Ditemukan 129 dokumen yang sesuai dengan query
Alessius Asnanda, author
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T390
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mujibudda`wah, author
Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Berkaitan dengan fungsi alokasi khususnya alokasi sumber dana, dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan daerah, pada umumnya masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan daerah...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17125
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zuliansyah Putra Zulkarnain, supervisor
Interaction between the local government and the council serves as one of significant factors that endorse the effectiveness of decentralization pursuant to Law No. 22 of 1999 on Local Government in Indonesia. One of the arenas in which such interaction between the two district organizations takes place is the formulation...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22336
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Deri Yanto, author
Korupsi adalah salah satu permasalahan utama di negara berkembang, terutama korupsi dalam pengadaan barang jasa. Penelitian ini membahas korelasi audit belanja dan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan dalam konteks peran Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), yang secara acak melakukan audit tujuan tertentu,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52819
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ari Wedhasmara, author
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kominfo No.65/M.KOMINFO/III/2002 tanggal 22 maret 2002, serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, menjadikan alasan diperlukannya perencanaan strategis SI/TI di Pemerintah Daerah. Hal lain yang memperkuat kebutuhan terhadap perencanaan strategis sistem informasi, antara lain adalah sistem yang...
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Saragih, Hidayah Asfaro, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015,...
2018
T49515
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hanny Nurfitria, author
Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan, kendala dan alternatif penyelesaiannya dalam rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44075
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iwan Henry Wardhana, author
Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga saat ini telah memasuki tahun kelima memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagai sumber dana potensial guna mendukung biaya...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T13375
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asropi, author
Perubahan struktur pemerintahan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi pada perubahan peran dan fungsi lembaga-Iembaga publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas, baik secara kuantifatif maupun kualitatif, sejalan dengan berkurangnya kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Dengan demikian, pada...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T727
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Meti Lastri, author
Penelitian pada tesis ini terfokus pada peran Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Dukungan Sekretariat Daerah tersebut diteliti pada bidang dukungan personil, administrasi, keuangan, dan dukungan sarana dan prasarana.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eskplanatif,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3965
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
