Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Siregar, Nien Rafles, author

Dualisme putusan pengadilan mengenai hak kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap persero = Dualism of court decisions on creditors right to file bankruptcy petition against state owned enterprise

ABSTRAK
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian...

2013

T32167

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lukman Bahros, author

Peranan proyeksi arus kas dalam meminimalisir kredit bermasalah : Studi kasus pada PT. Bank BUMN

Masalah pemberian kredit selalu terjadi pada setiap bank, karena penggunaan kredit erat sekali hubungannya dengan kegiatan usaha dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Bank sebagai pihak pemberi kredit yang memiliki posisi lebih kuat dari debitur hendaknya tetap melaksanakan sikap hati-hati dalam menyalurkan kredit dan selalu berupaya untuk meminimalisir...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T1003

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khairun Nisa, author

Perlindungan hukum kreditor konkuren sehubungan dengan penjualan boedel pailit oleh kreditor separatis menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK dan PKPU) = The legal protection of concurrent creditors in connection with sale of bankrupt boedelby the separatists creditor according to law No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of payment obligations

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait dengan utang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48894

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meutia Bianinda, author

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren Ditinjau dari Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo. No.2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg) = Analysis of unsecured creditors protection based on pari passu pro rata parte principle (case study on Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg jo. No.2/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren yaitu Bank Mandiri berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte yang terkandung dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Filosofi yang mendasari prinsip Pari Passu Pro Rata Parte adalah prinsip keadilan. Tidak adil jika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Michael Widyaputra, author

Analisa yuridis atas pembebanan jaminan fidusia milik orang lain dalam perjanjian pembiayaan konsumen studi kasus putusan nomor 109 pdt 2013 pty = Juridical analysis on fiduciary imposition of property owned by others in consumer financing agreement case study decision no 109 pdt 2013 pty

Berdasarkan Pasal 534 KUHPerdata, barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak, maka ia dianggap sebagai pemilik dari benda tersebut, atau hal ini dikenal pula dengan bezit atas benda bergerak. Namun terhadap pembebanan benda bergerak pada Lembaga Jaminan Fidusia, timbul perbedaan pandangan terkait konsep hak kepemilikan yang dianut dalam UUJF. Banyak...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62242

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Letycia Minerva Pariela, author

Eksistensi perlindungan hukum bagi kreditor yang barang jaminannya dirampas oleh Indonesia dengan mempergunakan non-concivtion based (NCB) assset forfeiture = Existence of legal protection for creditors if theirs security goods seized by Indonesia by using based non conviction (NCB) asset forfeiture

Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Melanie Wijaya Oei, author

Kedudukan hukum pemegang obligasi sebagai kreditor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Bond holders legal position according to law no 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts / Melanie Wijaya Oei

Tesis ini membahas tentang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh para kreditor pemegang obligasi dengan dasar pertimbangan bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal mengatur pemegang obligasi harus diwakili oleh wali amanat di dalam maupun di luar pengadilan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46377

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luthfi Arya Ramadhani Viryandri, author

Surseance of payment in banking credit agreements during the Covid-19 Pandemic : case study at PT. Bank Negara Indonesia = Penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam perjanjian kredit perbankan pada masa Pandemi Covid-19 : studi kasus PT. Bank Negara Indonesia

Tren individu yang terdampak Covid-19 terus meningkat sejak awal kemunculannya hingga menyebar secara global dan muncul di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari Covid-19 adalah debitur kurang mampu membayar kembali hutangnya kepada kreditur. Akibatnya, semakin banyak orang yang mengajukan pailit, terutama di Indonesia yang lebih banyak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aprilina Puji Astuti, author

Akibat hukum perjanjian kredit yang ditandatangani direktur perseroan selaku debitur yang telah berakhir masa jabatannya (studi kasus di Bank MK Kanca TKG) = The effect of credit agreement law conducted by the director of company as debtor whose term has ended (case study at MK Bank Branch office TKG)

Salah satu tindakan hukum yang sering dilakukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu melaksanakan perjanjian kredit. Oleh karena berbentuk perjanjian, maka pemberian kredit tersebut wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat penting sahnya perjanjian adalah kecakapan dan kewenangan dalam membuat perjanjian. Namun, di dalam prakteknya khususnya dalam perjanjian kredit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50936

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian