Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Bertinus Haryadi Nugroho, author

Overcriminalization tindak pidana di bidang pelayaran = Overcriminalization in the shipping field

Transportasi laut memiliki peran penting dalm perekonomian, sehingga diperlukan undang-undang yang mengaturnya, untuk menjamin pelayaran yang tertib dan teratur. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah undangundang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30004

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kresno Anto Wibowo, author

Kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan (Aspek hukum pidana pemberian release and dischange pada kasus penyalahgunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia) / Kresno Anto Wibowo

2009

T37220

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ronny Oktahandika, author

Aspek-aspek hukum pidana dalam undang-undang jaminan fidusia = Criminal law aspects and policies in the fiduciary act

Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kresno Anto Wibowo, author

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Bank sebagai Pelaku Kejahatan di Bidang Perbankan (Aspek Hukum Pidana Pemberian Release and Discharge pada Kasus Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) = Penal Policy againts Bank as the Offender of Criminal Banking (Criminal Law Perspective about Release and Discharge Policy in Case of Abuses of Bank Indonesia Liquidity Support)

Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 justru disalahgunakan oleh bank-bank penerimanya. Fenomena ini telah membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan dan pelakunya di Indonesia, yang semula hanya melihat bank sebagai pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26063

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nina Zainab, author

Kebijakan Hukum Pidana tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 = Criminal Policy About Moratorium of inmate Rights of Narcotic Crimes In Implementation of Government Ordinance No. 99 / 2012

[ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai ?extra ordinary crime?. Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk...

2014

T42326

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sultan Falah Basyah, author

Urgensi kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia: suatu perbandingan dengan Singapura = The urgency of the criminalization of bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia: a comparison with Singapore

Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Joshua Joseph Eliazer Sumanti, author

Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep non-conviction based asset forfeiture dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia = Criminal policy regarding the implementation of non-conviction based asset forfeiture concept in prevention and eradication corruption crime in Indonesia / Joshua Joseph Eliazer Sumanti

ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi...

2014

T38763

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian