Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan suatu ciptaan. Pengertian hak Eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja. orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif tersebut, wajib untuk meminta iziri kepada pencipta. Izin inilah yang dinamakan Iisensi. Perjanjian lisensi ini disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta yang besarnya berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Kewenangan YKCI sebagai pemegang Hak Cipta lagu dan musik untuk mengelola hak eksklusif para pencipta didasarkan kepada Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Flak Cipta, Perjanjian dan Kuasa Pencipta Indonesia, Perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis di lebih 100 negara. Melihat pada jumlah user yang memiliki lisensi pengumuman musik (diperkirakan berjumlah 20 %) dan user yang tidak memakai lisensi pengumuman musik, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hak dari para pencipta lagu atas pengumuman ciptaan lagu tidak berjalan efektif. Dengan hanya memiliki 5 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, YKCI mengumpulkan royalty sejumlah Rp. Rp.8.675.688.609 tahun 2002, Rp.6.707.037.126 tahun 2003 serta Rp.12.297.120.524 pada tahun 2004. Kinerja YKCI masih dipengaruhi dan diwarnai oleh berbagai hal, antara lain : Krisis ekonomi yang berkepanjangan, kurangnya pemahaman tentang Hak Cipta oleh para pengguna musik, masih rendahnya pengetahuan dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta oleh para penegak hukum, dan bahkan luasnya wilayah Indonesia secara geografis merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi KCI. Melihat pada keterangan YKCI tersebut, kita dapat memahami bahwa pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati Hak Cipta orang lain masih rendah sehingga menghambat optimalisasi peran YKCI selama ini. Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut timbal dikarenakan budaya hukum yang belum membudaya di masyarakat. Mulai Januari 2003 Hingga Mei 2006, penegakan hukum yang sedang diupayakan oleh YKCI terhadap pengguna lagu yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta adalah sebanyak 27 kasus yang diselesaikan secara pidana maupun perdata. Direktorat Jenderal HKI memiliki 5 kebijakan strategis, yaitu kebijakan di bidang : legislasi, administrasi, kerjasama, Sosialisasi dan penegakan hukum. Direktorat Jenderal HKI telah melakukan langkah-Iangkah untuk lebih mengefektifkan penegakan hak memungut royalti atas tindakan pengumuman suatu lagu, seperti : revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (tim revisi telah dibentuk Direktur Jenderal HKI), Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, Penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Dewan Hak Cipta (vide Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta), serta rencana pembentukan Direktorat khusus Penyidikan."