Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Haryo Nur Prasetyo
Abstrak :
Pendahuluan: Dengan stasusnya sebagai transportasi massal, Transjakarta harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan termasuk penyandang difabel, salah satunya halte. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ITDP pada tahun 2018, hasil observasi menjelaskan bahwa dari beberapa fasilitas ramah difabel yang dimiliki oleh Transjakarta masih banyak yang belum memenuhi standar, diantaranya adalah kemiringan ram, ketersediaan guiding block, lebar pintu masuk, ruang gerak bebas pada koridor, papan informasi berjalan, serta informasi berbasis suara yang masih belum banyak tersedia di halte Transjakarta. Metode: Variabel penilaian aksesibilitas halte diantaranya pada ukuran dasar ruang, jalur pemandu, pintu, ram, tangga, serta rambu dan marka sesuai Permen PUPR No. 14 tahun 2017 dan Permenhub No. PM 98 tahun 2017. Penelitian dilakukan seluruh halte ramah difabel Transjakarta sebanyak 64 halte yang tersebar di 12 koridor di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hasil: Secara keseluruhan, tingkat pemenuhan aksesibilitas di halte ramah difabel bus Transjakarta sebesar 66%, aksesibilitas ukuran dasar ruang 89%, jalur pemandu 36%, pintu 79%, ram 71%, tangga 76%, serta rambu dan marka 45%. Kesimpulan: Kesimpulannya, pemenuhan aksesibilitas pada halte ramah difabel bus Transjakarta masih perlu ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut mengenai aksesibilitas pada halte bus Transjakarta masih perlu dikembangkan. ......Introduction: As mass public transportation, the Transjakarta facilities, including bus stops, must be accessible to the public, including people with disabilities. The ITDP research in 2018 explained that many Transjakarta facilities did not conform the accessibility standards, including the slope of the ramp, the availability of guiding blocks, the width of the entrance, free movement space in corridors, running text, and the availability of voice-based information. Methods: The accessibility variables of the bus stop assessment are the size of the space, guiding block, doors, ramps, stairs, as well as signs and markings according to PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2017 and Perhubungan Ministerial Regulation No. PM 98 of 2017. The research was carried out on all 64 Transjakarta disabled-friendly bus stop across 12 corridors throughout the DKI Jakarta area except Kepulauan Seribu Administrative District. Results: Overall, the accessibility fulfillment rate at the disabled-friendly Transjakarta bus stop was 66%, room size accessibility was 89%, guiding block 36%, doors 79%, ramps 71%, stairs 76%, and signs and markings 45%. Conclusion: The fulfillment of accessibility at the disabled-friendly Transjakarta bus stop needs to be improved. Further research on accessibility at Transjakarta bus stops still needs to be developed.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Endah Pertiwi
Abstrak :
Aksesibilitas menurut kamus besar bahasa indonesia dimaknai seabgai hal yang dapat dijadikan akses. Aksesibilitas dalam dunia web memungkinkan setiap orang dapat menikmati informasi yang ada dalam sebuah situs yang termuat di internet
Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, 2013
020 VIS 15:2 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Wirda Jannah Astyatika
Abstrak :
Kegiatan industri di Kota Tangerang berkembang di sepanjang jalan utama. Kota Tangerang memiliki empat zona industri, yaitu Daan Mogot, Manis, Pabuaran Tumpeng dan Pasirjaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik pada tiap zona industri tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan analisis deskriptifkomparatif. Hasil menunjukan terdapat perbedaan karakteristik pada Zona Industri Manis dan Pasirjaya yang memiliki karakteristik pemanfaatan tanah, aksesibilitas, luas, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, jumlah jenis industri, kepadatan industri serta rasio penanaman modal yang relatif tinggi. Sedangkan pada Zona Industri daan Mogot dan Pabuaran Tumpeng memiliki karakteristik dengan nilai variabel yang relatif lebih rendah.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S34218
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Antonius Cahyo Wibowo
Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan berbagai macam penggunaan serta aplikasi internet akhir-akhir ini yang membutuhkan bandwidth yang besar semakin mempertegas diperlukannya suatu akses internet broadband dengan data rare yang tinggi untuk menggantikan akses internet menggunakan modem dial-up, sehingga pengguna intemet dapat mengimbangi laju kebutuhan bandwidth tersebut.

