Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu
Universitas Indonesia, 2007
S25769
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutasoit, Ronny Roy
Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S22437
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arin Swandari
KPK berdiri untuk negeri
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019
345.023 ARI k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Kurniawan
Isu diskresi dalam kasus korupsi kepala daerah yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi pada periode 2004-2010 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap = Issues on discretion in corruption case by head of regions that handled by the corruption eradication commission in 2004-2010 and have permanent legal force
" Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan agar Kepala Daerah tidak terjerat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap 5 lima kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2301
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Ilham Irmantyo
Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.
" Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah ini bertujuan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi pemberantas korupsi. Disebut demikian, lantaran UU ini dianggap memuat aturan-aturan yang dapat melemahkan KPK. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan = Initiating Corruption Law Amendment: Academic Study and Draft Amendment Proposal
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
348 MEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Sulistyo
Dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap persepsi resiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Direktorat Jenderal X, Departemen Y
" Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap persepsi risiko penghukuman jika melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui mail-back questionnaire. Hasil penelitian ini memper-lihatkan bahwa keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK berdampak terhadap timbulnya rasa takut PNS Direktorat Jenderal X, Departemen Y dalam melakukan tindakan suap-menyuap. Hal ... "
2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Integrito
Jakarta: KPK,
364 INTE
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Heru Suyatmiko
Menakar lembaga antikorupsi: Studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi
" Tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga anti korupsi (ACA) yang ideal. Sejak 2013, Transparency International (TI) telah mengembangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Prinsip-prinsip Jakarta. Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan yang mendukung atau berada dalam situasi ... "
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Taryanto
Analisis Manajemen Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara = Analysis of the Performance Management of the Corruption Eradication Commission in Optimizing the Recovery of State Losses
" Capaian pemulihan kerugian negara sebagai hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak optimal yang menunjukkan adanya masalah pada manajemen kinerjanya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menemukan manajemen kinerja (organisasi) dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara dengan menggunakan model Balance Score Card. Permasalahan pemulihan kerugian negara di KPK akan dianalisis dengan menggunakan teori manajemen kinerja, balanced scorecard (BSC) dan teori pemulihan aset (asset recovery). Secara keseluruhan balance scorecard dalam mengukur kinerja KPK dalam pemulihan kerugian ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>