Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mishbaahul Bararah
Abstrak :
This study is about woman as part of family. Indonesian tax imposition system considers family as one economic unit Since women population is relatively same compared to men population (year 1971 up to 2000 Population Census Data), it means that women take a significant role in tax revenue. Additional data from Manpower and Transmigration Department shows that job vacancies are provided for women more than for men. Hence, taxation policy for woman is an important object to study. The first matter to study is whether any discriminatory taxation treatment for woman. If it is so, then it is analyzed whether discrimination emerges due to the concept of family as one economic unit. The next thing to find out is discrimination causes other than above concept. Is it discriminative because of government takes affirmative action against women? The following study is to elaborate taxes implication if taxation regulation connected to another regulation such as The Law of Marriage. As a comparator, it brings up a glance of implementation in Singapore, Malaysia and Philippines. In connection with PTKP (Untaxed Income) as one of reflections of family as one economic unit concept, study is carried out on a 2003 regulation concerning Government-Borne income Tax on Workers' Employment Income. Government bears income tax on income received by workers up to Rpl.000.000. This amount is bigger than tax exemption. The analysis is needed to find out whether women get advantage from this regulation. This study is based on The Four Maxims of Adam Smith. Government shall apply 4 concepts for tax imposition (equality, certainty, convenience and economy). For the objective study, it has been used some methods of interpretation. The study is analytical descriptive and carried out by policy research approach in qualitative way. Data collected by library research then observed by using census method. The Data are taxes regulations which were issued during January 3, 1994 up to March 29, 2004. Those data sorted by using key word: "wanita", "ibu", "perempuan", "karyawati", "janda", isteri", dan ?istri" (woman, mother, female employee, widow, divorcee, and wife) The analysis result conclusion that, in general, Indonesian taxation policy uphold Adam Smith's concept of equality which is in this study means equal treatment between woman and man; non discriminative. It is equal in all fields of taxation i. e. General Provisions and Taxation Procedures, Income Tax, Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, Land and Buildings Tax, Fees for Acquisition of Title to Land and Buildings, Tax Collection by Warrant and Tax Court. There are 14 discriminative regulations among 6.544 data, i.e. field of General Provisions and Taxation Procedures, Income Tax, and Tax Collection by Warrant. 6 of those discriminations due to Indonesian tax imposition system considers a family as one economic unit. Decree of Finance Minister number 2941KMK.0312003 concerning Procedures for Entrusting Tax Guarantor Who is Taken into Custody in the Course of Tax Collection by Warrant, provide special treatment upon woman as Tax Guarantor who is taken hostage. This is an affirmative action for protecting, respecting and upholding women's special rights. However there is uncertainty in interpretation of 7 regulations because of inconsistency in drafting. In order to avoid misunderstanding on a regulation, it would be better if the regulation use neutral language (non gender base) where an indefinite gender is intended. If taxation policy for women is connected to another regulation other than taxation, such as The Law of Marriage, then there are some difference subjects, i.e_: 1. starting date of manage 1 child status change; 2. starting date/ending date of marriage agreement regarding income and assets separation; 3. polygamy phenomenon: 4. non legal child; 5. marriage which is held abroad. Married women as workers who earn in money up to Rp2.000.000 get the most advantage due to implementing Decree of the Minister of Finance No. 4861KMK 0312003 concerning Government-Borne Income Tax on Workers' Employment Income.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T 13825
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djuli Zulkarnain
Abstrak :
Untuk menunjang keberhasilan dari tujuan pemberian otonomi kepada daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pemungutan pendapatan daerah, berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber penerimaan PAD adalah Pajak Pembangunan I (P. Pb. I). Penerimaan Pajak Pembangunan I untuk tingkat Propinsi DKI Jakarta menempati urutan ketiga dari jenis-jenis sumber penerimaan pajak yang ada. Namun untuk tingkat Suku Dinas pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Timur P. Pb. I menempati urutan pertama dari tiga jenis yang dikelola. Keadaan penerimaan Pajak Pembangunan 1 di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur akhir-akhir ini kurang menggembirakan (penurunan kualitas penerimaan). Dari pemantauan yang dilakukan dirasakan tindakan pemeriksaan dan pengawasan sangat diperlukan, karena dengan dilakukan pemeriksaan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada peningkatan penerimaan. Namun perlu dipertanyakan bagaimana kebijakan pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini : 1. Apakah administrasi pemeriksaan pajak sudah berjalan sebagaimana mestinya ? 