Dua teknologi akses internet baru yang mampu memberikan akses internet broadband adalah ADSL dan cable modem. Pada skripsi ini kedua teknologi tersebut diperbandingkan dari segi ketersediaan akses (aksesibiltas) dan kemungkinan pengembangan (skalabilitas) untuk melihat mana yang lebih baik dan lebih menjanjikan bagi penyelenggaranya.

Pada akhir skripsi ini disimpulkan bahwa ADSL untuk saat ini memiliki aksesi bilitas dan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan cable modem, namun pada perkembangan selanjutnya dengan adanya standar yang pasti dan perkembangan pengguna internet di rumah-rumah maka cable modem juga akan memiliki aksesibilitas dan skalabilitas yang mampu menyaingi ADSL.
2001
S39901
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firdus Labang Donya
Abstrak :
Pembangunan perumahan Kota Bogor mengalami peningkatan. Dimana sektor perumahan mendominasi penggunaan tanah seluas 38,6% dari luas lahan Kota Bogor. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan nilai tanah perumahan di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola keruangan nilai tanah perumahan dengan menganalisis mengenai hubungan nilai tanah perumahan berdasarkan aksesibilitas jarak perumahan dari prasarana transportasi (stasiun, pintu tol, dan terminal); sarana pelayanan umum (perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat kegiatan ekonomi); dan pusat kota (kebun raya) menggunakan analisis keruangan dan statistik. Hasil yang didapatkan adalah jarak perumahan dari pusat kota (kebun raya) dan prasarana transportasi (terminal dan pintu tol) memiliki korelasi negatif dengan tingginya nilai tanah. Dan pintu tol merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi nilai tanah perumahan di Kota Bogor.
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Sugito
Abstrak :
Tujuan penelitian mempelajari pengaruh status kemiskinan terhadap perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas dengan memperhitungkan faktor aksesibilitas dan faktor sosial demografi dengan menggunakan data Susenas 2013 dan Podes 2014. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa status kemiskinan signifikan mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas, baik tidak berobat, berobat sendiri maupun berobat jalan ke fasilitas kesehatan modern. Setelah memperhitungkan faktor aksesibilitas, penyandang disabilitas miskin memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berobat ke fasilitas kesehatan modern jika memiliki jaminan kesehatan selain jamkesmas, memiliki kendaraan dan terdapat fasilitas kesehatan di daerah tempat tinggalnya. Setelah memperhitungkan faktor sosial demografi, faktor terkuat dalam menentukan pencarian pengobatan penyandang disabilitas adalah status bekerja, terutama untuk berobat menggunakan fasilitas kesehatan modern.
This study examines the effect of poverty status on health seeking behavior of persons with disabilities by controlling variables such as accesibility factor and social demography factor using Susenas 2013 and Podes 2014 data. Results of multinomial logistic regression analysis show that poverty status affect health seeking behavior of persons with disabilities, either no treatment, selftreatment, or outpatient treatment to modern health facilities. According to accessibility factor as control variables, if the poor persons with disabilities have the other health insurance besides Jamkesmas, have a vehicle and health facilities in the area where they lives, more likely to have outpatient treatment using modern health facilities. According to social demography factors, the strongest determinants of health seeking behavior of person with disabilities was work status, especially for outpatient treatment using modern health facilities.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46218
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mustika Bayu Martanti
Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum yang mencukupi, begitupun dengan fasilitas kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2016 telah membuka RSUD Kecamatan yang merupakan rumah sakit kelas D sebagai lsquo;jembatan rsquo; antara jenjang fasilitas pelayanan primer Puskesmas dengan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota agar dapat merespon peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan sekunder yang lebih merata. Selain menambah jumlah fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta, berdirinya RSUD Kecamatan membawa perubahan dalam aksesibilitas dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas geografis dan utilisasi RSUD Kecamatan di Jakarta Timur serta menjelaskan keterkaitan antara aksesibilitas dengan utilisasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan dibantu instrumen SIG, dengan menggunakan data sekunder dari masing-masing RSUD. Dari penelitian ini diketahui bahwa hadirnya 3 RSUD Kecamatan di Jakarta Timur secara geografis telah dapat telah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Jakarta Timur, kecuali sedikit wilayah pada bagian sisi sebelah timur laut kota Jakarta Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berhasil memeratakan akses geografis penduduk Jakarta Timur untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan.
