Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perdagangan internasional, produk minyak nabati merupakan salah satu produk pertanian yang paling banyak diperdagangkan (termasuk biji-bijian dan daging), perdagangan minyak nabati menjadi sangat penting bagi banyak negara, dengan tujuan untuk konsumsi maupun produksi (Krugman, 2009). Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan permintaan impor minyak nabati seperti minyak sawit dunia akan mencapai 50,6 juta ton pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 6,3% dibandingkan periode tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dalam negeri dan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh kebijakan pajak ekspor terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya. Kami menggunakan data panel ekspor produk minyak kelapa sawit dan turunannya ke 10 negara tujuan utama ekspor selama periode 2008 – 2021 dengan metode estimasi Poisson Pseudo Maximum Likehood (PPML). Hasil Estimasi menunjukkan penerapan kebijakan pajak ekspor menimbulkan efek efek negatif terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

---

In international trade, oilseed products are one of the most highly traded agricultural products (others include grains and meat), making this trade one of crucial importance for many countries, either through production or utilization (Krugman,2009). The United States Department of Agriculture (USDA) estimates that the world's import demand for vegetable oils such as palm oil will reach 50.6 million tons in 2022. This figure increased by 6.3% compared to the 2021 period. Based on that, since 2008 the government has issued a policy of imposing taxes on palm oil and its derivatives with the aim of ensuring domestic availability and to encourage the growth of the national industry. This study examines the impact of the imposition of export tax policies on the export performance of palm oil and its derivatives. We use panel data on exports of palm oil products and their derivatives to 10 main export destination countries during 2008 – 2021 period using Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) estimation method. The estimation results show that the export tax has a significant negative effect on the export volume of palm oil and its derivatives."

"Indonesia merupakan salah satu negara eksportir Crude Palm Oil (CPO) di dunia dan dalam beberapa tahun terakhir volume ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah Indonesia nomor 80 tahun 2018 yang mewajibkan penggunaan angkutan laut nasional untuk kegiatan ekspor CPO membantu meningkatkan produktifitas industri pelayaran nasional melalui pengadaan armada kapal dan juga akan mengubah model bisnis yang tadinya menggunakan incoterm Free On Board (FOB) menjadi Cost, Insurance and Freight (CIF), dimana model bisnis CIF akan lebih menguntungkan pihak Indonesia sebagai pihak eksportir. Untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan armada kapal yang memadai. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui kebutuhan perencanaan armada kapal untuk memenuhi kebutuhan ekspor CPO Indonesia rute Dumai-Kandla  dalam hal jumlah kapal, kapasitas kapal dan kecepatan kapal. Dengan menggunakan metode optimasi linear programming dimana meminimalkan total biaya operasional dan perhitungan menggunakan persamaan yang ada sehingga didapatkan nilai yang optimal. Hasil pada penelitian ini didapatkan rencana armada kapal yang dibutuhkan yaitu jumlah kapal baru sebanyak 16 sampai 25 kapal pada tahun 2019 sampai 2033 dengan kapasitas 10000 DWT dan kecepatan 15,5 knot. Apabila menyewa kapal dibutuhkan, maka dibutuhkan dalam jumlah 8 sampai 13 kapal pada tahun 2019 sampai 2033 dengan kapasitas 20000 DWT dan kecepatan 13.8 knot. Dilanjutkan dengan initial design dimana berfungsi sebagai acuan estimasi biaya apabila ingin melakukan pengadaan kapal baru.

---

Indonesia is one of the worlds major exporters of Crude Palm Oil (CPO) and in recent years the volume of Indonesias CPO exports has increased. With the issuance of Indonesian government policy number 80 of 2018 which requires the use of national sea transportation for CPO export activities helps increase the productivity of the national shipping industry through the procurement of a fleet of ships and will also change the business model that used the Free On Board (FOB) to Cost, Insurance and Freight (CIF), where the CIF business model will be more profitable for Indonesia as an exporter. To support this policy an adequate fleet of ships is needed. This study aims to determine the needs of the fleet planning to meet the needs of Indonesias CPO export Dumai - Kandla route in terms of number of ships, ship capacity and speed of the ship. By using linear programming optimization method which minimizes total operational costs and calculations using existing equations so that the optimal value is obtained. The results of this study found that the fleet plan required is the number of new ships of 16 to 25 ships in 2019 to 2033 with a capacity of 10000 DWT and a speed of 15.5 knots. If renting a vessel is needed, namely the number of vessels of 8 to 13 ships in 2019 to 2033 with a capacity of 20000 DWT and a speed of 13.8 knots. Followed by the initial design which serves as a reference for estimating costs if you want to procure new ships."

"Indonesia merupakan salah satu negara eksportir Crude Palm Oil (CPO) di dunia dan dalam beberapa tahun terakhir volume ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah Indonesia nomor 80 tahun 2018 yang mewajibkan penggunaan angkutan laut nasional untuk kegiatan ekspor CPO membantu meningkatkan produktifitas industri pelayaran nasional melalui pengadaan armada kapal dan juga akan mengubah model bisnis yang tadinya menggunakan incoterm Free On Board (FOB) menjadi Cost, Insurance and Freight (CIF), dimana model bisnis CIF akan lebih menguntungkan pihak Indonesia sebagai pihak eksportir. Untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan armada kapal yang memadai. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui kebutuhan perencanaan armada kapal untuk memenuhi kebutuhan ekspor CPO Indonesia rute Dumai-Rotterdam dalam hal jumlah kapal, kapasitas kapal dan kecepatan kapal. Dengan menggunakan metode optimasi linear programming dimana meminimalkan total biaya operasional dan perhitungan menggunakan persamaan yang ada sehingga didapatkan nilai yang optimal. Hasil pada penelitian ini didapatkan rencana armada kapal yang dibutuhkan yaitu jumlah kapal baru sebanyak 4 sampai 6 kapal pada tahun 2019 sampai 2033 dengan kapasitas 20000 DWT dan kecepatan 14,9 knot. Apabila menyewa kapal dibutuhkan yaitu jumlah kapal baru sebanyak 4 sampai 6 kapal pada tahun 2019 sampai 2033 dengan kapasitas 20000 DWT dan kecepatan 11.9 knot. Dilanjutkan dengan initial design dimana berfungsi sebagai acuan estimasi biaya apabila ingin melakukan pengadaan kapal baru.

---

Indonesia is one of the world's major exporters of Crude Palm Oil (CPO) and in recent years the volume of Indonesia's CPO exports has increased. With the issuance of Indonesian government policy number 80 of 2018 which requires the use of national sea transportation for CPO export activities helps increase the productivity of the national shipping industry through the procurement of a fleet of ships and will also change the business model that used the Free On Board (FOB) to Cost, Insurance and Freight (CIF), where the CIF business model will be more profitable for Indonesia as an exporter. To support this policy an adequate fleet of ships is needed. This study aims to determine the needs of the fleet planning to meet the needs of Indonesia's CPO export Dumai-Rotterdam route in terms of number of ships, ship capacity and speed of the ship. By using linear programming optimization method which minimizes total operational costs and calculations using existing equations so that the optimal value is obtained. The results of this study found that the fleet plan required is the number of new ships of 4 to 6 ships in 2019 to 2033 with a capacity of 20000 DWT and a speed of 14.9 knots. If renting a vessel is needed, namely the number of new vessels of 4 to 6 ships in 2019 to 2033 with a capacity of 20000 DWT and a speed of 11.9 knots. Followed by the initial design which serves as a reference for estimating costs if you want to procure new ships.

"

"Semakin pentingnya kedudukan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan perolehan devisa telah menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit antara kepentingan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok atau kepentingan untuk meningkatkan perolehan devisa, melalui ekspor crude palm oil (CPO).