2. Apakah kebijakan pemeriksaan pajak sesuai dengan azas-azas perpajakan yang lazim dilakukan ? Dengan mengacu pada teori yang ada dan metode penelitian deskriptif serta hasil penelitian kemudian dianalisis maka dapat disimpulkan : · Administrasi pemeriksaan pajak belum berjalan sebagaimana mestinya, terlihat dari kurangnya koordinasi antara seksi yang ada pada tingkat Suku Dinas, maupun antara Dinas dengan Suku Dinas. · Kebijaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan selama ini belum mengacu pada kriteria-kriteria pemeriksaan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor ) 5 tahun 1996 tentang P. Pb. I pasal 18 sehingga azas kepastian (certainty) belum tercermin. Selanjutnya penulis mengemukakan saran, agar dibuatkan suatu kebijakan pemeriksaan sebagai pedoman/acuan yang harus dipakai oleh semua tingkatan yang ada serta perlu dibuat sistem pemeriksaan, sehingga tidak terjadi pemeriksaan yang tumpang tindih (frekuensi pemeriksaan yang relatif singkat).
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Ruston
Abstrak :
Untuk menggali penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan. Mengacu pada sasaran pembaharuan sistem perpajakan nasional, maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dad azas-azas perpajakan yang baik terutama aspek keadilan dalam pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhanaan pemungutan, serta kekuatan dan keabsahan dasar hukum pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode .deskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengenakan PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal yang menekankan bahwa semua orang yang mempunyai penghasilan sama harus membayar pajak dalam jumlah sama maupun keadilan vertikal yang mewajibkan pajak yang semakin besar selaras dengan semakin besarnya kemampuan yang bersangkutan untuk membayar pajak. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyangkut ketidakpastian termasuk pengertian jasa konstruksi sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai landasan hukum yang sah yaitu Undangundang (UU). Yang menjadi permasalahan adalah terlalu luasnya wewenang yang diberikan oleh UU sehingga dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur tarif pajak tersendiri atas segala jenis penghasilan yang berbeda dari ketentuan UU itu sendiri. Hal ini menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala pajak harus berdasarkan UU. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Akuntansi Keuangan sangat memudahkan penetapan penghasilan neto usaha jasa konstruksi sehingga secara teknis pembukuan tidak terdapat masalah. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam UU yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tersendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Augus Hendra
Abstrak :
Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada Kejahatan PPN berupa pengkreditan Faktur Pajak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah studi atas pendapat stakeholder's (Aparat Pajak dan Wajib Pajak) tentang : pertama Implementasi UU PPN melalui Faktur Pajak, kedua imptementasi pengawasan administratif Faktur Pajak, dan ketiga implementasi pengawasan represif sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN. Sedangkan kerangka teori yang penulis ajukan adalah teori tentang pembuatan suatu kebijakan, dan implementasi dari kebijakan, serta pemahaman akan konsep Nilai Tambah ( Value Added) yang menjadi dasar pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai serta pengertian akan Faktur Pajak yang merupakan implementasi kebijakan UU PPN. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan frekuensi prosentase. Responden Wajib Pajak yang diteliti adalah yang pernah di periksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor, dan dipilih secara purposive, serta semua Aparat Pajak yang bekerja di Seksi PPN Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Sukabumi, Cibinong, Depok Berta Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pemeriksaan sebagai implementasi pengawasan represif diyakini tidak mampu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang coba dikreditkan oleh para pelaku. Penyidikan pajak sebagai implementasi pengawasan represif merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan bila sanksi administratif tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Namun, sanksi administratif yang ada saat ini tidak mampu untuk menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Untuk lebih mengoptimalkan Sistem Infornasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif disarankan agar dilakukan protek terhadap system untuk tidak dapat dicopy dan di print out diluar piranti keras yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan represif pemeriksaan disarankan agar dilakukan melalui pemeriksaan lengkap untuk marrpu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang ikut dikreditkan. Sanksi administratif yang diberikan sebagai hasil bentuk pengawasan represif pemeriksaan agar dibuat khusus dan diperberat kepada pelaku yang mencoba mengkreditkan Faktur Pajak Bermasalah, berupa Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari Nilai Faktur Pajak Bermasalah. Penyidikan sebagai bentuk pengawasan represif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, oleh karena itu disarankan agar unsur kerugian negara dapat ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan. Selain itu, disarankan Pula agar dilakukan penghapusan pasal-pasal yang menghambat proses penyidikan dan menambahkan pasal-pasal yang mempermudah pelaksanaan penyidikan sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12030
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Irawan
Abstrak :
Dalam rangka merangsang iklim investasi di bidang pertambangan di Indonesia, menurut perundang-undangan Penanaman Modal Pengusaha Pertambangan Umum, salah satunya diatur melalui Kontrak Karya yang dibuat berdasarkan persetujuan antara pengusaha pertambangan dengan Pemerintah Indonesia. Di Indonesia saat ini sudah ada sebanyak 7 Generasi. Didalam Kontrak Karya diatur mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk di dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kaitannya dengan Kontrak Karya Generasi IV, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai, Reformasi perpajakan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam PP Nomor 144 Tabun 2000 mengubah status barang hasil tambang berupa emas batangan dari Barang Kena Pajak menjadi Barang Tidak Kena Pajak. Didalam pelaksanaan, proses kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara otoritas pajak dengan wajib pajak pertambangan Kontrak Karya Generasi IV dalam hal PPN atas barang hasil tambang. Kebijakan Perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya Generasi IV disesuaikan dengan Undang-undang Pajak dan Peraturan-peraturan yang berlaku (prevailing law). Sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai antara pemerintah dengan wajib pajak. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah, untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah hendaknya tidak mengubah ketentuan di dalam Kontrak Karya yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak pada Perusahaan Kontrak Karya Generasi IV terhadap perlakuan PPN masukan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan pertambangan dibidang produksi, pemasaran, distribusi, dan manajemen menjadi tidak dapat dikreditkan.
In order to encourage investment climate in mining in Indonesia, according to the laws of the capital investment of general mining entrepreneurs, one of many ways to do it is managed by a Contract of Work which was made based on the agreement between the mining entrepreneurs and Indonesian's government. At the moment there are 7 Generations in Indonesia. Contract of Work manage the right and the obligation for both sides including the tax, especially the Value Added Tax. In the connection with the Contract of Work fourth Generation, the government launched the Value Added Tax policy, the tax reform from laws number 18 year 2000 by releasing the direction of execution which is stated in government regulation number 144 year 2000 changing mining product status from Taxable Goods into Non-Taxable Goods. In its application, this policy creates different perception between the tax authorities and the mine tax payer of the fourth Generation of The Contract of Work in the subject of Value Added Tax on mining product. Taxation policy, which is regulated under the fourth Generation of The Contract of Work, is adjusted to the Taxation laws and the prevailing law. This gives rise to different interpretation about Value Added Tax aspect between the government and taxpayer. The objective of this research is to analyze the changes of Value Added Tax policy. The research method used is descriptive analytic method with data collecting technique through library and document research as well as questionnaire and interviews. From the result of the research we conclude that the policy, which was made by the government through government regulation, should not change the points in the Contract of Work which has higher legal footing 1 position in regulating tax issues. The existence of that policy brings the effect to the Contract of Work fourth Generation's company to the treatment of Value Added Tax as a input which is connected to the activity of mining companies; production, marketing, distribution, management, making it unpredictable.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14195
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Guntur Herprabangkoro