ABSTRACT
The city growth and the increased number of population should be balanced with sufficient public facility, as well as health facility. The provision of health facility is an obligation of the government, including regional government. Since 2016, the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta has opened District General Hospital, which is a class D hospital, as a lsquo bridge rsquo between primary service facility Public Health or Puskesmas and City General Hospital in order to respond the increase of the community rsquo s need of secondary healthcare service more equally. In addition to increase the number of health facilities owned by the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta, the establishment of District General Hospital brings change in the accessibility and utilization of health service facility in Jakarta. The aim of this research is to find out geographical accessibility and utilization of District General Hospital in East Jakarta, as well as to explain the relationship between the accessibility and utilization. This research uses analytical descriptive method, helped by GIS software, using secondary data of each hospital. Based on the research, it can be seen that the establishment of 3 District General Hospitals in East Jakarta geographically has been able to reach almost all areas in East Jakarta, except for a few areas on the northeast side of East Jakarta. It indicates that the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta has successfully eased the geographical access of the East Jakarta residents to the health service facility.
2018
T51515
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rira Wahdani Martaliza
Abstrak :
UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017. Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
UHC (Universal Health Coverage) is the main goal of health reform in almost all countries and is also a WHO priority where every community has access to the necessary health services. To support the realization of UHC, the government implemented the National Health Insurance Program (JKN) since January 1, 2014. This study aims to determine the effect of JKN on the utilization of inpatient health services and the number of inpatient days on Timor, Flores and Sumba Island in East Nusa Tenggara 2017. This study uses a cross-sectional study design using 2017 Susenas secondary data. The results of binomial logit and negative analysis prove that the JKN program increases the probability of inpatient utilization by 1.58 times by increasing the number of hospitalization days by 0,318 days hospitalization. Therefore, it is necessary to strengthen community access to health services by improving health facilities and infrastructure.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53807
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Fauziyah
Abstrak :
Tata letak geografis Indonesia yang berada pada posisi rawan bencana menyebabkan pentingnya penerapan program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif. Di sisi lain, program ini terintegrasi pada perencanaan pembangunan jangka panjang. Salah satunya wilayah yang menerapkan program pengurangan risiko bencana, yakni Kabupaten Sleman. Sleman menempati urutan pertama dalam kepadatan masyarakat dan jumlah komunitas disabilitas terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Tetapi dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi, seperti tingkat pemahaman yang masih melihat disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya, aksesibilitas yang minim, sehingga menyebabkan keterpaparan bencana yang tidak proporsional. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengurangan risiko bencana dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi program di Kabupaten Sleman. Pendekatan postpositivism digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa sebagian besar adanya kesesuaian program dengan penerima manfaat, program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian penerima manfaat dengan organisasi pelaksana karena banyaknya program yang telah melibatkan komunitas disabilitas sebagai assessor terkait aksesibilitas yang diberikan dan pelatihan inklusivitas pada para implementor program. Di sisi lain, sinergitas terhadap organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pelaksana mulai masif dilakukan. Seiring waktu berjalan, pemerintah pun mulai mengubah mindset dalam memandang disabilitas sebagai kelompok berisiko tinggi yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, meskipun belum secara merata pemahaman ini. Beberapa faktor pendorong dalam program ini ialah adanya komitmen dari pimpinan dalam memberikan setiap kebutuhan disabilitas, pelibatan disabilitas mulai dari pembentukan program hingga tahap evaluasi. Namun faktor penghambat dari ragam disabilitas dan ilmu pengetahuan yang terbatas menjadi kendala terbesar pada implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif ini. ......Indonesia’s disaster-prone geographic condition makes it imperative for the government to implement an inclusive disaster