Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chaidir Yuzi Apriadi
" Penghapusan barang milik negara sub sektor migas merupakan salah satu kegiatan perminyakan yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Semakin banyaknya sisa barang proyek perminyakan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan material di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sub sektor minyak dan gas bumi. Salah satu bidang usaha yang merasakan dampak ini adalah bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam upaya menata pengelolaan milik negara yang berada di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, pemerintah ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26533
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Khusni Effendy
" Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferawati
" Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Khusni Effendy
" Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rian Rosita Luthfi
" Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S52733
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Davina Permata
" Barang Milik Negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya, terdapat Barang Milik Negara, khususnya yang berupa tanah, yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan ketidakadaannya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan. Pemanfaatan atas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puji Sandika
" Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara ... "
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertahanan RI, 2022
355 JIPHAN 8:1 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Septiana
" Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachmat Kurniawan Ratdityas
" [ABSTRAK
Kendala utama yang dirasakan saat ini dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya berupa jalan tol, adalah sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah.Pembebasan tanah yang menjadi tanggung jawab pemerintah,pada banyak kasus, masih sulit mendapatkan kesepakatan nilai pembebasan dengan masyarakat.Masyarakat memiliki persepsi nilai pembebasan yang tinggi, diatas nilai tanah yang dipegang pemerintah dari hasil penilaian oleh penilai profesional. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai nilai pembebasan tanah, yang meliputi faktor nilai tanah, kerugian ... "
2015
T42945
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Souisa, Jacqueline A. Shirley
" Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA pada tanggal 24 September 1960, sistim Administrasi Pertanahan di Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang pasti dan jelas. Berdasarkan Penjelasan Umum II disebutkan bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45134
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>