Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji peran konsultan pajak sebagai perantara pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Fokus penelitian adalah pada peran konsultan pajak sebagai perantara (tax intermediaries) terhadap penerapan konsep kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Posisi strategis konsultan pajak ini harus diperhitungkan untuk membangun kepatuhan. Dalam studi ini, pendekatan metode campuran diadopsi dengan menggabungkan wawancara dengan konsultan pajak di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Account Representative di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dan Akademisi, yang direkrut dari responden survei untuk berpartisipasi dalam wawancara. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar DJP dapat menyusun rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) dengan mempertimbangkan best practice di berbagai negara yang telah menerapkannya misalnya penerapan Tax Control Framework (TCF) sebagai persyaratan peserta cooperative compliance. Dan juga kepada konsultan pajak untuk dalam prakteknya dapat merefleksikan diri sebagai wajib pajak sepanjang kondisi tersebut legal dan menahan diri melakukan aggressive tax planning, tax avoidance, maupun tax evasion. ......This study examines the role of tax consultants as tax intermediaries who have an important role in the tax system. The focus of the research is on the role of tax consultants as tax intermediaries in conducting the concept of Cooperative Compliance. The strategic position of this tax consultant must be taken into account to build compliance. In this study, a mixed-methods approach was adopted by combining interviews with tax consultants under the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI), Account Representatives under the Directorate General of Taxes, and academics, which were recruited from the survey respondents to participate in the interviews. This study provides recommendations to the Directorate General of Taxes (DGT) so that the DGT can draft a Regulation of the Director-General of Taxes regarding cooperative compliance by considering best practices in various countries that have implemented it, for example, the application of the Tax Control Framework (TCF) as a requirement for cooperative compliance participants. And also, the tax consultant is to be able to practice self-reflection as a taxpayer as long as the condition is legal and refrain from doing aggressive tax planning, tax avoidance, and as well as tax evasions.

Abstrak :

Pasal 1 Angka (1) Jo. Angka (10) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa OJK berwenang untuk mengawasi Lembaga jasa keuangan lainnya di Indonesia, yang salah satunya adalah Penyelenggara Peer to Peer lending (P2P lending) sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 / POJK.01 / 2016 (POJK 77/2016). Dalam penelitian ini Penulis menggunakan contoh praktek bisnis Penyelenggara P2P lending untuk menentukan apakah POJK 77/2016 telah cukup untuk mengatur penyelenggaraan P2P lending di Indonesia, khususnya terkait hubungan hukum antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman, serta peran dan tanggung jawab Penyelenggara sebagai perantara terhadap investor dan peminjam. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Adapun penelitian ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa POJK 77/2016 sebagai salah satu instrumen hukum yang khusus ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan P2P lending di Indonesia hanya mengatur perihal pihak yang terlibat dalam perjanjian, yakni pemberi & penerima pinjaman, serta penyelenggara. Dengan demikian, masih diperlukan aturan yang mengatur secara lebih spesifik P2P lending di Indonesia, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum akibat adanya “kekosongan hukum” dalam aturan yang ada.

 

---

Article 1 Number (1) Jo. Number (10) of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) stipulates that the OJK has the authority to supervise other financial service institutions in Indonesia, one of which is the Operator of Peer to Peer Lending (P2P lending) as regulated under the provisions of Article 2 paragraph ( 1) Financial Services Authority Regulation (POJK) number 77 / POJK.01 / 2016 (POJK 77/2016). In this research, the Author uses examples of P2P lending Operator business practices to determine whether POJK 77/2016 is sufficient to regulate the implementation of P2P lending in Indonesia, specifically related to the legal relationship between the Operator, Lenders, and Loan Recipients, as well as the roles and responsibilities of the Operator as an intermediary against investors and borrowers. In this research the Author uses juridical-normative research methods. The research has concluded that POJK 77/2016 as one of the legal instruments specifically intended to regulate the implementation of P2P lending in Indonesia only regulates the parties involved in the agreement, namely the lender & recipient of the loan, as well as the organizer. Thus, rules are still needed that govern more specifically P2P lending in Indonesia, so that it can prevent possible violations of the law due to the "legal vacuum" in the existing rules.

 

Abstrak :
Penelitian kualitatif ini menjelaskan bagaimana komunitas lari kelas menengah berperan sebagai cultural intermediaries yang mempopulerkan olahraga lari sebagai gaya hidup berdasarkan analisis dimensi framing, expertise serta impact. Komunitas IndoRunners menjadi komunitas lari kelas menengah urban yang pertama kali melakukan framing yang meredefinisi olahraga lari dari sekedar olahraga mudah dan murah untuk menjaga kesehatan menjadi olahraga yang mempunyai nilai lebih yang relevan dengan karakter kelas menengah urban. Para pendiri komunitas lari memiliki keahlian (expertise) personal dan profesional yang berperan dalam kesuksesan mereka membentuk dan mengkomunikasikan framing, mereka juga mengakumulasi cultural capital yang menghasilkan legitimasi sebagai ahli di dunia lari rekreasi. Dampaknya (impact), olahraga lari sebagai gaya hidup mampu menampilkan karakter masyarakat urban modern yang menegaskan keanggotaan kelas menengah bahkan dijadikan identitas sosial oleh para penghobi lari sehingga keterikatan dengan olahraga lari menjadi semakin kuat. Komunitas lari kelas menengah urban ini berperan sebagai cultural intermediaries dalam konteks perkembangan media sosial karena praktek produksi dan konsumsi visual di media sosial sangat berperan dalam redefinisi olahraga lari sebagai gaya hidup. ......This qualitative research explains how middle-class running communities act as cultural intermediaries who popularize running as lifestyles based on the analysis of three dimensions: framing, expertise and impact. The IndoRunners has become the first urban middle class running community to do framing that redefines running from an easy and inexpensive sport to maintain health to a sport that has added values which is relevant to the character of the urban middle class. The founders of the community have the personal and professional expertise which play a role in their success in forming and communicating their framing. They also accumulate cultural capital that results in the legitimacy as an expert in the world of recreational running. The impact is, running as a lifestyle is able to display the character of modern urban society which confirms the middle class membership. It is even used as social identity by running enthusiasts so that their attachment to running becomes stronger. These urban middle class running communities act as cultural intermediaries in the context of the development of social media because the practice of visual production and consumption on social media plays a major role in the redefinition of running as a lifestyle.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing bagian dari lending technology dan jenis lembaga keuangan terhadap besar jumlah utang loan size UKM. Penelitian dilakukan pada UKM di Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel fixed asset dan account receivable terhadap loan size. Variabel lain yaitu : audited financial statement, personal asset collateral, dan type of finacial intermediaries ditemukan tidak signifikan mempengaruh loan size.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence of each part of lending technology and type of financial institution to loan size of SMEs. The study was conducted on SMEs in Depok City. This research use ordinary least square OLS method . The results of this study indicate significant influence of fixed asset and account receivable to loan size. Other variables audited financial statement, personal asset collateral, and type of finacial intermediaries were found to have no significant effect on loan size.