectives have not yet reached the optimum value.

The results of the bivariate analysis, found no association between the variables of service quality performance indicators, public awareness, environmental awareness is correlated with customer satisfaction. Thus, it is necessary improve management and internal systems in hospitals, and the Ministry of Health as a regulator on the performance indicators used in the hopsital autonomy (BLU) assessment, including its strategic targets."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui total biaya yang dikonsumsi tiap unit produksi rumah sakit serta menghitung unit cost layanan akomodasi rawat inap jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran langsung, Activity Based Costing (ABC), dan alokasi biaya departemen pendukung metode resiprokal. Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut: unit cost akomodasi rawat inap jiwa kelas I Rp 171.834,15, unit cost akomodasi rawat inap jiwa kelas II Rp 168.722,29, unit cost akomodasi rawat inap jiwa kelas III Rp 160.796,02. Karena perhitungan unit cost memasukkan unsur belanja pegawai maka jika dibandingkan tarif yang ada, tarif belum dapat menutup biaya yang dikeluarkan. Hal ini cukup logis karena operasional rumah sakit sebagian besar masih ditunjang dari subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dari hasil pendapatan layanan rumah sakit. Berdasarkan analisis Cost Volume Profit (CVP) dengan menggunakan asumsi bahwa: (1) memasukkan komponen belanja pegawai dalam perhitungan unit cost, (2) tidak ada kebijakan subsidi silang antar produk layanan, maka jumlah tempat tidur yang perlu disediakan untuk mencapai Break Even Point (BEP) yaitu 1.501 tempat tidur. Menyediakan tempat tidur sejumlah ini kurang relevan sebagai jalan keluar karena jumlah tempat tidur untuk mencapai BEP jauh di atas kapasitas jumlah tempat tidur yang ada sekarang. Langkah yang mungkin dapat dilakukan yaitu revisi tarif dan efisiensi biaya pada berbagai level. Revisi tarif kemungkinan besar tidak dapat dilakukan sampai mencapai unit cost yang dikeluarkan karena tarif dalam kondisi ini tidak mencerminkan kemampuan dan kemauan membayar dari pasien/masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to determine total cost consumed per production departement, and to calculate unit cost of psychiatric inpatient. The method used in this study is direct tracing, Activity Based Costing (ABC), and the allocation of support department cost. The results of the study are: unit cost of psychiatric inpatient class I Rp 171.834,15, unit cost of psychiatric inpatient class II Rp 168.722,29, unit cost of psychiatric inpatient class III Rp 160.796,02. The calculation of unit costs includes personnel expenses so when compared to the existing tariff, the tariff is not able to cover up the costs incurred. This occurs because most of hospital operational cost is supported by the state budget subsidies than hospital service revenue. Based on the Cost Volume Profit (CVP) analysis, the number of beds that need to be provide to reach Break Even Point (BEP) is 1.501 beds. Assumptions used for the CVP analysis are: personnel expense included in the unit cost calculation; and there is no cross-subsidy among the product services. However, this option is not feasible since the number of beds from CVP analysis exeeds the capacity. Other options that may be taken are tariff revision and cost efficiency at various level. Tariff revision may not reach the specified unit cost due to inability to pay from the patients side."

"Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Mengenai konstitusionalitas bentuk badan hukum pendidikan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah "badan hukum pendidikan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Selain PTN Badan Hukum, juga ada PTN Badan Layanan Umum (BLU). PTN dengan Pengelolaan Keuangan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (public services) dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

---

Constitutional Court revoked the Act No. 9 of 2009 on Educational Legal Entities (BHP) due to violate the NRI Constitution of 1945. State is responsible for regulating the management in organizing undergraduate study to educate life of the nation; meanwhile the citizens are able to participate in undergraduate study. University as an institution that organizes the Research undergraduate study and Community Service should have an autonomy in managing their own institution. Regarding the constitutionality of the legal entity level, the Court considers that there is nothing to indicate the loss of the state's obligation to the citizens in the field of education, however the Court argued, the term "Educational Legal Entities" as referred to Article 53 paragraph (1) of the Law on National Education System is not the name and certain forms of legal entities, but the designation of the function of education administrator which means that an educational institution should be managed by a legal entity. Besides Legal Entity of State Universities, there is a Public Service Agencies of State Universities (BLU). State Universities with BLU Financial Management aims to improve services to public in order to promote the general prosperity and educating the nation by providing flexibility in financial management based on the principles of economics and productivity, and the application of healthy business practice which is providing organizational functions based on the principles of good management in quality service delivery and continuously."