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konsep presumptive taxation dalam kebijakan PPh atas UMKM di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta merekomendasikan desain tax compliance requirements untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode kualitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen. Dari analisis evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa terdapat kelemahan dari sistem pajak penghasilan saat ini, yaitu tidak semua wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final untuk peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp4.8 miliar adalah UMKM. Di samping itu, masih terdapat gap yang cukup tinggi antara jumlah UMKM dengan jumlah WP yang membayar PPh tarif khusus. Kontribusi setoran PPh Final UMKM terhadap penerimaan pajak nasional tahun 2016-2022 masih sangat rendah. Penelitian ini merekomendasikan tiga usulan kebijakan terkait tax compliance requirements yang telah mempertimbangkan kesesuaian dengan Asas Pemungutan Pajak, yaitu: (i) melakukan tagging “UMKM” pada subjek pajak ketika registrasi NPWP, (ii) meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM serta anak muda di bangku sekolah atas, dan (iii) melakukan edukasi terkait pembukuan sederhana melalui pengembangan aplikasi pembukuan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Lebih lanjut, untuk mendorong perkembangan UMKM melalui konteks hukum pajak yang transformatif dan mendukung mobilitas, maka disarankan agar pemerintah melakukan amandemen perpajakan, salah satunya melalui omnibus law ......This study aims to evaluate the implementation of the presumptive taxation concept in the income tax policy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, Thailand, and Malaysia, as well as to recommend designing tax compliance requirements for Taxpayers with a Specific Gross Turnover. A descriptive qualitative method was conducted using primary data from interviews and secondary data from various literatures and documents. From the policy evaluation analysis, it has been discerned that there exists an inherent flaw in the current income tax system; not all taxpayers employing the Final Income Tax rate for gross turnovers up to IDR 4.8 billion qualify as MSMEs. In other other hand, Indonesia still facing a considerable gap between the number of MSMEs and the number of taxpayers who pay based on final tax rates. The contribution of MSMEs' final income tax payments to national tax revenue in 2016-2022 is still very low. This study recommends three policy proposals related to tax compliance requirements that have considered suitability with the Principle of Tax Collection, namely: (i) tagging "MSME" for taxpayers when registering the Tax Identification Number (TIN), (ii) increasing the socialization of tax obligations for MSMEs and high school students, and (iii) conducting education related to simple bookkeeping through the developing an applications in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) for MSMEs. Furthermore, to advance the growth of MSMEs within a transformative tax legal framework that fosters mobility, we recommend that the government enact tax amendments, one of which should be through the MSMEs-specific omnibus law.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silitonga, Anna Dwiana
Abstrak :
Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH, hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP. ......Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design. The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation, the results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor's FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T28865
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Martantini Soehirman
Abstrak :
Analisis perbandingan likuiditas dan profitabilitas perusahaan industri sebelum dan sesudah perubahan undang -undang perpajakan 1994 bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah perubahan undang undang pajak 1994. Dengan adanya perubahan undang- undang pajak tahun 1994, pemerintah telah melakukan perubahan antara lain tarif dan lapisan tarif, penegasan obyek pajak, pembatasan bukan obyek pajak, perluasan withholding, metode penghitungan penyusutan maupun pemberian fasilitas perpajakan serta pengembangan Iptek, SDM dan pelestarian lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulair. Di satu sisi pemerintah tetap berusaha meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi disisi lain juga mendorong perekonomian khususnya dunia usaha. Bagi dunia usaha, banyak cara untuk mengukur keberhasilannya, dan salah satu caranya dapat dilihat dari analisis keuangannya. Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan industri yang terdaftar di BEJ,sebanyak 41 sampel yang datanya diperoleh di Indonesian Capital Market Directory. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari current ratio, cash ratio, gross profit margin , net profit ratio dan Return on Investment (ROI) untuk tahun 1994 sampai dengan 1996. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : - Tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam tahun 1993 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1995 tidak signifikan, kecuali untuk variabel net profit rasio ( tahun 1993 dibandingkan 1995). - Tingkat likuiditas dan profitabilite perusahaan dalam tahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1996 juga tidak signifikan, kecuali untuk variabel gross profit margin dan ROl. Dari penelitian ini walaupun pengaruh perubahan undang- undang perpajakan 1994 terhadap keberhasilan dunia usaha relatif kecil, namun setidak tidaknya memberikan angin segar bagi dunia usaha, antara lain ketentuan mengenai penurunan tarif dan lapisan tarif, kemudahan penggunaan metode penyususutan serta ketentuan pembebanan biaya dalam rangka pengembangan Iptek, SDM serta kelestarian lingkungan.