risk reduction program. On the other hand, such program has been integrated into the national long term development plan. One of the regencies that implements a disaster risk reduction program is the Sleman Regency. Sleman ranks first in population density and the number of disability communities when compared to other regencies/cities in D.I. Yogyakarta. However, its implementation faces numerous obstacles, such as low level of understanding, that views disabled people as helpless individuals, and minimum accessibility, which result in a disproportionate exposure to disasters. This thesis aims to describe the implementation of disaster risk reduction program in Sleman Regency and analyze the factors which facilitate and inhibit program implementation. This research utilizes a post-positivism approach, with qualitative data collection method. This thesis found that for the most part, the program is compatible with the beneficiaries and implementing organizations. Such can also be said for the beneficiaries and implementing organizations. The reason for the compatibility is because the program has brought in the disability communities to act as assessors for matters related to accessibility and conducted inclusivity training for program implementers. The synergy between disability and implementing organizations has increased. Over time, the government has changed its mindset and started to view disability communities as a high-risk group which require capacity building, although such understanding is not yet widespread. Some of the driving factors are the leadership’s commitment in providing the needs of the disability communities and the involvement of disability communities in all stages of the program, from formulation until evaluation. On the other hand, the inhibiting factors for this inclusive disaster risk reduction program are the different types of disabilities and limited knowledge of program implementers regarding disability.
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Vidyaras
Abstrak :
Penelitian ini melihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi kriminalitas di pedesaan Indonesia. Pedesaan identik dengan sektor agrikultural, tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, dan infrastruktur jalan yang cenderung masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan menjadi penting bagi perkembangan desa. Sejak pemerintah mengeluarkan konsep pembangunan desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pembangunan masif infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, selain memberikan dampak positif, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perdebatan karena adanya eksternalitas negatif yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya kriminalitas. Dengan menggunakan model regresi logistik, penelitian ini menganalisis data Potensi Desa (Podes) tahun 2006-2018 untuk desa/kelurahan di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia beriringan dengan peningkatan peluang kriminalitas, yaitu sekitar 1,3-1,5 kali lebih tinggi. Setelah pembangunan masif karena pemanfaatan dana desa, pembangunan jalan di desa-desa terpencil diindikasi lebih memberikan manfaat untuk kemajuan ekonomi desa, yang kemudian dapat berdampak pada turunnya pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya karena kondisi ekonomi yang membaik. Temuan ini mendukung beberapa literatur yang menjelaskan bahwa infastruktur jalan dan aksesibilitas dapat memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas. ......This study views how the road infrastructure development affects crime in rural Indonesia. Rural areas are related to agricultural sector, high poverty rates, low quality of life, and low road infrastructure. Under these conditions, the road infrastructure development in rural areas is important for village development. Since the government issued the concept of village development through Law no. 6 of 2014 concerning Villages, a massive road infrastructure development occurred in rural Indonesia which aims to fulfill village facilities and infrastructure and develop local economic potential.Despite of having a positive impact, the road infrastructure development is also a debate because of the negative externalities on environment and society, one of which is crime. By using the logistic regression model, this study analyzes the Village Potential (Podes) data for villages in all provinces in Indonesia for the period 2006-2018. The estimation results show that the road infrastructure development in rural Indonesia is accompanied by an increase in crime opportunities, which is about 1.3-1.5 times higher. After the massive road infrastructure development due to village fund, the road development in remote villages is indicated to be more beneficial for village economic progress, which can have an impact on decreasing criminals due to better economic condition. This finding supports some previous literatures which explain that road infrastructure and accessibility can provide opportunities for crime.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>