Mengingat bahwa industri minyak goreng sawit Indonesia sampai saat ini masih belum berjalan dengan kapasitas penuh, bahkan menurut beberapa survei hanya berkisar 50-60 persen dari kapasitas terpasang, maka kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng. Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik melalui penghapusan bea masuk maupun pengenaan pajak ekspor serta alokasi CPO kepada Badan Urusan Logistik (BULOG).

Dari gambaran intervensi pemerintah yang telah dilakukan selama ini terhadap minyak sawit Indonesia terlihat bahwa senantiasa terjadi benturan-benturan kepentingan dalam penerapan kebijakan. Dua dilema kebijakan yang dihadapi yaitu:

1. Pilihan antara pengembangan industri minyak goreng dalam negeri atau mengimpor minyak goreng dan mengekspor bahan mentah pembuatan minyak goreng (CPO) sebagai penghasil devisa;

2. Pilihan antara menggunakan instrumen minyak goreng impor atau pengaturan produksi minyak goreng dalam negeri untuk pengelolaan (stabilisasi) harga minyak goreng dalam negeri.Dilema ke dua ini langsung terkait dengan jaminan ketersediaan minyak goreng dalam negeri, dengan demikian harga minyak goreng tidak akan berfluktuasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap kondisi penawaran dan permintaan minyak sawit Indonesia dan pengaruhnya terhadap industri minyak goreng serta gejolak harga minyak goreng di pasar domestik. Untuk itu dalam penelitian ini diidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan minyak sawit domestik dan pengaruhnya terhadap harga minyak goreng. Disamping itu penelitian ini juga berupaya mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan harga bahan baku industri minyak goreng (CPO) maka harga minyak gorengpun akan naik, atau dengan kata lain harga minyak goreng berbanding lurus dengan harga CPO domestik. Secara teoritis hal ini sangat wajar, karena dengan naiknya salah satu harga input produksi maka perusahaan yang rasional akan menaikkan harga outputnya agar tetap dapat mempertahankan keuntungannya. Ditunjukkan bahwa apabila harga CPO domestik naik sebesar Rp. 1000,00 per ton maka harga minyak goreng sawit akan naik sebesar Rp. 2000,15 per ton. Hasil ini nyata pada tingkat kepercayaan di atas 90%. Sedangkan perubahan harga CPO di pasar internasional juga berpengaruh positif terhadap perubahan harga minyak goreng. Berdasarkan hasil regresi ditunjukkan bahwa kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar US$ 1 per ton akan menaikkan harga minyak goreng sebesar Rp. 0.42 per ton, cateris paribus.

Harga minyak goreng berhubungan negatif dengan penawaran CPO domestik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa apabila pasokan CPO di pasar domestik meningkat maka akan dapat menurunkan harga minyak goreng sawit. Apabila penawaran CPO di pasar domestik meningkat sebesar 1 ton maka harga minyak goreng akan dapat turun sebesar Rp. 0,11 per ton, cateris paribus. Apabila pasokan CPO berkurang, maka produksi minyak goreng berkurang yang pada gilirannya menyebabkan minyak goreng di pasaran menjadi berkurang sehingga memicu kenaikan harga minyak goreng.

Bagi produsen CPO rangsangan untuk mengekspor CPO lebih menarik dibandingkan dengan kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan domestik. Walaupun telah ditetapkan pajak ekspor, selama kegiatan ekspor masih memberikan keuntungan yang lebih besar daripada menjual di dalam negeri maka produsen CPO akan berusaha untuk mengekspor. Sehingga sering ditemukan ekspor CPO secara illegal. Dengan demikian catatan jumlah ekspor resmi berbeda dengan kenyataan aktual CPO yang dilarikan ke luar negeri yang cenderung lebih besar dari catatan volume ekspor. Sehingga jumlah CPO yang dipasok di dalam negeri berkurang lebih besar dari jumlah CPO yang diekspor.