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Petrus Leo
Abstrak :
Kecenderungan perusahaan multinasional mempergunakan perjanjian alokasi biaya untuk merencanakan dan membentuk perjanjian komersial internasional menunjukkan tendensi kenaikan. Dan jika direncanakan dan ditata dengan sistematis, perjanjian ini dapat mengatasi kesulitan dan komplikasi masalah transfer pricing dalam transaksi internasional. Alokasi biaya antar unit-unit usaha grup perusahaan multinasional umumnya menggunakan metode biaya tidak langsung dalam pembebanannya, yang mengacu pada prinsip dan metode OECD. Indonesia, dalam hal ini juga menganut kesamaan prinsip dan metode dalam menentukan harga pasar yang wajar dalam transaksi hubungan istimewa. Penulis melakukan penelitian deskriptif terhadap perjanjian alokasi biaya antar unit usaha perusahaan multinasional, melalui studi literatur yang bersumber dari buku-buku teks, artikel, masalah, karya ilmiah, laporan, majalah/bulletin, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan alokasi biaya; baik peraturan yang berlaku di Indonesia maupun peraturan yang berlaku pada beberapa negara OECD dan non OECD sebagai perbandingan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pajak terhadap prilaku perusahaan multinasional dalam aktivitasnya melalui perjanjian alokasi biaya, implikasi dan indikasi transfer pricing melalui perjanjian tersebut. Data sekunder untuk menunjang penelitian deskriptif yang dilakukan berdasarkan pengalaman penulis pada perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya PT. XYZ, dengan mempelajari perjanjian alokasi biaya clan laporan keuangan PT. XYZ sebagai tahapan awal evaluasi ada tidaknya mekanisme transfer pricing yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkembangan dan peranan perusahaan multinasional dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan pajak penghasilan suatu negara, melalui mekanisme transfer pricing yang tidak terlepas dari fenomena usaha grup perusahaan multinasional melakukan ekspansi dengan kecenderungan mengoperasikan usahanya secara desentralisasi. Hal ini tidak terlepas dari keinginan grup perusahaan untuk mencapai tujuan penghematan pajak, melalui ekspor/impor, pelayanan jasa oleh induk perusahaan ataupun unit usaha yang ditunjuk oleh grup perusahaan melalui alokasi biaya, royalti, dan pinjaman dengan bunga oleh induk perusahaan melalui perbankan; dimana penulisan ini difokuskan pada perjanjian alokasi biaya. Prinsip arm's length merupakan acuan dasar dari otoritas pajak suatu negara dalam menempatkan transaksi hubungan istimewa antar unit usaha grup perusahaan multinasional, dimana prinsip tersebut dapat mengeliminasi faktor keuntungan maupun kerugian sepihak dari transaksi hubungan istimewa; walaupun demikian prinsip arm's length tidak efektif pada usaha yang terintergrasi dan bersifat khusus. OECD memberi petunjuk penanganan transfer pricing harus selaras dengan prinsip arm's length dengan beragam tatacara, dari perbandingan transaksi sampai pada metodemetode peniaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara pada saat melakukan pemeriksaan pajak terhadap unit-unit usaha grup perusahaan multinasional yang berdomisili di negara tersebut. Beragam metode juga dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan mekanisme transfer pricing pada transaksi hubungan istimewa dengan unit-unit usahanya. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah metode cost-based, dan modifikasi metode ini juga sering digunakan baik oleh otoritas pajak maupun grup perusahaan yaitu metode cost-plus. Otoritas pajak berbagai negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap mekanisme transfer pricing, khususnya perjanjian alokasi biaya; dimana dokumentasi merupakan data pendukung utama untuk menentukan prinsip arm's length atas transaksi hubungan istimewa; dengan pengalihan tanggung jawab pembuktian kepada wajib pajak. Indonesia, dalam hal ini belum memperluas cakupan peraturan perpajakannya sehubungan dengan transfer pricing antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa; namun peraturan yang ada masih mengacu pada petunjuk OECD tahun 1979. Hal ini terlihat dari peraturan yang masih berlaku, antara lain: Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-04/PJ.7/1993. Peraturan yang berlaku di Indonesia seyogyanya telah dapat mengakomodir pemeriksaan sehubungan dengan masalah transfer pricing umumnya dan alokasi biaya khususnya; namun dalam pelaksanaannya para pemeriksa masih berpatokan pada Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2000. Perlunya pengaturan lebih lanjut, dalam hal tanggung jawab pembuktian, pembatasan jangka waktu kerugian usaha untuk mencapai keseimbangan dan keadilan alokasi penghasilan pajak; serta memperluas cakupan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-62/PJ/1995 dengan memasukkan Wajib Pajak dalam negeri karena kesamaan bentuk dan manfaat alokasi antara alokasi biaya untuk bentuk usaha tetap (BUT) dan Wajib Pajak dalam negeri. Peningkatan kualitas para pemeriksa pajak dalam penguasaan peraturan perpajakan sehubungan dengan transfer pricing, kerjasama antar instansi terkait di Indonesia dan pihak otoritas pajak negara lainnya, serta tindak lanjut para pembuat kebijakan dan peraturan perpajakan merupakan hal yang disarankan.
Mainstream of multinational companies are increasingly using Cost Contribution Agreements to structure and plan their international commercial agreements. And if structured and documented properly, these agreements can provide with solution to difficult and complicated transfer pricing issues in global business. Cost contribution among the business units of multinational company generally use method of indirect expenses in its encumbering, what related to principal and method of OECD. Indonesia, in this case also embraces equality of principal and method in determining the arm's length price in the special relationship transactions. A writer conduct an descriptive research to Cost Contribution Agreements among the business units of multinational company, through study of literature from textbooks, articles, working papers, journals, reports, bulletins, regulation which deal with cost contribution; even regulation going into effect in Indonesia and also the regulation going into effect in OECD and non OECD countries as comparison to know how far the tax policy effected to multinational companies in its activity through Cost Contribution Agreements, implication and indication of transfer pricing through the agreements. The secondary data to support descriptive research done by pursuant to experience of a writer at multinational companies, specially PT. XYZ, learnedly the Cost Contribution Agreements and financial statement of PT. XYZ as the first step of evaluation that no mechanism of transfer pricing which is disagree with rule going into effects. Growth and roles of multinational companies can influence international trades and income taxes of an countries, through mechanism of transfer pricing which is not quit of phenomenon effort the group of multinational companies in conduct expansion with tendency operate effort by decentralized. This matter is not quit of desire of the group of companies to reach target of tax savings, through exports/imports, service activities by parent companies and or business units which showed by the group of companies through costs contribution, royalties, and loans with interests by parent companies through banking; where this writing focused at Cost Contribution Agreements. The arm's length principle represent elementary reference from tax authority of a country in placing the special relationship transactions of the business unit of a group multinationals efforts, where the principle can eliminate of advantage factors and also unilateral losses from the special relationship transactions; even though the arm's length principle is not effective at the integrated efforts and have the special characters. OECD give an guideline in handling transfer pricing have to be in harmony with the arm's length principle at the ways of immeasurable, from comparison of transaction come up with method of assessment which can be done by the tax authority of a country at the time of conducting the tax audit to the business unit of a group multinational company which living in the country. The method also has done by company in applying mechanism of transfer pricing at the special relationship transactions with business units efforts. One of method, which most commonly used is cost-based method, and modification of this method also often used by the tax authority and also a group of company that is cost-plus method. The tax authorities of various countries put a profound interests to mechanism transfer pricing, specially the Cost Contribution Agreements; where documentation represent as a main supporting data to determine the arm's length principle for the special relationship transactions; with transfer of verification responsibility to a Taxpayer. Indonesia, in this case not extended the taxation regulation coverage yet, referring to transfer pricing between a parties having a special relationship, but the existing regulations still relate with OECD Guideline for the year of 1979. This matter seen from the regulations which still go into effect, for example: Tax Director Decision Letter number KEP-O1/PJ.7/1993 and Tax Director Circular Letter number SE-04/PJ.7/1993. The regulation going into effect in Indonesia have earned to accommodate audit properly referring to transfer pricing problem generally and the cost contribution specially; but in its execution all tax auditors still based on Section 6 and Section 9 Income Tax Law number 7 of the year 1983 as have been altered by the Law number 17 of the year 2000. The importance of furthermore arrangement, in the case of responsibility verification, restriction of business losses duration to reach justice and balance of tax income allocation, and also extend the coverage of Tax Director Decision Letter number Kep-62/P3/1995 with included Domestic Taxpayers because the equality form and the allocation benefit among the cost contribution to Permanent Establishment and Domestic Taxpayers. Improvement of all tax auditors quality in hand of mastery the taxation regulation referring to transfer pricing, cooperation among the related institutions in Indonesia and the tax authorities of other countries, and also follow-up of the taxation regulation and policy maker represent suggested matters.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manullang, Jus Marsondang
Abstrak :
Era globalisasi melanda dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan tidak dapat lagi membendung masuknya perusahaan konstruksi asing yang secara langsung menangani proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Pengerjaan proyek konstruksi yang ditangani secara langsung oleh perusahaan kontruksi asing ini dapat menimbulkan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi cukup besar jumlahnya dan masih dapat ditingkatkan penerimaannya. Peningkatan penerimaan pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi secara optimal meliputi juga peraturan perpajakan yang memenuhi azas-azas perpajakan. Peraturan perpajakan yang balk adalah peraturan yang memenuhi azas-azas perpajakan. Menurut Adam Smith terdapat 4 azas-azas perpajakan, yaitu equity (keadilan), certainty (kepastian hukum), convenience of payment, dan economy in collection. Pokok permasalahan yang akan ditulis dalam tesis adalah berkenaan dengan pemenuhan azas-azas perpajakan keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pengenaan pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriftif analitis, dan jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian pajak penghasilan atas BUT usaha jasa konstruksi serta perlakuan pengenaan pajak penghasilan atas BUT usaha jasa konstruksi, dan akan diuraikan pendapat para ahli berkenaan dengan pengenaan pajak penghasilan atas BUT usaha jasa konstruksi. Sesudah mendeskripsikan berbagai hal yang relevan, selanjutnya penulis akan melakukan analisis atas data-data guna memecahkan pokok permasalahan yang diperoleh dalam penelitian. Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan, Konsultan Pajak, dan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi. Penulis juga menggunakan questionnaire sebagai pecengkap data utama. Ketentuan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi yang berlaku mulai 01 Januari 1984 s.d. sekarang dapat dibagi dalam 3 periode; yaitu periode pertama mulai 01 Januari 1984 s.d. 31 Desember 1996 dikenakan ketentuan PPh Non-Final, periode kedua mulai 01 Januari 1997 s.d. 31 Desember 2000 dikenakan PPh Final, dan periode ketiga mulai 01 Januari 2001 s.d. sekarang dikenakan PPh Non-Final dengan tidak mengakui kompensasi kerugian terhadap penghasilan kena pajak 2001 dan seterusnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku dalam menghitung pajak atas penghasilan WP Badan BUT usaha jasa konstruksi dalam periode 01 Januari 1984 s.d. 31 Desember 1996 memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum; periode 01 Januari 1997 s.d. 31 Desember 2000 memenuhi sebagian azas keadilan dan tidak memenuhi azas kepastian hukum; dan periode 01 Januari 2001 s.d. sekarang memenuhi sebagian azas keadilan dan tidak memenuhi azas kepastian hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan sebagai berikut : 1. mempertahankan definisi penghasilan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 7 tahun 1983, Nomor 7 tahun 1991, Nomor 10 tahun 1994, dan Nomor 17 tahun 2000; 2. membatalkan diberlakukannya ketentuan perpajakan PPh Final, yaitu Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 7 tahun 1983, Nomor 7 tahun 1991, Nomor 10 tahun 1994, dan Nomor 17 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1996 tanggal 20 Desember 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan; dan peraturan pelaksanaannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7041KMKIKMK.0411996 tanggal 26 Desember 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-421PJ.0411996 tanggai 31 Desember 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan; dan digantikan dengan ketentuan perpajakan PPh Final ; 3. meninjau kembali (inencabut) pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5591KMK.0412000 yang menyatakan kerugian fiskal tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak mulai masa 01 Januari 2001 dan seterusnya; dan 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-961PJ.12001 tanggal 07 Pebruari 2001 yang berlaku mulai 07 Pebruari 2001, dalam rangka memenuhi kepastian hukum, agar diberlakukan mulai 01 Januari 2001.
