Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bunga Lirvina Sori
" Kewajiban insolvensi test pada lembaga Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi (“INA”) diatur di dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang pada pokoknya mengatur bahwa INA tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan INA berada dalam kondisi yang insolven  dengan pembuktian berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun demikian, tidak dijelaskan secara rigid bagaimana mekanisme insolvency test yang dimaksud dan bagaimana ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Patricia
" Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Insolvensi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan debitur yang tidak dapat membayar utang kepada para kreditornya. Di dalam hukum kepailitan, debitur dapat diajukan permohonan pailit apabila debitur tersebut sudah dalam keadaan insolven. Keadaan insolven adalah apabila debitur itu tidak lagi mampu secara finansial untuk membayar sebagaian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atas asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilities-nya. Syarat Kepailitan di Indonesia yang terdapat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Fauzi
" "ABSTRAK
" The debtor must be insolvent rsquo; merupakan asas hukum kepailitan yang menekankan kepailitan hanya dapat dijatuhkan kepada debitur insolven. Tidak diaturnya asas tersebut secara tekstual dalam UUKPKPU nomor 37 tahun 2004 mendorong hakim untuk tidak mempertimbangkannya dalam membuat suatu putusan. Hal ini memberikan peluang dipailitkannya debitur yang solven. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah ketaatan hakim terhadap asas tersebut dalam membuat putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif legal research dan perbandingan hukum comparative law ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeremiah Ernest Doloksaribu
" Terdapat beberapa model bisnis yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha dalam membangun bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan jenis Induk-Anak Perusahaan (Perusahaan Grup). Menggunakan model bisnis apa pun, sering kali kegagalan tidak dapat dihindari. Kesulitan finansial dengan berbagai faktor, menjadi alasan dari gagalnya suatu bisnis. Kepailitan hadir sebagai solusi bagi seorang pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kehidupan ekonomi di Indonesia masih banyak ditemukan kekurangan. Kosongnya pengaturan mengenai Induk-Anak Perusahaan menjadi salah satunya. Padahal praktik ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda Silvia Yoga
" Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya Insolvency Test terhadap permohonan kepailitan Debitor sehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan, maka perusahaan yang masih solven dapat dipailitkan. Selain itu, Indonesia tidak mengenal adanya pembatasan jumlah nominal utang untuk pengajuan pailit, sedangkan Amerika ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39017
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfredo Joshua Bernando
" Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Kennardi
" [ABSTRAK
Hukum kepailitan di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapatnya syarat tes insolvensi di dalam permohonan pailit. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih solven, hanya karena tidak mau membayar utangnya. Syarat tes insolvensi diperlukan untuk membedakan mana debitur yang masih mampu melunasi utangnya dengan debitur yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, agar kepailitan terhadap debitur yang masih solven tidak terulang kembali. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pentingnya syarat tes insolvensi dalam ... "
2015
T44625
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, Faisal Alhaq
" Skripsi ini membahas tentang penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi. Disamping itu, Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan membahas mengenai urgensi pengaturan dan penerapan insolvency test di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan dalam meneruskan kegiatan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Tomassa
" ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini adalah mengenai keterbukaan akses atas laporan keuangan pada penerapan insolvensi tes dalam hukum kepailtan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan aksesibilitas atas laporan keuangan pada negara Singapura dan Jepang yang menerapkan insolvensi tes. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai keterbukaan laporan keuangan di Indonesia dan mengetahui bagaimana keterbukaan informasi keuangan pada negara Jepang dan Singapura yang telah menerapkan insolvensi tes. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library