Semakin meningkatnya kebutuhan minyak goreng masyarakat, maka kebutuhan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng juga meningkat. Dari hasil pengujian ditunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan permintaan bahan baku CPO untuk industri minyak goreng maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penawaran CPO di pasar domestik, walaupun kenaikan penawaran CPO di pasar domestik tidak sebesar permintaan CPO. Apabila permintaan CPO untuk industri minyak goreng meningkat sebanyak 10 ribu ton maka penawaran CPO domestik juga akan meningkat tetapi hanya sebesar 2,1 ribu ton, cateris paribus. Oleh karena itu untuk menutupi kesenjangan lonjakan permintaan tersebut, pemerintah seringkali harus campur tangan guna menjamin ketersediaan pasokan CPO.

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi CPO adalah melalui pembukaan areal perkebunan kelapa sawit. Pengukuran terhadap pengaruh perubahan variabel luas areal perkebunan kelapa sawit terhadap penawaran CPO domestik menunjukkan bahwa apabila terjadi pertambahan areal perkebunan kelapa sawit seluas 1000 hektar maka akan terjadi kenaikan penawaran CPO di pasar domestik sebesar 2,13 ribu ton CPO, cateris paribus. Data Ditjen Perkebunan (1998) menunjukkan bahwa dari areal perkebunan kelapa sawit seluas 2,79 juta hektar-dihasilkan 5.64 juta ton CPO atau rata-rata satu hektar perkebunan kelapa sawit menghasilkan 2.02 ton CPO.

Untuk variabel kebijakan pemerintah tentang produksi dan tata niaga minyak sawit terlihat bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah sejak tahun 1979 telah berhasil meningkatkan penawaran minyak sawit domestik (berpengaruh positif). Akan tetapi pengaruhnya belum dapat memberikan dampak yang berarti dalam menjamin ketersedian pasokan CPO di pasar domestik, karena dengan adanya kebijakan tersebut penawaran CPO domestik hanya meningkat sebesar 199,84 ribu ton dalam kurun waktu 19 tahun.

Ketidakefektifan kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan CPO untuk keperluan industri minyak goreng dalam negeri menyebabkan harga minyak goreng senantiasa mengalami gejolak. Kebijakan pemerintah melalui instrumen alokasi CPO dalam negeri dan alokasi CPO untuk ekspor hanya bertahan dalam jangka pendek. Disamping itu kebijakan tersebut harus dibayar cukup mahal karena dalam jangka panjang menghambat promosi ekspor dan dalam jangka pendek menurunkan perolehan devisa negara melalui ekspor CPO.

Upaya stabilisasi harga minyak goreng melalui mekanisme alokasi dan penetapan harga bahan baku dinilai banyak kalangan tidak efektif. Dapat dikemukakan beberapa faktor sebagai penyebabnya, seperti:

a. Permintaan dunia terhadap minyak sawit (CPO) terus mengalami peningkatan dan harga di pasar internasional juga meningkat cukup pesat.

b. Secara operasional mekanisme alokasi CPO produksi PTP melalui KPB (Kantor Pemasaran Bersama) tidak lagi banyak pengaruhnya pada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri minyak goreng.

c. CPO tidak hanya digunakan oleh industri minyak goreng. Penggunaan CPO untuk bahan baku industri lain (bukan industri minyak goreng) dalam negeri juga terus meningkat. Jenis industri tersebut antara lain adalah margarin, sabun dan oleokimia.

d. Mekanisme alokasi dan penetapan harga CPO yang disertai operasi pasar minyak goreng pada saat-saat tertentu (seperti menjelang tahun baru, bulan puasa dan lebaran) menyebabkan margin keuntungan produsen minyak goreng sangat tipis.

e. Harga CPO akan cenderung tetap tinggi karena permintaan domestiknya lebih besar daripada kapasitas produksi CPO.