Globalization knock over world, including Indonesia, causing cannot against barricade entry of the foreign construction company which is directly handle project of construction in Indonesia. Workmanship of project of construction handled directly by company of this foreign construction can generate Permanent Establishment. Tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income is big enough and it still can be raised. The raises of acceptance of income tax on Permanent Establishment Construction Services Company?s income cover also regulation of taxation fulfilling taxation principality. According to Adam Smith of there are 4 taxation principality, that is equity, certainty, convenience of payment, and economy in collection. Fundamental Problems to be written in this thesis is the accomplishment of principality of taxation of equity and certainty of law in regulation of taxation for calculating income tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income. Type of research used in this thesis Is analytical descriptive, and type of research used in this thesis is qualitative research. Writer will elaborate to hit congeniality of income lax on Permanent Establishment Construction Services Company's income and also treatment of imposition of income tax Permanent Establishment Construction Services Company's income, and will be described the opinion of all expert with reference to imposition of income tax Permanent Establishment Construction Services Company's income. Hereafter describe of relevant matters, hereinafter the writer will do analysis data that utilized to solve fundamental of problems obtained in research. Primary data is collected through circumstantial interview with functionary on Tax General Directorate that foal mutating taxation policy, Tax Consultant, and Permanent Establishment Construction Services Company. Writer also use questionnaire as supplementary of primary data. Taxation rule arranging about imposition of income tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income start 01 Januari 1984 s.d. now can divided into 3 period : the first period start 01 January 1984 s.d. 31 December 1996 imposed by Non-Final Income Tax, second period start 01 January 1997 s.d. 31 December 2000 is imposed by Final Income Tax, and third period start 01 January 2001 s.d. is now imposed by Non-Final Income Tax with exception cannot loss compensate the loss to taxable income at 2001 and so on. Result of research conclude that taxation regulation for calculating income tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income in period 01 January 1984 until 31 December 1996 is fulfilling equity and certainty principality; period 01 Januari 1997 until 31 December 2000 menu of some of justice principality and do not fulfill rule of certainty principality; and period 01 Januari 2001 until now menu of some of equity principality and do not fulfill certainty principality. Pursuant to the conclusion, writer suggests the following: 1. maintaining definition of Income which is there are in Article 4 (1) UU Income Tax Number 7 year 1983, Number 7 Year 1991, Number 10 year 1994, and Number 17 year 2000; 2. canceling the rule of taxation Final Income Tax, that is Governmental Regulation ()i number 73 year 1996 date of 20 December 1996 about Income Tax on Permanent Establishment Construction Services, and number : 7041KMKIKMK.0411996 date of 26 December 1996 about Income Tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income, and Handbill of Tax General Director number : SE-421PJ.0411996 date 31 December 1995 about Income Tax on Permanent Establishment Construction Services Company's income; and replaced with ruie of taxation of Non Final Income Tax ; 3. revising ( abstracting ) aril clie 5 Finance Ministr ial Decree number : 559/KMK.04120G0 expressing fiscal loss may not compensated with taxable income in periode 01 Januari 2001 and so on ; and 4. Tax General Director Decision number : KEF-961PJ.12001 date 07 Pthruari 2001 going into effect to start 07 :'ebruari 2001, in order to fulfilling rule of law, is in order to gone into effect to by start 01 Januari 2001.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>