Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kriteria, fungsi, dan tugas yang seharusnya dilakukan dewan pengawas syariah pada PT. Bank XYZ. Analisis dilakukan berdasarkan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT. Bank XYZ dan DSN-MUI. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah sebagai perpanjangan tangannya di PT. Bank XYZ. Secara umum peran dewan pengawas syariah pada Bank XYZ telah sesuai dengan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pelaksanaan peran tersebut masih kurang.

---

This study aimed to analyze the implementation of the criteria, functions, and duties that should be performed by the Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ. Analysis was conducted by DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. Research method used in this study is interview with PT. Bank XYZ and DSN-MUI. The analysis shows that in controlling the implementation of sharia practices, the Sharia Supervisory Board assisted by Sharia Compliance Department and Sharia auditor as their liason officers at PT. Bank XYZ. In general, the role of Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ is already in accordance with DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. However, the quality of the implementation is still lacking."

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"ABSTRAKDalam industri perbankan syariah, kepatuhan pada prinsip syariah adalah kuncidalam memastikan integritas dan kredibilitas dari sebuah bank syariah. Langkahuntuk menjaga institusi perbankan syariah melakukan kegiatannya sesuai denganajaran islam, hanya dapat dilakukan jika adanya organ pengawas yang legal didalam institusi tersebut. Maka menjadi penting untuk institusi tersebut untukmembentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah.Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Dewan PengawasSyariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah dan bagaimanakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah. Penelitiandilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatifterhadap data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwapengaturan kriteria, jumlah, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, tugas dantanggung jawab, rapat serta aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah lebihlengkap dan baik setelah berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada PT. BankBNI Syariah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan proseduryang ada dan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawabhukum yang melekat yang dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentangperbankan syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentangPelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

---

ABSTRACTIn Islamic banking industry, sharia compliance is central in assuring the integrityand credibility of an islamic bank. The safeguard to make Islamic financialinstitutions perform their dealings according to the Islamic laws comes when thereis a legitimate control body in the institution. Hence, it is vital for such institutionsto form a sharia supervisory board. The problem of this research are how is theregulation regarding Sharia Supervisory Board before and after theimplementation of Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 regarding IslamicBanking, and how are the implementation of duties and legal responsibilities ofSharia Supervisory Board in PT. Bank BNI Syariah. This research is done byqualitative method with used normative-juridical toward secondary data andinterviews. The analysis shows that criteria, quantity, length of service,appointment mechanism, duties and legal responsibilities, meeting, andtransparancy aspect of Sharia Supervisory Board are much better and completeafter the implementation of Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 regardingIslamic Banking. This research also shows that Sharia Supervisory Board in PT.Bank BNI Syariah already performed its duties in compliance with existingregulation and that Sharia Supervisory Board have legal responsibilities that canbe threatened with administrative and criminal punishment in accordance withUndang-undang nomor 21 tahun 2008 regarding Islamic Banking and SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS regarding Implementation of GoodCorporate Governance for Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.;"

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah ini bertujuan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi pemberantas korupsi. Disebut demikian, lantaran UU ini dianggap memuat aturan-aturan yang dapat melemahkan KPK. Hal yang paling dipermasalahkan oleh publik adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagai badan pengawas internal KPK yang memiliki wewenang pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Skripsi ini membahas, apakah wewenang seperti itu merupakan hal yang normal dan lazim diberikan dengan membandingkan wewenang badan pengawas pada lembaga negara lain di Indonesia serta badan pengawas lembaga anti korupsi di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan studi komparatif. Dari riset yang dilakukan, penulis melihat, bahwa dengan mendirikan Dewan Pengawas KPK, pembentuk undang-undang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dari KPK. Namun, walaupun pendiriannya memang diperlukan, penulis menilai, bahwa wewenang Dewan Pengawas KPK dalam hal memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan hal yang tidak lazim dan aneh karena pada praktik ketatanegaraan, baik di Indonesia maupun di negara lain, tidak ditemukan sistem atau pengaturan yang demikian.