Dari hasil perhitungan elastisitas harga CPO internasional terhadap penawaran CPO domestik menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar 1% akan menurunkan penawaran CPO domestik sebesar 0,32%.

Harga CPO internasional berpengaruh negatif terhadap penawaran CPO domestik, ditunjukkan dengan nilai dugaan parameter sebesar -0.69, yang berarti apabila terjadi kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar 1 dollar US maka penawaran CPO domestik akan turun sebesar 0.69 ribu ton.

Dari hasil pendugaan dapat dinyatakan bahwa permintaan CPO domestik searah dengan jumlah produksi minyak sawit. Permintaan minyak sawit domestik sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi minyak goreng sawit walaupun tidak dapat diabaikan permintaan CPO oleh industri margarin dan sabun yang konsumsinya meningkat di atas 15% dari tahun ke tahun.

Pertumbahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita, berpengaruh positif terhadap permintaan minyak sawit domestik, hal ini ditunjukkan oleh koefisien yang bertanda positif sebesar 0.003 yang berarti setiap kenaikan penduduk 1.000 orang akan meningkatkan permintaan minyak sawit domestik sebesar 3 ton. Sedangkan hasil pendugaan parameter untuk pendapatan per kapita terhadap permintaan minyak sawit domestik sebesar 0,0006 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp. 1000 maka akan meningkatkan permintaan CPO domestik sebanyak 0,6 ton, dan sebaliknya.

Dalam jangka pendek, kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri minyak goreng dalam negeri jelas lebih buruk dalam hal perolehan devisa. Hal ini terjadi karena dalam jangka pendek, kebijakan ini bersifat sebagai subtitusi impor, sehingga akan menurunkan penerimaan ekspor. Disamping itu, kebijakan ini mungkin saja kurang efisien dalam jangka pendek karena teknologi dan manajemen industri pengelolaan pada umumnya belum dapat dikuasai dengan baik.

Namun demikian, faktor negatif kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri minyak goreng dalam negeri mestinya dapat diatasi dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong industri minyak goreng untuk terus menerus meningkatkan efisiensinya. Dalam kaitan ini, strategi yang perlu ditempuh adalah pemberian insentif dan kemudahan (proefisiensi) dalam proses produksi, bukan proteksi. Salah satu bentuk kebijakan yang bersifat proefisiensi ialah penghapusan berbagai faktor yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi seperti perizinan usaha dan biaya-biaya non-fungsional. Bila hal ini dapat dilakukan, maka, dalam jangka panjang industri minyak goreng dalam negeri akan berubah dari industri yang bersifat subtitusi impor menjadi industri yang bersifat promosi ekspor."

"

Skripsi ini membahas bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) terhadap komoditi sawit yang berdampak pada negara produsen sawit diantaranya Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa melakukan bentuk diskriminasi melalui skema Indirect Land Use Change (ILUC) dan sertifikasi sebagai syarat diberlakukannya RED. Skema ILUC memberikan hambatan non-tarif dan  hambatan tarif. Komoditi sawit dikategorikan sebagai komoditi High Risk karena memiliki nilai ILUC yang tinggi, hal ini bedampak pada penurunan nilai jual sawit di Uni Eropa. Selain skema ILUC, sertifikasi Certification of Sustainable Palm Oil (CSPO) RED juga memberikan hambatan non-tarif yang membatasi masuknya komoditi sawit ke pasar Uni Eropa, hal ini dikarenakan sertifikasi CSPO-RED bersifat wajib bagi komoditi yang akan masuk kedalam pasar Uni Eropa. Kedua hambatan tersebut merugikan Malaysia dan Indonesia sebagai eksportir terbesar sawit ke Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia dirugikan karena terkena dampak tarif biaya dari skema ILUC sehingga menurunkan harga jual minyak sawit, selain itu Malaysia dan Indonesia juga dirugikan dengan tidak diakuinya sertifikasi lokal MSPO dan ISPO yang tidak berbeda jauh dari CSPO-RED. Diskriminasi yang dilakukan oleh RED Uni Eropa dalam skripsi ini penulis jelaskan menggunakan analisis teori proteksionisme oleh Levy dan mengaitkannya langsung dengan prinsip Non-diskriminasi World Trade Organization (WTO). Bentuk proteksionisme RED Uni Eropa dianalisa berdasarkan tingkat transparansinya (Intentional), Incidental, dan Instrumental Protectionism.

