Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan obat rasional, kebijakan penggunaan obat dan program obat essensial disebar luaskan WHO sejak tahun 1985 dengan mengembangkan standar indikator penggunaan obat di fasilitas kesehatan yang menjadi standar global. Ketidak rasionalan peresepan dan penggunaan obat di Puskesmas banyak terjadi dan pada umumnya tidak disadari oleh petugas kesehatan yang ada. Ketidak rasionalan penggunaan obat meningkatkan risiko terjadinya efek samping dan pemborosan biaya anggaran masyarakat (Utarini, 1999).Kabupaten Lampung Utara yang memiliki 21 unit Puskesmas mempunyai kendala dalam pengelolaan obat di Puskesmas. Masalah yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan obat di Puskesmas yaitu masih adanya penggunaan obat yang belum sesuai dengan jenis kasus/pola penyakit (80% Puskesmas) dan ketidak sesuaian laporan penggunaan obat di Puskesmas (33,33% Puskesmas). Hal ini mengakibatkan laporan yang ada kurang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan kebutuhan secara keseluruhan.Ketidak sesuaian laporan penggunaan obat menjadikan satu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan melihat sistem informasi pengelolaan obat di salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Bukit Kemuning yang merupakan Puskesmas perawatan terlama di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan melaksanakan analisis sistem, disain sistem, hingga pengembangan sistem yang terkomputerisasi.Permasalahan yang ditemukan pada sistem informasi pengelolaan obat di Puskesmas Bukit Kemuning terdapat pada input, proses dan output. Hasil analisis sistem ditemukan pengisian anamnesa pasien sangat rendah (40,0%) dan penegakkan diagnosa medis pasien sebesar 86,7%. Permasalahan terdapat pula pada waktu pencatatan terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran obat baik dari Gudang Farmasi Kabupaten ke Gudang Obat Puskesmas (GOP) atau dari GOP ke unit pelayanan berupa pencatatan yang tidak lengkap. Sumber daya manusia pengelola obat di Puskesmas juga kurang memadai. Adanya pengisian laporan yang masih salah, data yang belum akurat, penegakan diagnosis yang belum sesuai dengan ICD 10 merupakan masalah yang lain. Didapatkan pula indikator penggunaan obat rasional yang tidak dimanfaatkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program.Rendahnya pencatatan anamnesis dan penegakkan diagnosa medis memperlihatkan bahwa standard Operating Prosedur (SOP) belum di jalankan dengan baik. Anamnesis dan penegakkan diagnosa medis akan menentukan jenis terapi yang diberikan. Terapi obat yang diberikan belum rasional terlihat dari penulisan resep yang mempunyai item obat per lembar 2-3 jenis obat masih rendah (36,7%).Permasalahan yang timbul dari sistem informasi pengelolaan obat ini dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan suatu software yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Software ini membantu untuk mendapatkan data yang baik, tidak redudansi, efektif dan efisien.Kepala Puskesmas Bukit Kemuning agar dapat memberikan kontrol terhadap pelaksanaan SOP pengobatan. Output yang dihasilkan program aplikasi diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dasar perencanaan kegiatan tingkat Puskesmas dan Kabupaten. Program aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan dipergunakan/disebarluaskan ke Puskesmas yang lainnya.Daftar bacaan : 23 (1984 - 2003)

---

Information System Development of Drug Management in Bukit Kemuning Health Center at Sub-district of Bukit Kemuning, District of North Lampung in 2004Since 1985 WHO has been announced the usage of rational drug, drug usage policy, an essential drug by developing the indicator standard of drug usage in the health facility that becomes global standard. Irrational prescription and drug usage in health center often occurred and generally the health staff is not aware about it. Irrational drug usage will increase the risk of side effect occurrence and cost inefficiency in the community (Utarini, 1999).

The District of North Lampung, having 21 health centers, had some problems in managing drug in health centers. They were inappropriateness drug usage with type or disease pattern (80%) and inaccurateness on reporting drug usage (33.33%). Consequently, the management could not use the existing report to make a planning.

Inaccurate drug usage reporting become interesting to be studied through assessing information system of drug management in Bukit Kemuning Health Center, the oldest health center in the District of North Lampung. This study method used System Development Life Cycle (SDLC) approach by conducting system analysis, system design, and computerized development system.

The problems found on drug management information system in Bukit Kemuning Health Center were available in components of input, process, and output. The result of system analysis patient's anamnesis was low (40%) and most of the straightening of medical diagnosis of patient had been conducted (86.7%). Another problem found was recording incompleteness when 7ansaction of drug input and output occurred both from District Pharmacy Store to Health Center Drug Store and from Health Center Drug Store to Service Unit. Human resources that managed the drug in Health Center were insufficient, incorrectness on filling the report and inaccurate data, and inappropriateness between medical diagnosis determination and ICD X were still found. Also the existing rational drug usage indicator was not used yet as key success indicator of the program.

