Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Philosophical perspectives on prevention of corrupt practices in Indonesia."

"AbstrakPasca Reformasi, agenda pemberantasan korupsi menjadi tema sentral penegakan hukum di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki sifat, dan karakter sebagai extra ordinary crime. Untuk memberantas korupsi, DPR, dan Pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan dan membentuk lembaga pemberantas korupsi. Lembaga yang sampai saat ini masih dipercaya masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk karena pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, dan kejaksaan belum optimal. Upaya yang dilakukan KPK, Jaksa, dan Polisi selama ini adalah upaya penindakan yang membutuhkan anggaran besar. Pemberantasan Korupsi tidak akan pernahPeran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya, Putra Perdana A. 460berhasil, dan optimal jika negara hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Sebenarnya upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Perguruan Tinggi disini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi. Untuk itu optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi bagi Mahasiswa, dan Masyarakat."

"AbstrakPasca Reformasi, agenda pemberantasan korupsi menjadi tema sentral penegakan hukum di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki sifat, dan karakter sebagai extra ordinary crime. Untuk memberantas korupsi, DPR, dan Pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan dan membentuk lembaga pemberantas korupsi. Lembaga yang sampai saat ini masih dipercaya masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk karena pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, dan kejaksaan belum optimal. Upaya yang dilakukan KPK, Jaksa, dan Polisi selama ini adalah upaya penindakan yang membutuhkan anggaran besar. Pemberantasan Korupsi tidak akan pernahPeran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya, Putra Perdana A. 460berhasil, dan optimal jika negara hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Sebenarnya upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Perguruan Tinggi disini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi. Untuk itu optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi bagi Mahasiswa, dan Masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW dalam agenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori New Institusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW terbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasan korupsi, serta interaksi antar aktor - aktor anti korupsi KPK - ICW. Pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secara moril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional. Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back. Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK - ICW juga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor anti korupsi.

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW in the agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approaches New institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission - ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruption agenda, as well as the interaction between actors of anti -corruption between KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW getting support and challenge. Moral and material supporting come from the civil society and the international community. In the other side the challenge popularly known by the term "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of the state, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remain consistent as anti -corruption actors."

"ABSTRAKUpaya-upaya dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberantas korupsi,namun Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara terkorup di dunia.Korupsi yang telah mengakar di Indonesia ini menunjukan minimnya nilai, moral,dan agama dalam pembentukan perilaku yang antikorupsi. Sejumlah hasil kajianliteratur menunjukan bahwa perilaku antikorupsi seseorang dapat dipengaruhioleh sejumlah faktor, antara lain sosialisasi, religiositas, dan civic knowledge.Peneliti berargumen bahwa semakin tinggi religiositas seseorang, maka semakinpositif perilaku antikorupsinya. Unit analisa penelitian ini adalah individu yaitumahasiswa Universitas Indonesia. Data dalam tulisan ini didapat dari surveimenggunakan kuesioner terhadap 160 responden. Adapun hasil penelitian inimenunjukan bahwa religiositas signifikan dalam memengaruhi perilakuantikorupsi dengan kekuatan hubungan yang lemah yaitu d=0,292. Hasilpenelitian juga menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhiperilaku antikorupsi yaitu normas sosial dan norma hukum.

---

ABSTRACTThe efforts has made by variuos parties to eradicate corruption, butIndonesia is still listed as one of the most corrupt countries in The World.Corruption which has been rooted in Indonesia implicated lack of value, morality,and religion in the development of anti-corruption behavior. A number of literarystudies show that somebody?s anti-corruption behavior can be influenced by somefactors, such as socialization, religiousity, and civic knowledge. Researchersargue that the higher somebody?s religiosity, the more positive his anti-corruptionbehavior. Analysis unit of this research is the individual Universitas Indonesia?sstudents. The data of this script obtained from the survey questionnaire to 160respondents. As for the results this research shown that religiosity is significant ininfluencing anti corruption behavior with low correlation?s strength d=0,292. Theresult of this study also show that there are some other factor that influence anticorruptionbehavior which are social norm and law norm."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengungkapan anti-korupsi terhadap nilai perusahaan dan menganalisis peran direktur utama (CEO) dan direktur keuangan (CFO) wanita sebagai variabel pemoderasi dalam memperkuat pengaruh tersebut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 302 perusahaan pada lima sektor yang terindikasi rawan korupsi berdasarkan literature, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan tahunan periode 2016-2017. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kuantitatif menggunakan regresi panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa kehadiran wanita sebagai direktur utama berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi, sementara keberadaan wanita sebagai direktur keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Hasil juga menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Direktur utama dan direktur keuangan wanita ditemukan tidak dapat memperkuat pengaruh positif pengungkapan anti-korupsi terhadap nilai perusahaan.

---

This study aims to empirically examine the effect of anti-corruption disclosures on firm value and investigates the role of female as Presiden Directors (CEOs) and Financial Directors (CFOs) as a moderating variable in strengthening that influence. The sample used in this study was 302 companies in the five selected sectors (mining, building construction, transportation, communication and manufacturing) which are listed on the Indonesia Stock Exchange and published annual reports for the period 2016-2017. This research is a quantitative empirical research using the panel regression. The results of the study show that the presence of women as Presiden Directors (CEOs) has a positive effect on anti-corruption disclosures, while the presence of women as Financial Directors (CFOs) does not affect the corporate anti-corruption disclosure. The results also show that anti-corruption disclosure has a negative effect on firm value. Female CEOs and CFOs are found to be unable to strengthen the positive effect of anti-corruption disclosures on firm value."