---

---

This thesis discusses the forms of discrimination carried out by the European Union through the Renewable Energy Directive (RED) policy on palm oil commodities that have an impact on palm producing countries including Indonesia and Malaysia. The European Union carries out forms of discrimination through the Indirect Land Use Change (ILUC) scheme and certification as a condition for the enactment of RED. The ILUC scheme provides non-tariff barriers and tariff barriers. The palm oil commodity is categorized as a High Risk commodity because it has a high ILUC value, this affects the decline in the value of palm oil sales in the European Union. In addition to the ILUC certification scheme, the Certification of Sustainable Palm Oil (CSPO) RED also provides non-tariff barriers that limit the entry of palm oil commodities into the European Union market, this is because CSPO-RED certification is mandatory for commodities that will enter the EU market. Both of these obstacles harm Malaysia and Indonesia as the largest exporters of palm oil to the European Union. Indonesia and Malaysia were disadvantaged because they were affected by the cost tariffs of the ILUC scheme, thereby reducing the selling price of palm oil, besides that Malaysia and Indonesia were also disadvantaged by the non-recognition of MSPO and ISPO local certification that did not differ greatly from CSPO-RED. Discrimination conducted by RED of the European Union in this thesis the author explains using the analysis of protectionist theory by Levy and relates it directly to the principle of Non-discrimination World Trade Organization (WTO). The forms of protectionism of the EU RED are analyzed based on the level of transparency (Incentional), Incidental, and Instrumental Protectionism.

"

"ABSTRAKLaju produksi CPO di pasar dunia dalam dua dekade ini terus . mengalami peningkatan. Fenomena ini diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2020. Salah satu produk diversifikasi CPO yang bernilai ekonomi tinggi adalah lisofosfatidilkolin (LPC) yang sering disebut juga sebagai lesitin. Lesitin merupakan suatu emulsifier yang sangat dibutuhkan dalam industri makanan, farmasi, maupun kosmetika.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan senyawa fosfolipid/lesitin yang berfungsi sebagai emulsifier pada industri makanan. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat dibuktikan bahwa fosfolipid dapat disintesis dari CPO dengan katalis enzim Mucor miehei lipase. Reaksi dilakukan dalam reaktor tumpak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan efisiensi konversi yang lebih baik dari sintesis fosfolipid/lesitin dalam reaktor tumpak dengan biokatalis enzim Mucor miehei lipase yang diimobilisasi dalam kitin, yang kemudian diaplikasikan dalam PRD bioreaktor yang dioperasikan secara kontinyu. Enzim lipase diimobilisasi dengan tujuan supaya struktur enzim lebih stabil, sehingga enzim dapat bekerja lebih baik. Dengan adanya imobilisasi enzim ini diharapkan dapat mengatasi masalah sulitnya enzim diperoleh kembali ketika digunakan dalam skala industri.Penelitian yang dilakukan ini menjadi sangat penting, mengingat di masa depan emulsifier makin menunjukkan keajaibannya, serta adanya penelitian di bidang makanan dan minuman berbasis emulsi yang perkembangannya semakin pesat. Perkembangan ilmu dan teknologi pangan yang pesat tersebut telah mampu menghadirkan produk olahan pangan bermutu, guna memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam. Hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya jenis produk makanan berbasis emulsi yang beredar baik di pasar-pasar tradisional maupun di super/hypermarket. "

