Ditemukan 246 dokumen yang sesuai dengan query
Desi Oktaviani Bakara
"
Proses pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Undang-undang mengenai praktik keperawatan tidak mengatur dengan spesifik mengenai proses pelimpahan kewenangan ini, khususnya dalam tindakan medis. Hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai pengaturan kewenangan perawat dan dokter yang ada di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta pembagian kewenangan antara dokter dan perawat yang ada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Simatupang, Raymond
2005
T36541
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fika Candra
"
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa kewenangan DJP saat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55685
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tobing, Tiurma L.
"
This article explains the use of archival system in the government offices in Indonesia. The archieval system in Indonesia has four periods i.e. Remainder of VOC from XVII Century until 1799, Netherlands Colonisation in !9th Century, Netherlands Colonisation in 20th Century, and the Government of Republic of Indonesia period. Sistem Tata Naskah (manuscript order system) and Sistem Pola Bant (new order system) are the two systems emerged after the independence of the Republic of Indonesia. ...
"
1998
JIIP-1-1-Sept1998-85
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sihotang, David Mondru
"
This thesis uses the aggregate data of individuals and firms per region tax office in all provinces in Indonesia in 10 years of taxing period (2008-2017) in time-fixed effect model. We found that soft and medium approach in power of authority gives significant effect in increasing tax compliance. However, other findings show that the higher taxpayer income, the lower the tax compliance. In addition, Java, Bali and Nusa Tenggara still give higher compliance than the ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55257
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hikmat Budiman
"
Perkembangan kajian tentang Internet di Indonesia, antara lain, ditandai oleh beberapa kajian yang umumnya difokuskan pada upaya untuk menjelaskan relasi antara perkembangan pemanfaatan internet oleh masyarakat di satu sisi, dan kemungkinan potensial bagi perbaikan kualitas kehidupan politik demokrasi di sisi lain. Ungkapan-ungkapan seperti cyberdernocracy, information superhighway, atau medium of liberation, sering dipakai ketika membahas Internet sebagai domain politik. Pada level konseptual, kajian-kajian semacam ini biasanya merujuk, paling tidak, pada dua argumen teoritis. Yang pertama adalah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12208
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arofah
"
Perubahan struktur ketatanegaraan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sebagai salah satu akibat dari Reformasi 1998, sehingga muncul komposisi baru pembentuk institusi MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat hasil Pemilu 2004.
Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 memberikan implikasi terhadap komposisi dan relasi antarlembaga negara. Komposisi dalam lembaga MPR Sebelum Perubahan terdiri dari anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum dan utusan daerah serta utusan golongan, berubah menjadi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19888
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Avitya Danastri
"
Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anita Nurviana
"
Sebagian besar daerah Indonesia terjadi kekurangan dan kelebihan guru terutama guru PNS. Kekurangan guru menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran, sedangkan kelebihan guru mengakibatkan daya serap Anggaran Belanja Negara besar. Kemendikbud wajib melakukan pengendalian formasi guru. Namun Kemdikbud tidak dapat mengendalikan formasi guru nasional sendiri, karena terdapat Kemen PANRB mempunyai tugas menyusun alokasi kebutuhan guru bagi pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi setiap tahun. Setelah Kemen PANRB menetapkan alokasi formasi guru, Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51951
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aviceena Pratikto Raharjo
"
Penelitian ini membahas potensi notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Kewenangan Lain Notaris yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu peluang implementasi sertifikasi elektronik oleh notaris terhadap fungsi jabatannya, bentuk sertifikasi yang diberikan Notaris terhadap suatu transaksi elektronik dan bagaimana implikasi hukum yang mungkin terjadi atas transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
