Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian multirateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mendisiplinkan pemberian subsidi untuk penangkapan ikan. Perjanjian ini baru berlaku saat tiga perempat dari seluruh negara anggota WTO memberikan instrumen penerimaan kepada WTO. Namun demikian, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak nelayan kecil hingga saat ini belum mengirimkan instrumen penerimaan itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus mengkaji implikasi dari AFS terhadap industri perikanan. Tulisan ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu konstruksi larangan subsidi perikanan dalam WTO dan implikasi jika AFS berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah AFS memiliki implikasi positif dan negatif AFS jika ia berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Perjanjian tersebut dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal oleh kapal asing dan penangkapan ikan yang berlebih di Indonesia. Akan tetapi, AFS juga mengancam Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait subsidi perikanan karena beberapa ketentuan subsidi di Indonesia bertentangan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, besarnya keuntungan atau kerugian tersebut akan bergantung terhadap bagaimana Indonesia dapat menegosiasikan pengecualian kebijakan AFS terhadap negara berkembang dan menerapkan kebijakan yang mendukung industri perikanan di Indonesia.

---

The Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) is a World Trade Organization (WTO) multilateral agreement which aims to discipline the provision of subsidies for fishing. This agreement will only come into effect when three-quarters of all WTO member countries submit instruments of acceptance to the WTO. However, Indonesia, which is a maritime country with many small fishermen, has not yet sent the acceptance instrument. Therefore, the Indonesian Government must examine the implications of AFS for the fishing industry. This paper has two main issues, namely the construction of a ban on fisheries subsidies in the WTO and the implications if AFS applies to the fishing industry in Indonesia. This paper uses doctrinal research method. The results of this research are that AFS has positive and negative implications of AFS if it applies to the fishing industry in Indonesia. The agreement can reduce illegal fishing by foreign vessels and overfishing in Indonesia. However, AFS also threatened the Indonesian government to make changes to laws and regulations related to fisheries subsidies because several subsidy provisions in Indonesia conflict with the agreement. However, the magnitude of these benefits or losses will depend on how Indonesia can negotiate exceptions to the AFS policy for developing countries and implement policies that support the fishing industry in Indonesia."

"Penelitian ini mempelajari sistem integrasi teknologi industri perikanan dengan teknologi solar PV, supaya potensi perikanan lebih dekat dengan potensi sumber energi. Tujuan penelitian ini yaitu menghitung rata-rata biaya energi (LCoE) floating solar PV untuk mendukung industri perikanan, kemudian menghitung rata-rata biaya energi pada baterai sebagai pengganti generator kapal dibandingkan dengan menggunakan generator dan yang terakhir membuat studi kelayakan penggantin generator kapal terhadap nelayan. Metode yang digunakan untuk menganalisis biaya energi dan mengoptimalkan energi yang dibutuhkan untuk mendukung industri perikanan menggunakan perangkat lunak HOMER Pro. Sedangkan untuk menganalisis peningkatan pendapatan nelayan ditinjau dari segi sisi penggunaan bahan bakar generator. Hasil penelitian mengenai sistem integrasi ini, rata-rata biaya energi yang paling rendah mengunakan sistem hibrid floating solar PV, baterai dan generator dengan LCOE Rp 2,181/kWh yang dibangun di pantai. Rata-rata biaya energi (LCoE) pada sistem penggantin generator kapal dengan kebutuhan energi 51 kWh/hari sebesar Rp. 1,353/kWh, dengan baterai dicharging menggunakan lebihan listrik dari industri perikanan, sedangkan untuk penggantian generator kapal menggunakan batarai layak digunakan, apabila media penerangan menggunakan lampu LED jenis highbay. Jadi, pengembangan konsep sistem integrasi ini lebih baik dibangun di laut dan nelayan menggunakan baterai sebagai pengganti generator kapal dengan menggantikan lampu mercury menjadi LED sebagai penerangan ketika menangkap ikan dimalam hari.

---

This research studies the integration system of the fishing industry technology with solar PV technology, so that the potential of fisheries is closer to the potential of energy sources. The purpose of this study is to calculate the levelized cost of energy (LCoE) on floating solar PV to support the fishing industry, then calculate the levelized cost of energy on batteries as a substitute for ship generators compared to using generators and finally making a feasibility study of replacing ship generators with fishermen. The method used to analyze energy costs and optimize energy needed for the fishing industry uses HOMER Pro software. Meanwhile, to analyze the increase in fishermen's income in terms of the use of generator fuel. The results of research on this integration system, the lowest average energy cost is using a hybrid floating solar PV system, batteries and generators with a LCOE of $ 0.155/kWh built on the beach. The levelized cost of energy (LCoE) on the ship generator replacement system with 51 kWh/day energy requirements is $ 0.096/kWh, with a charging battery using excess electricity from the fishing industry, while for the replacement of ship generators using batteries is feasible to use, if the lighting media uses highbay LED type lamps. So, the development of the concept of this integrated system is better built at sea and fishermen use batteries instead of ship generators by replacing mercury lamps into LEDs as lighting when catching fish at night."