---

By the entry into force of the Law Number 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, the Indonesia's House of Representatives (DPR) and Government were harshly criticized by the public. The public thought that what the DPR and the Government did aimed to weaken the Corruption Eradication Commission (KPK) as the state's institution eradicating corruption. This is because the new law was presumed to contains rules that could weaken the power of KPK. The most problematic thing according to the public is the establishment of the Supervisory Board of the KPK as the commission's internal supervisory body having the authority to grant the approval on the action of wiretapping, searching and confiscation. The thesis discusses whether such authority is normal and a common thing adopted in other countries by learning the authority of the supervisory body in other Indonesia's state institutions as well as the supervisory body of the anti-corruption institutions in other countries. The research method used for the thesis is normative juridical research as well as comparative study. From the research, the author see that by establishing the KPK's Supervisory Board, the legislators aim to increase the accountability of the KPK. However, although its establishment is indeed necessary, the author has an opinion that the above mentioned Supervisory Board authority is unusual and peculiar, as the practice has not been found, both in Indonesia's and other countries' constitutional system."

"Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin substansial perubahan tersebut adalah berkaitan dengan dibentuknya suatu badan baru bernama Dewan Pengawas KPK. Pembentukan tersebut dilatarbelakangi pandangan yang menyatakan bahwa saat ini belum ada pengawasan maksimal pada KPK sehingga berpotensi besar melakukan kesewenang-wenangan. Tetapi ada hal yang dinilai kontroversial yakni Dewan Pengawas KPK dapat memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Adapun metode yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Kewenangan Dewan Pengawas KPK yang menggantikan lembaga peradilan ini juga dinilai problematis, terlebih lagi tidak ada norma pengecualian dalam keadaan mendesak. Selain itu, eksistensi dari Dewan Pengawas KPK ini menimbulkan beberapa implikasi seperti halnya bertambahnya prosedural yang harus dijalani penyidik sebelum melakukan upaya paksa dan besar kemungkinan hilangnya bukti serta kebocoran data. Jika dibandingkan dengan institusi lainnya seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pemberian izin upaya paksa kepada penyidiknya dilakukan oleh lembaga peradilan. Begitupun jika dibandingkan dengan upaya paksa penyidik di negara lain seperti Belanda dan ICAC di Hong Kong, pemberian izin upaya paksa sebagai bentuk pengawasan juga dilakukan oleh lembaga peradilan.

---

In 2019, the enactment of Law No. 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. One of the substantial points of this change is related to the formation of a new body called the Corruption Eradication Commission Supervisory Board (KPK Supervisory Board). This formation was motivated by the viewpoint that currently there is no maximum oversight of the KPK so that it has great potential to commit arbitrariness. However, there are things that are considered controversial, namely the KPK Supervisory Board can have the authority to grant or not permit wiretapping, searches and confiscation. The method used by the author in this thesis is a normative juridical method. The authority of the KPK Supervisory Board to replace this judicial institution is also considered problematic, moreover there is no exception norm in an urgent situation. In addition, the existence of the KPK Supervisory Board has several implications, such as additional procedures that investigators must undergo before making forced attempts and the possibility of loss of evidence and leakage of data. When compared with other institutions such as the National Narcotics Agency (BNN) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the judicial institutions give permission for forced attempts to investigator. Likewise, when compared with the forced efforts of investigators in other countries such as the Netherlands and the ICAC in Hong Kong, the granting of forced attempts as a form of supervision is also carried out by the judiciary."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dengan moderasi Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam di Asia. Aktivitas berkelanjutan diukur berdasarkan Global Reporting Initiative yang telah disesuaikan dengan konsep maqasid syariah terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, kinerja keuangan bank syariah diukur pada periode saat ini dan periode masa mendatang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan keragaman karakteristik yang terdiri dari jumlah, reputasi, pengalaman, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian adalah 58 bank Islam yang terdapat di wilayah Asia untuk tahun pengamatan 2015 hingga 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa aktivitas berkelanjutan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah pada periode saat ini maupun periode masa mendatang, namun Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memperkuat hubungan positif aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan baik pada periode saat ini, maupun periode masa mendatang. Temuan ini membuktikan bahwa shareholder lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi.

---

This study aims to empirically examine the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board’s moderation in Islamic banks in Asia. Sustainable activities are measured based on Global Reporting Initiative which have been adjusted to the concept of maqasid sharia consisting of economic, environmental, and social aspects, the financial performance of Islamic banks is measured in the current and future periods, while the sharia supervisory board is measured based on the diversity of characteristics consisting of the board size, reputation, experience, background, and level of education. This study used 58 Islamic banks in Asia from 2015 - 2018. Regression results showed that sustainable activities have a positive relationship on the financial performance of Islamic banks in the current and future periods, but sharia supervisory board can not strengthen the relationship between sustainable activities and financial performance, both in the current and the future periods. These findings prove that shareholders are more interested in investing at Islamic banks that have high social and environmental responsibility."

"Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuaangan Syariah masih berjalan kurang optimal yang disebabkan karena tingkat kompetensi dan sertifikasi masih rendah. Dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional dan kompeten dalam menguasai fiqh muamalah dan pengawasan syariah dengan disyaratkan mengikuti pelatihan pada DSN-MUI Institute. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pelatihan DSN-MUI Institute, mekanisme pengawasan terhadap sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah, serta relevansi pelatihan dengan pengawasan sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan grounded theory. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: Pelatihan di DSN-MUI Institute bertujuan menjadi barometer untuk persiapan sebelum mengikuti sertifikasi profesi Pengawas Syariah pada LSP-MUI, Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan berlandaskan 6 (enam) segmentasi kompetensi dalam SKKNI Pengawas Syariah. Peran pelatihan DSN-MUI Institute yaitu meningkatkan kompetensi dan kognisi serta menunjang sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, dan menjalankan beberapa fungsi strategis untuk ekonomi syariah di Indonesia. Relevansi pelatihan DSN-MUI Institute dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat berkaitan dan berpedoman terhadap SKKNI, didesain dan disesuaikan untuk kebutuhan praktik implementasi aspek syariah.

---

Supervision of the Sharia Supervisory Board in Sharia Financial Institutions is still running less than optimal due to the low level of competence and certification. It takes a professional and competent Sharia Supervisory Board in mastering fiqh muamalah and sharia supervision by being required to attend training at the DSN-MUI Institute. This study aims to examine the role of DSN-MUI Institute training, the mechanism of supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board, and the relevance of training to the supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board. This research uses qualitative research methods with descriptive and grounded theory approaches. The research results obtained include: Training at the DSN-MUI Institute aims to be a barometer for preparation before taking the Sharia Supervisor professional certification at LSP-MUI, the Sharia Supervisory Board carries out supervision based on 6 (six) competency segmentations in the Indonesian National Work Competency Standards for Sharia Supervisory Positions. The role of DSN-MUI Institute training is to increase competence and cognition and support the certification of the Sharia Supervisory Board, and carry out several strategic functions for the Islamic economy in Indonesia. The relevance of DSN-MUI Institute training to the supervision of the Sharia Supervisory Board is closely related and guided by the Indonesian National Work Competency Standards, designed and tailored to the practical needs of implementing sharia aspects."

"Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ pengawas dalam institusi perbankan syariah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, terutama dalam pengawasan yang menyangkut prinsip syariah. Untuk mengoptimalkan pengawasannya, maka DPS perlu menerapkan prinsip Good Corporate Governance di dalam proses pengawasan dan pemeriksaannya. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pelaksanaan pengawasan DPS memberikan dampak postif kepada institusi syariah dan juga industri perbankan syariah.

---

Sharia Supervisory Board is one of the most important elements in supervising sharia transactions at sharia institutions, especially to assure sharia principles. To perform this function, Sharia Supervisory Board must apply a good corporate governance principles in its supervisory process in order to optimize its functions. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. From the analysis of this study, the implementation of a good corporate governance principles in supervising sharia transactions at sharia institution make a positive impact to sharia institution itself and sharia banking industry."

"Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris terhadap faktor yang mempengaruhi penerapan strategi edukasi, pengaruh ketidaksesuaian misfit strategi edukasi terhadap kinerja, serta peran efektivitas dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dalam mengurangi dampak misfit terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel pooled least square selama tahun 2007-2014 pada seluruh bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan faktor yang mempengaruhi implementasi strategi edukasi adalah kompetensi organisasi dan tenure CEO. Efektivitas dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terbukti berpengaruh positif dan mampu mengurangi dampak misfit terhadap kinerja bank syariah.

---

This study aim to provides empirical evidence on factors affecting educational strategies rsquo implementation, the misfit rsquo s impact, and also the boards of commissioners BoC and sharia supervisory boards SSB effectiveness rsquo role to reduce misfit rsquo s impact on perfomance. This research is quantitative panel data pooled least square research in Indonesia rsquo s Islamic bank 2007 2014 periods. The test results prove that factors affecting educational strategies rsquo implementation are the organizational competencies and tenure CEO. The BoC and SSB effectiveness rsquo have a positive impact on the performance. Misfit has a negative effect and BoC and SSB effectiveness rsquo prove to reduce the misfit rsquo s negative impact on performance."