The lack of anamnesis recording and medical diagnosis enforcement showed that standard operating procedure (SOP) had not been conducted well because anamnesis and medical diagnosis enforcement would determine the therapy given. The existed drug therapy was not rational yet. It could be seen from in each prescription that consisted of 2-3 drug items was still low (36.7%).

To overcome the problem that mentioned above was to apply modified software according to the user's need. The software would help to keep data well, irredundant, effective, and efficient.

The Head of Bukit Kemuning Health Center should control the medication SOP. Outputs that resulted from application program can be used as input for program planning in the level of Health Center and district. The application program can be developed to obtain detail data and be used or informed to other Health Centers.

References: 23 (1984-2003)"

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud visi Indonesia Sehat tahun 2010. Guna mencapai visi tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, diantaranya Paradigma Sehat, Profesionalisme, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Desentralisasi. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan diperioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM merupakan upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara paripurna. terstruktur, terjamin kesinambungan dan mutunya serta pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya. Program JPKM bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sampai ketaraf optimal, meningkatkan kemampuan hidup sehat dan produktivitas keria yang tinggi melalui penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan perorangan dan keluarga secara paripurna sesuai kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan anggota JPKM di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain cross sectional, dimana data-data dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota JPKM yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara periode tahun 1998 dan jumlah sampel penelitian adalah 200 orang dihitung dengan menggunakan proportional / stratified random sampling. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa anggota JPKM yang masih melanjutkan keanggotaannya pada tahun 1998/1999 hanya 60% dari 200 orang peserta, sedangkan yang 40% tidak bersedia lagi untuk memperpanjang kontrak kepesertaannya. Sebanyak 43,5% responden mengatakan bahwa prosedur berobat ke Puskesmas sulit karena harus membawa surat pengantar dari Kepala Desa, Lurah atau Pengurus LKMD dan pada analisis bivariat terlihat variabel ini berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan JPKM. Demikian juga halnya dengan tarif premi yang harus dibayar anggota, dimana 75,5% mengatakan premi yang harus dibayar terasa mahal. Padahal dibandingkan dengan besarnya penghasilan responden pertahun jumlah premi ini terlihat kecil sekali, tetapi jika dibandingkan dengan tarif Puskesmas terlihat premi JPKM lebih mahal. Pada analisis bivariat variabel lain yang terlihat bermakna adalah pengetahuan anggota mengenai JPKM, sikap petugas Puskesmas dalam memberikan layanan kepada anggota JPKM dan sosialisasi peraturan mengenai program JPKM. Guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggota JPKM, maka perlu lebih disempurnakan dan disesuaikan program yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

Analysis on Variables Related with Sustainability of Public Health Maintenance Guarantee Participates at Bukit Kemuning Sub district, North Lampung, Year 1998National Development's goal is to increase public health through all field of development. Health development is one of national development effort, which directed to create awareness, willingness, and abilities of healthy lives for everyone so that Indonesia Health Vision 2010 can be realized. In order to achieve that, good strategy, namely Health Paradigm, Professionalism, Public Health Maintenance Guarantee, and Decentralization are must.

The policy of health development in North Lampung District performed in integrated ways, spread all over the places, evenly distributed and reachable by entire public and also sustainability performed. The priority of the goal is the poor, isolated people, which have high risk of health. The Public Health Maintenance Guarantee is a way to maintain health in structured, guaranteed sustainability, qualitative ways, and prepaid.

Public Health Maintenance Guarantee program's goals are to improve the health of the public to an optimal level, to increase the ability to live healthy, and to increase the work productivity through proper health maintenance whether it is personally or family done.

The goals of this research to obtain any variables that related to sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates in Bukit Kemuning Sub District, North Lampung. It is a descriptive research with cross sectional design where the data were gathered in same time.

The population is all of the members of the Public Health Maintenance Guarantee Program in the Bukit Kemuning Sub District, North Lampung, year 1998. Samples are 200 people and counted with proportional / stratified random sampling.

In results, members of the Public Health Maintenance Program whom continued their membership were 60% of those 200; the other 40% were not. 43.5% said that the procedures to the Puskesmas were complicated, because they had to bring a letter from the Head Village. In bivariat analysis, it was clear that this variables was related to the sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates. So was the insurance, which had to be paid by the members, 75.5% of them said it was too expensive. Although this insurance was very cheap comparing to the income of the members, but it was more expensive comparing to the Puskesmas' tariff.

In another bivariat analysis, the knowledge on Public Health Maintenance Guarantee Program, the attitudes of the Puskesmas' attendants of giving services, and the socialization of the rules on public health maintenance are very meaningful. To maintain and increase the members of the Public Health Maintenance Guarantee program, the program should be improved and matched with the people's needs."