"Sejak tahun 2006, Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkembangan industri minyak kelapa sawit yang meliputi perluasan lahan bukan tanpa halangan. Pembukaan lahan baru selalu bertentangan dengan isu lingkungan hidup. Dalam penelitian sebelumnya di Malaysia, pembukaan lahan kelapa sawit baru berimplikasi negatif terhadap produksi minyak kelapa sawit dalam jangka panjang. Tesis ini membahas tentang hubungan antara luas lahan tanam, harga minyak kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data tahunan yang meliputi luas lahan tanam, harga dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun 1980-2014. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Model yang digunakan adalah vector error correction model. Empat tahap analisis dalam penelitian ini meliputi uji stasioneritas, uji kointegrasi Johansen, VECM dan kausalitas Granger. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa luas lahan tanam dan harga berpengaruh positif pada produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, luas lahan tanam dan harga berpengaruh negatif terhadap produksi. Melalui kausalitas Granger terlihat bahwa luas area perkebunan memicu produksi dan produksi memicu harga. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menganjurkan agar melibatkan variabel-variabel lain yang terkait seperti ekspor minyak kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit dunia dan harga barang substitusi.

---

Since 2006, Indonesia is the biggest palm oil producer in the world. Palm oil industry advancement which includes clearing is not without a hitch. Clearing is always contradict with environmental issues. In a previous study in Malaysia, increasing total area planted have negative implication towards palm oil production. This thesis examines the relationship between total area planted, palm oil price and palm oil production in Indonesia using quantitative approach with annual data of Indonesian total area planted, palm oil price and production from 1980 to 2014. The data obtained from Directorate-General of Plantation. The model used in this research is vector error correction model. Four stages of analyses which are involved are stationerity test, Johansen cointegration test, VECM and Granger causality. The findings showed that total area planted and palm oil price have positive effect on palm oil production in the long run. In the short run, total area planted and palm oil price have negative impact on palm oil production. Granger Causality shown that total area planted triggers production and production triggers price. For future studies, researcher recommends to include other related variables such as palm oil export, palm oil world price and substitute price."

"

Besarnya potensi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia mendorong percepatan produksi biodiesel sebagai bahan bakar nabati (biofuel). Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konsentrasi penerapan biodiesel melalui program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar solar telah mengejutkan industri makanan dan oleokimia. Hal ini terlihat dari kenaikan harga minyak goreng sawit domestik yang diduga karena kenaikan persentase pencampuran (blending rate) biodiesel yang ditetapkan pemerintah. Beberapa kebijakan terkait industri kelapa sawit ditengarai memicu guncangan yang terjadi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menganalisis dampak yang terjadi antara kebijakan peningkatan pencampuran biodiesel dengan alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng. Analisis pada kebijakan kelapa sawit menggunakan model sistem dinamis dengan hasil simulasi yang menunjukkan kenaikan persentase blending rate hingga 100% sesuai target pemerintah dinilai tidak memungkinkan tanpa adanya dukungan kebijakan DMO dan kebijakan lain yang dapat menjaga alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng sawit.

---

The large potential of Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) is driving the acceleration of biodiesel production as biofuel. The Indonesian government's policy to increase the concentration of biodiesel application through a blending program of biodiesel with diesel fuel has taken the food and oleochemical industries by surprise. This can be seen from the increase in the price of domestic palm cooking oil which is allegedly due to the increase in the blending rate of biodiesel set by the government. Several policies related to the palm oil industry are suspected of triggering these shocks, so further evaluation is needed to analyze the impact that occurs between the policy of increasing the blending of biodiesel and the allocation of CPO for food or cooking oil. Analysis on palm oil policy using a dynamic system model with simulation results showing an increase in the blending rate percentage to 100% according to the government's target is considered impossible without the support of DMO policies and other policies that can maintain CPO allocations for food or palm cooking oil.

"