"Penelitian ini akan menganalisis industri perikanan di Norwegia dan Thailand dari sudut pandang teori ko-evolusi. Teori ko-evolusi meliputi pentingnya managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. Penelitian ini menggunakan hypotheses generating case study untuk dapat menganalisis ko-evolusi di industri perikanan Norwegia dan Thailand. Maka dari itu, penelitian ini akan menghasilkan hipotesis dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian lain di masa depan.

---

This paper will analyze the fishery industry in Norway and Thailand from the lens of co evolutionary theory. Co evolutionary theory encompasses the importance of managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. To analyze the co evolution of fishery industry in Norway and Thailand, a hypothesis generating case study will be performed. This paper will generate hypotheses and suggestion that could be used for future research."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis, bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights diatur menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan sudah cukup mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari penerapan tiga pilar utama yaitu protect, respect, remedy, yang beguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the adoption of business and human rights concepts as set within the UNGP BHR to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business. The formulation of the issues to be discussed is how the concepts of the UNGP BHR determine the application of human rights in business, how the concepts of the UNGP BHR are governed by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business, and whether Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 concerning Human Rights System and Certification in Fishery Enterprises has sufficiently adopted the business and human rights concepts set forth in the UNGP BHR. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that the adoption of the concept of the UNGP BHR into the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification on Fishery Business is seen from the implementation of three main pillars namely protect, respect, remedy, which are useful to ensure deference of human rights committed by fisheries corporation."

"Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman merupakan Kawasan Industri Perikanan yang didalamnya terdapat komponen pengelolaan limbah padat dan limbah cair yang berpotensi mengemisikan gas rumah kaca (GRK). Pada studi ini dilakukan perhitungan emisi GRK pada pengelolaan limbah padat dan limbah cair menggunakan metode IPCC Tier 1. Pengelolaan limbah padat yang terdapat di kawasan ini meliputi open dumping, recycling, dan pengangkutan sampah (transportasi). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh emisi GRK dari open dumping sebesar 14.340,183 ton CO2eq/tahun dengan total timbulan 5411,39 ton/tahun, dari transportasi sebesar 22,272 ton CO2eq/tahun dengan kredit emisi dari kegiatan recycling yaitu 143,080 ton CO2eq/tahun. Kegiatan yang ditinjau pada pengelolaan limbah cair meliputi pengolahan air limbah industri di IPAL, pembuangan langsung ke badan air melalui drainase, dan tanki septik. Emisi GRK yang berasal dari IPAL sebesar 2.829,96 ton CO2eq/tahun, drainase 108,707 ton CO2eq/tahun dan tangki septik sebesar 3,228 ton CO2eq/tahun.Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperkirakan kegitan pengelolaan limbah padat menyumbang emisi GRK sebesar 82,86 % sedangkan kontribusi kegiatan pengelolaan limbah cair terhadap total emisi GRK adalah sebesar 17,14 %. Strategi reduksi emisi GRK pada kawasan ini dapat dilakukan dengan penambahan kegiatan pengelolaan limbah padat berupa composting dan meningkatkan kegiatan recycling. Selain itu, penangkapan gas metana yang kemudian diubah menjadi CO2 dapat dilakukan pada pengelolaan limbah cair.

---

Nizam Zachman Fisheries Port is a Fisheries Industry Area which is part of the management of solid and liquid waste, which is needed to emit greenhouse gases (GHG). In this study the calculation of GHG emissions in the management of solid and liquid waste using the IPCC Tier 1. The scope of solid waste management are open dumping, recycling, and transportation of waste.

Results obtained by GHG calculation from open dumping amounted 14,340,183 tons CO2eq/year with a total generation of 5411.39 tons/year, from transportation amounting to 22,272 tons CO2eq/year and emissions from reduction recycling activities amounting to 143,080 tons CO2eq/year. The scope of wastewater management include industrial wastewater treatment in WWTP, direct handling of water bodies through drainage, and septic tanks. GHG emissions from WWTPs are 2,829.96 tons CO2eq/year, drainage 108,707 tons CO2eq/year and septic tanks of 3,228 tons CO2eq/year.

Based on the results, solid waste management emit 82.86% of the total GHG emissions and the rest 17.14% from wastewater management. The strategy for reducing GHG emissions in this region can be done by increasing solid waste management activities which consist of composting and increasing recycling activities. In addition, the capture of CH4 that converted into CO2 can be an option in the management of wastewater."