Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman saya dalam mengikuti Program Desa Cemara yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada upaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS PBI untuk kelompok masyarakat rentan, dan mekanisme pendataan Sepakat Desa dan Regsosek. Mekanisme penargetan berbasis data memungkinkan hilangnya subjektivitas dalam program perlindungan sosial. Basis data Sepakat Desa dan Regsosek yang digunakan merupakan inskripsi yang dihasilkan melalui serangkaian prosedural yang telah diatur sebagai inscriptional device. Pengambilan data didasarkan pada pengalaman saya dalam implementasi program perlindungan sosial di Desa Pasanggrahan. Hal ini dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan data Sepakat Desa dan Regsosek, serta observasi dan wawancara untuk memperkuat data yang ada. Program perlindungan sosial dalam bentuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting bagi kelompok rentan, seperti disabilitas, penyakit kronis berkepanjangan, dan lansia. Masih diperlukan sinkronisasi data Sepakat Desa dan Regsosek dengan data DTKS dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial. Selain itu, diperlukan pula pemutakhiran secara berkala untuk menjaga kualitas data kependudukan yang digunakan sebagai acuan program perlindungan sosial.

---

This paper is a reflection of my experience in participating in the Desa Cemara Program held by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The discussion in this paper will focus on the BPJS PBI National Health Insurance (JKN) membership efforts for vulnerable groups, and the data collection mechanisms of Sepakat Desa and Regsosek. Data-driven targeting mechanisms enable the elimination of subjectivity in social protection programs. The Sepakat Desa and Regsosek databases used are inscriptions produced through a series of procedural arrangements as inscriptional devices. Data collection is based on my experience in implementing social protection programs in Desa Pasanggrahan. This was conducted using quantitative methods based on data from the Sepakat Desa and Regsosek, as well as observations and interviews to strengthen existing data. Social protection programs in the form of National Health Insurance membership are important for vulnerable groups, such as those with disabilities, prolonged chronic illnesses, and the elderly. There is still a need to synchronize data from Sepakat Desa and Regsosek with DTKS data in implementing social protection programs. In addition, regular updates are also needed to maintain the quality of population data used as a reference for social protection programs."

"Salah satu upaya pemenuhan hak kelompok rentan dalam layanan transportasi publik ialah merealisasikan pelayanan publik yang baik dan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya seperti belum meratanya penyediaan fasilitas ramah bagi kelompok rentan di semua stasiun, minimnya penegakan aturan pada layanan khusus kelompok rentan, pelayanan afirmatif belum tepat sasaran, serta hambatan dalam mengakses sarana maupun prasarana stasiun untuk kelompok rentan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PT. KCI dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan di kereta commuter line Jabodetabek. PT. KCI sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang transportasi berkewajiban untuk memenuhi layanan yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh pengguna. Penelitian ini menggunakan teori kesiapan perubahan dari Holt dengan 4 (empat) dimensi kesiapan perubahan yaitu dimensi ketepatan, dimensi kemampuan, dimensi dukungan manajemen, dimensi manfaat bagi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dengan menggunakan software DiscourseNetwork Analyzer, penelitian ini menganalisa data hasil wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan yang mewakili penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan. Hasil penelitian menemukan bahwa 20 (dua puluh) dari 25 (dua puluh lima) indikator yang ada pada setiap dimensi yang digunakan sudah terpenuhi. Secara umum dapat terlihat bahwa kesiapan PT. KCI dalam penyediaan layanan prioritas bagikelompok rentan telah terpenuhi dan siap dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan. Namun memang kelompok rentan masih mengaku mengalamihambatan dalam mengakses layanan, infrastruktur yang tidak merata, serta pemenuhan akan kebutuhan khusus dalam layanan transportasi. Untuk itu, evaluasi kesiapan institusi dan pemerataan pelayanan sangat diperlukan.

---

One of the efforts to fulfill the rights of vulnerable groups in public transportation services is to realize good and optimal public services following constitution number 25/2009 concerning public services. However, there are still many obstacles in their implementation such as the unequal provision of friendly facilities for vulnerable groups at all stations, the lack of enforcement of special services for vulnerable groups, affirmative services that have not been on target, and obstacles in accessing station facilities and infrastructure for vulnerable groups. This study aims to determine the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups on the Jabodetabek commuter line. PT. KCI as a public service provider in the transportation

sector is obliged to fulfill fair and non-discriminatory services for all users. This study

uses the theory of change readiness (Holt, 2007) with 4 (four) dimensions of change readiness, namely dimensions of accuracy, dimensions of ability, dimensions of management support, dimensions of benefits for individuals. This study uses a postpositive approach and includes descriptive research. By using Discourse Network Analyzer software, this study analyzes data from in-depth interviews with 11 (eleven) informants who represent service providers and service users. The results of the study found that 20 (twenty) of the 25 (twenty-five) indicators in each dimension used had been met. In general, it can be seen that the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups has been fulfilled and is ready to provide priority services for vulnerable groups. However, the vulnerable groups still claim to experience obstacles in accessing services, uneven infrastructure, and meeting special needs in transportation services. For this reason, evaluation of institutional readiness and service distribution is needed."